Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Syarif Iqbal, author

Politik aviasi dan tantangan negara kepulauan

Yogyakarta: Deepublish, 2018

323.4 SYA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ika Wulan Priyanti, author

Yurisdiksi negara kepulauan atas wilayah perairannya terhadap kapal asing menurut Konvensi Hukum Laut 1987 dan penerapannya di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 1999

S25819

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Anthony Darmawan Mulya, author

Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di Indonesia = Regime of Archipelagic States based on 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and Its Implementation in Indonesia

Tesis ini membahas mengenai pengaturan Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tantangan dan hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan ketentuan-ketentuan yang menyangkut implementasi rezim negara kepulauan dalam peraturan perundang-undangan nasional...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chappy Hakim, author

Pertahanan Indonesia : angkatan perang negara kepulauan

Jakarta: Red and White Publishing, 2011

355.03 CHA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Syafrinaldi, author

Pengantar Hukum Laut

Depok: Rajawali Press, 2023

341.44 SYA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Poltak Partogi, 1963-, author

Indonesia dan ancaman keamanan di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI)

Sebagai poros maritim dan negara kepulauan yang strategis dari perspektif geopolitik, Indonesia telah menetapkan tiga jalur ALKI untuk lintas damai pelajaran International, yang dijamin keberadaannya oleh hukum International. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang...

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, {s.a.}

324 KAJ 20:3 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sigit Sutadi Nugroho, author

Analisa Hukum Penarikan Garis-Garis Penutup Untuk Keperluan Penetapan Batas Perairan Pedalaman (Internal Waters) Berdasarkan Pasal 50 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 di Wilayah Negara Kepulauan Studi Kasus Indonesia = Legal Analysis Draw Closing Lines For The Delimitation Of Internal Waters Based On Article 50 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 on Archipelagic State Case Study Indonesia

Tesis ini membahas praktik negara-negara kepulauan dalam menarik garis penutup untuk keperluan batas perairan pedalaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UNCLOS 1982. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52267

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gumai Akasiwi, author

Permasalahan alur laut kepulauan dalam hukum internasional, studi kasus: Indonesia = Archipelagic sealanes issues in international law case study Indonesia

ABSTRAK
Pengakuan terhadap rezim negara kepulauan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982 menimbulkan pertentangan kepentingan antara negara maritim dan negara kepulauan. Negosiasi oleh negara-negara tersebut menghasilkan suatu pengaturan yang menimbulkan beberapa perbedaan interpretasi, termasuk perihal alur laut kepulauan yang diatur dalam Pasal 53 UNCLOS. Akibatnya berbagai...

2016

S63668

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maretha Wulandini, author

Urgensi dibukanya alur laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur bagi wilayah Perairan Indonesia ditinjau dari united nations convention on the law of the sea 1982 dan hukum nasional = Urgency of determining the Indonesian archipelagic sea lanes west east for Indonesian Waters territory judging from the united nations convention on the law of the sea 1982 and the national law

Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia dalam UNCLOS 1982 harus dibayar dengan mengakomodir kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepulauan, berupa hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan. Indonesia kemudian menentukan skema alur laut kepulauan, yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45509

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sekar Asmoro Gati, author

Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia 2011-2021 = The Effect of Telecommunications Infrastructure on Inclusive Economic Growth in Indonesia 2011-2021

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pemerataan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, menurunkan ketimpangan serta mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia dengan sebaran penduduk tidak merata serta memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dimana ketimpangan dan pengangguran masih...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian