Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penargetan investasi luar negeri merupakan komitmen dari Pertamina yang diimplementasikan dalam akuisisi saham Maurel&Prom yang memiliki sumur eksplorasi di Myanmar sebanyak 24,5 persen. Jika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka akan mengibatkan Indonesia menjadi negara pengimpor net migas pada tahun 2042. Lokasi penelitian terletak pada daerah Tegyigon yang berada di Sub-Cekungan Pyay, termasuk Cekungan Myanmar Tengah yang terdapat di Negara Myanmar. Nilai sumber daya migas merupakan acuan pada penentuan kebijakan, investasi, hingga strategi pengembangan lapangan. Namun, nilai sumber daya adalah suatu angka perkiraan yang memiliki tingkat kematangan, risiko, dan ketidakpastian yang berbeda-beda. Perbedaan nilai tersebut bisa disebabkan oleh tingkat kematangan studi dan proyek serta ketidakpastian dari sisi teknis maupun risiko dari sisi keekonomian. Klasifikasi lapangan migas juga diperlukan untuk memahami area Tegyigon lebih lanjut. Metode seismik pasif digunakan untuk mengetahui seberapa besar cadangan migas yang ada pada area ini. Manajemen perumusan strategi diterapkan dalam proses aktivasi kembali lapangan migas. Faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan lapangan migas adalah kondisi politik negara Myanmar yang sedang konflik membuat investasi migas atau pengembangan lapangan terhambat. Sikap yang berpengaruh dalam tahapan pengambilan keputusan untuk perancangan aktivasi lapangan migas adalah profesionalisme, kode etik serta mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan kerja & lingkungan.

---

Targeting foreign investment was a commitment from Pertamina which was implemented in the acquisition of 24.5 percent shares in Maurel&Prom, which owns exploration wells in Myanmar. If the development of oil and gas fields continues to be postponed, it will affect Indonesia in becoming a net oil and gas importing country in 2042. The research location was located in the Tegyigon area which is in the Pyay Sub-Basin, including the Central Myanmar Basin in Myanmar. The value of oil and gas resources is a reference for determining policies, investments and field development strategies. However, resource value is an estimated number that has varying degrees of maturity, risk and uncertainty. The difference in value can be caused by the level of maturity of studies and projects as well as uncertainty from the technical side and risks from the economic side. Oil and gas field classification was also needed to understand the Tegyigon area further. The passive seismic method was used to determine how large the oil and gas reserves are in this area. Strategy formulation management was applied in the oil and gas field reactivation process. An influential factor in decision making in developing oil and gas fields is the political conditions in the country of Myanmar which are currently in conflict, which makes oil and gas investment or field development hampered. Attitudes that influence the decision-making stage for designing oil and gas field activation are professionalism, code of ethics and prioritizing safety, health, work security & environmental aspects."

"Perubahan-perubahan dalam tata hubungan internasional yang memberi perhatian lebih pada permasalahan demokrasi dan juga permasalahan Hak Asasi Manusia sangat mempengaruhi pada kebijakan-kebijakan suatu negara yang diterapkan baik dari internal negara maupun dari eksternal negara tersebut. Perhatian pada masalah kebijakan luar negeri, demokrasi dan hak asasi manusia ini kemudian mulai menjadi sebuah tema serta bagian yang amat penting didalam tujuan-tujuan negara pada saat ini. Permasalahan demokrasi dan HAM sejak perang dingin berakhir bukan lagi menjadi persoalan dalam lingkup domestic tapi sudah mengglobal seakan-akan tanpa batasan lagi. Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia terkait dengan permasalahan demokrasi yang saat ini sedang dilakukan oleh negara Myanmar bergerak maju sejalan dengan pembentukan komisi bersama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Myanmar.Hal ini adalah bukti yang amat konkret akan adanya dukungan Republik Indonesia terhadap Myanmar terutama dalam membimbing Myanmar menjalani tahapan transisi demokrasi dan perwujudan dari politik Indonesia yang bebas dan aktif serta sesuai dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam penelitian ini penulis menujukkan peran Indonesia dalam memecahkan permasalahan di Myanmar. Selain itu penulis menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri yang diberikan oleh K.J. Holsti sebagai pendekatan untuk menjelaskan tentang policy making process yang terjadi di Indonesia serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Holsti membagi faktor ekternal dalam membentuk kebijakan luar negeri salah satunya ialah permasalahan global serta dunia saat ini yaitu permasalahan demokrasi. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi keputusan dalam kebijakan luar negeri salah satunya yaitu opini publik.

---

The changes of International Relationship that give more attention to the Democratization problem and also to the Human Rights have a big influence to the state policy which practiced in internal and external policy of the state. The attention to the Foreign Policy problems, Democracy and Human Rights become a theme also a part of the important state purpose, nowadays Democracy and Human Rights since Cold War ended, not a domestic problem anymore, but already globalized without any bonderesed domestic. Indonesian Foreign Policy connected to the Democracy problems in Myanmar that nowadays seen in Joint Commision between Indonesia and Myanmar.

This is the concret support of Indonesian to Myanmar in facing through the democratization transition periode, and also a face off Indonesian Foreign Policy which is value as Active and Free. Same perception with Indonesian Foreign Policy that we want to increase the quality of Indonesian diplomacy to push the national interest. In this thesis, the writer the writer want to explain Indonesian contribute to solve the problems in Myanmar. The writer also used the theory of KJ Holsti to explain the policy making process that happened in Indonesia. According to Holsti, two factors in making process in foreign policy was internal factors and external factors. First, external factor is the global problems ( Democracy and Human Rights problems ) and the internal problems is Public Opinion."

"Tesis ini menganalisa mengenai status failed states negara Myanmar era pemerintahan Junta Militer (1962-2010) dengan menggunakan tiga pendekatan teori yaitu teori kenegaraan (state), teori nation building dan teori negara gagal (failed states) dibagi dalam dua bagian yaitu domestik dan hubungan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif.Kesimpulan serta analisa dari penelitian ini dijawab dengan pendekatan teori serta melihat pada konteks sejarah Myanmar mulai dari periode kolonialisme, kemerdekaan, sampai pada kudeta militer I dan II. Analisa yang didapat bahwa berdasarkan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan juga keadaan Myanmar berdasarkan indikator ekonomi, politik dan keamanan serta berdasarkan embargo dan sanksi yang diberikan oleh dunia internasional maka Myanmar merupakan failed states. Namun Myanmar tetap dapat berfungsi sebagai sebuah negara (functioning states) berdasarkan legitimasi pemerintah Junta Militer, kekuatan militer dan interaksinya dengan aktor-aktor internasional seperti China dan ASEAN.

---

This Thesis Studies about Myanmar as a failed state on the ruling Junta era (1962-2010) using three theory to analyse it; the state theory, theory of nation building, and failed states theory, which divided into two parts, domestically and international relationship. The research method that I used is qualitative and explanative.The result of the research will be found by using the theories and historical approach starting from the colonial era, independence era to the 1st and 2nd military coup. The finding in this thesis is that by the states purpose to fulfill the need of it citizen and the country situation based on economics, politics and security indicators and also according to the embargo and sanction that been given by international community is that Myanmar is a failed states. But Myanmar is a functioning states based on the Junta's government legitimacy, military power and the interaction with international actors, such as China and ASEAN."

""

"On violence against Muslim Rohingya, a minority ethnic in Burma"