Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia has a long history of fiscal decentralization. In terms of accountability and transparency, it is necessary to have performance appraisal of local financial indicators. This research was conducted by taking samples of natural and non-natural resources regions from the 2010 - 2014 period. From the result of the degree of decentralization indicator, the natural resources region has a low degree. In contrast, on non-natural resources regions, they have a higher degree and included in both good and very good criteria. Based on the independence local indicators, only Siak Regency has the greatest independence, while other natural resource regions have very small category and the instructional relationships pattern. In non-natural resources regions categories, all samples are independent enough and already independent with participatory and discretionary relationship pattern. In the harmonization among routine and developmental spending indicators, in natural resources regions, routine spending is relatively small. While in non- natural resources regions, routine spending allocation is also very dominant. From that result, the government should formulate an innovative non-public development pattern to further enhancing the participation of other stakeholders and also provide advocacy to Local Government to start limiting the routine personnel expenditure and prioritizing to infrastructure development that impacts the investment."

"Pada tahun 1997, ARCO menemukan ladang gas setara 23 tcf di kawasan Teluk Bintuni. Bagi pemerintah indonesia, kandungan gas tersebut akan memberikan masukan yang sangat besar bagi devisa negara. Pada tahun 1999 BP mengakuisisi ARCO, dengan demikian pemerintah Indonesia menunjuk BP sebagai kontraktor bagi hasil sekaligus sebagai operator Proyek LNG Tangguh.Berbagai persyaratan untuk pembangunan Proyek LNG Tangguh telah terpenuhi, diantaranya dokumen AMDAL Terpadu Proyek LNG Tangguh yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui persetujuan Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Oktober 2002. Terdapat lebih dari seribu komitmen sosial yang disepakati bersama komunitas lokal yang terkena dampak kegiatan pembangunan dan pengoperasian Kilang LNG tersebut. DaIam pelaksanaannya, komitmen-komitmen tersebut menimbulkan konflik antara BP dan komunitas lokal Suku Sebyar yang bermukim di pesisir utara Teluk Bintuni.Tesis ini mengangkat permasalahan-permasalahan tentang bentuk konflik yang terjadi, respon komunitas lokal dan implikasi kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap terjadinya konflik. Sedangkan tujuan dari penulisan adalah mendeskripsikan konflik-konflik yang terjadi, mengetahui strategi BP dalam penyelesaian konflik dan memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan sosial, khususnya untuk industri minyak dan LNG.Setelah disetujuinya AMDAL, BP memuai pelaksanaan pembangunan Kampung Tanah Merah dan Saengga sebagai bagian komitmen terhadap penduduk yang dipindahkan akibat proyek. BP juga melakukan penerimaan tenaga kerja untuk pekerjaan pembangunan Kampung Tanah Merah dan Saengga serta pembangunan Kilang LNG di Tanah Merah.Pelaksanaan pembangunan kedua kampung yang mengacu pada standar intemasional dan proses penerimaan tenaga kerja yang kurang berjalan dengan baik telah menimbulkan ketidakpuasan dari komunitas lokal Suku Sebyar. Sebagai pemilik hak ulayat gas alam yang akan diolah di Kilang LNG Tangguh, komunitas lokal Suku Sebyar merasa paling berhak atas kompensasi hasil gas alam.Pada awalnya konflik berjalan dengan laten, berupa pertanyaan-pertanyan ketidakpuasan dan protes-protes dari anggota komunitas. Setelah pertemuan sosialisasi AMDAL yang dihadiri tokoh-tokoh adat, konflik tersebut menjadi manifest berupa ancaman, penahanan fasilitas dan penyerangan camp.Masalah identitas budaya antara komunitas lokal dan pendatang, serta kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik menjadi sumber-sumber terjadinya konflik tersebut. Sementara itu kondisi sosial yang tersedia juga memungkinkan terjadinya konflik, yaitu: adanya segregasi pemukiman oleh enclave-enclave camp-camp perusahaan, kepercayaan terhadap cargocult yang diyakini membawa akan kemakmuran dan adanya trauma komunitas lokal terhadap pendekatan kemanan oleh para investor pada masa lalu.Penguatan civil society terjadi karena adanya proses transisi pembentukan kabupaten baru, sehingga peran pemerintah daerah dan tidak dapat menjangkau rakyat hingga ke kampung-kampung. Lembaga-lembaga adat sebagai kekuatan civil society menampilkan diri sebagai perwakilan rakyat, namun disisi lain lembaga ini sering mengalami gesekan dengan para kepala kampung yang merasa mempunyai kewenangan terhadap rakyatnya.Terdapat tiga kebijakan yang mempengaruhi terjadinya konflik antara BP dengan komunitas lokal, yaitu: pertama, UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua; kedua UU No. 26 tahun 2002 dan UU No. 45 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah di Papua; dan ketiga SK MenLH No. 85 tahun 2002 tentang Persetujuan AMDAL Terpadu Proyek LNG Tangguh.Model kesetimbangan dibuat untuk menjelaskan peran pemerintah, komunitas lokal dan BP, diketahui adanya kesenjangan antara harapan komunitas dan strategi BP. Hal tersebut ditambahkan lagi dengan peran pemerintah yang lemah sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator.Perencanaan sosial yang disusun melihat adanya tiga masalah yang menyebabkan konflik, yaitu harapan komunitas lokal, peran pemerintah yang lemah dan penguatan civil society yang menyempit. Strategi utama yang disusun adalah penguatan civil society, pengembangan kapasitas bagi pemerintah dan kerjasama dengan stakeholders lainnya."

"The development (included agricultural sector) in Indonesia in the last decade that more focused on economic growth,has caused negative impact on natural resource and environment degradation....."

"Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengungkapkan Pengaruh yang ditimbulkan oleh produksi batubara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga membandingkan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memproduksi batubara dengan provinsi lainnya yang tidak memproduksi batubara dan mencoba melihat provinsi mana yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh produksi batubara terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kecil, khususnya hubungan antara produksi batubara dengan jumlah orang yang bekerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa ekonomi yang berbasis batubara secara relatif memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang mirip dengan perekonomian berbasis migas.

---

The main objective of this study is trying to reveal the impact of coal production on economic growth in Indonesia. This study will also provide the comparison of economic growth between coal producer's provinces with other provinces and try to find which one have more sustained growth.

The result of the study shows that the impact of coal production on economic growth is relatively small, especially in the relation between coal production and employment. This study also find that coal-based economy relatively have similar growth performance with the economy that mainly depend on oil and gas."

"ABSTRACTClimate change has had an impact on the lives of people in various regions, including the Wakatobi community. Wakatobi is a small archipelago dominated by the sea and only 3% is land. Wakatobi is located in the center of the world's coral triangle area so that it has a high biodiversity in the form of 590 species of fish and 396 types of coral reefs. But this area has a high level of vulnerability to changes in climate element variables that can cause harm to people's lives and environmental damage. This study aims to determine the perceptions, conceptions and strategies of adaptation of local communities in Wakatobi to changes in variables and climate events that occur. The trick is to compare local knowledge data with scientific knowledge data relating to the influence of changes in climatic variables in managing living natural resources. Data collection was carried out by means of FGDs. Based on the results of the analysis shows that local knowledge, assessment of local needs and interests can provide practical insight for the development and preparation of adaptation strategies that are suitable for natural resource management in the region."

"Kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang memberikan kontribusi pada pembangunan. Hasil kegiatan migas CNOOC yang berlokasi di laut lepas (offshore) adalah produk minyak yang mempunyai nilai ekonomis, dan limbah air terproduksi sebagai hasil ikutan dari proses eksplorasi yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Limbah air terproduksi yang jumlahnya sangat melimpah mengandung zat-zat ikutan secara alami terdapat dalam formasi di bawah tanah seperti bahan organik dan anorganik, yang bersifat toxic, bioakumulasi dan biokonsentrasi dalam jangka waktu lama dapat mematikan biota laut. Penelitian pengolahan limbah air terproduksi menggunakan flokulan B (yang ramah lingkungan) dalam unit flotator jenis Induced Gas Flotator, sehingga diduga dapat memperbaiki kualitas limbah air terproduksi yang dibuang ke laut. Kualitas air laut sangat mempengaruhi kehidupan biota laut, dan keberadaan populasi biota laut secara langsung mempengaruhi tingkat eksploitasi sumberdaya taut yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini penduduk atau nelayan demi meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini akan menimbulkan suatu persepsi masyarakat. Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu penelitian mengenai pengelolaan limbah dengan program minimisasi limbah, penelitian mengenai pengolahan limbah air terproduksi, dan penelitian persepsi masyarakat terhadap kegiatan migas.

---

The exploration and production of oil are activities that exploit natural resources. These activities also contribute to economic growth. CNOOC Ltd. is an exploration and production facility that is located offshore. Offshore oil exploration produces a relatively small amount of oil compared to the large amount of waste produced water as a by-product. The oil has commercial value while the produced water does not. The large amount of produced water is considerably risky and destructive to the sea environment because it contains large quantities organic and inorganic materials that are toxic, bioaccumulated, and bioconcentrated materials that can harm the marine life over a long period of exposure. This study of a waste treatment facility for water produced as a by-product of an offshore exploration and production, uses flocculants B (which are environmentally friendly) in a flotator unit with an induced-gas flotator type that can improve the quality of the produced water. The high levels of contamination of produced water will degrade the quality of the sea water. Consequently, marine life is affected adversely. As a result the lives of fishermen and local people are also adversely affected. This situation can contribute to a negative perception of the oil exploration facility from the local people. This thesis is divided into three main sections. The first section deals with the company's waste management using the waste-minimization agenda; the second section outlines the optimization of Process of produced water treatment, and the third section deals with the perception of the local community to CNOOC Ltd."

"ABSTRAKPraktik penegakan hukum tindak pidana sumber daya alam saat ini menggambarkanterjadinya overkriminalisasi. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya pasal-pasalpidana terkait sumber daya alam. Overkriminalisasi tersebut tidak hanya menyebabkanpenegakan hukum di sektor sumber daya alam tidak berjalan dengan efektif, tetapi juga tidakmemiliki dasar atau bahkan cenderung arbiter. Situasi tersebut dan Putusan MahkamahKonstitusi yang mendekriminalisasi pasal pidana di UU 18/2004 menegaskan audit terhadappasal-pasal pidana tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak. Tesis ini mengajukanbahwa evaluasi terhadap pasal pidana perlu menggali perkembangan dalam hukum pidanakontemporer yang melihat prinsip yang menjadi batasan dalam hukum pidana secaranormatif. Dengan pendekatan doktrinal, tesis ini akan menjabarkan prinsip-prinsip yangdikembangkan tersebut dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia khususnyaterhadap UU 18/2013. UU 4/2009 dan UU 18/2004. Beberapa prinsip yang dikembangkan,yaitu relasi kaidah hukum pidana dengan kaidah lainnya, alasan pemidanaan, termasukmengenai kepentingan atau nilai yang dilingdungi oleh hukum (rechtsgüter) secara terbatasdapat digunakan untuk menguji pasal-pasal pidana sumber daya alam. Diantaranya denganmenyatakan hukum pidana yang ada tidak berkembang dari kaidah moral yang ada di dalammasyarakat, oleh karenanya memiliki kelemahan bahwa kepatuhannya sangat bergantungpada sanksi pidana. Sementara itu, batasan tersebut dapat juga diperoleh dari struktur hukumpidana, seperti asas legalitas dan ultimum remedium. Ketika diuji dengan asas asas legalitasditemukan bahwa tidak seluruh pasal pidana terkait sumber daya alam yang ada memenuhikedua asas tersebut dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

---

ABSTRACTIt is arguable that natural resource criminal law enforcement practice in the state ofoverciminalization. The condition indicated with fast and massive development of new laws regardingnatural resources. They not only undermine the law enforcement itself, but also providing incentivesfor abitrary law enforcement. This state of overcriminalization and a Constitutional Court in whichdecriminalize criminal articles in Act 18/2004 reiterate that audit on the criminal law related tonatural resource is imperative. This thesis propose that evaluation to criminal law should to explorecontemporary development of criminal law theories which try to define the principles and boundariesof criminal law in normative perspective. With doctrinal research, the thesis describe the principleswhithin the context of criminal law policy in natural resource, especially to Act 18/2013, Act 4/2009and Act 18/2004. Some of which, include, relation between criminal law and other norms, theorieson punishment and interest and values that protected by the law (rechtsgüter) limitatively is capableto be used in reviewing the criminal laws. In which by advising that the criminal law in naturalresource was not developed from moral norms in the society, thus has weakness in terms of that itscompliance will have to fully depend on the sanctions. Another research argue that criminal lawshould find the boundaries from the structures of the crimina law itself, such as legality principlesand ultimum remedium. The anaylisis found that with legality principles not all of the criminal lawfulfill the principles and thus prone in causing uncertainty of law. "

"ABSTRAKTesis ini meneliti kebijakan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan batubara(PBB SPB) di Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak pengusaha tambang batubara. Penelitian ini melihat secara historis penerapan kebijakan tersebut dari awal mula kebijakan tersebut ditetapkan hingga saat ini berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kebijakan PBB SPB saat ini belum dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, bagaimana dampak kebijakan PBB SPB terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menganalisis alternatif desain kebijakan PBB SPB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif dan wawancara mendalam terhadap beberapa key informant. Hasil penelitianini menunjukkan dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak kebijakan yang ada saat inimenimbulkan beban administration cost dan compliance cost yang sangat tinggi karena implementasinya yang sangat kompleks, akibat nya penerimaan sektor PBB pertambangan batubara hingga saat ini belum optimal dengan banyak nya sengketa di lapangan. Untuk kembali meningkatkan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak pengusaha tambang batubara, Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan PBB sektor pertambangan batubara yang ada saat ini agar kebijakan nya tetap koheren dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berlaku sebagai international best practice dengan tetap memperhatikan kebijakan pajak dalam framework natural resource taxation.

---

ABSTRACTThis thesis examines the tax policy of the land and building taxation (property tax/LBT) on the coal mining sector in Indonesia in its relation to increase taxpayer compliance. This thesis examines the tax policy from the point of history view on the implementation of the policy from the beginning of the policy set out in order to impose the LBT on coal mining sector to the present day. This research aims to explain why the current LBT on coal mining sector has not been able to improve taxpayer voluntary compliance, how the impact on current LBT coal mining sector on taxpayer compliance and analyse alternative design on LBT coal mining sector. This research is qualitativeresearch by using qualitative data collection technique and in-dept interview to some key informant. The results of this study indicate that current policy fiscal has a very high burden of administration & compliance cost due to its very complex implementation, due to its acceptance the LBT on coal mining sector to date has not been optimal with its many disputes in the field. To re-increase voluntary compliance for taxpayers of coal mine taxpayers, the Government needs to review the current LBT policy on coal mining sector so that its policies remain coherent with the principles of taxation applicable as international best practice while maintaining tax policies in theframework of natural resource taxation."