Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hafizh Fazha
"

Pengaturan terkait pengembangan energi menjadi kajian yang penting dilakukan, disebabkan energi menjadi hal yang vital dikuasai dan dilindungi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Adanya tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, pajak, tenaga kerja, perizinan, serta infrastruktur menyebabkan Indonesia tertinggal dalam mendapatkan investasi asing. Dengan metode penelitian hukum normatif serta aspek ilmiah terhadap legal issue yang diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, ditemukan bahwa pengaturan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) belum mendukung pertumbuhan ekonomi, regulasi yang ada masih berfokus pada pemanfaatan EBT, dan pengaturan tarif EBT yang akan berdampak pada kenaikan tarif listrik akan memicu peningkatan inflasi sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain adanya regulasi pemenuhan pemakaian produk dalam negeri membuat BPP Pembangkit EBT semakin tinggi, ditambah lagi regulasi tarif yang dibawah BPP pembangkit EBT menimbulkan risiko ketidakpastian pengembalian investasi, sehingga kondisi ini tidak mendukung peningkatan investasi EBT di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kebijakan Negara dalam pengaturan EBT, supaya EBT tidak menjadi beban baru bagi keuangan Negara. Selain itu, perlu dibentuk kebijakan EBT setingkat undang-undang yang akan memberikan payung hukum dari kebijakan Negara dalam pengembangan EBT


Regulation related on energy became an important task to conduct, it is because of energy as a vital part should be managed and protected as it involves many human lives. Overlapping regulation, uncertainty of law, taxes, workers, permitance and infrastructure makes Indonesia left behind and difficult to obtain a foreign investment. With normative law research method and scientific aspect regarding legal issue which examined using a statutory approach and a conceptual approach, it was found that regulation of New & Renewable Energy (NRE) governance has not supported economic growth, existing regulation still focus on NRE utilization and NRE tariff that creates a higher electricity tariff will trigger an inflation and affect economic growth. On the other side, Local Content regulation will increase the energy tariff from NRE sector, also the ceiling price regulation  for NRE power producer can not exceed the exsisting cost of electricity, creates a risk of uncertainty in investment returns, so this condition does not support the increase in NRE investment in Indonesia. Therefore, a state policy is needed in regulating NRE, so NRE will not become a state financial burden. In addition, it is necessary to establish an NRE policy at the level of a law that will provide a legal protection for State's policy in developing NRE

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devtyana Ayu Kiesha Dewi
"Penelitian ini difokuskan pada Pulau Bali dengan tujuan mendukung pengurangan emisi karbon di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia pada UNFCCC COP21 Paris untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Menggunakan perangkat lunak Balmorel, penelitian ini menguji skenario perencanaan sistem tenaga listrik dengan fokus pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT), membandingkan skenario Business as Usual (BaU) sebagai acuan dengan skenario pengurangan emisi sebesar 30%, 40%, dan 50% pada tahun 2033. Beberapa asumsi yang digunakan dalam pemodelan ini antara lain dasar kebijakan dan potensi EBT setempat menggunakan rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), rencana pembangkit menggunakan rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, data referensi harga dan jenis pembangkit berdasarkan technology catalogue yang disusun oleh kerjasama KESDM-Denmark. Analisis menunjukkan bahwa skenario dengan pengurangan emisi 40% memberikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) yang paling optimal, menegaskan bahwa penggunaan EBT seperti solar, geothermal, angin, hidro, dan bioenergi lebih efisien dalam menurunkan biaya operasional dibandingkan pembangkit bertenaga fosil. Hasil ini memberikan panduan bagi pemerintah Pulau Bali dalam merencanakan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan mendukung visi Pulau Bali menjadi 'Bali Hijau' sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

This research is focused on the island of Bali with the objective of supporting the reduction of carbon emissions in Indonesia, in line with the Indonesian Government's commitment at the UNFCCC COP21 in Paris to reduce emissions by 29% by 2030. Utilizing the Balmorel software, this study evaluates power system planning scenarios with an emphasis on New and Renewable Energy (NRE), comparing the Business as Usual (BaU) scenario as a baseline with emission reduction scenarios of 30%, 40%, and 50% by 2033. The assumptions used in this modeling include policy foundations and local NRE potentials using the design of the National General Electricity Plan (RUKN), generation plans based on the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PLN, and reference data for prices and types of generators from the technology catalog developed through the cooperation between the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM) of Indonesia and Denmark. The analysis indicates that the scenario with a 40% emission reduction offers the most optimal Basic Cost of Production (BPP), confirming that the use of NRE sources such as solar, geothermal, wind, hydro, and bioenergy is more efficient in reducing operational costs compared to fossil fuel-based power plants. These findings provide guidance for the Bali government in planning sustainable power infrastructure and support the vision of Bali as 'Green Bali,' a sustainable tourism destination. "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library