Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fairchild dalam The Melting Pot Mistake menyatakan bahwa hidup di Amerika adalah hidup dalam suatu suasana norma-norma dan nilai-nilai yang tidak nyata. Norma-norma dan nilai-nilai itu ada dalam karakteristik diri seseorang dan menentukannya. Ini berarti hidup akrab tanpat dipaksa dengan orang-orang Amerika sehari-harinya. bagi mereka yang dilahirkan di Amerika dan berasal dari keturunan Amerika, maka hidup adalah normal dan spontan. Fairchild kemudian mengajukan suatu pertanyaan yaitu " What is it for the foreign immigrant?"."

"This book investigates when 'mistake of law' should be a reason to exculpate the perpetrator of an international crime. It demonstrates that the issue of 'mistake of law' goes to the heart of individual criminal responsibility and therewith contributes to the development of a more systematic approach toward the structure of international offences. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh buruh terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 yang menghapus ketentuan yang terdapat di dalam pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menyatakan apabila buruh memberikan keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan maka penyelesaiannnya harus melalui proses pidana terlebih dahulu untuk dapat diputuskan apakah buruh tersebut diputuskan Hubungan Kerja atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai efektivitas pembuktian kesalahan berat pemberian keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan ditinjau dari kaidah-kaidah hukum pidana dan hukum acara pidana serta hukum perburuhan dan pengadilan hubungan industrial yang mana hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti buku dan perundang-undangan didukung dengan wawancara dengan hakim yang menangani kasus pemberian keterangan palsu atau dipalsukan ini yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu hakim tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pengambilan keputusan dan pembuktian terhadap permasalahan pemberian keterangan palsu didalam putusan ini tidak diproses secara pidana tetapi dibuktikan melalui pengadilan hubungan industrial.

---

ABSTRACTThis thesis is explained about the application of Termination Employment Dispute Settlement which is causing by giving false information by labor or workers especially after Constitutional Court releasing Court Ruling number 012 PUU I 2003 which abrogate clause in the article 158 Worker Act and suggested to doing the criminal law process until the judge giving decision before Terminated Employment can be doing by the company who be aggrieved by the labour or worker action. Moreover, this thesis is explained about effectivity of the proofing process against serious mistake especially giving or gived false information which is inflict the financial loss to company in terms of criminal law and criminal procedural law and from employment law and industrial relation law with a specifically view from the articles from Criminal Act which is related into the problem of the thesis and from employment agreement and collective labour agreement as the source of Employment Relation between workers and company. This Research is the Normative Juridic research with documents study from the secondary law source such as book or rules and act and the results of the analysis of this research presented in analytic descriptive mode which produce the summary that this court ruling did not using the Constitutional Court Act because this serious mistake who is doing by labour especially giving false information is cannot processed in the criminal court process and nevertherless the criminal evidentiary system is not used in this court ruling but this court ruling using Industrial Relation Dispute Settlement. "

"Tulisan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana mengestimasi kesalahan dari solusi elemen hingga dan bagaimana memperkecil kesalahan tersebut dengan cara membentuk jaringan adaptif berdasarkan estimator kesalahan Zienkiewicz-Zhu atau Z2 pada pelat lentur. Estimator kesalahan ini berbasiskan pada pemulihan gaya dalam terhadap hasil solusi elemen hingga yang nonkontinu menjadi kontinu Estimator ini akan diimplementasikan pada program UI-FEAP, sehingga dengan contoh yang ada kita dapat melihat, bagaimana ia dapat menyelesaikan berbagai masalah analisis struktur pada pelat lentur dengan menggunakan elemen MITC dan DKMQ."

"Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan terkait kesepakatan, cakap, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Objek dari perjanjian yang harus jelas, nyata, dan memang terbukti ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta pengakuan hutang salah satu bentuk perjanjian yang dimana akta pengakuan hutang memuat pernyataan dari debitur bahwa telah meminjam dan menerima uang dari kreditur. Namun dalam kenyataannya ditemukan suatu akta pengakuan hutang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini membahas permasalahan tersebut dengan menganalisis kewajiban notaris untuk meminta bukti telah terjadi transaksi pada saat pembuatan akta pengakuan hutang apabila dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan UUJN dan bentuk tanggung jawab notaris  dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoir analitis kemudian mengumpulkan data menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, UUJN tidak mengatur mengenai notaris wajib meminta bukti telah terjadi transaksi tetapi dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN diatur kewajiban notaris yang harus bertanggung jawab dan saksama sehingga yang dapat dilakukan notaris adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan bersikap cermat dan teliti dengan meminta bukti telah terjadi transaksi sebagai upaya memastikan akta yang dibuatnya telah benar dan adil. Terkait tanggung jawab maka notaris tidak dapat bertanggung jawab terhadap akta pengakuan hutang yang dinyatakan cacat hukum dikarenakan unsur kekhilafan berasal dari salah satu pihak dan notaris dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf m terkait kewajiban pembacaan akta sehingga notaris dapat menerima sanksi teguran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya.

---

In making an agreement, you must be considered to agreement, capacity, regarding a certain matter, and a halal cause. The object of the agreement must be clear, real, and proven to exist as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Acknowledgment of Indebtedness is a form of agreement contains a statement from the debtor that he has borrowed and received money from the creditor. However, in reality, acknowledgment of Indebtedness was found to contain element of mistake, as happened in the case of Denpasar District Court Decision Number 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. This legal research discusses the problem by analyzing the notary's obligation to ask proof of a transaction at the time of making acknowledgment of indebtedness if it is related to his duties and authority under the UUJN and the form of notary's responsibility in making Acknowledgment of Indebtedness that contains elements of mistake. This legal research used doctrinal research method with analytical explanatory typology then collecting data using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of this study notary public law in Indonesia does not regulate that a notary is obliged to request proof of a transaction, but Article 16 Paragraph 1 of the notary public law regulates the obligations of a notary who must be responsible and careful so that what a notary can do is apply the precautionary principle by being careful and thorough by requesting proof of a transaction as an effort to ensure that the deed he makes is correct and fair. Regarding responsibility, the notary cannot be responsible for the Acknowledgment of Indebtedness that is declared legally defective due to the element of mistake originating from one of the parties and the notary can be responsible for his negligence in violating Article 16 Paragraph 1 letter m regarding the obligation to read the deed so that the notary can receive a reprimand to be more careful in carrying out his position."