Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Administrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. ......Tax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds that there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif antara KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pembanding) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Analisis dibagi ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester 2 tahun 2007. Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario 1 maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi perbaikan sumber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal manajemen input bagi KPP-KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus secara khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang sesungguhnya. Pengukuran efisiensi kineija di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kineija Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai. ......This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices (LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA). The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; with four period of time for each, which are: semester 1 year 2006, semester 2 year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007. Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that either scenario 1 or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making process because there’s no significant differences in efficiency scores beetween those scenarios. This study concludes that tax administration reform in Directorate General of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result. The result of this study can be used in decision making process related to input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax Office should continously conducted in each homogenous organization level for controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform can be achieved as mentioned before.

Abstrak :
Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer. The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis. Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently.

Abstrak :
Peraturan terkait penyampaian dokumen SKD dalam administrasi perpajakan mengalami perubahan karena peraturan sebelumnya dirasa tidak efektif dan menyulitkan wajib pajak dalam proses administrasinya, sehingga dapat menimbulkan sengketa dalam proses pemeriksaan karena ketentuan administratif yang cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara filosofis perbedaan atas perubahan peraturan, mengetahui implementasi dari sistem e-SKD dan mengetahui manfaat atas penggunaan e-SKD. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan atas perubahan penyampaian SKD di realisasikan pemerintah dengan cara penyederhanaan formulir DGT serta menambahkan sarana media elektronik dengan nama layanan e-SKD. Implementasi penyampaian e-SKD dalam prosesnya berjalan dengan efektif dengan di dukung oleh faktor dan pihak yang terlibat. Faktor dan pihak yang terlibat menjadi kesatuan sistem yang berjalan bersamaan dengan baik agar dapat menghasilkan implementasi yang optimal tanpa adanya gangguan. Manfaat utama yang di dapatkan dari adanya sistem e-SKD adalah penyederhanaan dan kemudahan sistem administrasi perpajakan. Kemudahan dalam penyampaian dan kemudahan sistem administrasi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. ......Regulations related to the submission of DGT Form in tax administration have changed because the previous regulations were deemed ineffective and too complicated for taxpayers in the administrative process, so it can lead in to disputes from the tax audit process due to quite complex administrative. This thesis aims to find out philosophically the differences in regulatory changes, to get know the implementation of the e-SKD system and knowing the benefits of using e-SKD system. he research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies with in-depth interviews. The results showed that the difference in the changes in the submission of SKD was realized by the government by simplifying the DGT form, as well as adding electronic media facilities with the name e-SKD service. The implementation of e-SKD procedure in the process runs effectively with the support from any factors and parties involved. The factors and parties involved become a unified system that runs well together in order to produce optimal implementation without any disturbances. The main benefit from the e-SKD system is the simplification and convenience of the tax administration system. This ease of technical procedure and ease of administration system has the potential to increase taxpayer compliance in fulfilling tax exposure.