Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan meningkatnya pembangunan yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini yang menjadi latar belakang lahirnya lembaga jaminan Hak Tanggungan. Skripsi ini menjelaskan mengenai adanya konflik norma di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 dan juga di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengakibatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dapat tidak terwujud. Perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan undang-undang kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 tentang hak preference seorang kreditor; Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk melindungi kreditor ketika debitor wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas droit de suite yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap menjamin objeknya sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasan piutang kreditor dan Pasal 21 mengenai “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini. Kesimpulan dalam penelitian mengenai perlindungan dan kepastian hukum dalam Pasal-Pasal tersebut dapat tidak terwujud dikarenakan adanya konflik norma dalam Pasal 6 UUHT tentang kewenangan menjual sendiri jaminan kebendaan (Parate Eksekusi) dan ketentuan pada Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU tentang penangguhan eksekusi bagi kreditor separatis dalam hal kepailitan. Penelitian ini bermetodekan yuridis- normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.

---

Along with the increasing development of economy, also required the provision of substantial funds that requires strong institutions which guarantee the rights and able to provide legal certainty for the concerned parties, in which also encourage the growth of community participation in the development, those are the background of the birth of mortgage guarantee agency. This thesis describes the conflict of norms in the Law No.4 of 1996 regarding Mortgage (UUHT) and also in the Law No 37 of 2004 regarding Bankruptcy Act and the Suspension of Payment (UUKPKPU) that may cause legal uncertainty to the protection of mortgage holder creditor as secure creditor based on Law No. 4 of 1996. The protection and legal certainty for mortgage holder creditor contains in Article 1 paragraph 1 regarding the preference right of a creditor; Article 6, Article 14 paragraph (1), (2), and (3) and Article 20 paragraph (2) and (3) of the mortgage execution; Article 11 paragraph (2) on the provision that must be included in the Deed of Granting Mortgage (APHT) to protect creditor when a debtor defaults, as well as the provision of Article 7 of the principle of droit de suite which states that the object remains guarantee, even if it will be switched to a third party, would still guarantee the repayment of creditors’ accounts and Article 21 that states “In the event of bankruptcy, the mortgage holder is authorized to perform any right acquired under the provisions of this law”. The elements of protection and legal certainty in these articles may not be realized due to conflict norms in Article 6 UUHT regarding the authority to sell collateral material (Parate Execution) and the provision of Article 56 paragraph (1) UUKPKPU regarding suspension of execution for the secure creditor in bankruptcy law. This study applies the juridical-normative method of data collection, focusing on the study of the literature of law and related legislation.

Abstrak :
Pengikatan Hak Tanggungan dilakukan perbankan sebagai persyaratan dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan sempurna, sehingga sebagai kreditur memiliki perlindungan terhadap kepentingannya untuk mendapatkan pelunasan kredit. Namun pada praktiknya kreditur sering kali dihadapkan oleh perlawanan yang dilakukan oleh debitur pada saat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penelitian ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021 antara Nyonya X melawan PT. Panin Bank KPR Centre Pekanbaru. Fokus permasalahan karya ilmiah ini bagaimana Eksekusi Hak Tanggungan yang diikat terhadap agunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021 menurut Undang-undang Hak Tanggungan dan PMK 27/PMK.06/2016 dan kesesuaian putusan peradilan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021, tujuan penulisan menganalisis proses pengikatan Hak Tanggungan serta implementasi asas didahulukan dalam penyelesaian kredit sesuai Undang-undang Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021, metode penelitian hukum doktrinal digunakan dalam karya tulis ini. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah dalam penerapan hukumnya dan menyatakan perlawanan bersifat prematur. Penulis sepakat dengan keputusan kasasi tersebut karena eksekusi Hak Tanggungan belum dilakukan oleh pihak kreditur. Implementasi dari asas dahulukan dalam Hak Tanggungan dapat dilihat dari Bank sebagai kredit bila debitur mengalami wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan penjualan jaminan untuk mendapatkan pelunasan. ......Banks must perfect the bonding of Mortgage Rights as a necessity in lending so that the creditor has protection for his interests in obtaining credit payback. In practise, however, creditors are frequently met with resistance from debtors when auctions are performed through the Office of State Assets Services and Auctions. This study is based on the Supreme Court decision 473K/Pdt/2021 between Mrs. X and PT. Panin Bank KPR Centre Pekanbaru. The problem addressed in this scientific study is how to execute mortgage rights that are collateralized in accordance with Supreme Court Decision Number 473K/Pdt/2021 according to the Mortgage Law and PMK 27/PMK.06/2016 and the suitability of court decisions in consideration of the Supreme Court Decision Number 473K/ Pdt/2021, The goal of this article is to analyse the process of binding Mortgage Rights and implementing the principle of taking precedence in credit settlement according to Mortgage Law based on Supreme Court Decision Number 473K/Pdt/2021, and the doctrinal legal research approach is employed. The Supreme Court rejected the petitioner's cassation and ruled that the Pekanbaru High Court's decision was not incorrect in its application of law and that the resistance was premature. The author agrees with the cassation ruling because the creditor did not carry out the execution of the Mortgage. If the debtor is in default, the creditor can sell the property to get repayment.