Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian yang menimbulkan konflik di antara para pendiri/pemegang saham. Tesis ini membahas kesesuain kebijakan pemerintah tersebut dengan prinsip dan konsep badan hukum berikut tanggung jawab notaris yang menyusun akta pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi pustaka dan wawancara narasumber. Bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan, yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kurang sesuai dengan kaidah di dalam UUPT dan prinsip badan hukum. Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan secara tepat, benar dan jelas dalam menjabarkan pernyataan para pendiri tentang penyetoran modalnya dalam perseroan. Peran notaris sangat penting, karena pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sangat bergantung pada dokumen yang diunggahnya ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum.

---

ABSTRACT
Abstract To facilitate the establishment of a limited liability company in obtaining its legal entity status, to improve the convenience doing business in Indonesia, the government has issued a policy on the proof of capital deposit in a form of a statement letter, signed by all members of Company s board of directors together with founders and board of commissioners. The statement letter is an extension of type of the proof of capital deposit stated under the Law on Limited Liability Company UUPT . This policy has resulted in moral hazard, because there are some of company s founders who did not deposit their capital that are stated in the deed of establishment which cause conflict among the founders shareholders. This thesis is discussing the conformity of the government policy with the principles and concept of legal entity, including the responsibility of the notary who prepares the deed of establishment. The research of this thesis uses normative judicial approach, with data collection tool in a form of literature studies and interviews. The type proof of capital deposit in a form of statement letter, which is regulated by the Minister of Law and Human Rights, does not precisely in accordance to the rules under the UUPT. Notary should be responsible to verify precisely, correctly and clearly in decribed the founders s statement concerning their capital deposit. The role of a notary is very crucial because the legalization of a limited liability company as legal entity really depends on the documents uploaded to the Legal Entity Administration System.

Abstrak :
Laporan magang ini berisi pembahasan dan evaluasi atas prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap akun modal disetor PT K untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. PT K merupakan perusahaan logistik yang baru berdiri pada tahun 2022 dan belum melakukan kegiatan operasional. Evaluasi prosedur audit atas akun modal disetor dilakukan berdasarkan standar audit yang berlaku dan peraturan perundangan terkait penyetoran modal pada perseroan terbatas yang baru berdiri. Evaluasi juga dilakukan terhadap pertimbangan auditor dalam proses audit atas kepatuhan entitas yang diaudit pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP ABC terhadap akun modal disetor PT K belum sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan penyetoran modal yang berlaku. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri penulis selama magang di KAP ABC. ......This internship report contains a discussion and evaluation of the audit procedures carried out by KAP ABC on PT K's paid-in capital account for the period ending December 31, 2022. PT K is a logistics company that was just established in 2022 and has not yet carried out operational activities. Evaluation of audit procedures for paid-in capital accounts is carried out based on applicable auditing standards and laws and regulations related to capital injection in newly established limited liability companies. Evaluation is also carried out on the auditor's considerations in the audit process on the audited entity's compliance with the applicable laws and regulations in Indonesia. The results of the evaluation show that the audit procedures carried out by KAP ABC on the paid-in capital account of PT K have not complied with the accounting standards and provisions of the applicable capital deposit laws. This internship report also discusses the author's self-reflection during the internship at KAP ABC.