Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar BelakangPelaksanaan GPPP muatan lokal kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan muatan lokal yang berdiri sendiri. Maka pelajaran seni musik tradisional Sulawesi selatan merupakan pilihan diantara 4 sub aspek kesenian daerah dari 0 aspek muatan lokal kebudayaan. Muatan lokal ini diperuntukan bagi kelas V Sekolah Dasar di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melaksanakan muatan tersebut perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kurikulum muatan lokal yang berdasarkan : 1, UUSPN (Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional) yaitu UU RI Nomor 2 Tahun 1989. 2. Peraturan Pemerintah ( PP Nomor 2 Tahun 1990 ) 3. Acuan Pengembangan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan dasar Provinsi Sulawesi Selatan (Buku A ) 4. GBPP kurikulum muatan lokal pendidikan dasar Provinsi Sulawesi Selatan (Buku B) 5. Pedoman Pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar Provinsi Sulawesi Selatan (Buku C ). B. Fungsi Adapun fungsi petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum muatan lokal mata pelajaran seni musik Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : 1. Petunjuk dan Penyusunan Analisis Materi Pelajaran, Program Tahunan, Program Catur Wulan, Program Satuan Pelajaran, dan perangkat administrasi lainnya. 2. Petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi para guru kelas V di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Petunjuk untuk menentukan sumber dan sarana belajar yang memungkinkan untuk diterapkan. 4. Petunjuk untuk menentukan jenis penilaian proses dan hasil belajar."

"Pelepasan muatan sebagian merupakan salah satu fenomena awal dari kegagalan isolasi. Partial discharge ini disebabkan oleh ketidakhomogenan bahan isolasi yang dapat disebabkan oleh adanya void (rongga udara), tonjolan (protusions) dan contaminants. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai perhitungan pelepasan muatan sebagian pada rongga udara yang ada di isolasi EPR.

---

Internal partial discharge is one of the pre breakdown insulation phenomenons. This is caused by inhomogeneous of the insulation which is caused by voids, protrusions, contaminants. In this paper will be calculated about the internal partial discharge in void within ethyelen propylene rubber insulation. Keyword : void, internal partial discharge, EPR."

"Tesis ini membahas tentang analisa kasus keadilan dalam materi muatan peraturan perundang-undangun di Indonesia. Analisa dan Pembuhasannya meliputi korelasi antara asas keadilan Pasal 6 ayut (1) huruf g menurut Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uudangan dengan keadilan sosial yang tertera pada sila kelima Pamcasila Keadilan Sosiai Bagi Sclumh Rakyat lndoncsia scbagai sumbcr hukum negara. Pcmbahasan selunjulnya adalah mengenai unsur keadilan sosial, hal ini perlu dilakukun karena keadilan sosial merupakan prinsip sumlaer hukum negara yang seharusnya tercermin dan terwujudkan dalam materi muatan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis discusses the analysis of the principle of justice in the substance of legislation in Indonesia. The analysis and discussion includes the correlatiou between the principle of juslice and Article 6 paragraph (1) letter g aocotding to Law No 12 of 2011 on the establisment of legislation with social justioc precepis contained in thc Eillh Pancasila "Social juslice for all the people of Indonesia" as a source of stale law. The next discussion is about lhe element of social justice, it is necessary bccausc justice is lhc source principlc of starr: law that should be reflected and embodied in the substance of legislation in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang pengelolaan muatan lokal berbasis Gallery, Library, Archive, Museum (GLAM) di Perpustakaan Badan Narkotika Nasional (Perpustakaan BNN). Perpustakaan BNN merupakan salah satu perpustakaan khusus di Indonesia yang memiliki terbitan yang dihasilkan oleh para pegawai atau Satuan Kerja dan juga instansi BNN itu sendiri atau biasa disebut sebagai koleksi muatan lokal. Dengan koleksi muatan lokal ini, Perpustakaan BNN berharap dapat memberikan dan menyediakan berbagai kebutuhan informasi yang diinginkan para pemustaka. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan muatan lokal yang dilakukan oleh Perpustakaan BNN terhadap koleksi yang masuk hingga di unggah ke dalam website yang sudah terintegrasi oleh konsep GLAM. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan koleksi muatan lokal berbasis GLAM yang ada di Perpustakaan BNN sudah dapat berjalan dengan baik, namun kurangnya kesadaran akan pengumpulan karya membuat hanya sedikit karya yang dapat diunggah ke dalam website Perpustakaan BNN. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya surat perintah langsung yang dikeluarkan oleh BNN sehingga masih banyak penghasil karya yang tidak sadar akan pentingnya pengumpulan karya tersebut.

---

This study discusses the management of Gallery, Library, Archive, Museum (GLAM) based local content at the National Narcotics Agency Special Library (BNN Library). BNN Library has publications produced by employees or work units, and the BNN itself is commonly referred to as a collection of local content. With this collection of local content, the BNN Library hopes to provide and provide various information needs those users want. This article aims to discover the local content management process carried out by the BNN Library on incoming collections until they are uploaded to a website that the GLAM concept has integrated. The qualitative method with a case study approach used in this research. Data was collected using interviews and observations. This study shows that the management of local content collections based on GLAM in the BNN Library can run well, but the lack of awareness of the collection of works makes only a few works can be uploaded to the library website. This happened because the BNN issued no direct order, so many producers of works still were unaware of the importance of collecting these works."

"Transshipment adalah praktik umum yang dilakukan oleh individu dalam bisnis perikanan untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi biaya bahan bakar dan dapat dianggap sebagai praktik yang hemat biaya. Namun praktik ini menjadi bahan perdebatan karena mengarah pada Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment mengaburkan transparansi penangkapan ikan karena sulitnya melacak di mana dan bagaimana ikan ditangkap, dan dengan demikian menyebabkan kurangnya pengawasan dalam praktiknya. Indonesia dan Panama adalah dua dari banyak negara yang wilayahnya menjadi hotspot praktik transshipment. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan pusat perdagangan perikanan di Asia Tenggara. Di sisi lain, Panama merupakan salah satu pusat perdagangan di mana sebagian besar kargo dari atau ke Panama tiba di tujuannya melalui proses transshipment. Regulasi antara Indonesia dan Panama mengenai transhipment diatur melalui regulasi nasional masing-masing negara, serta regulasi dari organisasi internasional dan regional seperti Uni Eropa dan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). Melalui metode penelitian hukum normatif akan dianalisis bagaimana prosedur transshipment diatur menurut hukum Indonesia dan Panama, beserta persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini juga menjelaskan keterkaitan antara praktik Illegal Transshipment dengan IUU Fishing. Penelitian ini kemudian menyarankan agar prosedur transshipment dibahas dan diatur dalam undang-undang perikanan Indonesia dan Panama, perlunya International Fishing License yang berbeda untuk kapal Indonesia yang melakukan layanan internasional dan harus ada unit penegak hukum dari RFMO yang wilayahnya sering terjadi transshipment.

---

Transshipment is a common practice carried out by individuals in the fishery business to increase the effectiveness of fishing and reduce fuel costs in order fft to be considered cost-effecive practices. However, this practice has become a matterrof debate because it leads to Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment obscures the transparency of fishing due to its difficulty to track where and how the fish are caught, and thus leading to a lack of oversight in the practice. Indonesia and Panama are two of the many countries whose territory is a hotspot for transshipment practices. This is because Indonesia is a vast archipelagic country and fishing trade center in South East Asia. On the other hand, Panama is one of the trade centers where most of the cargo from or to Panama arrives at its destination through the transshipment process. Regulations between Indonesia and Panama regarding transshipment are regulated through the national regulations of their respective countries, as well as regulations from international and regional organizations such as the European Union and Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). Through the normative legal research method will analyze how the transshipment procedures are regulated according to Indonesian and Panamanian laws, along with its similarities and differences. This study also explained the link between Illegal Transshipment practices and IUU Fishing. This research then suggests that transshipment procedures is discussed and regulated in the Indonesian and Panamanian fisheries laws, the need for a different International Fishing License for Indonesian vessels that perform international services and there must be a law enforcement unit from RFMOs whose areas often occur transshipment."