Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The World Health Report (WHR) 2000, which focused on improving health system performance, has been a lot of pro and cons. This article assesses critically the WHR 2000 for Indonesia health system. It discusses the elements of WHO evaluation model, weighting the indicators used, the variables measure, and sources of data. Of 191 countries in the world, Indonesia has attained the total rank of 106, while the level of health and distribution of health was in the rank of 103 and 156, respectively.

Furthermore, the rank of health financing responsiveness and fairness was in 63-64 and 73, respectively. Meanwhile, health expenditure indicator rank was in 154 with the performance of Indonesia national health system for level of health was in 90. Overall, the rank of health system performance for Indonesia was in 92. Nevertheless, there are five critics to the WHR 2000 for Indonesia, namely, issues of obtaining the right data, method to assess responsiveness, fair financing calculation, limitation of scientific value, and further discussion on political agenda and method for assessing health system performance. Despite the limitations on methods and framework used, however, the WHR 2000 has influenced countries to prioritize the health system attainment and performance. This article recommends the necessity of comprehensive health system monitoring and evaluation with sustainable policy.

---

Laporan Kesehatan Dunia (LKD) tahun 2000, yang memfokuskan pada program peningkatan kinerja sistem kesehatan, mengundang banyak pro dan kontra. Artikel ini menilai secara kritis laporan tersebut terhadap sistem kesehatan nasional Indonesia. Artikel ini membahas unsur-unsur model evaluasi WHO, pembobotan indikator yang digunakan, ukuran variabel, dan sumber data. Sebanyak 191 negara di dunia, Indonesia telah mencapai total peringkat 106, dengan tingkat kesehatan dan distribusi kesehatan masing-masing pada posisi 103 dan 156. Lebih lanjut, ketanggapan dan keadilan pembiayaan kesehatan masing-masing berada pada peringkat 63-64 dan 73. Sementara itu, indikator pengeluaran kesehatan berada pada peringkat 154 dengan kinerja Sistem Kesehatan Nasional Indonesia untuk tingkat kesehatan menduduki peringkat 90. Ssecara keseluruhan, sistem kinerja kesehatan Indonesia berada pada peringkat 92. Namun, ada 5 kritik terhadap LKD tahun 2000 untuk Indonesia yang meliputi masalah cara memperoleh data yang benar, metode menilai ketanggapan, perhitungan pembiayaan yang wajar, keterbatasan nilai ilmiah dan diskusi lebih lanjut tentang agenda politik dan metode untuk menilai kinerja sistem kesehatan. Meskipun memiliki keterbatasan metode dan kerangka yang digunakan, LKD 2000 telah mempengaruhi banyak negara untuk memprioritaskan pencapaian dan kinerja sistem kesehatan mereka. Artikel ini menyarankan perlunya pemantauan dan evaluasi sistem kesehatan yang komprehensif dengan kebijakan yang berkelanjutan."

"Terealisasinya keadaan sehat merupakan keinginan semua orang, juga dari keluarga, perkumpulan dan masyarakat. Perusahaan asuransi dan lembaga asuransi adalah lembaga ekonomi, yaitu lembaga pengalihan risiko. Tingkat risiko dapat diukur dengan nilai produk dimana peristiwa itu terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pada pencarian studi menggunakan tiga online database yaitu PubMed, Google Scholar, dan Science Direct. Ada 7 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dalam menyelesaikan klaim terdapat bentuk-bentuk penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah ketepatan penyelesaian klaim, tingkat penyelesaian klaim, klaim rasio dan keluhan ganti rugi. Adapun faktor penghambat klaim diantaranya adalah staf yang kurang memenuhi kualifikasi dalam memproses klaim, tata cara pengecekan yang kurang jelas dan peserta asuransi baru menyadari saat membuat klaim bahwa tidak mencakup penyakit tertentu.

---

The realization of a healthy condition is the desire of everyone, also from families, associations and communities. Insurance companies and insurance institutions are economic institutions, namely risk transfer institutions. The level of risk can be measured by the value of the product where the event occurs. This study was conducted to determine the settlement of national health insurance claims.method literature review. The study search used three online databases , namely PubMed, Google Scholar, and Science Direct. There are 7 studies included in this study. The results showed that in resolving claims there are forms of settlement of national health insurance claims, supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include the accuracy of claim settlement, level of claim settlement, claim ratio and compensation complaints. The factors inhibiting claims include staff who do not meet the qualifications in processing claims, procedures for checking that are not clear and insurance participants only realize when making a claim that it does not cover certain diseases. "

"Nasional di Rumah Sakit (Analisis Data Sekunder Tahun 2017) Angka kejadian sectio caesaria terus meningkat baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta di Indonesia. Peningkatan jumlah persalinan melalui sectio caesaria ini juga dapat terlihat pada peserta JKN, dimana sejak tahun 2014 hingga 2017, operasi pembedahan sesar selalu menduduki peringkat pertama kode CBG terbanyak di rawat inap tingkat lanjutan dan menjadi penyerap biaya manfaat jaminan kesehatan tertinggi. Belum adanya dokumentasi formal berdasarkan evidence based yang memperlihatkan evaluasi implementasi kebijakan penjamina persalinan, khususnya kasus sectio caesaria, pada peserta JKN menjadi penyebab sulitnya para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementation research dengan pendekatan kuantitatif. Metode implementation research digunakan melalui pengumpulan rekap data klaim sectio caesaria peserta JKN di rumah sakit sepanjang tahun 2017.Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 variable yang diteliti terdapat 3 variable yang terbukti secara signifikan mempengaruhi rate section caesaria, yaitu: 1) Hak kelas perawatan peserta JKN (p= 0,020 dan t hitung= 2,327), dimana semakin besar persentase peserta dengan hak kelas perawatan I di suatu kabupaten/kota maka semakin tinggi rate sectio caesaria, 2) Jenis kepemilikan rumah sakit (p= 0,035 dan t hitung = -2,119), dimana semakin besar persentase RS pemerintah pada suatu kabupaten kota maka semakin rendah rate sectio caesaria dan 3) Jumlah dokter spesialis kebidanan (p= 0,05 dan t hitung = -1,957), dimana semakin banyak jumlah dokter spesialis di kabupaten kota (rasio dokter spesialis terhadap penduduk semakin kecil), maka semakin tinggi angka rate sectio caesaria. Sedangkan variable jenis kelas rumah sakit (p= 0,912 dan t hitung= 0,111) dan nilai PDRB Per Kapita (p = 0,135 dan t hitung = -1,498) tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi rate sectio caesaria. Faktor determinan yang paling dominan terhadap rate sectio caesaria adalah hak kelas perawatan dengan nilai Koef. beta= 3,372.Perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan rate sectio caesaria yang dilakukan baik oleh pemerintah, BPJS Kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebagai salah satu aktor yang berperan penting dalam kesuksesan program JKN juga perlu melakukan beberapa upaya dalam rangka mengendalikan angka sectio caesaria, antara lain pembuatan kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu kendali biaya, pengembangan budaya pencegahan kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan klinis.

---

The incidence of sectio caesaria continues to increase both in government hospitals and in private hospitals in Indonesia. The increase in the number of deliveries through sectio caesaria can also be seen in JKN participants, where from 2014 to 2017 cesarean section surgery was always ranked first in the most CBG codes hospitalized at the advanced level and absorbed the highest cost of health insurance benefits. The absence of formal evidence-based documentation that shows an evaluation of the implementation of maternity insurance policies, particularly in cases of sectional caesarean section, for JKN participants is the cause of difficulties for policy makers in drafting policies.

The research method used in this study is the method of implementation research with a quantitative approach. The implementation research method is used through collecting recapitulation of claims data on JKN participants in hospitals throughout 2017.

The results of the analysis show that of the 5 variables studied there were 3 variables which proved to significantly affect the caesaria section rate, namely: 1) Right to care for JKN participants (p = 0.020 and t count = 2.327), the greater the percentage of participants with the right of class I care in a district / city, the higher the rate of sectional caesaria, 2) Types of hospital ownership (p = 0.035 and t count = -2.119) , the greater the percentage of government hospitals in a city district, the lower the rate of sectional caesarea and 3) the number of obstetricians (p = 0.05 and t count = -1,957), the increasing number of specialists in the district, the higher rate of Caesarean section. While the hospital class type variables (p = 0.912 and t count = 0.111) and the Per Capita GRDP value (p = 0.135 and t count = -1.449) were not proven to significantly affect the rate of caesarean section. The most dominant determinant factor for the rate of sectio caesaria is the right of treatment class with Coef value. beta = 3.372.

It is necessary to do various efforts in controlling the rate of sectio caesaria carried out by the government, BPJS Health and hospital management. Hospital management as one of the actors who played an important role in the success of the JKN program also needed to make several efforts to control the sectio caesaria number, including making fraud prevention policies and guidelines, developing health services oriented to cost control quality control, developing fraud prevention culture as part of organizational and clinical governance."

"ABSTRAKOn January 1, 2014, the government began to implement the National Health Insurance (NHI) program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the NHI program involves Puskesmas/family doctors and Private Practice Midwife (PPM) as its network. PPM participation in the NHI program in Bungo District was still lacking, only 12 (54.5%) PPM have cooperated with family doctors from 22 existing PPM. This study aimed to get an overview of PPM participation in the NHI program in Bungo District, Jambi Province. The study used qualitative research approach with Rapid Assessment Prosedur design, purposive sampling, and conducted in-depth interview to 10 PPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency Section of Indonesian Midwife Organization (IMO). The study was conducted from January to July 2017. The study found that the knowledge, perceptions and attitude towards NHI program were good, but the perceived toward the claim and predetermined tariff procedures were not so good. PPM motivated to join the NHI program as many patients had become NHI participants. Support from the Government, NHI, and IMO were low, either in the form of socialization, or policies. Therefore, the study suggest an improvement in claims procedures, tariffs, and an increase of socialization from government, NHI and IMO on NHI program related to obstetric and neonatal care."

"Skripsi ini membahas mengenai jaminan kesehatan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Studi di RSUD Polewali Mandar . Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena memberikan gambaran umum dan menganalisa mengenai jaminan kesehatan di RSUD Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan dengan metode yuridis-normatif dan empiris yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menganalisis penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Polewali Mandar yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaanya. Terlihat dari adanya komitmen atau kebijakan Rumah Sakit, selain hal tersebut yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami penggunaan BPJS Kesehatan terutama bagi peserta yang memiliki kartu, dan ketersediaan dana sangat terbatas dari pemerintah daerah bagi peserta yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan daerah JAMKESDA . Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat secara berkala, dan pengalokasian dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk peserta JAMKESDA yang ditanggung oleh pemerintah daerah, peningkatan kompetensi bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan pelayanan BPJS di RSUD Polewali di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

---

This thesis will discuss about the healthcare in Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 on Healthcare and implementation of Health Insurance Study of Polewali Mandar hospital . This research is descriptive analytic, because it provides a general overview and analyzes about health insurance at Polewali Mandar hospital. This research uses juridical normative and empirical by a literature study and field study. This research analyzes whether the implementation of national health insurance program at Polewali Mandar hospital is already applied in accordance with the rules and guidelines for its implementation. Seen from their commitments or policies Hospital, in addition to this obstacle is lack of socialization to the community so that people do not understand the use of BPJS especially for participants who have the card, and the very limited availability of funds from local governments for participants covered by JAMKESDA. The need for socialization into the community on a regular basis, and the allocation of adequate funds from local governments to the participants of JAMKESDA borne by local governments, increased competence for personnel directly involved in the management of BPJS services in Polewali Mandar hospital supported by adequate infrastructure."

"Program JKN Jaminan Kesehatan Nasional memberikan perubahan sangat besar dalampelaksanaan proses bisnis dan operasional rumah sakit di Indonesia agar dapatmeningkatkan taraf kesehatan dan taraf hidup penduduk Indonesia. Penelitian dilakukanmelalui analisis kelayakan dan persiapan perubahan Kelas D RS Pelabuhan Palembangmenjadi Kelas C di tahun 2017. Jenis penelitian kualitatif dengan metode telaahdokumen, wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group. HasilPenelitian didapatkan penilaian rata-rata standar pelayanan, sumber daya manusia SDM ,peralatan, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen di RS Pelabuhan Palembangyaitu 73,2 . Elemen-elemen penilaian RS Pelabuhan Palembang sebagian besarmemenuhi standar layak untuk menjadi kelas C. Perbaikan dan peningkatan standar yangbelum terpenuhi akan dilengkapi.Kata Kunci: Kelayakan dan kesiapan, kelas rumah sakit, Jaminan Kesehatan Nasional.

---

Name Duror En NasikStudy Programme Hospital AdministrationTitle Planning Pelabuhan Hospital of Palembang from Class DHospital to Class C Hospital in 2017The JKN National Health Insurance program provides a biggest change in theimplementation of business processes and hospital operations in Indonesia inorder to improve the health and standard of living of Indonesians. The researchwas conducted through feasibility analysis and preparation of change of Class DRS Pelabuhan Palembang to Class C in 2017. Type of qualitative research withmethod of document review, in depth interview and Consensus Decision MakingGroup. The result of the research is the average of service standard, humanresources HR , equipment, facillities and infrastructure, administration andmanagement at Pelabuhan Palembang Hospital is 73,2 . Assessment Elements ofPelabuhan Hospital Palembang mostly have the proper standard to be class C.Improvements and upgrades to unmet standards will be completed.Key Word Feasibility and Readiness, Hospital Class, National Health Insurance."