Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji proses pembentukan daerah otonom baru di Indonesia yang dilakukan tanpa adanya desain besar penataan daerah yang terstruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, yang menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan daerah otonom baru. Pembentukan daerah otonom baru di Indonesia sering kali didasarkan pada pertimbangan politis dan kepentingan jangka pendek, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tanpa adanya panduan strategis yang komprehensif. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya pelayanan publik, kesenjangan pembangunan antardaerah, serta potensi konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan-peraturan turunannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik-praktik pembentukan daerah otonom baru di wilayah Papua dan pembentukan Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyusunan desain besar penataan daerah otonom yang komprehensif dan berbasis data, dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Pusat mengintegrasikan prinsip-prinsip desentralisasi dan kekhususan wilayah dalam penyusunan desain besar penataan daerah otonom di Indonesia.

---

This study examines the process of establishing new autonomous regions in Indonesia, which is often conducted without a comprehensive and structured regional design. The research employs a doctrinal methodology, focusing on normative analysis of the legislation governing the creation of new autonomous regions. The formation of new autonomous regions in Indonesia is frequently driven by political considerations and short-term interests, without adhering to principles of good governance and lacking a comprehensive strategic framework. This has implications for suboptimal public service delivery, development disparities between regions, and potential conflicts of authority between the central and regional governments. The analysis includes various relevant regulations, such as Law Number 23 of 2014 on Regional Government and its derivative regulations. Additionally, the study examines the practices of establishing new autonomous regions in Papua and the formation of the Nusantara Capital City. The findings indicate the need for a comprehensive and data-driven grand design for regional structuring, involving the participation of various stakeholders. This research recommends that the central government integrate principles of decentralization and regional specificity into the formulation of a comprehensive grand design for regional structuring in Indonesia."

"Procurement of public goods/services is a routine of government activity which has most prone to corruption, however with minimum control. It is essential to prioritize the agenda of governance reforms of procurement of public goods/services. Up to now, government has not yet found a proper formulation. Although the regulation outlining this subject is always updated. This paper attempts to examine some elements of the procutement of publics goods/service as an alternative solution to improve the process of procurement of public goods/services in Indonesia. The most important reform is in the pre-procurement cycle (stages of planning). Planning on budget and procurement as well as aspects of integrity and accountability are elements that must be better conducted in the procurement of public goods/services in Indonesia"