Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan akses air bersih yang memadai saat ini menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot dan PDAM Bekasi Tahun 2018, kedua PDAM ini baru mampu melayani 21,76 % wilayah Kota Bekasi. Masih terbatasnya cakupan layanan penyediaan air bersih menyebabkan masyarakat masih menggunakan air tanah diantaranya melalui sumur gali atau sumur bor. Hal ini sangat rentan terhadap pencemaran air tanah yang salah satunya ditandai dengan adanya kontaminasi fekal. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran dan sebaran fekal pada air tanah serta mengkaji faktor-faktor seperti data sosio-ekonomi, kejadian turunnya hujan 24 jam sebelum pengambilan sampel air, jenis sumur, dan jarak antara sumur dan tangki septik yang berisiko menyebabkan kontaminasi fekal pada air tanah di Kota Bekasi dengan lokasi studi yakni Kelurahan Jatiluhur, Kelurahan Sumur Batu, dan Kelurahan Jatirangga. Sebanyak 255 sampel air dari berbagai jenis sumur diambil pada musim hujan. Pengujian kualitas air tanah dilakukan dengan parameter pH, suhu, total coliform, dan E. coli. Pengujian total coliform dan E. coli dilakukan dengan menggunakan IDEXX Colilert-18 dimana konsentrasi E. coli dihitung menggunakan metode Most Probable Number (MPN). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar pH rata-rata yaitu 5,5; suhu rata-rata sebesar 28,8°C; konsentrasi rata-rata Total Coliform yakni 868,9 MPN/100 mL dan konsentrasi E. coli rata-rata sebesar 276,5 MPN/100 mL. Hasil penelitian menunjukkan 60% sumber air tanah pada 3 (tiga) kelurahan terkontaminasi E. coli dimana 24% diantaranya memiliki konsentrasi E. coli melebihi 100 MPN/100 mL. Selain itu, terdapat terdapat perbedaan kontaminasi E. coli yang signifikan pada ketiga kelurahan dari hasil uji Kruskal-Wallis. Berdasarkan uji statistik, diketahui bahwa jenis sumur seperti sumur gali dan jarak antara sumur dan tangki septik yang berjarak <5 meter dan 5-10 meter secara signifikan mempengaruhi kontaminasi E. coli di air tanah.

---

Provision access to adequate clean water is currently a serious challenge for the Bekasi City Government. Based on data from Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot dan PDAM Bekasi in 2018, both of them are only able to serve 21,76%. The limited scope of clean water supply services causes the community to still use groundwater from dug wells or boreholes. This is very susceptible to groundwater pollution, one of which is characterized by fecal contamination. This study aims to identify the level of fecal pollution and distribution in groundwater and assess factors such as socio-economic data, rainfall events 24 hours before water sampling, types of wells, and the distance between wells and septic tanks that are risk of fecal contamination in groundwater in Bekasi City with the study locations are Jatiluhur, Sumur Batu, and Jatirangga Urban Village. A total of 255 water samples from various types of wells were taken during the rainy season. Groundwater quality testing is carried out with parameters pH, temperature, total coliform, and E. coli. Testing for total coliform and E. coli was carried out using IDEXX Colilert-18 where the concentration of E. coli was calculated using the Most Probable Number (MPN) method. The test results show that the average pH level is 5.5; average temperature of 28.8 ° C; the average concentration of Total Coliform was 868.9 MPN / 100 mL and the average concentration of E. coli was 276.5 MPN / 100 mL. The results showed 60% of groundwater sources in 3 (three) villages were contaminated with E. coli where 24% of them had E. coli concentrations exceeding 100 MPN / 100 mL. In addition, there are significant differences in E. coli contamination in the three villages based on Kruskal-Wallis test result. Based on statistical tests, it is known that the type of wells such as dug wells and the distance between the well and the septic tank which are <5 meters and 5-10 meters significantly influence E. coli contamination in groundwater."

"

Protokol notaris adalah sekumpulan dokumen yang merupakan arsip negara. Ketika seorang Notaris meninggal, protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut harus segera diserahkan kepada Notaris penerima protokol agar pengguna jasa Notaris terdahulu tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun dalam kenyataannya ada protokol Notaris yang disimpan sendiri oleh ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia sehingga dapat terjadi hilangnya minuta akta yang merupakan arsip negara. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris dalam kasus hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanan ahli waris tidak terwujud. Bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, yang menjelaskan bahwa kerugian kepada pihak ketiga dibebankan kepada instansi atau badan dari tempat pejabat tersebut berasal. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai badan pengawas pejabat notaris sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan ketertiban hukum. Protokol Notaris merupakan arsip Negara dan sudah sepatutnya disimpan, dipelihara dan dijaga keutuhannya. Perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Majelis Pengawas Notaris serta diatur pula sanksi apabila terjadi hal-hal yang merugikan akibat kelalaian pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris serta peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Protokol Notaris.

 

Kata kunci    : Protokol Notaris, Arsip Negara, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

---

Notary Protocol is a collection of documents which are state archives. When a Notary passed away, the protocol of the Notary must be immediately handed over to the Notary recipient of the protocol to ensure that the previous users of the Notary services would still receive legal protection and legal certainty. In practice, however, there are a few cases in which the Notary Protocol is kept by the heirs of the deceased Notary, which resulted in the loss of minutes of deed which are national archive. This thesis research methodology is legal normative, in which the writer compared the facts that happened with the prevailing laws and regulations. From the result of this research, the writer concluded that the legal protection for the users of a Notary service, in which the minutes of deed are considered lost, does not transpire. That according to the theory of legal responsibility, this explains that the damages suffered by a third party are imposed to the agency or entity of the region in which the official came from. The Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah) as the supervisory agency of a Notary official is obliged to provide legal protection, legal certainty and legal order. Notary Protocol as a national archive should be duly kept, maintained and protected. Guidance, supervision and evaluation towards the performance of the Regional Supervisory Council is long overdue, as well as regulations regarding sanctions should there be adverse effects incurring from the negligence of performance of duties and authority of the Regional Supervisory Council as well as the laws and regulations which specifically regulate the Notary Protocol.

 

Keywords     : Notary Protocol, State Archives, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Notaris (MPN).

 

"