Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Baja rendah karbon merupakan bahan konstruksi utama pada industri minyak dan gas. Namun, bahan ini bersifat sangat rentan terhadap korosi. Pada penelitian ini, telah dilakukan sintesis inhibitor korosi TETA-MGS (trietilentetramin-minyak goreng sawit) dengan metode refluks selama 14 jam. Temperatur divariasikan pada 130, 140, 150, dan 160⁰C, dan kecepatan pengadukan pada 700, 1000, dan 1200 rpm. Diperoleh kondisi reaksi optimum dari titrasi penentuan angka penyabunan, yaitu pada temperatur 150⁰C, kecepatan pengadukan 1200 rpm, dan waktu reaksi 14 jam. Produk sintesis TETA-MGS A dimurnikan, sehingga didapatkan TETA-MGS B. TETA-MGS B kemudian diidentifikasi dengan KLT, dikarakterisasi dengan spektrofotometri UV-visibel, spektroskopi FTIR dan LC-MS. Identifikasi dengan KLT menunjukkan bahwa TETA-MGS B bersifat cukup polar seperti prekursor trietilentetraminnya. TETA-MGS B memberikan serapan maksimum pada 204 nm untuk spektrum UV-visibelnya  dan memiliki gugus-gugus kromofor yang sama dengan minyak goreng sawit dan trietilentetramin. Spektrum FTIR TETA-MGS B menunjukkan adanya tumpang tindih senyawa-senyawa TETA-MGS B. Pada LC-MS, diketahui bahwa TETA-MGS B dari sintesis pada 150⁰C, 1200 rpm, dan selama 14 jam bukan senyawa imidazolin, melainkan masih berupa intermediet amidanya. Senyawa imidazolin baru diperoleh pada temperatur sintesis 160⁰C. Pengujian efisiensi inhibisi korosi dilakukan dengan metode gravimetri dan elektrokimia menggunakan TETA-MGS A dan B dari sintesis pada 150⁰C, 1200 rpm, dan selama 14 jam. Konsentrasi divariasikan pada 0, 5, 20, 50, dan 100 ppm. Pengujian dilakukan untuk baja rendah karbon JIS G3123 grade SGD 400D pada media korosi berupa larutan NaCl 1,5% yang telah dialirkan gas CO2. Efisiensi tertinggi diperoleh pada konsentrasi 100 ppm dan nilainya 62,12 dan 93,52% untuk TETA-MGS A dan B masing-masing. Hasil SEM-EDX mendukung efisiensi tinggi TETA-MGS B. Tipe korosi yang terjadi adalah korosi pitting. Adsorpsi TETA-MGS B pada permukaan baja merupakan fisisorpsi kuat dan sesuai dengan model isoterm Langmuir. ......Low carbon steel is the main construction material in the oil and gas industry. However, this material is highly susceptible to corrosion. In this research, the synthesis of the corrosion inhibitor TETA-PCO (triethylenetetramin-palm cooking oil) was carried out using the reflux method for 14 hours. The temperature was varied at 130, 140, 150 and 160⁰C, and the stirring speed at 700, 1000 and 1200 rpm. The optimum reaction conditions were obtained from saponification value determination titration, namely at a temperature of 150⁰C, a stirring speed of 1200 rpm, and a reaction time of 14 hours. The synthesis product of  TETA-PCO A was purified to obtain TETA-PCO B. TETA-PCO B was then identified by TLC, characterized by UV-visible spectrophotometry, FTIR spectroscopy and LC-MS. Identification by TLC showed that TETA-PCO B is as polar as its precursor triethylenetetramine. TETA-PCO B provides maximum absorption at 204 nm for its UV-visible spectrum and has the same chromophore groups as palm cooking oil and triethylenetetramine. The FTIR spectrum of TETA-PCO B showed an overlapping of the TETA-PCO B compounds. In LC-MS, it was found that TETA-PCO B from synthesis at 150⁰C, 1200 rpm, and for 14 hours was not an imidazoline compound, but were still its amide intermediates. Imidazoline compounds were obtained at a synthesis temperature of 160⁰C. Corrosion inhibition efficiency testing was carried out by gravimetric and electrochemical methods using TETA-PCO A and B from synthesis at 150⁰C, 1200 rpm, and for 14 hours. Concentrations were varied at 0, 5, 20, 50, and 100 ppm. The test was carried out for low carbon steel JIS G3123 grade SGD 400D in a corrosion medium in the form of 1.5% NaCl solution which had been flowed with CO2 gas. The highest efficiencies were obtained at the concentration of 100 ppm and the values were 62.12 and 93.52% for TETA-PCO A and B respectively. SEM-EDX results support the high efficiency of  TETA-PCO B. The type of corrosion that occured was pitting corrosion. The adsorption of  TETA-PCO B on the steel surface is a strong physisorption and is in accordance with the Langmuir isotherm model.

Abstrak :
Sebagai negara penghasil CPO terbesar kedua di dunia dan didukung pula oleh upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng sawit dengan menetapkan kebijakan, seperti pungutan ekspor harusnya Indonesia bias mengendalikan harga minyak goreng sawit domestik. Akan tetapi tidak begitu kenyataanya, harga minyak goreng sawit tidak stabil bahkan terus melambung naik, terutama sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 lalu. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasikan keadaan pasar sebenarnya dengan melihat struktur, perilaku, dan kinerja industri minyak goreng sawit menggunakan metode Structure Conduct Performance (SCP) sehingga dapat diketahui penyebab dari tidak stabilnya harga minyak goreng domestik. Kemudian dilakukan analisis ekonometrika menggunakan analisis regresi majemuk untuk mengetahui hubungan struktur terhadap kinerja industri (yang dipengaruhi oleh naiknya harga minyak goreng). Selanjutnya adalah mengevaluasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng. Dari hasil penelitian didapat bahwa adanya perilaku dominasi dari beberapa perusahaan besar dalam menetapkan harga minyak goreng sawit akibat dari struktur pasarnya yang oligopoli (dengan nilai konsentrasi pasar 4 perusahaan terbesar (CR4) lebih dari 40%). Nilai tingkat kuntungan (PCM)/kinerja perusahaan industri minyak goreng sawit melebihi indeks lerner 0 (antara 0,2 - 0,35). Artinya perusahaan pada industri minyak goreng sawit memiliki kekuatan pasar. Dari hasil penelitian juga dapat diketahui juga bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng kurang efektif, terbukti dengan harga minyak goreng yang selalu naik. ......As the second largest country producing CPO in the world, Indonesia should have As the second largest country producing CPO in the world, Indonesia should have had the power to control domestic palm cooking oil price. Even though the government made serious efforts to stabilize the price by establishing policies, such as export tax, as a matter of fact, palm cooking oil price is unstable and keep rising, particularly since Indonesia's economy crisis in 1998. This research tried to identify the real market condition by observing the structure, conduct, and performance of palm cooking oil industry using Structure Conduct Performance (SCP) method to find the cause of the instability of palm cooking oil price. To know the relationship between variables indicating structure and industry performance we used econometric analysis using multiple regression analysis, so the factors that affect the performance (affect by the rising of palm cooking oil price) can be identified. The next step is evaluating government policies in stabilizing domestic palm cooking oil. The research results are: there is the domination behavior from some big companies in order to decide the price of palm cooking oil as consequences of Oligopoly market structure (with four largest companies concentration ratio (CR4) is more than 0,4). The average profit margin (PCM) of palm cooking oil industry is more than 0 (between 0,2 ' 0,35). It means that company has a power to control the market. And also from the research is known that The government policies to stabilize palm cooking oil price are not effective because of the palm cooking price still increases until now.

Abstrak :
Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng. ......When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Walaupun memiliki produksi minyak kelapa sawit yang melimpah, alokasi produksi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan adopsi biodiesel Indonesia cenderung terus meningkat dan diprediksi dapat mendominasi alokasi minyak kelapa sawit untuk sektor lainnya. Meningkatnya alokasi dan kebutuhan CPO untuk biodiesel memicu perdebatan food vs. fuel yang dampaknya dikaji dari aspek berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pemerintah telah berupaya untuk mengaplikasikan berbagai kebijakan seperti pembatasan ekspor produk berbasis minyak sawit guna meningkatkan alokasi minyak kelapa sawit untuk kebutuhan domestik agar harga minyak goreng sawit dapat turun dan stabil. Namun, kebijakan yang telah diberlakukan menuai banyak pro dan kontra dari berbagai aktor yang ada dalam industri kelapa sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi lebih lanjut terkait efek jangka panjang dari kebijakan yang berlaku di industri kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode model- based policymaking guna membangun berbagai skenario kombinasi kebijakan atau faktor eksternal lainnya yang memiliki dampak signifikan terhadap industri kelapa sawit dan menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah implikasi kebijakan CPO yang paling tepat dalam menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi dan menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. ......Indonesia, as the world's largest producer of palm oil, faces the challenge of allocating its abundant palm oil production between various sectors. The increasing allocation and demand for crude palm oil (CPO) for biodiesel adoption in Indonesia have sparked debates regarding the food vs. fuel dilemma, which is assessed from the perspectives of sustainability: economic, social, and environmental. Furthermore, the government has implemented policies such as export restrictions on palm oil-based products to increase the allocation of palm oil for domestic needs, aiming to stabilize and lower the price of palm oil cooking oil. However, these policies have garnered both support and opposition from various stakeholders in the palm oil industry. Therefore, a comprehensive evaluation is needed to examine the long-term effects of policies in the Indonesian palm oil industry. This research adopts the model-based policymaking approach to construct various policy scenarios and analyze their impacts on Indonesia's green economic growth. The findings of this study will provide policy implications to address potential scenarios and ensure the sustainability of Indonesia's economy, social, and environment.