Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian ibu, di Indonesia akan ditempatkan bidan desa sampai tahun 1997 sebanyak 54.000 orang. Untuk Kabupaten Bekasi sampai Maret 1997, telah ditempatkan bidan desa sebanyak 148 orang dengan status kepegawaian 85 orang PNS dan 63 orang PTT, dan di Wilayah Kewedanaan Sukatani sebanyak 29 orang dengan 15 status PNS dan 14 status PTT. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang ada ( data sekunder ), melalui rancangan Cross Sectional dengan pendekatan kuantitatif pada sampel 29 desa yang ada bidan desanya. Terdapat hubungan bermakna secara statistik untuk hubungan antara keberadaan bidan di desa dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 1993/1994 dan 1995/1996. Demikian juga untuk keberadaan bidan di desa dengan cakupan KN2 terdapat hubungan bermakana pada tahun 1992/1993. Secara statistik tidak ada hubungan bermakna antara keberadaan bidan di desa dengan cakupan K4 ibu hamil, lama kerja, domisili bidan didesa, status kepegawaian , sarana sepeda. Diperlukan waktu yang lebih lama dari 3 tahun untuk seorang bidan desa agar dapat mencapai target program yang telah di tentukan. Sarana transportasi sepeda tidak ada hubungan bermakna dengan cakupan KIA, dan agar dipertimbangkan utuk diberikan sebagai uang muka sepeda motor dengan cicilan berikutnya dari dana operasional Polindes. Penelitian ini disarankan untuk seluruh bidan desa seKabupaten Bekasi dengan menggunakan data primer. Kebijakan lain yang ditempuh adalah pemberian pemondokan bagi bidan desa secara berkesinambungan, sarana yang dilengkapi dan beberapa tugas - tugas bidan desa yang tidak banyak mempunyai daya ungkit besar terhadap angka kematian ibu dan bayi hendaknya dikurangi. Daftar Pustaka ; 35 ( 1983 -1996 )

---

The Influence of Midwives Allocation in a Village with the Scope of Mother and Child Health in Sukatani District, Bekasi Regency in 1996/1997In the term to increase the extent and the quality of health service and also to decrease Infant Mortality Rate and Mother Mortality Rate, 54,000 midwives will be located in Indonesia until 1997. Until March 1997, 148 midwives had been located in Bekasi regency . It comprised of 85 midwives as a civil servant and 63 midwives as a temporary civil servant For Sukatani district , 29 midwives had been located with 15 midwives as a civil servant and 14 as a temporary civil servant. This research was using a cross-sectional study . A quantitative method and a secunder data was utilized. 29 villages which had midwives was used for sample in Sukatani district. Statically, there is a meaningful relationship between the existence of midwives with the scope of child birth assistance by health officer in 1993/1994 and 1995/1996. There is also a meaningful relationship between the existence of midwives with the scope of KN2 in 1992/1993. This research showed that there are no meaningful relationship between the existence of midwives with the scope of K4 pregnant woman, working time, midwives' residence, officialdom status and bicycle transportation. This research also showed that it needs more than 3 years for midwives to achieve the program target. There is no meaningful relationship between the bicycle transportation and the scope of Mother and Child Health. It should be considered to give a down payment for motorbike and for the next installment paid by Polindes. This research was suggested for all midwives in Bekasi regency and using a primer data. Another policy should be taken ; such as to give a house for midwives continuously, to complete all their instrument and to decrease some of their duty which have less significance for decreasing Mother and Child Mortality Rate. References: 35 (1983-1996)

Abstrak :
Dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) perlu terus dipantau dan dievaluasi dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang cukup penting dan banyak konstribusinya dalam menopang keberhasilan program KIA adalah aspek kemampuan manajerial dan bidan Puskesmas. Meskipun pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan dengan penempatan bidan di desa, namun hasilnya sampai sekarang belum sesuai dengan harapan yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kemampuan manajerial bidan dalam pelaksanaan program KIA di Puskesmas, dan faktor-faktor yang berhubungan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Cabang Dinas Kesehatan Ciawi Kabupaten Bogor. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional dengan unit analisis Bidan Puskesmas dan bidan di desa (individu) dan pengambilan sampel dilakukan dengan total populasi, sebanyak 105 responden. Variabel yang diteliti meliputi variabel dependen yaitu fungsi-fungsi pelaksanaan manajemen program KIA (perencanaan, penggerakan dan penilaian), sedangkan variabel independen adalah faktor internal (umur, pendidikan dan lama bekerya) dan faktor eksternaI ( supervisi, pelatihan, umpan balik, dorongan masyarakat dan sarana kerja). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial bidan di Puskesmas dan desa proporsinya tidak jauh berbeda antara yang baik dan yang kurang baik. Dengan Kai Kuadrat dan multivariate, bermakna yang berhubungan dengan kemampuan manajerial bidan yaitu , supervisi, pelatihan dan dukungan masyarakat, dan yang paling bermakna adalah supervisi dengan p. value 0,000.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor , Kepala Cabang Dinas Kesehatan Ciawi Kabupaten Bogor dan Kepala Puskesmas agar mengingatkan serta menegaskan kembali pentingnya melaksanakan manajemen program KIA oleh Bidan di Puskesmas, selalu melakukan bimbingan teknis dan segera memberikan umpan balik hasil kerja bidan di Puskesmas dan desa. ......In discreasing Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) as one of the effort in the human resource improvement, the implementation of Mother and Child Care must be monitored and evaluated on several aspects. One of the aspect that is necessary which will contribute to success of break through Mother and Child Care program in Public Health Centre of Midwife is the midwife's managerial competence. While although government base distributed some midwife in Public Health Center and the village midwife, but the result is unmet with the expectation it is can be prospek by the highly Maternal Mortality Rate and Infant Mortality Rate. The goal of this study is feed back to describe the ralation factors in managerial competence of midwife in implementing Mother Chuld Care program in Public health. Design research is using cross sectional with analysis unit in Public Health Centre midwives and village midwives. Sampel has taken by total population, sum 105 respondent. The variables which was researched involve dependent variable by the function of the Application of Management Mother and Child Health Care program namely planning, actuating, and evaluation, where as the independet variables were age, educuation , periode of work, supervision, training, community support, jof feed back and infra structure. Result of this study is that midwif's managerial competence in Health Centre and in the village midwife is not so different. By the Chi-Square statistic exam and Multivariate, known that supervision was a factor related with comptence manajerial midwife of the mother and child Health care Program (p.value = 0,000). According to the reseach, recommended for District Health Bogor and Ciawi Health Area and head of Public Health centre in order to remind and will focus how necessary application of Mother and Child care by midwife, always technical guidance and job feed back with midwife resulted in Public Health Centre.

Abstrak :
Salah satu aspek yang memprihatinkan dari buruknya standar kesehatan adalah kurangnya perhatian terhadap ibu hamil. Gambaran ini dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu, komplikasi dan kecacatan karena melahirkan. Dari data kesehatan di Indonesia pada tahun 1999 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia adalah tertinggi di negara-negara ASEAN. Pengalaman negara lain yang sejajar dengan Indonesia seperti Srilangka, Thailand dan Malaysia terhadap penurunan kematian ibu dan bayi yang signifikan adalah dengan meningkatkan akses pelayanan ibu dan anak secara Cuma-Cuma di fasilitas pelayanan kesehatan. Gambaran akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan masih belum baik, hal ini terlihat dan angka persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 47.4%, dan tingginya (72%) pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah penduduk, serta besarnya angka persalinan yang ditolong oleh dukun masih sekitar 44%. Kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan di Lampung Tengah dapat dipahami, dengan rnemperhatikan tingkat kemampuan ekonomi penduduk yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain pemerintah belum terlihat membantu pada upaya alokasi pendanaan akses pelayanan KIA, kecuali melalui program JPSBK bagi keluarga miskin yang juga masih diragukan kelestariannya (sustainable). Penelitian ini terbatas pada analisis pendanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2003. Waktu penelitian pada bulan April sampai Juni 2004 dengan menggunakan data sekunder dari Susenas, SKR1, dan SDKI serta data primer tentang tarif pelayanan kesehalan ibu dan anak di Lampung Tengah tahun 2004. Penelitian merupakan studi kualitatif yang bersifat eksploratif dan rancangan studi yang digunakan adalah metode operation research. Studi menggunakan pendekatan analisis ekonomi untuk melihat kebutuhan pendanaan pelayanan KIA dan alternatifnya dimasa yang akan datang yang memungkinkan Pemda mampu melakukan intervensi. Dari berbagai alternatif tempat pelayanan KIA dikaitkan dengan beban pendanaan yang harus disediakan, maka tempat pelayanan yang paling efektif dan komprehensif adalah Puskesmas dengan tarif unit cost yang sudah memperhitungkan biaya peningkatan mutu dan kapasitas pelayanan. Bidan di desa juga terlihat efektif terulama dalam menjangkau pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kehamilan (ANC). Apabila puskesmas sebagai pilihan tempat pelayanan KIA, maka untuk mendanai penduduk miskin dan kurang mampu pada tahun 2004 Pemda perlu menyediakan alokasi dana sekitar Rp 18.900.097 987,-. Jika seluruh penduduk sebagai target yang harus dilayani maka Pemda perlu menyediakan dana sekitar Rp 19.286.043.250. Beberapa keuntungan bagi Pemda akibat penyediaan dana pelayanan KIA yaitu, pertama akan segera menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi, kedua Pemda mendapat respons positif terutama dari masyarakal sehingga akan meningkatkan bargaining position secara polilis, ketiga Pemda mulai mempersiapkan mutu SDM yang berkualitas untuk jangka panjang sehingga pada gilirannya akan meningkatkan HDI kabupaten Lampung Tengah. Beberapa pilihan dapat dilakukan Pemda dalam upaya pendanaan KIA yaitu, pertama membagi beban pendanaan dengan pemerintah pusat. kedua mendorong pemerintah segera membuat dan menetapkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis sosial, dan ketiga melakukan kajian untuk memungkinkan terbentuknya sistem pembiayaan kesehatan dan kelembagaannya di daerah tingkat kabupaten. Daftar bacaan : 58 ( 1981 - 2003)

---

Health Financing Requirements of Mother and Child Health Services in Central District of Lampung on 2003 Year One of aspect have concerning obsolesce of the health status arc the lack of attention for women pregnants. It's was describe that as highest of maternal mortality rate, and bear with handicap. Data of health in Indonesia at 1999 was indicated that maternal mortality and child mortality of Indonesia is highest among ASEAN nations. Lesson learned with as other similar state as Indonesia like Srilangka, Thailand And Malaysia had decreased MMR and IMR which significant by improving access to the health services without charges. This one important come of the facts for insufficient health services access. Access to the heath services by mother and child is still worse, its can be seen from number birth by professional birth it's just 47.4%, in the other side number of birth by birth attendance still 44%. Many people (72%) was beared at they own home. Insufficient of access to the health services in Central District of Lampung is perceivable when have understand about economic disabilities. Most of people have life above the poverty line. By the way the Government not yet have been assist an effort to financing allocation for accessing mother and child services, excepted had through fund of the JPSBK program for impecunious family, it's also hang in doubt for continuing. This research was limited just to financing analyze of the mother and child health services in Central District of Lampung 2003 year. The study conducted between April to June 2004 by using secondary data from Susenas, SKRT, and SDKI. Besides that the primary data have put from tariff of several health services on 2004 year. The Research are qualitative study having present of explorative study and used method by operation research. The study use by the economic analysis to predict finance requirements of mother and child services, and had assumed forecast of several alternative founding as able as conduct of the Local government intervention. Of the various the mother and child health services was related by a financing which must be provided, the most comprehensive and effective service place are Puskesmas with a consider have been improve of quality and capacities. Village of midwife is also have consider most effective, especially to reach the family planning and antenatal cares. While the puskesmas was appoint of mother and child services, for the fund of impecunious resident at the year 2004 the Local government most require be prepared the fund allocation about Rp 18.900.097 987,-. If include all of people at the Local government must be prepared the fund about Rp 19.286.043.250,-. There are some advantage for Local government gain of health services financing of mother and child, the first will immediately degrade the number of morbidities and IMR, MMR, second the Local government will get the positive response especially from society so will gain increase bargaining positions of political scene, third the Local government have begin prepare to increase the human resources quality in the long distance so that will improve the human development index. There are some choices could be done by Local government for an effort the mother and child financing, first divide the financing burden with the central government, second push the government immediately make and specify the financing health system base on social scene, and third be conduct the appropriate study of probable health financing system in district. References : 58 (1981 - 2003)

Abstrak :
ABSTRAK
Mother and child health as a key indicator of community welfare is measured by the maternal mortality rate and infant mortality rate. But why have efforts to reduce mmr and imr not yet reached the target? this research answer this question by using an approach of cultural values in mother and child healt.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan penelitian: HIV/AIDS dan Hepatitis B merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting karena belum ditemukan obatnya sampai saat ini. Ibu usia subur, khususnya yang berpenghasilan rendah pengunjung Puskesmas semakin rentan terhadap risiko penularan kedua penyakit tersebut. Sampai saat ini belum ada model upaya promotif dan preventif di Puskesmas yang mengintegrasikan pelayanan penyakit hubungan seksual (PHS) ke dalam pelayanan Puskesmas (BP/KIA/KB).

Tujuan penelitian: Mengembangkan model intervensi guna menurunkan risiko infeksi PHS termasuk HIV/AIDS dan Hepatitis B bagi ibu usia reproduksi, ibu hamil dan peserta keluarga berencana yang berpenghasilan rendah melalui keterpaduan program PHS dengan program kesehatan reproduksi di klinik KIA/KB dan BP di Puskesmas daerah pedesaan dan perkotaan.

Metode Penelitian: Desain penelitian ini adalah Kuasi eksperimen, yaitu one group pre dan post test tanpa kelompok kontrol, dimana dilakukan observasi awal, intervensi. dan observasi akhir. Pengumpulan data yang dilakukan pada observasi awal adalah sebagai berikut: a) studi kualitatif, yaitu Wawancara Mendalam terhadap 4 dokter Puskesmas. Diskusi Kelompok Terarah (DKT) bidan/perawat Puskesmas sebanyak 4 kelompok (6-8 orang/kelompok), dan DKT ibu usia reproduksi pengunjung BP/Klinik KIA/KB sebanyak 8 kelompok (6-10 orang/kelompok), b) Observasi pada pelayanan BP/KIA/KB Puskesmas. c) survei PSP (Pengetahuan, Sikap, dan Praktek) terhadap 400 ibu pengunjung BP/Klinik KIA/KB yang dipilih secara acak. d) skrining terhadap 1.200 ibu pengunjung BP/Klinik KIA/KB Puskesmas terutama untuk mengindentifikasi Trichomonas dan Gonorrhoe, juga infeksi PHS lainnya. Lokasi penelitian ini adalah di 4 wilayah Puskemas, yaitu 2 Puskesmas perkotaan (Puskesmas Kec. Ciracas dan Puskesmas Kec. Koja di DKI Jakarta) dan 2 Puskesmas pedesaan (Puskesmas Kec. Pamanukan, Kai). Suhang dan Puskesmas Kec. Pulomerak, Kab. Serang di Jawa Barat).

---

ABSTRACT
The research problem: HIV/AIDS and Hepatitis B are becoming two major and critical public health problems. Unfortunately, up to now there is no cure for these two diseases. The low income married women of reproductive age (MWRA) are becoming more and more susceptible to the risk of infection of sexually transmitted diseases (STDs) including HIV/ AIDS. So far, a model of integrating STD services into the existing ambulatory/ mother & child health (MCH)/ family planning (FP) services in the Puskesmas is presently unavailable.

The research objectives: To develop an intervention model iii reducing the risk of STDs including HIV/AIDS and Hepatitis B infection for low income MWRA through integrating STD services into MCHl/FP services in the Puskesmas both for urban as well as rural areas.

Methodology: The design of the study is one group pre and post test without a control group (a Quasi-experimental design). A measurement was conducted at the beginning of the study then followed by intervention and evaluation/ measurement after the intervention. Three different measurements were conducted prior to the intervention period namely both qualitative and quantitative study (survey) and STD screening. During the qualitative study, an in-depth interview was conducted for 4 Puskesmas doctors and a series of focus group discussions (FGD) was performed. Four (4) FGDs for midwives and nurses of the Puskesmas and four (4) FGDs for MWRA attending ambulatory, MCH and FP clinic of the Puskesmas. Each FGD consisted of 6 - 10 participants.

A survey of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) was conducted among 400 MWRA visiting the four Puskesmas which were randomly selected. In addition, screening for STDs (except syphillis aiid HIV/AIDS) using wet-mount and Grain staining techniques were performed among 1200 MWRA visiting the Puskesmas both in the urban and in the rural areas.

Location of the study were two Puskesmas in the urban areas namely Puskesmas Kec. Koja and Ciracas of the Metropolitan Municipality of Jakarta. For the rural areas Puskesmas Pulomerak (district Serang) and Pamanukan (district Subang) from West Java were selected to participate in this study.

Abstrak :
Penelitian dengan judul tersebut di atas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan ibu dan anak pada periode konflik, serta bagaimana dampak konflik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan 5 informan yang terdiri dari 2 informan petugas kesehatan dan pejabat pemerintahan, serta 3 informan dari tokoh masyarakat. Teknik pemilihan informan ini dilakukan dengan purposive sampling. Dari temuan lapangan dan ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penelitian diketahui bahwa, kondisi kesehatan ibu dan anak, arah kebijakan pembangunan kesehatan ibu dan anak, program pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan obat dan sarana kesehatan ibu dan anak, peran petugas dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ibu dan anak, diperoleh kesimpulan bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh belurn sepenuhnya mencapai sasaran pelayanan kesehatan. Teknis pelayanan kesehatan pun belum optimal karena terbatasnya tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan di Kecamatan Ulee Kareng. Disamping itu, belum optimalnya kondisi kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Ulee Kareng diketahui dari data masalah kesehatan di sebagai berikut : Pertama, Masih tingginya angka ibu hamil resiko tinggi yang mencapai 73 ibu atau melebihi dari sasaran awal yang ditetapkan sebanyak 36 ibu hamil ; Kedua, Capaian imunisasi balita dan anak usia sekolah rata-rata tidak mencapai 75 persen dari populasi sasaran pelayanan imunisasi ; Ketiga, Hanya ada 3 Puskesmas Pembantu di 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ulee Kareng, dan hanya ada 2 orang dokter di Kecamatan Ulee Kareng ; Keempat, Jumlah kematian kasar pada tahun 2001 mencapai 0,40 persen dari populasi 14.759 penduduk, dan pada tahun 2001 jumlah kematian kasar mengalami peningkatan hingga mencapai 0,44 persen dari populasi 15.891 penduduk. Menurunnya intensitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Utee Kareng pada pasca konflik tidak hanya disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, dan keterbatasan tenaga kesehatan, namun disebabkan juga oleh dampak konflik yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Situasi konflik ini diketahui dari ungkapan-ungkapan 5 orang Informan Penetitian mengenai hubungan lembaga masyarakat dengan lembaga pemerintah, situasi kehidupan sosial masyarakat, pandangan dan harapan masyarakat terhadap konflik. Situasi konflik ini tercermin dari adanya perasaan kurang aman di kalangan petugas kesehatan, kurang harmonisnya kerjasama lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, dan besarnya harapan masyarakat agar konflik tidak ada lagi. Situasi konflik tidak sampai menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, karena terbukti berbagai program pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap terlaksana. Keadaan ini berlangsung karena kesehatan ibu dan anak dipandang sebagai kepentingan dan kebutuhan semua pihak, terutama kebutuhan warga masyarakat Kecamatan Ulee Kareng itu sendiri.

Abstrak :
Kesakitan dan kematian ibu di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan utama, terlebih lagi 90% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, infeksi dan eklamsi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu adalah meningkatkan dan memastikan kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu. Program KIA sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan dasar yang prioritas terutama pelayanan antenatal karena keberhasilannya menurunkan Angka kematian Ibu (AKI). Pelayanan antenatal yang berkualitas merupakan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan standar artinya dalam melaksanakan perneriksaan antenatal bidan mematuhi seluruh tahapan yang telah ditetapkan. Karena pelayanan antenatal yang berkualitas selain menurunkan AKI juga memberi dampak pada penurunan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Dalam manajemen sumber daya manusia, kepuasan kerja karyawan perlu diperhatikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, seperti faktor-faktor individu, eksternal, psikologis. Namun karena keterbatasan peneliti hanya mengkaji hubungan antara kepatuhan dengan faktor-faktor individu, faktor-faktor eksternal dan kepuasan kerja. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, gambaran kepuasan kerja serta mengkaji faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan tersebut. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain cross sectional dengan jumlah responden sebanyak 79 orang bidan yang merupakan bidan koordinator di unit pelayanan KIA puskesmas se Kotamadya Jakarta Selatan. Seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel (total sampling) Hasil analisis univariat menunjukan bahwa 56 (70,9%) responden patuh terhadap standar pelayanan antenatal dan 23 (20,1%) balm patuh, dengan rata-rata tingkat kepatuhan 79,96%. Adapun tahapan pelayanan antenatal yang jarang dilakukan oleh bidan adalah konseling (51,9%). Kepuasan kerja bidan di unit pelayanan KIA rata-rata mencapai skor 50,44 (skor tertinggi 72). Faktor-faktor yang membuat bidan merasa tidak puas adalah penghasilan, dan kesempatan meningkatkan pendidikan dan mengikuti pelatihan. Hasil analisis bivariat menunjukan hubungan yang bermakna antara kepatuhan bidan dan kepuasan kerja, umur, masa kerja, pengetahuan, supervisi dan pelatihan. Hasil uji regresi logistik ganda menunjukan bahwa kepatuhan terhadap standar dipengaruhi secara bersama-sama oleh supervisi, pengetahuan dan masa kerja. Disarankan kepada Kepala Puskesmas maupun dari Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta untuk meningkatkan pelaksanaan supervisi berupa pengawasan dan pembinaan kepada bidan di puskesmas mengenai pelayanan antenatal. Selain itu dalam rangka learning organization sudah seharusnya setiap organisasi membentuk gugus kendali mutu sebagai proses pembelajaran untuk perbaikan berkesinambungan. Untuk meningkatkan pengetahuan bidan tentang pelayanan antenatal perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan berkala tentang pelayanan antenatal aspek konseling, pengertian secara luas tentang pelayanan antenatal. Daftar bacaan : 55 (1975 - 2002)

---

Relationship Between Work Satisfaction and Midwife's Compliance to Antenatal Care Standard in Mother and Child Health Care Unit in Community Health Centers in Youth Jakarta Year 2003Maternal morbidity and mortality in Indonesia is still a major public health problem, moreover with 90% of maternal mortalities were caused by bleeding, infection, and eclampsia. One effort to accelerate the reduction of maternal mortality rate is to ascertain and to improve the midwifery care quality provided to mother. MCH program as one of the primary health care component particularly ANC is prioritized because of its success in reducing the MMR. Quality ANC is health care provided to pregnant women in accordance to given standard. Quality ANC besides its effect in reducing MMR, also reduce low birth weight (LBW) incidence. In human resource management, employee's work satisfaction should be paid attention. There are several factors influencing midwife's compliance to ANC standard such as individual, external, and psychological factors. This study aimed to provide description on midwife's compliance to ANC standard, description on work satisfaction, and analyze factors related to compliance. Design used in this study was across-sectional with 79 midwives as respondent, all were midwife coordinator in MCH unit in community health centers in South Jakarta township. All population served as sample (total sample). The univariate analysis showed that 56 (70.9%) respondents-complied to ANC standard and 23 (20.1%) did not comply to the standard, with average level of compliance of 79.96%. Step in ANC that was rarely done by midwives was counseling (51.9%). Midwife's work satisfaction was 50.44 on average (highest score=72). Factors causing unsatisfaction among midwives were income, and chance to improve education level and training. Logistic regression showed that compliance was influenced by supervision, knowledge, and length in work simultaneously. It is suggested to both Heads of Community Health Center and South Jakarta Health Office to improve supervision in terms of monitoring and guiding head of midwives in community health center about antenatal care. Besides, within the framework of learning organization, each organization should provide quality control unit as a learning process for continuous improvement. Periodic education and training about ANC, and counseling should be provided to improve midwife's knowledge. References: 55 (1975-2002)

Abstrak :
ABSTRACT Correlation between Integrated Program of Mother-Child Health and Nutrition, Fieldworker, Number of Iron Tablets and Low Iron Consumption of Pregnant Mothers in Six Bekasi Public Health CentersAnemic prevalence in Indonesia amounting to 63.5 % is mostly caused by iron deficiency. Iron deficiency in pregnancy causes high risk effects to the human resources involved namely in the form of ill health in the mother as well as the baby even causing death in some cases. This state of iron deficiency can be prevented and cured by providing iron tablets through public health centers (puskesmas), sub-puskesmas and integrated health services. This research was done cross sectionally using a quantitative approach and descriptive analysis. Only 6 puskesmas were researched out of random sampling towards 40 problem puskesmas (iron content less than 80 %). Research results show that statistically there is significant relations between the Integrated Program of Mother-Child Health and Nutrition and number of iron tablets consumed. This also applies to the sub-variables i.e. fieldworker in the aspects of qualifications, tenure, double duties, and level of knowledge. There is no significance in the relations between number, level of training and attitude of the fieldworker with the low level of iron content in pregnant women. This research should not only use the quantitative approach, but should also use a qualitative one. To obtain a general picture, we suggest a research done to all 40 problem puskesmas.

---

ABSTRAK Prevalensi anemia di Indonesia sebesar 63,5 % yang sebagian besar disebabkan defisiensi Fe. Akibat yang ditimbulkan oleh defisiensi Fe pada masa kehamilan yaitu membawa resiko terhadap sumber daya manusia baik terhadap ibu atau bayi yang akan dilahirkan menjadi tidak cukup sehat bahkan membawa kematian bagi ibu dan bayinya. Defisiensi Fe ini dapat dicegah dan diobati dengan pemberian zat besi melalui Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan Posyandu. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan Cross Sectional dengan pendekatan secara kuantitatif dan dianalisa secara diskriptif. Penelitian ini hanya dilakukan di 6 Puskesmas saja yang terpilih secara acak dari 40 Puskesmas bermasalah (cakupan Fe3 kurang dari 80 %). Hasil penelitian ternyata hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa Keterpaduan Program KIA-Gizi, jumlah tablet Fe terbukti secara statistik ada hubungan bermakna, demikian juga dengan sub variabel tenaga pelaksana yaitu jenis tenaga, lama bekerja, tugas rangkap, pengetahuan tenaga pelaksana. Sementara itu jumlah, pelatihan dan sikap tenaga pelaksana tidak terbukti ada hubungan dengan rendahnya cakupan Fe3 ibu hamil. Penelitian ini hendaknya tidak hanya dengan pendekatan kuantitatif, tetapi juga dilakukan secara kualitatif. Untuk mendapatkan gambaran secara umum disarankan melanjutkan penelitian terhadap 40 Puskesmas bermasalah lainnya.