Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fahrul Sudiana
"Tesis ini menggambarkan dan menganalisa Efektivitas Kerjasama Polri Dengan SKK Migas Guna Memantapkan Pengamanan Objek Vital Nasional PT. Pertamina (Persero). Karena kerjasama polri dengan SKK migas selama ini dirasakan masih belum maksimal.
Penelitian ini secara khusus menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama polri dengan SKK migas serta untuk menjelaskan solusi yang bisa digunakan dalam pelaksanaan kerjasama polri dengan SKK migas guna memantapkan pengamanan objek vital nasional PT. Pertamina (Persero).
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dengan berbagai informan dan studi dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sehingga bisa merasakan gejala-gejala yang terjadi pada obyek penelitian.
Hasil penelitian menunjukan beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan kerjasama polri dengan SKK migas dalam memantapkan pengamanan objek vital nasional PT. Pertamina (Persero). Sumber daya pengamanan belum sesuai dengan kebutuhan. Desain lingkungan di area pengamanan belum tertata dengan baik sehingga menimbulkan berbagai potensi ancaman.
Sebab itu disarankan agar Polri dan PT. Pertamina (Persero) memaksimalkan penyelenggaraan kerjasama polri dengan SKK migas dengan membenahi langkahlangkah manajemen, meningkatkan pergelaran kegiatan kepolisian, membenahi sekuriti fisik, membenahi sumberdaya pengamanan, membenahi desain lingkungan yang dapat mendukung pengamanan di area PT. Pertamina (Persero), dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

This thesis describes and analyzes the effectiveness of the Police Cooperation SKK Migas To Strengthen Security National Vital Objects PT. Pertamina (Persero). Due to the cooperation of the national police to SKK oil and gas during the time felt was not maximized.
This study specifically analyzed the constraints faced in the implementation of the national police cooperation with SKK Migas and to explain the solutions that can be used in the implementation of cooperation with the national police in order to strengthen the security of oil and gas SKK national vital objects PT. Pertamina (Persero).
The method used is a qualitative method with descriptive approach. The data collection technique is participant observation, in-depth interviews with various informants and study documents. Instrument is the researcher 's own research so they can feel the symptoms that occur in the object of research.
The results showed some weaknesses in the implementation of the cooperation of the national police to strengthen security in the oil and gas SKK national vital objects PT. Pertamina (Persero). Resource security is not in accordance with the needs. Design security environment in areas not well ordered, giving rise to a variety of potential threats.
It is therefore recommended that the Police and PT. Pertamina (Persero) to maximize the implementation of the national police cooperation with SKK oil and gas by improving the management measures, improving the performance of police activities, reorganize physical security, resource security fix, fix design environment that can support security in the area of PT. Pertamina (Persero), and improve cooperation with the relevant agencies."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Merdisyam
"Tesis ini mengenai sistem pengamanan Pusat Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy yang berada di kawasan Puspiptek Serpong Tangerang. Instalasi nuklir Pusat Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy merupakan suatu objek vital nasional yang dimiliki bangsa Indonesia, sebagai instalasi nuklir sektor keamanan merupakan hal yang sangat menjadi prioritas dan penting, didalamnya terdapat fasilitas reaktor nuklir dan menyimpan bahan berbahaya mengandung radiasi dan bahan radioaktif.
Kawasan instalasi nuklir sangatlah rentan terhadap timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan keselamatan, bahaya kerawanan dan ancaman keamanan, baik yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar. Saat ini ancaman terorisme juga semakin sering terjadi, tidak menutup kemungkinan tempat seperti Pusat Penelitian Tenaga Nuklir (PPTN) Serpong menjadi salah satu target sasaran teroris. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengamanan yang dapat menjawab segala ancaman yang datang.
Sasaran dari suatu kegiatan pengamanan meliputi pengamanan personil, pengamanan fisik, dan pengamanan informasi. Dalam penelitian ini pembahasan lebih difokuskan kepada Manajemen Pengamanan Fisik (Physical Security Management} berupa sistem pengamanan instalasi dan material nuklir, sedangkan mengenai pengamanan personil dan informasi dalam penelitian ini penulis hanya membatasi secara garis besarnya saja.
Pengamanan suatu kawasan objek vital nasional mengacu kepada Keppres RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, dimana tugas dan tanggung jawab pengamanan berada di tangan Polri. Sebagai penjabaran Keppres tersebut Kapolri telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital sesuai Skep Kapolri No.Pol Skep738/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005.
Pengamanan Pusat Reaktor dilaksanakan oleh Satuan Unit Pengamanan Nuklir Pusat Reaktor BATAN Serpong berpedoman pada ketentuan seperti Standar Penyelenggaraan Sistem Proteksi Fisik Bahan dan Fasilitas Nuklir serta peraturan regulasi instalasi nuklir dari BATAN dan IAEA (International Atomic Energy Agency) yang merupakan standar pengamanan internasional untuk pengamanan objek vital fasilitas nuklir di dunia. Namun sebagai suatu Objek Vital Nasional maka pengeloia keamanan Pusat Reaktor Serba Guna GA Siwabessy juga harus berpedoman kepada ketentuan Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional yang telah dikeluarkan Mabes Polri.
Berdasarkan latar belakang tersebut, yang dijadikan masalah penelitian dalam kajian tesis ini adalah bagaimana sistem pengamanan di Pusat Reaktor tersebut dilaksanakan. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengamanan fisik suatu instalasi nuklir dilaksanakan. Apakah penerapan sistem pengamanan yang ada sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Dan apakah Polri telah menjalankan tugasnya dalam mengamankan suatu kawasan objek vital sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Path dan Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital Nasional.
Kondisi yang ada saat ini pihak pengelola keamanan Pusat Reaktor Serba Guna GA Siwabessy baru berpedoman kepada ketentuan secara internal dari BATAN dan IAEA raja, dan belum mengacu kepada Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional sehingga membuat penyelenggaraan pengamanan di kawasan tersebut belum terselanggara dengan baik.
Unit Pengamanan Nuklir PRSG-GAS sebagai pelaksana pengamanan di Pusat Reaktor bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Reaktor tentunya harus melakukan koordinasi kepada Polri sebagai pengemban fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap pengamanan swakarsa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
Ruang lingkup masalah penelitian ini meliputi struktur organisasi dan penjabaran tugas dari satuan pengamanan yang ada, pola pengamanan dan cars bertindak petugas satuan pengamanan jika timbul suatu kerawanan dan bahaya serta ancaman keamanan, kegiatan dari satuan pengamanan, bentuk kerawanan dan bahaya serta ancaman keamanan yang terjadi, faktor-faktor yg mempengaruhi terjadinya kerawanan dan bahaya serta ancaman keamanan di Pusat Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy, sarana dan prasarana keamanan yang sesuai dengan fasilitas instalasi nuklir, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan.
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem pengamanan di Pusat Reaktor Serba Guna GA Siwabessy (PRSG-GAS) dilaksanakan rnelalui sistem pengamanan yang kurang baik karena hanya berpedoman kepada Pedoman Pengamanan Instalasi Nuklir yang dikeluarkan oleh BATAN dan IAEA saja, tidak berpedoman dengan Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional yang dikeluarkan Polri sebagai penjabaran Keputusan Presiders RI nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Selain itu penyelenggaraan pengamanan masih bersifat parsial sendiri-sendiri dan fungsi koordinasi antar satuan pengamanan yang ada tidak berjalan dengan baik."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17755
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library