Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam akad murabahah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kemungkinan kepailitan dengan akad pembiayaan murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Kedua, pembahasan mengenai analisis atas putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Bank BNI Syariah dengan PT. Jayakarta ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Aspek hukum Islam dan hukum positif yang diteliti adalah apakah nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan akad murabahah dapat dipailitkan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, data penelitian ini didapat dari studi kepustakaan yang diperoleh dan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pembiayaan dengan akad murabahah dapat dipailitkan dengan ketentuan bank atau kreditor dapat membuktikan debitor tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, (2) Hakim Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dasar dari PT. Jayakarta Sakti dinyatakan pailit adalah tidak tercapainya upaya perdamaian yang dilakukan para pihak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. ......This thesis discusses bankruptcy and suspension of debt payments in a murabahah agreement will be focused on two things. First, The explaination about the possibility of bankruptcy with murabahah financing agreement based on Islamic law and positive law. Secondly, the explaination on the analysis of the Supreme Court ruling on the case between Bank BNI Syariah with PT. Jayakarta Sakti in terms of Islamic law and positive law. Aspects of Islamic law and positive law which in observed, whether customers who get murabahah financing can be bankrupted and how the dispute over the case. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures and interviews. The results of this study stated that (1) murabahah be bankrupted by the terms of the bank or creditor, which debtor can not pay off the debt that must be paid, (2) Judges of the Commercial Court and the Supreme Court was not mistaken in applying the law, because of PT. Jayakarta Sakti has not an efforts to pay it."

"Tinjauan Yuridis Perjanjian Murabahah sebagai bentuk pembiayaan pada Bank Syariah merupakan suatu kebutuhan atas nasabah yang tidak mau menggunakan riba, latar belakang ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat Indonesia atas pembiayaan yang berbasis syariah. Permasalahan dalam hal ini bagaimana penerapan akad murabahah ditinjau dari segi dana ganti rugi atau ta?wid dan bagaimana tanggung jawab penyelesaian yang dilakukan oleh Bank X apabila PT. Z tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan Penelitian normatif hukum. Dalam Penelitian skripsi ini menganalisis perjanjian murabahah pembiayaan modal limit fasilitas atau yang dikenal dengan Line Facility dari segi dana ganti rugi dan riba. Memasuki tahun 2008 pihak Nasabah PT.Z mengalami suatu kendala yakni tidak dapat membayar tepat waktu, sehingga Bank X mengambil tindakan berupa restructuring dan rescheduling sehingga aspek musyawarah harus diutamakan sehingga tidak memberatkan masing-masing pihak. Fee perpanjangan termasuk dalam klasifikasi dana ganti rugi dan riba, dan tindakan restructuring dan rescheduling upaya dalam hal nasabah agar mampu memenuhi kewajibannya. ......Legal review as a form of Murabaha financing agreement with Bank Syariah is a need for customers who do not want to use usury, this background is a need for the people of Indonesia over sharia-based financing. The problem in this case how the application of murabaha contract terms of the indemnity fund or ta'wid and how the responsibilities of the settlement made by Bank X if PT. Z can not perform its obligation to pay. The method used in this thesis using a normative study of law. In this thesis research analyzed the agreement limits the capital financing murabaha facility, known as Line Facility in terms of compensation funds and usury. Entering the year 2008 the Customer PT.Z experience a constraint that can not pay on time, so that Bank X takes the form of restructuring and rescheduling actions so that deliberative aspect should take precedence so as not to burden each party. Renewal fee is included in the classification of compensation funds and usury, and the act of restructuring and rescheduling efforts in terms of customers being able to meet its obligations. "