Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Judul tesis ini adalah Makna dan Kelerbatasan Sarekat Islam dalam Pergerakan Nasional. Oleh karena tesis ini bertujuan mencari makna dan keterbatasan Sarekat Islam. Dari dua faktor tersebut kita dapat mengetahui faktor yang harus dipelajari dan faktor yang harus diatasi. Tesis ini dimulai dengan dua pertanyaan yang sederhana sebagai berikut; Mengapa Sarekat Islam mendapat perhatian dan dukungan yang besar dari rakyat pada zaman itu? Kemudian, pada awalnya Sarekat Islam berkembang dengan pesat, tetapi mengapa semakin melemah? Sarekat Islam sebagai upaya perorangan secara jelas menampakkan kolektifitas tertentu. Maka, dalam thesis ini digunakan teori Collective Action. Organisasi tersebut dijadikan alat sebagai agency untuk mobilisasi dengan cara mengarahkan tenaga dan dana. Inilah yang disebut Mobilization Model. Oleh karena mobilisasi selalu berlangsung dalam struktur sosial tertentu, maka hubungan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat sangat penting, termasuk pihak pemerintah. Dalam kaitan ini digunakan Polity Model. Metoda penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, sebagai berikut; Heuristik, penulis menghimpun data, yakni sumber primer Mimbar dan berbagai buku-buku yang relevan. Kritik, yakni menilai sumber yang telah terkumpul, apakah dapat dibantu dalam tulisan saya, Interpretasi, menafsirkan sumber atau fakta dengan paradigma umum. Historiografi, yakni menyusun ke dalam penulisan ini secara logis, sistematis dan ilmiah. Sarekat Islam adalah contoh amat berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan menarik pelajaran dari Sarekat Islam dapat mengembangkan kemampuan bersatu dan melaksanakan cita-cita. Akan tetapi, dari kegagalan Sarekat Islam dapat dipelajari juga agar tidak terjadinya kesalahan masa lampau. Selain itu, jika dihubungkan dengan zaman sesudahnya organisasi Sarekat Islam mempunyai peranan penting dalam munculnya organisasi-organisasi ke-Islaman lainnya sampai saat ini. Kalau melihat dari sudut pandang positif, Sarekat Islam memperkuat kemampuan politik dalam Islam, tetapi terpusatnya kepemimpinan pada beberapa tokoh-tokoh organisasi masih cenderung terlihat dalam organisasi-organisasi Islam zaman kini juga.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menjadi ancaman yang serius. Kejadian tersebut menimbulkan bencana kekurangan pangan dan gizi yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Tim Pangan dan Gizi (TPG) adalah suatu tim kerja dengan dasar hukum Inmendagri nomor 23/1998 dan SK Gubernur Propinsi Jambi nomor 63/1999 yang secara berjenjang membantu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam upaya menunjang pemantauan, evaluasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi secara lebih cepat, tepat, dan terpadu, serta bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi sektoral. Pada kenyataannya TPG Propinsi jambi mempunyai masalah dalam melaksanakan koordinasi TPG Propinsi. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Propinsi Jambi tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, penelusuran data yang terdokumentasi, dan observasi yang mencakup 18 orang informan anggota TPG Propinsi dan Kabupaten/Kota, informan ini adalah para pejabat struktural di instansi terkait yang memahami kegiatan TPG Propinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi belum efektif, karena elemen input yang dianalisis ternyata belum semua mendukung proses, yaitu belum adanya uraian tugas dan anggaran, sehingga proses koordinasi belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan rapat koordinasi belum konsisten, perencanaan, pembinaan dan evaluasi belum terpadu. Kondisi ini tercermin dalam output dimana dokumen perencanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan TPG Kabupaten belum lengkap. Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TPG Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh hasil guna dan daya guna kegiatan TPG Propinsi yang maksimal disarankan untuk meningkatkan keterbukaan diantara anggota TPG Propinsi melalui rapat berkala yang konsisten, pembuatan uraian tugas, perencanaan dan evaluasi yang terpadu, serta memperbaiki organisasi TPG sesuai dengan peraturan dan perundangan yang mengacu kepada desentralisasi, otonomi daerah, dan kewenangan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wilayah administrasi di bidang kesehatan, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

---

Analysis of Coordination of Nutrition and Food Team's in Implementation of National Movement for Nutrition and Food Problems Intervention in Jambi Province, 2000Economic crisis in Indonesia since the middle of 1997 has become a serious threat, and caused the nutrition and food deficiency disaster that worsen the human resources quality in the future. Nutrition and Food Team is a hierarchical team work that supports and assists the governor in evaluating and control is the nutrition and food availability to prevent the nutrition and food deficiency accurately and quickly. In addition, as an integrated activity, Nutrition and Food Team aims to increase the inter-related sector's communication and coordination. In fact, this team has a coordination problem. There fore, it is necessary to observe that's coordination implementation in ?National Movement of Nutrition and Food Aspect in 2000". This research is a case study with qualitatively approached. Data is gathered through in-depth interview, collection of documented data and observation. In-depth interview is conducted with 18 informants who were member of that team. They are structural staffs in related instances. The results showed there is ineffectiveness coordination, because there is no special job description and no special cost to support the process. So that, it was cannot be carried out well. This condition was reflected through inconsistency meetings, disintegrated evaluating and planning. There fore, the openness must be increased among the Team's members through conducting the periodic meetings. The other side, it is important to design the special job description, to allocate the special cost, to make integrated evaluating and planning, and upgrade the Team's structure toward the autonomic and decentralized rule.

Abstrak :
Faktor yang mendorong untuk memperjuangkan sistem ketatanegaraan dalam bentuk bernegara yang demokratis dalam hal ini dihadapkan pada kenyataan bahwa Indonesia berstatus sebagai negara kolonial, sehingga perjuangan mencapai negara merdeka menjadi tujuan utama dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Permasalahan yang hendak dijawab dalam tesis ini adalah : Apakah latar belakang perjuangan bernegara demokrasi H.O.S. Tjokroaminoto, Bagaimana bentuk negara demokrasi dalam pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan mengapa negara demokrasi menjadi pilihan dalam perjuangan bernegara, Bagaimana bentuk negara merdeka yang demokratis dalam konsepsi H.O.S. Tjokroaminoto. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode Sejarah kritis dengan menggunakan sumber utama dari karya H.O.S. Tjokroaminoto yang ditulis dalam bentuk buku maupun dalam bentuk artikel. Disamping itu juga di lengkapi dengan sumber yang terdapat di Arsip Nasional dan surat kabar yang terbit pada saat itu, biografi yang ditulis orang lain dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan. Latar belakang pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dalam pergerakan politik dengan memperjuangkan negara merdeka adalah sebagai dampak dari kebangkitan Islam yang dipelopori Jamaluddin AL-Afghani sejak abad XIX yang menggunakan konsep Pan-Islamisme dalam upaya mempersatukan umat Islam untuk menghadapi imperialisme dan kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Perjuangan yang dilandasi semangat Islam dalam pribadi H.O.S. Tjokroaminoto merupakan kondisi yang diwarisi dari latar belakang keluarganya yang lahir dalam lingkungan santri. Hal itu karena keluarga H.O.S. Tjokroaminoto berasal dari kalangan ulama pengasuh pesantren yang terkenal kemasyhurannya. Jiwa Islami membentuk karakter H.O.S. Tjokroaminoto yang enggan menggunakan gelar priyayi (ningrat) yang dianggap tidak islami, tetapi lebih bangga dengan penggunaan gelar Haji untuk menunjukkan sebagai orang yang alim. Dan aspek pergerakan nasional dengan tujuan utama memperoleh kemerdekaan tanah tumpah darah Indonesia masuknya H.O.S. Tjokroaminoto kedalam organisasi Sarekat Dagang Islam dan kemudian dirubah namanya menjadi Sarekat Islam merupakan panggilan nurani untuk berjuang yang dilandasi Islam sebagai faktor pengikat dan simbol nasional. Hal itu dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat kolonial kelompok masyarakat golongan Cina mendapat tempat tersendiri dalam aspek bernegara yang telah membangkitkan semangat nasionalismenya yang didasari ikatan etnis, disisi lain dengan semakin tumbuhnya kegiatan Missi dan Zending telah menjadi faktor perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto di Sarekat Islam. Perjuangan bernegara H.O.S. Tjokroaminoto yang diimplementasikan dalam pergerakan nasional Sarekat Islam adalah upaya yang diperjuangkan dengan berbagai tuntutan untuk mencapai Indonesia merdeka, berpemerintahan sendiri, yang disalurkan melalui perjuangan yang bersifat kooperatif lewat Dewan Rakyat (volksraad) maupun non-kooperatif dengan keluar dari volksraad. Konsepsi negara demokrasi yang dituangkan dalam karya H.O.S. Tjokroaminoto sebagai pemikiran bernegara yang diperjuangkan adalah negara demokrasi yang mengacu kepada konsep negara republik Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Negara madinah merupakan prototype negara demokrasi yang dijiwai semangat sosialisme Islam yang benihnya ditanamkan sejak negara Madinah dibangun atas dasar perjanjian Aqaba I dan Aqaba II, serta ikatan antara golongan Muhajirin dan Anshor yang kemudian tertuang dalam "Piagam Madinah" sebagai konstitusi negara. Konsepsi negara dengan mengacu kepada negara Madinah yang dijiwai sosilisme Islam itu pula yang menjadi rujukan Al-Farabi dan para pemikir Islam hingga era modern dengan konsep masyarakat Madani, sebagai model bernegara di kalangan kaum Muslimin yang mengacu kepada negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Konsep itu pula yang mendasari perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto dengan berafiliasi dengan Pan-lslamisme sebagai upaya mempersatukan kaum Muslimin dari berbagai belahan dunia dalam menghadapi kolonialisme dan imperalisme modern abad XIX-XX. Negara demokrasi dalam pandangan H.O.S. Tjokroaminoto disamping mengacu kepada model negara demokrasi pada masa Nabi, juga sistem demokrasi yang diterapkan pada masa khalifah Umar, yang memberi hak kepada setiap penduduk untuk mengemukakan pendapatnya. Konsep negara Madinah pada masa Nabi dan Khalifah Umar tersebut telah mewarnai pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dalam merumuskan negara demokrasi yang mengacu kepada sistem perwakilan (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang harus diterapkan di negara yang menganut republik atau kerajaan. Sistem perwakilan itu merupakan bentuk demokrasi yang paling memungkinkan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bisa diawasi rakyat. Dari aspek bentuk negara merdeka H.O.S. Tjokroaminoto telah merumuskan tentang dasar negara merdeka dan strategi untuk memperoleh kemerdekaan bagi umat Islam yang diperjuangkan melalui Partai Sarekat Islam Indonesia. Dalam Konsepsi H.O.S. Tjokroaminoto, negara merdeka yang akan dibangun adalah negara yang berlandaskan pada Syariat Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi. H.O.S. Tjokroaminoto memandang Islam sebagai ikatan yang mempersatukannya, karena Islam dipandang merupakan agama Allah yang sesempurna-sempurnanya, yang mampu menjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto yang bercorak demorasi Islam itu karena dihadapkan pada perjuangan ideologi komunis dan nasionalis sekuler yang sama-sama ingin mendirikan negara Indonesia merdeka dengan corak nasionalisme sebagai ikatan yang mempersatukannya. Nasionalisme bagi H.O.S. Tjokroaminoto adalah nasionalisme yang bersumber pada patriotisme sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. dengan semangat cinta tanah air yang didasari semangat ukhwah Islamiah antar umat Islam, sehingga nasionalisme bukan bercorak kebangsaan yang terbatas kepada wilayah atau negara tertentu. Itulah sebabnya tema nasonalisme sebagaimana dalam perjuangan tokoh pergerakan nasional tidak menjadi tema dalam perjuangan H.O.S. Tjokroaminoto, tetapi bentuk perjuangannya langsung pada tuntutan berpemerintahan sendiri untuk mewujudkan negara demokratis.

---

The Struggle a Democratic State, H.O.S. Tjokroaminoto a Review in the National Movement (Sarekat Islam 1912-1934).From the background of the thought of H.O.S. Tjokroaminoto in the politic movement by fighting for an independent state is as an impact of the awakening of Islam frontier by Jamaluddin Al Afghani since the XIX th age which used the Pan Islamic concept in the effort to unite the hole Islamic Community to confront Western imperialism and Colonialism to the Islamic Word. The struggle which was based on Islamic spirit in the person of H.O.S. Tjokroaminoto was a condition inherited from the background of his family with was found within the environment of Santri. This was so since the family with H.O.S. Tjokroaminoto originated from Ulama's managing a pesantren which was famous. Islamic spirit formed the character H.O.S. Tjokroaminoto who rejected to use his noble proud by the use of the title Haj to show himself as an alim person. H.O.S. Tjokroaminoto joined Sarekat Dagang Islam and eventually this organization became Sarekat Islam. This was related to the fact that during colonial time the Chinese community enjoyed a special place in the aspect of state relations which started its nationalistic spirit which was based on ethnical relation, on the other side the increasing activities of mission and zending had became a struggle factor for H.O.S. Tjokroaminoto in Sarekat Islam. The thought of H.O.S. Tjokroaminoto about democratic statement-ship which was implemented in the national movement of Sarekat Islam was directed with effort to obtain Indonesian independence with is own government to be challenged trough struggle of cooperative character trough of a parliament (volksraad) as well as cooperative by leaving the volksraad. The conception of democratic state indicated in his writing constituted a thought of democratic statement-ship referring to the concept of the Republic State Madinah established by the prophet Muhammad Saw. The state Madinah constituted a prototype of a democratic state in spirit by Islamic Socialism. The concept which was potential since the state Madinah was establish on the based of the agreement Aqaba I and Aqaba II. The concept of Madinah State during the time of the prophet and Khalifah Umar has influence the thought of H.O.S. Tjokroaminoto in formulating democratic state refer ring to parliament system the member of which are elected though General Voting must be applied in a state having the form of Republic of Kingdom. Said parliament form democracy which the most possibility to perform a government which is supervised by the people. The struggle of H.O.S. Tjokroaminoto which has the form of Islamic democratic was for basic, since in its development it was confronted with the struggle of the communistic and secular nationalistic ideology groups which wanted to establish an independent Indonesian with nationalism as is meant to unite, thus Islam was considered by H.O.S. Tjokroaminoto as the one resource which could unite the hole nation in a more perfect and continuing way. Nationalism for H.O.S. Tjokroaminoto is Nationalism originating from patriotism, as exemplified by the prophet with a spirit of love to the Fatherland based on inter Islamic Ukhuwah Islamiah spirit, so that nationalism does not have a spirit which is limited to a certain area of country. That is why the time of nationalism as appearing in the struggle of this national movement figure did not became the theme of the struggle of H.O.S. Tjokroaminoto but his struggle was directly demand for self government to realize a democratic state.

Abstrak :
[ABSTRAK
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan gerakan yang mendorong dan meningkatkan penggunaan sarana pembayaran non tunai. Salah satu cara industri perbankan mendukung program GNNT adalah dengan cara menempatkan mesin EDC pada toko atau gerai di mall untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai. Permasalahan yang timbul pada implementasi jaringan komunikasi mesin EDC adalah biaya transaksi yang dirasa cukup tinggi dengan menggunakan teknologi General Packet Radio System (GRPS) yang dipakai oleh operator telekomunikasi. Dengan adanya pilihan teknologi koneksi mesin EDC selain menggunakan GPRS, yaitu dengan teknologi wireline (fiber optic) atau wireless (radio link) membuat biaya transaksi komunikasi mesin EDC dapat diturunkan secara signifikan sehingga biaya transaksinya menjadi lebih rendah daripada menggunakan teknologi yang digunakan saat ini (GPRS). Pemilihan penggunaan teknologi diatas harus disertai dengan kebijakan investasi dan operasi yang berbeda, untuk itu pada tesis ini telah dibuatkan sebuah pemodelannya sehingga memudahkan para pemimpin untuk mengambil keputusan. Pemodelan tersebut terdiri dari lima pilihan skenario yang dapat digunakan dalam kondisi jumlah mesin EDC dan payback periode yang berbeda.

---

ABSTRACT
National Movement of Non-Cash (GNNT) is a movement that encourages and increases the non-cash payment. One way the industry supports GNNT program is a way to put Electronic Data Capture (EDC) machine at the store or stores in the mall to facilitate the public in non-cash payment transactions. The problems that arise in the implementation of the communication network EDC machine is transaction costs are considered high by using technology General Packet Radio System (GRPS) which is used by telecom operators. With the choice of connection technology EDC machine in addition to using GPRS, ie with technology of wireline (fiber optic) or wireless (radio link) making communication EDC transaction costs can be significantly reduced so that the cost of the transaction to be lower than using a technology that is used today (GPRS ). Selection of use of the above technologies should be accompanied by investment policy and different operations, for it was on this thesis has made a modeling making it easier for leaders to take a decision. The modeling scenario consisted of five options that can be used in a number of EDC conditions and payback periods are different.;National Movement of Non-Cash (GNNT) is a movement that encourages and increases the non-cash payment. One way the industry supports GNNT program is a way to put Electronic Data Capture (EDC) machine at the store or stores in the mall to facilitate the public in non-cash payment transactions. The problems that arise in the implementation of the communication network EDC machine is transaction costs are considered high by using technology General Packet Radio System (GRPS) which is used by telecom operators. With the choice of connection technology EDC machine in addition to using GPRS, ie with technology of wireline (fiber optic) or wireless (radio link) making communication EDC transaction costs can be significantly reduced so that the cost of the transaction to be lower than using a technology that is used today (GPRS ). Selection of use of the above technologies should be accompanied by investment policy and different operations, for it was on this thesis has made a modeling making it easier for leaders to take a decision. The modeling scenario consisted of five options that can be used in a number of EDC conditions and payback periods are different.;National Movement of Non-Cash (GNNT) is a movement that encourages and increases the non-cash payment. One way the industry supports GNNT program is a way to put Electronic Data Capture (EDC) machine at the store or stores in the mall to facilitate the public in non-cash payment transactions. The problems that arise in the implementation of the communication network EDC machine is transaction costs are considered high by using technology General Packet Radio System (GRPS) which is used by telecom operators. With the choice of connection technology EDC machine in addition to using GPRS, ie with technology of wireline (fiber optic) or wireless (radio link) making communication EDC transaction costs can be significantly reduced so that the cost of the transaction to be lower than using a technology that is used today (GPRS ). Selection of use of the above technologies should be accompanied by investment policy and different operations, for it was on this thesis has made a modeling making it easier for leaders to take a decision. The modeling scenario consisted of five options that can be used in a number of EDC conditions and payback periods are different.;National Movement of Non-Cash (GNNT) is a movement that encourages and increases the non-cash payment. One way the industry supports GNNT program is a way to put Electronic Data Capture (EDC) machine at the store or stores in the mall to facilitate the public in non-cash payment transactions. The problems that arise in the implementation of the communication network EDC machine is transaction costs are considered high by using technology General Packet Radio System (GRPS) which is used by telecom operators. With the choice of connection technology EDC machine in addition to using GPRS, ie with technology of wireline (fiber optic) or wireless (radio link) making communication EDC transaction costs can be significantly reduced so that the cost of the transaction to be lower than using a technology that is used today (GPRS ). Selection of use of the above technologies should be accompanied by investment policy and different operations, for it was on this thesis has made a modeling making it easier for leaders to take a decision. The modeling scenario consisted of five options that can be used in a number of EDC conditions and payback periods are different., National Movement of Non-Cash (GNNT) is a movement that encourages and increases the non-cash payment. One way the industry supports GNNT program is a way to put Electronic Data Capture (EDC) machine at the store or stores in the mall to facilitate the public in non-cash payment transactions. The problems that arise in the implementation of the communication network EDC machine is transaction costs are considered high by using technology General Packet Radio System (GRPS) which is used by telecom operators. With the choice of connection technology EDC machine in addition to using GPRS, ie with technology of wireline (fiber optic) or wireless (radio link) making communication EDC transaction costs can be significantly reduced so that the cost of the transaction to be lower than using a technology that is used today (GPRS ). Selection of use of the above technologies should be accompanied by investment policy and different operations, for it was on this thesis has made a modeling making it easier for leaders to take a decision. The modeling scenario consisted of five options that can be used in a number of EDC conditions and payback periods are different.]

Abstrak :
Skripsi ini membahas peranan organisasi Young Men's Buddhsit Association (YMBA) dalam pergerakan nasional Burma 1906-1920. Peranan yang dimainkan oleh YMBA selama kurun waktu 1906-1920 dapat dilihat dalam aktivitas yang dijalankan oleh YMBA dalam dua kurun waktu, yakni kurun waktu 1906-1916, yang merupakan kurun waktu aktivitas non-politik (pendidikan dan sosial), dan kurun waktu 1916-1920 yang merupakan kurun waktu aktivitas politik. Skripsi ini menggunakan metode sejarah sebagai metode penelitiannya. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah YMBA memiliki peranan dalam pergerakan nasional Burma. Peranan tersebut meliputi peranan YMBA sebagai pencerdas yang ditunjukkan dalam kurun waktu 1906-1916, dan peranan sebagai penyalur aspirasi politik rakyat Burma yang ditunjukkan dalam kurun waktu 1916-1920, serta peranan anak-anak muda (Young Men) di dalam YMBA yang terlihat dari tindakan dan aktivitas yang mereka lakukan selama kurun waktu 1906-1920.

---

This undergraduate thesis explain about the role of YMBA in the national movement of Burma 1906-1920. The role that played by YMBA in the period 1906-1920, can be seen on the activities which is played in the different period, 1906_1916, is the period of non-political activities (such as in education and social), and 1916-1920, is the period of political activities. This undergraduate thesis uses the historical methods as a method of research. The conclusion of this undergraduate thesis is YMBA has a role in the national movement of Burma, as an educator in the first period, 1906-1916, and as a conveyer of Burmese political aspirations to the colonial in the second period, 1916-1920, and also the role of the young men of the YMBA which can be seen from their activities and actions during 1906_1920.