Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gagasan pokok pidato Muhammad Mursi di Majelis Umum Ke-67 PBB dan menjelaskan strategi kebahasaan yang digunakan dalam membangun relasi kuasa terhadap para pendengar. Pidato tersebut disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan ancangan Analisis Wacana Kritis AWK yang dikembangkan oleh Fairclough 2010 . Ancangan tersebut digunakan sebagai teori utama dan melibatkan teori lainnya, seperti kaidah makro van Dijk 1980 , gramatika fungsional sistemik Halliday 2014 , komponen makna Nida 1979 , praanggapan Yule 2010 , dan relasi kuasa Foucault 2008 serta Fairclough 2015 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua gagasan pokok, yaitu identitas Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir pascarevolusi dan perjuangan visi Mesir baru untuk Mesir dan dunia. Selanjutnya, penggunaan diksi berdaya kuat, penggunaan modalitas epistemik dan partikel interjeksi yang berfungsi imperatif, penggunaan partikel dan nomina emfatik, pernyataan identitas orator, penggunaan pengetahuan, dan pelesapan beberapa partisipan merupakan strategi kebahasaan yang digunakan orator dalam membangun relasi kuasa.

---

ABSTRACTThis study aims to reveal the main ideas of Muhammad Mursi rsquo s speech at the 67th United Nations General Assembly and to explain the language strategies which are used to establish power relations to the hearers. That speech was delivered in Modern Standard Arabic. The method used in this research is qualitative method. This study employs Faiclough rsquo s 2010 Critical Discourse Analysis CDA as the core theory. CDA used as the core theory involves the other theories, for instance, van Dijk rsquo s 1980 macro rules, Halliday rsquo s 2014 functional grammar, Nida rsquo s 1979 components of meaning, Yule rsquo s 2010 presupposition, and the theory of power relations by Foucault 2008 and Fairclough 2015 . The result shows that there are two main ideas, namely Muhammad Mursi rsquo s identity as President of Egypt after revolution and the struggle of the new Egypt visions for Egypt and the world. Furthermore, using powerful diction, using epistemic modalities and interjectional particles functioning imperatives, using emphatic particles and nouns, stating the identity of the orator, using knowledge, and deletion of several participants were the language strategies used to build power relations."

"Revolusi yang terjadi di Mesir tahun 2011 membawa gelombang demokratisasi di Mesir. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini direpresi oleh pemerintah untuk tampil dalam politik melalui partainya Freedom and Justice Party (FJP). Melalui pemilu 2012, FJP mampu memperoleh suara hingga 45 persen dan kandidat presidennya Muhammad Mursi terpilih menjadi presiden dengan perolehan suara sebesar 51,7 persen. Namun sayangnya demokratisasi yang terjadi di Mesir hanya berlangsung sesaat. Pada tanggal 3 Juli 2013 militer melakukan kudeta terhadap Mursi. Kudeta yang terjadi di Mesir merupakan bentuk dari lemahnya kontrol sipil terhadap militer. Mursi gagal melakukan kontrol terhadap militer sehingga ia tidak bisa mencegah tindakan militer yang menurunkannya secara paksa melalui jalan kudeta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi hubungan sipil militer di masa kepemimpinan Mursi dan bagaimana faktor-faktor tersebut menyebabkan lemahnya kontrol sipil terhadap militer sehingga menyebabkan terjadi kudeta militer. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori hubungan sipil militer, teori tentara pretorian, teori kudeta dan teori kepentingan internasional. Dalam tesis ini penulis menguraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kontrol sipil terhadap militer sehingga menimbulkan kudeta. Faktor-faktor tersebut adalah; 1) Tipikal militer Mesir yang merupakan tentara pretorian dan doktrin yang dianut militer. 2) Kepentingan dan intervensi negara-negara asing terhadap Mesir. 3) Fragmentasi kelompok sipil di Mesir yang bersifat fratricidal (saling menjatuhkan).

---

The revolution that occurred in Egypt in 2011 brought a wave of democratization in Egypt. It also provided an opportunity for the Muslim Brotherhood, which had been repressed by the government, to perform in politics through its political wing, the Freedom and Justice Party (FJP). Through the 2012 elections, the FJP was able to acquire up to 45 percent voice and its presidential candidate, Mohammed Mursi was elected president by a vote of 51.7 percent.

But unfortunately democratization in Egypt only lasted a moment. On July 3, 2013 the military staged a coup against Mursi. The coup happened in Egypt was a form of weak civilian control over the military. Mursi failed to exercise control over the military so a military coup was inevitable, forcing him into detention.

This study aims to determine the factors that affect civil-military relations during Mursi‟s administration and how these factors lead to lack of civilian control over the military that led to a military coup. This study uses several theories, including the theory of civil-military relations, theory of praetorian army, coup theory and theory of international interest.

In this thesis, the author outlines the factors affecting the failure of civilian control over the military, giving rise to a coup. These factors are; 1) Egypt praetorian military and the doctrine it adopted. 2) The interest and intervention of foreign countries on Egypt. 3) Fragmentation of civil groups in Egypt who are fratricidal, each against other."