Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manajemen risiko berperan penting dalam meningkatkan ketahanan suatu organisasi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi. Peningkatan urbanisasi global, kebutuhan keamanan, serta permintaan produk ramah lingkungan yang melatarbelakangi pertumbuhan industri lift tentunya tidak terlepas dari risiko. Namun, pada industri lift belum banyak ditemukan penelitian mengenai penilaian risiko khususnya pada bidang instalasi lift. Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis penilaian risiko pada proses isntaalasi lift yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam memitigasi risiko. Penilaian expert digunakan untuk menghasilkan bobot kepentingan prioritas job step dan task pada instalasi lift. Risiko paling tinggi yaitu job step 10 dan risiko paling rendah yaitu job step 1.

---

Risk management has been known as a discipline that plays an important role in improving the resilience of an organization to address the risks identified. As the increasing of global urbanization, security needs, and the demand for environmental friendly products, has been underlying the growth of the elevator industry, thus can not be separated from the risks. However, in the elevator industry has not found much research on risk assessment, especially in the field of elevator installation. This study aims to make a risk assessment analysis on the elevator installation process which then used as a reference in mitigating risk. Expert judgement being used to generate the priority weight of each job step and task on the elevator installation. The result are job step 10 has the highest risk and job step 1 has the lowest risk."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2017 tentang pengembalian pemenuhan intensitas melalui lahan pengganti. Pelanggaran intensitas bangunan yang tidak dapat ditindak dengan pembongkaran bangunan dapat melalui mekanisme pengembalian pemenuhan intensitas dengan mengusulkan lahan pengganti. Proses ini dibutuhkan oleh developer untuk melengkapi perizinan, karena akan menghambat bisnis proses. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak semua developer memiliki lahan sebagai pengganti dan sesuai kriteria yang disyaratkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif lahan yang dapat digunakan sebagai usulan lahan pengganti dalam rangka pengembalian pemenuhan intensitas. Metodologi penelitian kuantitatif digunakan untuk menentukan bobot kriteria dan rating dengan Analytycal Hierarchy Process, Fuzzy Set serta metode Simple Additive Weighing (SAW). Metode Constraint digunakan untuk memilih alternatif lokasi. Data Spasial yang digunakan ialah peta bidang tanah Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur tahun 2019. Hasil dari bobot kriteria lahan cadangan adalah kepemilikan (49,9%) dan Lebar jalan (19,4 %). Bidang tanah alternatif terpilih 32 bidang tanah, dengan skor tertinggi 0,75.

---

The DKI Jakarta Provincial Government stipulates Governor Regulation No. 41 of 2017 concerning the return of fulfillment of intensity through replacement land. Violations of building intensity that cannot be dealt with by demolition of the building can be carried out through a mechanism to restore the fulfillment of intensity by proposing replacement land. This process is needed by the developer to complete the permit, because it will hamper the business process. The problem faced is that not all developers have land as a substitute and according to the required criteria. This study aims to provide alternative land that can be used as a proposed replacement land in order to return the fulfillment of intensity. Quantitative research methodology is used to determine the weight of the criteria and rating with Analytycal Hierarchy Process, Fuzzy Set and Simple Additive Weighing (SAW) method. The Constraint method is used to select alternative locations. The spatial data used is a map of land parcels for land use, utilization and use (P4T) in Cilangkap sub-district, Cipayung sub-district, East Jakarta in 2019. The results of the criteria for reserve land are ownership (49.9%) and road width (19.4%). 32 plots of alternative land were selected, with the highest score of 0.75."

"ABSTRAKWilayah pesisir selatan Jawa Barat kaya akan sumber daya pasir. Salah satunya muara Ci Mandiri, yang memiliki dua tambang pasir yaitu di bagian muara dan di bagian tengah. Pemanfaatan sumberdaya alam dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pengambil kebijakan dari konflik penggunaan sumber daya dan preferensi dalam upaya pengelolaan agar menghasilkan suatu keputusan yang terbaik, yaitu dengan melakukan analisis trade off. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis preferensi masyarakat terhadap tambang pasir di muara dan bagian tengah aliran Ci Mandiri dengan menggunakan metode analisis trade off dan analisis spasial dengan membandingkan trade off dari masing-masing wilayah. Penelitian ini menganalisis ketiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai variabel dalam menentukan preferensi masyarakat. Analisis trade off dari masyarakat terhadap tambang pasir di muara Ci Mandiri menunjukkan bahwa tambang pasir di wilayah tersebut dapat dilanjutkan tanpa pertimbangan lingkungan, sedangkan tambang pasir di bagian tengah aliran Ci Mandiri dapat dilanjutkan dengan pengawasan. Hal ini disebabkan karena lokasi tambang pasir di muara Ci Mandiri jauh dari pemukiman, sedangkan tambang pasir di bagian tengah aliran Ci Mandiri lebih dekat dengan pemukiman.

---

ABSTRAKSouthern coastal zone of West Java have a lot of sand resources. One of them is located in the stream of Ci Mandiri, which have two sand mines in the estuary, and in the middle of stream. The utilization of natural resources can lead to conflict because each people has different importance. Therefore, requires a tool to make a public policy from conflict of natural resource utilization and preference in management in order to make the best decision, by using trade off analysis. The aim of this research is to analize people preference toward sand mining in estuary and middle of Ci Mandiri stream by using trade off analysis and spatial analysis by compare each area. This research is using economic, social, and ecology as variables in determining people preference. Trade off analysis on people preference toward sand mining in estuary revealed that the sand mining can be continued without ecological consideration, but the sand mining in the middle of Ci Mandiri can be continued by surveillance. This is because the mine site in estuary is further from settlement, while the mine site in the middle stream is closer to settlement."

"ABSTRAKTren pertumbuhan nilai aset properti milik negara terus bertambah. Sebagian aset tersebut berpotensi untuk diinvestasikan terutama aset properti yang berstatus idle. Salah satu portofolio yang dapat dimanfaatkan adalah properti komersil. Agar aset idle dapat dimanfaatkan, harus dilakukan analisa peruntukan lahan terlebih dahulu. Dalam analisa peruntukan lahan, hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan kriteria untuk penilaian aspek lokasi. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan memiliki persyaratan yang spesifik bagi setiap properti. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penelitian sebelumnya tidak dikhususkan serta dibedakan sesuai jenis propertinya. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model untuk melakukan pemilihan jenis properti yang sesuai pada aset negara berdasarkan aspek lokasi. Model dikembangkan menggunakan pendekatan multikriteria. Bobot kriteria ditentukan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process AHP . Sedangkan penentuan parameter kriteria lokasi sebagai persyaratan kriteria lokasi dilakukan menggunakan metode Fuzzy Sets. Adapun metode skoring digunakan untuk menentukan properti prioritas. Pengujian model dilakukan terhadap 5 lima aset negara yang terletak di DKI Jakarta. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu melakukan pemilihan bisnis properti yang sesuai pada aset negara. Properti yang terpilih juga tidak melanggar zonasi peruntukan kawasan. Pengujian model juga menunjukkan bagaimana pemilihan bisnis properti diselesaikan secara sederhana dan mudah. Sehingga diharapkan model dapat membantu para pihak yang terlibat dalam tahapan awal pengembangan properti untuk memilih bisnis properti yang layak.

---

ABSTRACT The growth trend in the value of state property assets continues to grow. Some of these assets have the potential to be invested, especially idle property assets. One of the portfolios that can be utilized is commercial property. In order for idle assets to be utilized, land analysis should be analyzed first. In the land use analysis, what distinguishes this research from previous research is the use of criteria for site aspect assessment. In this study, the criteria used have specific requirements for each property. While the criteria used in previous studies are not specified and differentiated according to the type of property. The purpose of this research is to develop a model to select the appropriate property on state assets based on the location aspect. The model was developed using a multicriteria approach. The weight of the criteria is determined using the Analitycal Hierarchy Process AHP method. While the determination of location criteria parameter as requirement of location criterion is done using Fuzzy Sets method. The scoring method is used to determine the priority property. Model testing is conducted on 5 five state assets located in DKI Jakarta. The test results show that the model is able to make the appropriate property business selection on state assets. The selected property also does not violate zoning regulation. The test model also shows how the selection of the property business is solved simply and easily. So the model is expected to help the parties involved in the early stages of property development to choose a viable property business."

"Permintaan energi dari sumber daya terbarukan terus mendorong kebutuhan pembangkitlistrik tenaga angin di Indonesia. Tujuan studi adalah memaparkan pemodelan pengambilankeputusan lokasi turbin angin dan mendesain teknologi turbin angin yang baik digunakan diIndonesia. Studi ini, menggunakan metode Multi-Criteria Decision Making sebagai metodepengambilan keputusan yang diintegrasi dengan metode Geographic Information Systemsebagai metode penentuan lokasi dan teknologi yang cocok untuk membangun turbin angin.Selanjutnya hasil akan digunakan sebagai parameter desain awal teknologi turbin angin.Selama proses analisa, faktor berupa multivariat dipertimbangkan. Cakupan wilayah padastudi ini adalah negara Indonesia.Hasil studi berupa peta kecocokan wilayah dengan energi angin. Parameter kecocokandibagi menjadi empat yaitu "sangat cocok", "cocok", "kurang cocok", dan "tidak cocok".Hasil menyimpulkan bahwa 40% area Indonesia masuk ke dalam kategori "cocok" denganenergi angin khususnya di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, 20% areaIndonesia masuk ke dalam kategori "tidak cocok" berdasarkan kondisi geografi setempat,meskipun kecepatan angin yang tinggi, dan rentan terhadap bencana alam. Identifikasi areakecocokan ini akan menjadi pertimbangan awal untuk desain teknologi turbin angin yangoptimal bagi Indonesia.Kerangka pemodelan ini dapat mendorong transisi energi terbarukan tanpa memandangdaerah khusus yang diharapkan dapat berkontribusi sebanyak 8% dari total target pencapaiantransisi energi terbarukan Indonesia 2025.

---

Demand for energy from renewable sources continues to drive the need for wind power

plants in Indonesia. The purpose of the study is to describe modeling decision making for wind

turbine locations and to design wind turbine technology that is well used in Indonesia. This

study uses the Multi-Criteria Decision Making method as a decision-making method that is

integrated with the Geographic Information System method as a location determination

method and suitable technology for building wind turbines. Furthermore, the results will be

used as initial design parameters for wind turbine technology. During the analysis process,

multivariate factors are considered. The area covered in this study is Indonesia.

The results of the study are in the form of a suitability map of the area with wind energy.

The match parameter is divided into four, namely "very suitable", "suitable", "less suitable",

and "not suitable". The results conclude that 40% of Indonesia's area falls into the "suitable"

category for wind energy, especially on the islands of Sulawesi and East Nusa Tenggara.

Meanwhile, 20% of Indonesia's area falls into the "unsuitable" category based on local

geographic conditions, despite high wind speeds, and is vulnerable to natural disasters.

Identification of this suitability area will be the initial consideration for the optimal wind

turbine technology design for Indonesia.

This modeling framework can encourage the renewable energy transition regardless of

special regions which are expected to contribute as much as 8% of the total target of achieving

Indonesia's 2025 renewable energy transition."