Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kasus serah terima perumahan, rumah toko (ruko), apartemen yang muncul di tengah perkembangan bisnis dalam bidang property, banyak merugikan pihak konsumen dari perumahan, rumah toko (ruko) dan apartemen yang ada. Sebagai upaya penyelesaian hukum tersebut konsumen memilih pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, daripada menyelesaikannya melalui badan peradilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui litigasi (peradilan) sangat lambat dan atau berbelit-belit, biaya berperkara mahal. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana mediator tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa, mediator membantu para pihak dalam mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win solution). Setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi atau perubahannya) untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam rangka menjalankan dan menegakkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dibentuklah suatu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen sebagai salah satu sarana untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil dari proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen tergantung kepada itikad dari para pihak yang bersengketa, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dengan Sara mediasi gagal dan salah satu pihak yang tidak mau menerima hasil keputusannya dapat melanjutkan proses penyelesaian kasusnya melalui peradilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Kontrak, Putusan, terhadap permasalahan/kasus dan pendapat atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama tidak langsung dari masyarakat, yang berupa bahan-bahan kepustakaan baik yang berupa literatur-literatur seperti buku, majalah, surat kabar maupun peraturan perundang-undangan.

---

Transference Case of Housing, shop house (Ruko), apartment occurring in the midst of property business growth had damaged consumers of an existing housings, shop houses and apartment numerously. To solve such case rather, the consumers had elected law option by mediation as alternative as by litigation process. In spite of settling law case before the court being heavy, too long and waste time, they elect mediated negotiation process being fair, neutral and free. Without cooperation with any party in dispute, mediator assists both parties to achieve agreement to negotiate the disputes satisfactorily. Mediator has obligation to realize the duty and function based on good will of parties. To achieve the win-win solution (no party will damage), in conducive situation and condition the mediator should be able to create compromise among both parties in dispute. Then, upon getting agreement through the requested proposal (along with the revisions and addendum) from both parties therein, the mediator provide with such agreement in written to be signed by both parties. Beside it, the mediator is wished in order to realize such written and signed agreement as well. Within framework to enforce Law No. 8 of 1999 regarding consumer protection, then, it is established the authorized institution to settle consumer disputes as instrument to protect rights and consumer's interests, so called Agency for Consumer Disputes Settlement (BPSK). Results of mediation process as alternative for settling consumer disputes is depend on good will of parties in disputes, but, it is not impossible that this mediation process is default and any party will not receive their agreed award, then, it may be continued to litigation process.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang ASEAN-India. Waktu yang panjang dan lama dibutuhkan oleh ASEAN dan India untuk menyusun perjanjian itu, yaitu selama enam tahun dari tahun 2003 hingga 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan data-data diperoleh melalui litterature review dan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam perundingan maupun tidak. Berdasarkan data statistik, kebijakan ekonomi dan hubungan yang terjalin di antara keduanya menunjukkan bahwa mereka sangat layak untuk melakukan integrasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perjanjian yang lama dipengaruhi oleh lamban dan alotnya proses negosiasi terutama dalam pembahasan modalities perdagangan barang akibat penggunaan strategi mix (dari integrative- ke distributive) serta dipengaruhi pula oleh faktor domestik yang tidak kondusif dari salah satu pihak.

---

This thesis analyses the formulation of ASEAN-India Agreement on Free Trade in Goods. ASEAN and India agreed on 2002 to establish India-ASEAN Regional Trade and Investment Area (RTIA), which includes Free Trade Area (Agreement) in goods, services and investment. It took six years for both parties to finalize the Agreement in Goods, from 2003 - 2009. This research was conducted using a case study method, the data was collected thorough literature review and interviews with various sources who was directly or indirectly involved in drafting the Agreement. Based on ASEAN and India economic statistics, the economic policy of both parties, and also their long standing relationship, the idea of economic integration among them is very feasible. The result of the research has shown that the formulation of the Agreement in which ASEAN and India took six years to finalize it was the result of the tough negotiation process on the modalities due to Indian gradual strategy changes (from integrative to distributive). Besides that, the unconducive domestic situations in India also have an significant effect on the formulation process of the Agreement.