Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketersediaan obat baru di Indonesia masih didominasi oleh produk impor dan terbatasnya industri farmasi yang menghasilkan obat berbasis riset walaupun pemerintah telah melakukan intervensi regulasi. Industri farmasi lebih banyak melakukan formulasi dan/atau pengemasan obat dibandingkan memproduksi obat berbasis riset. Produksi obat berbasis riset dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan obat. Penelitian ini bertujuan membangun model kebijakan yang mampu memprediksi dampak pengembangan obat berbasis riset di Indonesia. Penelitian dengan pendekatan kros seksional ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei terhadap industri farmasi dan penentu kebijakan pengembangan obat di Indonesia; dan metode kualitatif dengan melakukan kajian masalah dari dokumen kebijakan dan wawancara terstruktur. Model kebijakan ditetapkan berdasarkan analisis pengaruh variabel kapabilitas industri farmasi dengan variabel mekanisme insentif dari pemerintah terhadap konteks fisibilitas politik yang mempengaruhi pengembangan obat berbasis riset, dengan pengukuran yang dilakukan terhadap indikator-indikator yang merefleksikan variabel tersebut. Model kebijakan diuji menggunakan structural equation modeling. Identifikasi kesenjangan (gap analysis) dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan perbedaan pandangan antara industri farmasi dan pemerintah terhadap kapabilitas industri farmasi dan mekanisme insentif dari pemerintah. Analisis determinan kebijakan dan dampak dilakukan untuk memprediksi keberhasilan model tersebut dalam memberikan dampak. Hasil penelitian membuktikan bahwa kapabilitas industri farmasi, konteks fisibilitas politik, dan mekanisme insentif inovasi yang spesifik untuk kapabilitas industri farmasi, merupakan variabel yang berpengaruh kuat untuk memberikan dampak pengembangan obat berbasis riset, dengan indikator yang paling kuat memberikan pengaruh adalah peluang pasar, faktor penarik inovasi, sumber daya pemerintah dan program nasional. Walaupun hasil penelitian juga membuktikan bahwa regulasi, kapasitas industri farmasi, karakteristik obat, peluang pasar, faktor pendorong inovasi, faktor penarik inovasi, faktor penarik regulasi, aktor kebijakan, nilai kebijakan, sumber daya pemerintah dan program nasional merupakan indikator yang memberikan pengaruh dalam pengembangan obat berbasis riset, namun indikator-indikator ini belum mampu menjadi pengungkit dan memberikan dampak terhadap pengembangan obat berbasis riset di Indonesia. Prioritas kebijakan dan perbaikan harus segera dilakukan pada regulasi, peluang pasar, dan mekanisme insentif inovasi sehingga pengembangan obat yang diharapkan dapat terjadi.

---

Indonesia`s supply of new drugs currently relies on imported drugs. Pharmaceutical companies appear to be hesitant to transform from being an inventor to being an innovator, and instead continue the process of formulation and packaging. Government regulation intervention has not led to any significant changes. Drug development involves the creation of an innovative drug that is not yet available in the country. Domestic development is needed to ensure sustainability of the access to research-based drug and to reduce the price of that drug that is currently imported. This study aims to develop a policy model that is strategically able to predict an outcome of investment in research-based drug development. Several factors that could trigger domestic research-based drug development were explored and incorporated into a predictive model of an innovation policy. A data collection in this cross-sectional study used a quantitative and qualitative method to explore the policy making process. Data was collected using a structured questionnaire to pharmaceutical companies and policy makers, and also a document review and indepth interview. The process of modeling the policy was established based on the functional relationships between factors related to the capability of pharmaceutical companies in the development of research-based drug and government incentives to political feasibility to predict a drug development, validated using a set of techniques pertaining to the calculation of structural equations. Gap analysis was an effort for examining the similarities and differences in perceptions of capability of pharmaceutical companies and incentive mechanism to accelerate research-based drug development. The findings provided empirical insights on the gaps that can arise from inconsistent perceptions of potential and current situations between pharmaceutical companies and policy makers. The alignment between policy recommendations and intended outcomes was then analyzed using analysis of determinants of policy impact. The study proves that pharmaceutical company capabilities, political feasibility and innovation incentives correlated to pharmaceutical company capabilities are major catalysts that encourage pharmaceutical companies to invest more in drug development, majorly explained by market opportunities, pull factors, government resources and national program. Although the study proves that regulation, pharmaceutical company capacities, drug characteristics, market, push-pull-regulatory pull factors, actors, values, government resources and national program are strong indicators relating to drug development, the study reveals that those indicators are not yet able to become leverage and make impact to drug development. Special attention on policy priorities and improvements have to be put on regulation, market opportunities, and push-pull-regulatory pull factors to make impact on drug development in Indonesia.

Abstrak :
Kebijakan sosial pengentasan anak jalanan selama ini banyak yang diimplementasikan secara parsial (hanya menyangkut diri nanak jalanan) , sehingga hasilnya tidak pernah mampu membebaskan jalanan dari eksistensi kehidupan anak yang meminta-minta , mengamen,atau sekedar menggelandang di tempat-tempat umum....

Abstrak :
Pelayanan air minum pada wilayah perkotaan belum menjangkau seluruh masyarakat. Pelayanan air minum perpipaan dilaksanakan oleh operator penyedia layanan air minum daerah lebih memprioritaskan masyarakat yang memiliki willingness to connect dan willingness to payment yang tinggi, sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mendapatkan akses layanan air minum. Tujuan penelitian menganalisis kondisi pemenuhan kebutuhan air minum, mengevaluasi faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang berpengaruh terkait pemenuhan akses air minum, menganalisis prinsip inklusif dalam kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada efektivitas pemenuhan akses air minum, dan membuat model kebijakan inklusif dalam penyediaan akses air minum yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah bivariat, multivariat dan multitidimensional scalling. Hasil penelitian menunjukan, MBR memiliki willingnes to payment yang tinggi, tetapi memiliki willingness to connect yang rendah karena terkendala biaya pasang baru yang cukup tinggi. Model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dianalisis dengan public choice teory dengan memberikan subsidi biaya keringanan pasang baru dengan penyebarluasan secara aktif ......Drinking water supply in urban areas have not yet reached all community groups. Piped drinking water services carried out by drinking water service operators prioritize community groups who have high willingness to connect and willingness to pay, So that the Low-Income Communities (MBR) in slum areas in urban areas do not get access to drinking water. The aim of this research is to analyze the conditions for fulfilling drinking water needs for MBR, evaluate the social, economic and environmental factors that influence the fulfillment of access to drinking water, evaluate inclusive principles in government policy which influence the effectiveness of fulfilling access to drinking water, and create an inclusive policy model in providing sustainable access to drinking water. Research methods used are bivariate, multivariate and multidimensional scaling. Research results show that MBR in the research location area has a high willingness to pay, but has a low willingness to connect because it is constrained by the fairly high cost of new installations. The sustainable inclusive policy model is analyzed using public choice theory by providing subsidies for the cost of new installations accompanied by active dissemination of information.

Abstrak :
ABSTRAK
Rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mengalami permasalahan dalam hal kesenjangan pendanaan. Skema land lease diajukan dalam penelitian sebagai model pendanaan alternatif. Penelitian difokuskan pada pengembangan kebijakan land lease pada proyek jalan tol. Penelitian terdiri dari tiga research question. Pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview yang dilakukan dua tahap. Metode analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Social Network Analysis SNA dan Soft System Methodology SSM . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendanaan land lease, dan didukung dengan transformasi fungsi dan kelembagaan Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN dalam fungsi mengelola pendanaan land lease.

---

ABSTRACT
The development of Trans Sumatera Toll Road is experiencing problems with the financial gap. The land lease scheme was proposed in the study as an alternative funding model. The study focused on land lease policy development on toll road projects. The study consisted of three research questions. The data was collected by in depth interview conducted in two stages. Data analysis methods used for this research are Social Network Analysis SNA and Soft System Methodology SSM . The result of the research concludes that it is necessary to establish a Government Regulation PP governing land lease funding, and supported by transformation of function and institutional of State Asset Management Institution LMAN in the function of managing land lease funding.

Abstrak :
Studi ini menelaah eksistensi disparitas pendapatan regional di Indonesia. Dengan mempergunakan kerangka teori pertumbuhan neoklasik dan teori pertumbuhan endogen, studi ini menemukan bahwa tingkat konvergensi regional di Indonesia adalah rendah. Perbedaan dalam tingkat pertumbuhan secara sistematis dapat dijelaskan oleh sejumlah variabel penjelas. Perlakuan regresi yang mengizinkan fungsi produksi berbeda-beda untuk setiap perekonomian, menghasilkan estimasi kecepatan konvergensi yang jauh lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi adalah besar. Jika perbedaan dalam tingkat teknologi antar propinsi ini menghilang, maka konvergensi akan terjadi secara cepat. Dengan analisa konvergensi teknologi, studi ini menemukan bahwa mekanisme utama yang berada dibalik konvergensi regional adalah pengejaran TFP (Total Factor Productivity). Peranan pengejaran TFP ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan akumulasi faktor. Dengan pendekatan transfer teknologi, studi ini membedakan antara konvergensi yang dihasilkan dari akumulasi faktor dan konvergensi yang dihasilkan dari transfer teknologi. Hasil analisa menunjukkan bahwa transfer teknologi memainkan peranan tidak kecil dalam konvergensi di Indonesia. Hal ini menegaskan temuan sebelumnya bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi adalah sangat lebar. Bila perbedaan ini menghilang, maka kita berharap bahwa transfer teknologi akan berjalan jauh lebih cepat. Transfer teknologi yang lebih cepat ini akan membawa pada konvergensi pendapatan yang juga lebih cepat.

Abstrak :
Indonesia berada di segitiga terumbu karang dengan populasi terbesar di dunia. Indonesia memiliki hamparan ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar yang di dalamnya terdapat 362 spesies hard coral dengan 66 spesies di antaranya merupakan jenis ekonomi penting. Kurun 2012-2016 Indonesia berkontribusi rata-rata sebesar 5,58 % sebagai eksportir karang hias terbesar kedua dunia setelah Jepang. Pemanfaatan karang untuk perdagangan turut memicu isu kerusakan habitat, perdagangan ilegal, serta gangguan kesehatan karang sehingga mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi pemanfaatan terumbu karang untuk perdagangan melalui kebijakan kuota pengambilan karang dari alam dan larangan ekspor karang hias dengan tujuan dapat memperbaiki kondisi terumbu karang di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan tersebut di atas dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang di Indonesia. Penulis menggunakan Fixed-Effect Model pada persamaan regresi Difference in Difference menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan nyata kondisi terumbu karang di Indonesia selama penerapan kebijakan kuota pengambilan karang dari alam serta antara sebelum dan setelah adanya kebijakan larangan ekspor karang hias. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ekspor karang hias tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia. ......Indonesia is in the coral triangle with the largest coral population in the world. Indonesia has a coral reefs covering an area of 2,5 million hectares in which there are 362 species of hard coral with 66 species being economically important species. In the period between 2012-2016, Indonesia contributed an average of 5,58 % as the world’s second largest ornamental corals exporter after Japan. The utilization of coral for trade also sparked the issues of habitat destruction, illegal trade, and coral health problems has prompted the government to formulate regulations on the utilization of coral reefs for trade through a quota policy for taking coral from nature and the export banning of ornamental coral with the aim of improving the condition of coral reefs in Indonesia. This study aims to find an empirical evidence does the policies mentioned above affect the condition of coral reefs in Indonesia. The author uses the Fixed-Effect Model on the Difference in Difference regression equation whose result show that there were no real differences in the condition of coral reefs in Indonesia during the implementation of the quota policy for taking coral from nature and between before and after the export banning of ornamental coral. This shows that export banning of ornamental corals does not significantly affect the condition of coral reefs in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini menerapkan analisis dinamis untuk mengkaji buoyancy pajak Indonesia dan karakteristik respons asimetris, dengan menganalisis hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan beberapa variabel kontrol lainnya terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika jangka panjang dan responsivitas berbagai jenis pajak, menggunakan teknik analisis dinamis untuk menilai pengaruhnya dalam data panel provinsi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Dengan menggunakan uji Wald, penelitian ini mengevaluasi buoyancy dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap ekspektasi teoritis. Secara statistik, pada tingkat kepercayaan 99%, tidak dapat disangkal bahwa koefisien buoyancy jangka panjang sama dengan satu. Penelitian ini, menggunakan model PMG-ARDL, mengungkapkan tren yang konsisten: penerimaan pajak cenderung kembali ke keseimbangan, meskipun dengan variasi antar provinsi di Indonesia. PPh OP menunjukkan buoyancy dan kecepatan penyesuaian tertinggi, diikuti oleh PPN dan PPh Badan. Pengujian model asimetris menggunakan metode GMM mengungkapkan bahwa respons Pajak Total dan PPN terhadap ekonomi bersifat asimetris, tidak seperti PPh Badan dan PPh OP. Analisis ini memberikan wawasan tentang responsivitas yang beragam dari kategori pajak terhadap faktor ekonomi, memberikan wawasan berharga tentang dinamika fiskal. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak perubahan struktural dalam sistem perpajakan, seperti program pengampunan pajak dan modifikasi tarif, menawarkan pelajaran penting untuk pembuatan kebijakan di masa depan. Dengan memahami determinan penerimaan pajak tingkat provinsi, penelitian ini memfasilitasi pemahaman tentang dinamika penerimaan pajak. ......This study applies dynamic analysis to examines Indonesia's tax buoyancies and asymmetric response characteristics, by analyzing the relationship between Regional Gross Domestic Product (RGDP), along with several control variables, and tax revenues. It explores long-term dynamics and responsiveness of different tax types, utilizing dynamic analysis techniques to assess their influence in provincial panel data in Indonesia from 2015 to 2021. Employing the Wald-test, the research evaluates Personal Income Tax (PIT), Corporate Income Tax (CIT), and Value-Added Tax (VAT) buoyancies against theoretical expectations. Statistically, at 99% confidence level, it cannot be refuted that the long-term buoyancy coefficient equals one. The study, using the PMG-ARDL model, reveals a consistent trend: tax revenues tend to return to equilibrium, albeit with variations among Indonesian provinces. PIT displays the highest buoyancy and adjustment speed, followed by VAT and CIT. Asymmetric model testing using the GMM method reveals that the response of Total Tax and VAT to the economy is asymmetric, unlike CIT and PIT. This analysis sheds light on the diverse responsiveness of tax categories to economic factors, providing valuable insights into fiscal dynamics. Furthermore, the research explores the impact of structural changes in tax systems, such as tax amnesty programs and rate modifications, offering essential lessons for future policymaking. By understanding provincial-level tax revenue determinants, this study facilitates the development of informed tax strategies.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mencoba memformulasikan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dalam kerangka pengendalian banjir di Kabupaten Bandung. Model dinamis digunakan untuk menggambarkan sistem dan mengetahui faktor pengungkit (leverage factor) serta kebijakan yang diambil untuk mengoptimalkan pengelolaan DAS Citarum dalam pengendalian banjir. Salah satu temuan penting dalam dalam penelitian ini adalah Pengaruh Subsistem Gangguan Lingkungan terhadap subsistem lain sangat kuat. Sebelum anggaran semakin dominan, Gangguan Lingkungan mampu menurunkan Area Terbuka Hijau ke level sangat rendah. Selain itu, Gangguan Lingkungan juga mendorong penurunan Kapasitas Citarum sekalipun Anggaran terus membesar. Peran Pendidikan saat ini belum mampu mereduksi tingkat gangguan lingkungan.

---

ABSTRACT
This study is to formulate a Riverbasin ( DAS ) Management Policy in the framework of Citarum flood control in Bandung Regency. A System Dynamics model is used to describe the system and to identify the leverage factors as well as alternative policies for optimizing the management of the Citarum Riverbasin Flood Control. The most important finding in this study is the very strong impact of Environmental Disturbance Subsystem to other subsystems. The Environmental Disturbance reduces Green Open Areas to a very low level before Budget dominates it in the system. In addition, the Environmental Disturbance also push down the Citarum Capacity despite the Budget rises continously. The role of the existing education among the society has not been able to reduce the level of the Environmental Disturbance.

Abstrak :
Krisis ekonomi tahun 1997 menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar secara signifikan, namun tidak meningkatkan jumlah ekspor produksi sektor manufaktur secara signifikan. Bisa jadi, hal ini dikarenakan penetapan sistem nilai tukar Indonesia yang tidak mendukung peningkatan ekspor sektor manufaktur. Penulisan ini bertujuan menganalisa pengaruh kebijakan ekonomi khususnya nilai tukar, terhadap perubahan produksi sektor manufaktur dengan menggunakan model simulasi. Tidak hanya kebijakan nilai tukar yang menjadi fokus utama penelitian, tetapi juga dapat dilihat pengaruh kebijakan pemerintah lainnya terhadap perubahan produksi sektor manufaktur. Model nantinya diharapkan dapat menjadi medium untuk menganalisa kebijakan pemerintah terkait pengaruhnya terhadap produksi manufaktur. ......The economy crisis of 1997 significantly decreased rupiah's exchange rate but not significantly increased the export and the production of manufacturing products. Probably it is because the Indonesia's Exchange Rate policy rate on exchange rate and industry, did not support the manufacturing sector. The purpose of this study is to analyze the influence of economic policy related to the manufacturing production. The study is modeling a simulation that can predict the quantity of manufacturing production appropriate with certain policy. The model is expected to be an instrument which can be used to analyze government policy.