Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang analisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Itjen Kemenhub . Metode yang digunakan dalam laporan magang ini adalah observasi dan wawancara. Hasil analisis dalam laporan magang ini yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi UPG di Itjen Kemenhub telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara keseluruhan namun belum optimal. Tugas dan tanggung jawab yang belum optimal yaitu monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi dan kerjasama dengan UPG Wilayah untuk melakukan sosialisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dikarenakan belum berjalannya fungsi pengorganisasian dan pengawasan dalam UPG. Penulis merekomendasikan agar UPG memperbaiki kedua fungsi tersebut. ......This internship report discusses about analysis of the implementation of the duties and responsibilities of Unit Pengendalian Gratifikasi UPG in General Inspectorate of Ministry of Transportation. The methods used in this internship report are observation and interview. The result of analysis in this internship report is UPG in General Inspectorate of Ministry of Transportation has performed its duties and responsibilities as a whole but have not been optimal. Duties and responsibilities that have not been optimal are monitoring and evaluation of effectiveness of gratuity control and cooperation with Region UPG to socialize within the Ministry of Transportation. This is due to the lack of organizing and monitoring functions within the UPG. The author recommend that UPG improve both functions."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur dan hasil audit SPSE di Kementerian Perhubungan untuk pengadaan barang/jasa tahun 2015. Audit SPSE dilakukan menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer CAATs . Pembahasan dalam laporan magang ini mencakup prosedur audit yang dilakukan oleh Tim Audit SPSE Kementerian Perhubungan dan hasil audit yang berupa temuan-temuan dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian Perhubungan. Prosedur audit yang dilakukan oleh Tim Audit telah sesuai dengan teori tahapan- tahapan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer. Kemudian berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari proses audit, diketahui bahwa terdapat beberapa indikasi kecurangan yang mengakibatkan pengadaan barang/jasa Kementerian Perhubungan menjadi tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

ABSTRACT This internship report explain the Electronic Procurement System SPSE audit procedures and result in Ministry of Transportation for procurement of goods services in 2015. The SPSE audit is done using the Computer Assisted Audit Techniques CAATs . The explanation in this report consist of the audit procedures done by Ministry of Transportation rsquo s SPSE Audit Team and also the results which is in form of findings about the procurement process in Ministry of Transportation. Audit procedures are done already comply with the CAATs theory. According to the findings, there are indications of fraudulence which means that the procurement of goods services did not fully comply to the established law on procurement in government institutions."

"[Skripsi ini membahas tentang pengikatan jaminan pesawat udara di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter. Padaskripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal yaitu klasifikasi pesawat udara dalam hukum kebendaan di Indonesia, prosedur pencatatan jaminan pesawat udara padaKementrian Perhubungan dan lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia. Tidak adanya lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia merupakan suatu kekurangan dalam hukum jaminan, yang kemudian pada prakteknya digunakan lembagajaminan pesawat udara di luar negeri sebagai jalan keluar untuk Badan Usaha Angkutan Udara memperoleh pinjaman melaui jaminan pesawat udara.......This thesis discusses the binding of Indonesian aircraft assurance in regard to the provisions of the Decree of the Ministry of Transportation No. 82 Year 2004 concerning Procurement Procedures of Aircraft and Helicopters. In this thesis, three things will be discussed : classification of aircraft in law of matter in Indonesia, assurance recording procedure in the Ministry of Transportation, and aircraft assurance institutions inIndonesia. The absence of aircraft assurance institutions in Indonesia is a defect in collateral law, which then in practice foreign aircraft assurance institutions are used as a solution for Civil Aircraft Company in obtaining a loan through aircraft assurance., This thesis discusses the binding of Indonesian aircraft assurance in regard to theprovisions of the Decree of the Ministry of Transportation No. 82 Year 2004 concerningProcurement Procedures of Aircraft and Helicopters. In this thesis, three things will bediscussed : classification of aircraft in law of matter in Indonesia, assurance recordingprocedure in the Ministry of Transportation, and aircraft assurance institutions inIndonesia. The absence of aircraft assurance institutions in Indonesia is a defect incollateral law, which then in practice foreign aircraft assurance institutions are used as asolution for Civil Aircraft Company in obtaining a loan through aircraft assurance.]"