Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Panggabean, Riolina Ida Lamtiur
"Ke depan organisasi pemerintah miskin struktur kaya fungsi, yang diwujudkan melalui berbagai macam jabatan fungsional. Salah satu jabatan fungsional yang butir kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus merupakan alternatif pengembangan karir yang sangat diminati oleh SDM di Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Beban kerja BPOM dalam upaya pengawasan terhadap mutu, keamanan dan efikasi atau manfaat obat, obat tradisional, makanan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan bahan berbahaya, baik yang beredar di Indonesia maupun untuk produk ekspor semakin meningkat dan semakin kompleks. Semakin terbukanya akses pasar global, akan semakin banyak beredar produk ilegal dan produk palsu. Sehingga semakin banyak kasus pro justicia di bidang farmasi dan makanan. Beban kerja yang berat dan sangat beresiko di lapangan inilah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pengawas Farmasi dan Makanan.
Oleh karena itu pengembangan karir sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan selain menarik dari segi profesionalisme dan orientasi kinerja, juga dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai pegawai negeri sipil dan akhirnya adalah tunjangan jabatan itu sendiri.
Pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di lapangan harus sesuai dengan harapan setiap SDM. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional tersebut.
Untuk itu dirancang suatu prototip aplikasi program otomasi Sistem Informasi Bagi pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BPOMRI, yang diharapkan akan dapat melakukan penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Otomasi penilaian dan penetapan (perhitungan) angka kredit serta monitoring dan evaluasi tersebut dapat meringankan beban Tim Penilai dan pihak manajerial yang menangani jabatan fungsional yang menyita banyak tenaga, waktu dan biaya.
Prototip ini merupakan pemecahan awal, yang masih harus dikembangkan menjadi suatu sistem yang utuh. Untuk itu sangat diperlukan dukungan pimpinan BPOM untuk mewujudkannya, baik dari segi legalitas pengadan maupun dari segi penganggaran agar memberikan prioritas pengadaan sistem tersebut.
Untuk keberhasilan sistem jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan juga perlu dilakukan sosialisasi yang ditata dan terus menerus kepada setiap SDM di setiap level bahwa pejabat fungsional adalah partner yang setara bagi pejabat struktural dalam pencapaian visi dan misi BPOM, selain diperlukan juga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan guna memenuhi kompetensi dalam menjalankan tugas jabatannya.

Information System Modelling for Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan career development in Badan POM (National Agency of Drug and Food Control Indonesia)In the future, the government organization chart is designed to be simple but rich of functions. Various of functional services will be implemented. One of it is Jabatan Fungsional Pengawas farmasi dan Makanan.
Pengawas Farmasi dan Makanan is one of many strategic plan to increase Badan POM performance and interesting alternative career development for staff.
Global trade's affects the increasing of Badan POM's responsibility in pharmaceuticals and food control such as medicines, traditional medicines, medical devices and other commodities under Badan POM controlled. This situation opens the opportunity for distribution of illegal and counterfeit product; it is realized that the increase of pro justicia cases in pharmaceutical and food as the effects of those condition. Badan POM assumes that high risk responsibility.
Jabatan fungsional is interesting career development tract because its professionalism, performance oriented, career opportunity and of course the allowance as well.
Since the implementation of jabatan fungsional has to meet the staff needs, therefore the existing system that can evaluate, determine and to monitor its implementation is absolutely needed.
For that purpose it is designed an application prototype of automation system for jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan progress, in order to less the appraiser team duties and also to make the budget efficiency. The proposed prototype is beginning of the whole system to manage the implementation of jabatan fungsional in Badan POM. There are many supports have to be input to grow the prototype becomes the complete system such as, management, budget and legal aspects as well. Structured and consistent socialization is needed also to keep the pengawas farmasi dan makanan informed that structural and functional services are colleagues to achieve together the Badan POM mission and vision. Education and structured training are important and should be performed to fill them up with the competencies in their works.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T13162
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Noviani Sugianto
"Praktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Bulan Maret Tahun 2018 bertujuan untuk mampu memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di BPOM RI; memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi terkait BPOM RI; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di BPOM RI; dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan terkait obat dan makanan di BPOM RI. Praktek kerja profesi ini dilaksanakan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Pengkajian Code Of Hygienic Practice For Low And Acidified Low Acid Canned Foods CAC/RCP 23-1979 dan Code Of Hygienic Practice For Aseptically Processed And Packaged Low-Acid Foods CAC/RCP 40-1993 rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan kedua peraturan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat Peraturan Kepala BPOM RI. Secara umum, BPOM RI telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
......
Internship at The National Agency of Drug and Food Control of Republic of Indonesia Period March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in The National Agency of Drug and Food Control; have the knowledges on main tasks and roles of The National Agency of Drug and Food Control; have the insight, knowledges, skills and practical experiences to undertake pharmaceutical practices in The National Agency of Drug and Food Control, and also have the insight of pharmaceutical practice issues related drug and food in The National Agency of Drug and Food Control. This internship was conducted for four weeks with special assignment ldquo;Assessment of Code Of Hygienic Practice For Low And Acidified Low Acid Canned Foods CAC/RCP 23-1979 dan Code Of Hygienic Practice For Aseptically Processed And Packaged Low-Acid Foods CAC/RCP 40-1993 . The purpose of this special assignment is to review and compare both regulations as consideration in making the regulation of Head of The National Agency of Drug and Food Control. In general, The National Agency of Drug and Food Control has carried out duties and responsibilities in controlling drug and food in accordance with applicable laws."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2018
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hutabarat, Anastasia Marisa R.
"Kehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kosmetik impor. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa memiliki izin edar. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kosmetik impor.
......In modern life today's, societies required not only high mobility but also the value of beauty and appearance. Human desire to be perfect, especially woman have been exploited by a group og business actors with trade in imported cosmetics that did not have the authorization to the public, so its look like their product cheaper than the others one. The regulations about cosmetic import arranged in the Decree of Head of National Agency of Drug and Food Control of RI. In this research, it used the normative law research that is research of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on Consumer Protection there is no explicit regulation of the import cosmetic. However, the provisions of Article 8 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal consequences to business that sell import cosmetic without authorization. In order to protect consumers' interests perfectly, it is necessary to arrange specifically and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding import cosmetic."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S589
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tesya Almadea
"Profesi Apoteker di Indonesia memiliki standar kompetensi yang bertujuan untuk memastikan bahwa Apoteker memiliki kompetensi untuk menjalankan peran sebagai Apoteker. Keterampilan untuk melaksanakan praktik kefarmasian perlu dilatih selama masa pendidikan apoteker, sehingga Apoteker dapat menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan praktik kefarmasian dan peraturan perundang-undangan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker. Melalui pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker, diharapkan calon Apoteker dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta mengembangkan kompetensi pada beberapa sarana praktik kefarmasian. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Apotek Roxy Mekarsari Periode Januari 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode Maret 2022, dan PT Integrated Healthcare Indonesia Periode April – Mei 2022. Pelaksanaan Praktik Kerja di Apotek, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta industri farmasi diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan, serta kompetensi bagi calon apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian di masa mendatang.
......Pharmacist in Indonesia has competency standards to ensure that pharmacists have the competence to implement their roles as pharmacists. The skills to implement pharmaceutical practice need to be trained during the pharmacist's education period, hence pharmacists can implement pharmaceutical practices by the provisions of pharmaceutical practice and regulations. The implementation to achieve this goal is through the Professional Practice of Pharmacist. Through the implementation of the Professional Practice of Pharmacist, prospective pharmacists expected can obtain knowledge, insight, and experience as well as develop competence in several pharmaceutical practice areas. The Professional Practice of Pharmacist is held at the Apotek Roxy Mekarsari in January 2022 period, The National Agency of Drug and Food Control in March 2022 period, and PT Integrated Healthcare Indonesia in April – May 2022 period. The implementation of the Professional Practice of Pharmacists in pharmacy, The National Agency of Drug and Food Control, and the pharmaceutical industry is expected to be able to provide the development of insight, knowledge, and competence for prospective pharmacists in implementing pharmaceutical practice in the future."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Ayu Ratna Yulianti
"Praktik kerja profesi di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode 8 ndash; 27 Maret 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengawasan, dan regulasi terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan, serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama satu bulan dengan tugas khusus yaitu "Kajian Terhadap Industri yang Memproduksi Suplemen Kesehatan". Tujuan dari tugas khusus ini adalah mengkaji peraturan terkait industri yang memproduksi suplemen kesehatan di berbagai negara USA, Eropa, dan Australia dibandingkan dengan hasil kesepakatan Harmonisasi ASEAN.
......
Internship at Directorate Standardization of Traditional Medicine, Health Supplements and Cosmetics National Agency of Drug and Food Control Period 8th to 27th March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacy management and regulations related to traditional medicine, health supplements and cosmetics, have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practices in National Agency of Drug and Food Control, can also have the insight of pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can be taken during pharmaceutical practice development. This internship was conducted for one month with special assignment "Review of Industries that Produce Health Supplements" The purpose of this special assignment is reviewing regulations related to industries that produce health supplements in various countries USA, Europe and Australia compared to the results of the ASEAN Harmonization agreement."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2018
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library