Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengamanan di Pertambangan Emas-Tembaga PT. Newmont Nusa Tenggara di Kawasan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat yang pelaksanaan pengamanannya dilakukan oleh Departemen Sekuriti PT. Newmont Nusa Tenggara, Satuan Pengamanan PT. Nawakara Perkasa Nusantara dan Kepolisian setempat. Sebagai perusahaan dengan status obyek vital nasional, PT. Newmont Nusa Tenggara menghadapi resiko tinggi terhadap potensi gangguan keamanan. Penciptaan rasa aman di PT. Newmont Nusa Tenggara sangat tergantung pada penyelenggaraan sekuriti fisik. Penelitian ini mencoba menganalisa efektifitas penyelenggaraan pengamanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi imolementasi sistem pengamanan di PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai obyek vital nasional. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriftif dengan menggunakan teori terkait bidang manajemen, bidang implementasi, bidang pencegahan kejahatan dan kerugian, bidang sekuriti fisik, bidang upaya sekuriti dan di bidang community policing. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih terjadi kegiatan pencurian dan unjuk rasa. Ini terjadi karena sistem pengamanan sebagai obyek vital nasional belum terkordinasi dengan baik di manejemen PT. Newmont Nusa Tenggara dan Kepolisian. Dengan demikian di rekomendasikan manajemen PT. Newmont Nusa Tenggara melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasana sekuriti fisik dan membuat program-program pelatihan keamanan dan memaksimalkan peran polri dalam pengamanan obvitnas khususnya pada penegakan hukum dan kemitraan dengan masyarakat lingkar tambang. ...... This research is security system implementation on national vital objects in mininggold copper Of PT. Newmont Nusa Tenggara in the region Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat, the implementation of the security done by the internal management PT. Newmont Nusa Tenggara, security officer of PT. Nawakara Perkasa Nusantara and local police. As a company with the status of national vital objects, PT. Newmont Nusa Tenggara face a high risk of potential disruption of security, the creation of security in PT. Newmont Nusa Tenggara highly dependent on the implementation of physical security. This research tries to analyze the effectiveness of the security and the factors that affect the implementation of the security system in PT. Newmont Nusa Tenggara as national vital object. This research using the approach of the qualitative study analyzed in descriptive using related management theory, the theory of the implementation, the theory of loss and crime prevention, physical security theory, theory security efforts, the theory of community policing and the concept of industrial security in Indonesia. These results indicate that there had been theft activities and demonstrations. This occurs because the security system as national vital object notwell coordinated in PT. Newmont Nusa Tenggara management and the police in implementing security functions. Therefore recommend to PT. Newmont Nusa Tenggara management improvement of physical security of facilities and infrastructures and create security training program and to maximize the role of the national police in securing the national vital object, especially in law enforcement and partnerships with the community around the mine.

Abstrak :
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih membutuhkan investasi asing. Investasi pertambangan adalah salah satu sektor potensial yang memberikan kontribusi besar pada pemasukan devisa negara dan dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Kontrak Karya adalah salah satu bentuk kerjasama Penanaman Modal Asing dibidang pertambangan. Gugatan perdata Pemerintah Republik Indonesia terhadap PT Newmont Minahasa Raya dalam kasus Teluk Buyat menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian berbagai kalangan untuk mempertanyakan mengenai kontrak karya antara kedua belah pihak. Tesis ini mengangkat Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis adlah metode yuridis normatif. Pembahasan masalah anatara lain adalah asas kebebasan berkontrak dalam kontrak karya, hak dan kewajiban para pihak serta pendapat hakim atas kontrak Karya. Secara formal, merujuk pada syarat sahnya perjanjian, terdapat asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak Karya, adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak tercermin dalam isi kontrak yang telah ditandatangani. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menemukan adanya unsur undue influence dan misbruik van onstandigheiden dalam Kontrak Karya. Hakim juga menilai bahwa Kontrak Karya antara PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi asas kepatutan dan kehati-hatian serta tidak ada dwang, dwaling ataupun bedrog. Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak sudah sepatutnya menghormati asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak karya yang telah disepakati. Yurisprudensi dan Kontrak Karya sebagai perjanjian yang memiliki sifat lex specialis derogate lex generale menjadi salah satu pertimbangan Hakim pada saat memutuskan bahwa persengketaan kedua belah pihak harus kembali pada klausul arbitrase yang telah disepakati.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji tentang fenomena praktik Rent Seeking antara negara dan bisnis yang terjadi pada tingkat nasional. Adapun studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, BPK, hingga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana praktik rent seeking dijalankan dalam kasus ini. Teori rent seeking Tullock (1967) digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan bagaimana rent seeking dapat terjadi dan melalui mekanisme apa praktik rent seeking dalam kasus ini dijalankan. Konsep rent creation, rent extraction, dan rent seizing Michael L. Ross penulis gunakan untuk mengklasifikiasi cara-cara yang digunakan oleh rent seeker dalam melancarkan aksinya. Sementara teori Kruger digunakan untuk melihat penyebab hingga bentuk-bentuk praktik rent seeking yang muncul dalam kasus ini. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik rent seeking pada kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara dijalankan oleh tiga aktor yang berbeda. Dalam menjalankan aksinya, dua dari tiga aktor rent seeker tersebut menggunakan cara yang disebut oleh Ross (2001) sebagai rent creation. Mayoritas pelaku lebih memilih untuk menggunakan mekanisme secara frontal dengan mengeluarkan sejumlah dana atau yang disebut oleh Tullock (1967) sebagai transfer cost daripada melakukan pendekatan melalui negosiasi atau lobbying (competing rent). ......This thesis examines the phenomenon of Rent Seeking practice between the state and business that occurs at the national level. The case study taken in this research is the case of PT Newmont Nusa Tenggara's share divestment dispute involving several parties such as the central government, local government, DPR, BPK, to the Constitutional Court. This research was conducted to see how the practice of rent seeking is carried out in this case. Tullock's (1967) rent seeking theory is used as the main theory to explain how rent seeking can occur and through what mechanism the practice of rent seeking in this case is carried out. The author uses the concepts of rent creation, rent extraction, and rent seizing Michael L. Ross to classify the methods used by rent seekers in launching their actions. Meanwhile, Kruger's theory is used to look at the causes and forms of rent seeking practices that appear in this case. The findings of this study show that the practice of rent seeking in the case of the PT Newmont Nusa Tenggara share divestment dispute is carried out by three different actors. In carrying out their actions, two of the three rent seeker actors use a method called by Ross (2001) as rent creation. The majority of actors prefer to use a frontal mechanism by issuing a number of funds or what Tullock (1967) calls transfer costs rather than approaching through negotiation or lobbying (competing rent).

Abstrak :
Statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 1999, menunjukkan bahwa usaha swasta di Indonesia khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tercatat sebanyak 7.568 buah, tersebar di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia (di luar sektor minyak dan gas, perbankan, Lembaga Keuangan non bank, Asuransi dan sewa guna usaha). Di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa telah hadir satu perusahaan multinasional yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan berbagai aktivitas berupa eksploitasi dan pemanfaatan aset sosial masyarakat, berupa penambangan emas dan tembaga, sesuai dengan kontrak karya yang telah ditandatangani bersama antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, pada tanggal 2 Desember 1982. Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan positif bagi peningkatan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, menjadi pembayar pajak yang taat, menunjang program pemerintah dan kebijakan-kebijakan tertentu, serta dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di tempat beroperasinya perusahaan. Oleh karena itu, dalam kajian penulisan ini akan menggambarkan dengan jelas tentang bagaimanakah aktivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang serta faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang. Dalam kaitan dengan tersebut di atas, maka teori yang digunakan adalah teori-teori yang mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang Tanggung Jawab Sosial suatu perusahaan, artinya pandangan yang berorientasi kepada shareholders beralih kepada orientasi pada stakeholders. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, oleh Bogdan dan Taylor (1995), didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Salah satu pertimbangan pendekatan tersebut adalah karakteristik data yang lebih informasi kualitatif, sebab untuk memahami substansi Tanggung Jawab sosial, implementasi dan dampak bagi masyarakat sekitar perusahaan diperlukan proses penelitian pada ?latar alamiah" atau konteks dari suatu keutuhan (entity). Langkah ini harus ditempuh karena "Ontologi alamiahn menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya (Lincoln dan Guba, 1985; hal 39). Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan dua hal penting berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang yaitu: Pertama, berbagai aktivitas dan program yang mengarah kepada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya seperti sentuhan program pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, pengembangan usaha masyarakat sampai kepada perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, di sisi lain masih banyak persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkar tambang yang belum mendapatkan perhatian yang optimal dan sungguh-sungguh seperti perlakuan dan perhatian kepada bahaya limbah tailing, perlakuan dan perhatian pada reklamasi kawasan yang rusak sebagai akibat dari proses dan aktivitas penambangan, perlakuan dan perhatian pada pencemaran sungai, belum lagi berbicara keinginan yang sungguh-sungguh untuk membantu pemerintah dan masyarakat di sekitarnya dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata, sampai kepada persoalan "Culture Shock" bagi masyarakat lingkar tambang. Berdasarkan temuan di atas, dipandang perlu bagi semua pihak terutama pemerintah daerah, DPRD tokoh masyarakat serta pihak perusahaan untuk memperkuat komitmennya terhadap perbaikan kondisi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Abstrak :
Masyarakat Indonesia dalam kenyataannya lebih akrab dengan lingkungan alamnya daripada penerapan teknologi. Perkembangan teknologi yang mengelola sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya sehingga tetap bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Dengan memperhatikan kualitas lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi sebagai komoditi masyarakat setempat yang tersubsistem. Hanya tindakan manusia yang membuat seolah-olah mampu menguasai alam sehingga hampir semua lingkungan hidup sudah tersentuh oleh kehidupan manusia. Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Kewajiban pengusaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu syarat dalam pemberian izin usaha maka pengusaha dapat dimintakan .pertanggungjawaban jika dia lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dengan hal tersebut, aspek perdata penegakan hukum terpadu lingkungan hidup atas kasus Teluk Buyat oleh NMR, merupakan upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak membayar ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup sekitarnya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan secara khusus bertujuan untuk mengetahui: (1) mengetahui proses penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (2) Mengetahui kedudukan hukum dan kepentingan penggugat; (3) Mengetahui petitum dan optimalisasi penggugat terhadap tergugat I (PT.NMR) dan Tergugat 11 (Direktur PT.NMR) hingga putusan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Evaluasi aspek perdata penegakan hukum lingkungan terhadap kasus PT.NMR, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup terkait dapat implementasikan instrumen penegakan hukum lingkungan untuk mencapai tujuan namun kenyataannya tidak efektif; (b) Kurangnya kapasitas dan komitmen aparat penegakan hukum dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup untuk merealisasikan pelaksanaan satuan tugas tim penegakan hukum lingkungan hidup sebagai gabungan satuan tugas penelitian dan pengembangan melakukan serangkaian kegiatan terhadap dampak besar dan penting untuk mengembangkan sistem penegakan hukum lingkungan hidup terpadu (satu atap) atap ke depan; (c) Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparat penegakan hukum lingkungan hidup dalam hal -penanganan litigasi dan non-litigasi kasus Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat - Sulawesi Utara. Penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan penyajian data menggunakan metode deskriptif analitis, terhadap proses litigasi aspek perdata penegakan hukum terpadu lingkungan terhadap kasus PT.NMR. Dimana pemerintah (KLH) sebagai penggugat terhadap PT.NMR dan Direktur NMR, Sulawesi Utara sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Implementasi kaidah-kaidah hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, pada hakikatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan termasuk ruang lingkup hukum lingkungan keperdataan. Dalam hubungannya dengan sengketa lingkungan hidup, akan membedakan adanya tiga fungsi dari penegakan hukum perdata, yaitu: (1) dengan melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik. (2) dapat memberikan penentuan norma-norma dalam masalah lingkungan hidup, (3) memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran tersebut, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Hasil analisis penelitian sebagai teknik penegakan hukum melalui upaya-upaya yang bersifat persuasif-edukatif (preventif) dan teknik penegakan hukum yang bersifat represif, yang disebut penindakan hukum bagi para perusak/pencemar lingkungan melalui peran, para pihak yang terlibat secara langsung, meliputi Penggugat, Hakim, Saksi, Ahli, maupun peran para pihak yang tidak terlibat secara langsung, meliputi Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, legislatif, media massa. Kesimpulan penelitian aspek perdata penegakan hukum terpadu lingkungan hidup merupakan pengelolaan dan pengawasan untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Gugatan KLH melawan PT.NMR dan Direktur PT.NMR merupakan proses menguji atau uji coba Standi in Judicio. 2. Kedudukan pemerintah sebagai pelaksana instrumen maka tuntutan ganti-kerugian harus konkrit - nyata. 3. Pemerintah sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nampak tidak tegas dan aktual sesuai kondisi dan desakan masyarakat korban untuk mendorong proses penegakan hukum melalui proses class action terdahulu tanpa Standi in Judicio untuk mengukur posisi gugatan litigasi dengan kekuatan proses hukum acara perdata. Adapun saran Standi in Judicio dimana penulis menyarankan, bahwa saatnya untuk merevisi. UUPLH (UU No.2311997), yakni: 1. instrumen administrasi, perdata, pidana, dan upaya alternatif harus diatur proses beracara, 2. valuasi ekonomi atas kerugian lingkungan hidup dan kerugian sosial-budaya masyarakat dilegalkan, 3. penaatan peraturan internal maupun eksternal harus menigkatkan kemampuan agar supaya proaktif, preventif, represif. 4. dimensi social control dan sarana social engineering kurang efektif maka ke depan diprioritaskan. ......In fact, the Indonesian people know better their nature environment than the technology aspects. The development of technology that manage natural resource should bring people to reach their welfare as great as possible but still concern to natural conservation and equilibrium so that it is useful continually to our next generation. Only human actions sign as if they are able to manage the nature whole after which giving the effects that almost all natural environment aspects have been explored by them. Human is a part of ecosystem, human also one who manage this ecosystem. Human actions also give the effect of environment damage when they want to reach their goals connected with the environment aspect itself. The ambiguities of human action result in the environment damage. Assuasive instrument. The entrepreneur has the obligation in controlling environmental pollution which it is one of the requirements of giving permission of venture processing so that he could be asked for the responsibility in case he derelict in his obligation. Based on that fact, civil aspect on integrated law enforcement of life environment on NMR of Teluk Buyat environment pollution case is an effort to solve legal action of Buyat's life environment by implementing the total responsibility term with pay the compensation and restore the environment to normal condition. This research has generally purpose to know how life environmental law efforts are enforced and has specifically purpose to know : (1) The Court session process of civil aspect on integrated law enforcement of life environment on pollution impact and/or life environmental damage of Teluk Buyat, Minahasa Province of South Sulawesi. (2) The decisive factor of civil aspect on integrated law enforcement of life environment in fulfill the duty and authority in remanding or handling pollution and/or damaging of Teluk Buyat's life environment case and how is the mechanism the government agencies law enforcement process which they responsible for live environment section which stand for the interest of life environment and local people management. (3) Petitum and the optimal of government development as the litigant which has submitted the claim to accused I (PT. NMR) and Accused II (PT. NMRDirector) until the verdict of the judge of court of first instance in North of Jakarta which connected with UUPLH and other regulations. The hypothesis used in this research are : (1) Civil aspect on integrated law enforcement of life environment to NMR case based on UUPLH, AMDAL, B3 License and other life environment regulation could represents of life environment law enforcement to reach its goal. (2) The institution of law enforcement commitment in bringing about their integrated life environment civil duty by the form of PT. NMR case handling team work, by the goal to bring about the life environment law enforcement task team Minister of Life environment decree as the combination of developing and researching task team for bringing about a series of activities to integrally important and extensive impact to develop the integrated system of life environment law enforcement for furthermore. (3) By limitedness of quality and quantity of civil aspect on life environment law enforcement of PT. NMR case, it should capable. In this research the writer use qualitative research by providing the data using analytic descriptive method to litigation process of civil aspect on law enforcement of life environment in PT. NMR case. The government, represented by Life Environment Ministerial (KLH), as the litigation to PT. NMR and the director of PT. NMR as the accused in North Jakarta court of first instance. In fact, the implementation of legal norms in solving of life environment legal action case would expand law enforcement efforts from various constitution regulations include within environment civil law scope. Related to life environment legal action, there are three civil law enforcement functions: (1) By civil law, one subject could be enforced to obey environment law norms; either in private law or public law. (2) By civil law, it could determine the norms inside the life environment terms. (3) It gives the opportunity for someone or corporation to submit the compensation claim to the party which carry out pollution in life environment, it is usually implemented by a claim of against the law. The result of research analyze as the law enforcement technique by the persuasive-educative (preventive) efforts and also repressive law enforcement technique, which also called a legal action for those who carry out the pollution through roles of directly involved parties- such; Litigant, Judge, Witness, Expert and also roles of indirectly involved party such; Government Instance which is responsible in life environmental matters; organizations, legislative and mass media. The conclusion of this research is that the civil aspect on integrated law enforcement of life environment connecting to manage and sustain the function of environmental conservation completed with various instruments, they are : 1. KLH against PT. NMR and Director of PT NMR is an examination process or standi judicio try-out, 2. The position of .government _ party as instrument organizer so the compensation claim submitted properly and concretely, 3. Government as litigant party seems unclear and actual in accordance with people pressure as the victim to enforce the law enforcement by class action claim without standi judicio to measure litigation claim position by the power of civil law process. The Standi In Judicio suggestion, the writer suggest that it is time to make a revision of UUPLH (UU No.2311997). Consist of : I. The Criminal, Civil , Administration instrument and also other alternative efforts must be set up in procedure, 2. Economic valuation upon the detriment of life environment and social-culture detriment of people should be determined in regulations, 3. The obedience of internal and external regulations should increase the capability in order to be preventive, reactive, and repressive, 4. The social control and social engineering dimensions are still ineffective; for furthermore they should be a priority. The instrument of next life environment law enforcement should be bringing out gradually; the stage is: (a) Preparation. (b) Initiation. (c) Development. (d) Program adoption. (e) The Implementation or realization of program. (f) Completing and consolidation.

Abstrak :
Saat ini industri pertambangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, balk dari segi jumlah investasi dan produksinya. Perkembangan ini disatu sisi merefleksikan semakin besarnya manfaat ekonomi industri pertambangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Disisi lain, keadaan ini meningkatkan resiko kerusakan lingkungan hidup karena dampak lingkungan hidup melekat dalam setiap kegiatan industri pertambangan. Dampak industri pertambangan terhadap lingkungan hidup mencakup dampak terhadap lingkungan flsik/alamiah maupun lingkungan sosial. Dampak pada lingkungan sosial acapkali bersifat negatif bagi masyarakat lokal. Sekarang ink untuk mengatasi dampak-dampak sosial tersebut, perusahaan pertambangan menaruh perhatian Iebih besar pada upaya pengelolaan lingkungan sosial melalui pendekatan community development. Namun beberapa penelitian menunjukkan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan masih kurang memadai, karena cenderung reaktif, bersifat jangka pendek dan ditekankan pada program-program fisik. Sedangkan program yang bersifat non fisik, kuhususnya pengembangan kapasitas masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal pengembangan kapasitas masyarakat adalah faktor yang sangat panting untuk mempersiapkan masyarakat menuju ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Disisi lain, karakter utama dari industri pertambangan adalah sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable industry, sehingga industri tersebut hanya bersifat sementara. Jika ketergantungan masyarakat lokal pada perusahaan masih sangat besar, pada saat aktivitas industri pertambangan berakhir, maka pembangunan masyarakat lingkar tambang akan mengalami proses deindustrialisasi yang ditandai dengan berhentinya seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mengacu dari penjelasan-penjelasan diatas, tesis ini akan mencoba membahas upaya pengelolaan lingkungan sosial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang melalui community development yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Deskripsi mengenai hal tersebut ditekankan corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Kedua, mendeskripsikan dampak atau implikasi pengelolaan lingkungan sosial yang pada kapasitas masyarakat Iokal. Ketiga, Memberikan penilaian mengenai peningkatan kapasitas masyarakat lokal dikaitkan dengan kesiapan mereka untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan hipotesis kerja penelitian ini adalah: pertama, Pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam derajat tertentu ditentukan oleh corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan. Kedua, pengelolaan lingkungan sosial yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan, dalam derajat tertentu dapat meningkatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan dokumen. Studi kasus dilakukan d PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang sedang mengusahakan penambangan bijih tembanga di Batu Hijau, kabupaten Subawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa perhatian PTNNT pada upaya pengelolaan Iingkungan sosial masyarakat lingkar tambang cukup besar. Hal ini terlihat dari komitmen dan kebijakan Social Lisence To Operate (SLTO) dan Corporate Social Responsibility PTNNT yang memandang penting kedudukan masyarakat lingkar tambang dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa mekanisme pengelolaan lingkungan sosial PTNNT telah berjalan secara sistematis, berdasarkan konsep dan strategi community development yang cukup jelas, melalui perencanaan jangka panjang dan secara relatif telah melibatan partisipasi masyarakat serta dukungan sumberdaya yang cukup besar dari perusahaan, balk dukungan dalam bentuk organisasi maupun dana atau anggaran. Dalam community developmen nya, PTNNT tidak saja melakukan pembangunan fisik namun juga pembangunan non fisisk, atau pembangunan kapasitas. Cakupan program pengelolaan lingkungan sosial PTNNT juga sangat luas, meliputi program pengembangan infrastruktur fisik, kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan pengembangan usaha (bisnis) lokal. Walaupun demikian, konsep pengembangan kapasitas dalam community development cenderung dipersepsikan secara terbatas, pelibatan partisipasi masyarakat lingkar tambang pada program tahunan community development cenderung masih rendah dan pengelolaan lingkungan sosial cenderung dilakukan secara sektoral oleh masing-masing divisi dan program yang terdapat dalam Seksi Community Development PTNNT. Bertolak dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan sosial yang dilakukan PTNNT telah mampu meningkatkan kapasitas di tingkat individu. berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan peningkatan kapasitas di tingkat organisasi dan komunitas rnasih kurang terlihat. Berdasarkan hasil tersebut maka, hingga saat penelitian ini dilakukan, peningkatan kapasitas yang terjadi pada masyarakat lingkar tambang dinilai masih belum cukup untuk mempersiapkan masyarakat lingkar tambang untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Akan tetapi, upaya pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh Seksi Community Development PTNNT dalam jangka panjang cukup menjanjikan bag peningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang, bila: a) PTNNT memperluas konsep pengembangan kapasitasnya, b) PTNNT mempertimbangkan program-program yang berkaitan dengan pembentukan, penguatan visi dan kemampuan untuk memerintah serta program-program yang berkaitan dengan peningkatan dan perluasan keterlibatan anggota dalam komunitas, dan c) PT. NNT meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar divisi dan program yang terdapat di dalam Seksi Community Development PT. NNT ataupun antar Community Organizer ketika merealisasikan program-program community development.

---

Indonesian mining industry today is growing at a fast pace, both in terms of investments and production. Such progress on the one hand reflects increasing economic benefits generated by the industry for central and local governments; on the other hand, it poses greater risks to the environment because the environmental impact is inherent in every mining activity. The mining industry affects both the physical/natural and social environments. It is local people that suffer the mostly negative impacts of mining activities on the social environment. In order to deal with these social impacts, mining companies give greater attention to social environment management efforts through a community development approach. A number of researches, however, show that community development programs run by mining companies are considered not satisfactory as they tend to be reactive, short-term and physical programs. Non-physical programs, e.g. one that develops the community's capacities, are not given proper attention despite the fact that community capacity development is an important factor in preparing people to lead a more independent and sustained life. Mining is a non renewable industry, and it is only temporary. If local people are highly dependent on mining companies, no more mining activities will result in de-industrialization, marked by stoppages of all social and economic activities of the local communities. Referring to the above statements, this thesis discusses social environment management applied by mining companies to build the capacities of local communities through their community development programs. This research used a case study method as well as data collection, observations, in-depth interviews and documents. The company studied in the research was PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), a multi-national company mining copper ores in Batu Hijau in the regency of West Sumbawa, West Nusa Tenggara. Research results show that PTNNT is highly concerned about social environment management as seen from its commitment to and policy on social environment management that respects the community living around the mining areas. Social Lisence To Operate and Corporate Social Responsibility are the basis on which the company makes its commitment and policy. PT NNT has been managing the social environment systematically, with sufficiently clear community development concept and strategy, long-term planning, community engagement and adequate organizational support and funds. The concept of community development applied by the company does not only address physical development but the capacity building of the community as well. The company's social environment management has an extremely wide coverage: infrastructure development, community health care as well as educational, agricultural and local business developments. It can be concluded that the social environment management programs run by PTNNT are capable of building the capacities of the communities living around mines. However, in the case of, the company focused its social environment management on building the capacity of the community at individual level by promoting the knowledge and skills of community members, leaving their capacities at organizational and community levels not sufficiently attended to. By the time this research was on-going, the company had not been able to make appropriate capacity building efforts to prepare people living around mining areas to carry on with independent and sustainable development. However, social environment management efforts taken by the Community Development Division of PT NNT are highly promising in the long run for building the capacities of people living around mining areas provided that the company a) develops a better capacity-building concept; b) considers to implement programs related to the establishing and strengthening of a proper vision and instructing capabilities as well as programs concerned with improving the involvement of community members; and c) enhances coordination and communication between sections within the Community Development Section or between Community Organizer to get its community development programs on track.

Abstrak :
Bermula dari silang pendapatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam menentukan bentuk divestasi atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Divestasi tersebut dimaknai Pemerintah sebagai Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedangkan menurut DPR divestasi tersebut merupakan Penyertaan Modal Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang memerlukan persetujuan DPR. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; mekanisme pelaksanaan Investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara; dan bentuk divestasi saham PT NNT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data deskriptif-analitis. Penelitian menunjukan bahwa pembelian divestasi saham PT NNT oleh Pemerintah melalui PIP merupakan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga, tanpa perlu meminta persetujuan DPR. Hal ini karena dana divestasi yang berasal baik murni dari APBN maupun yang berasal dari keuntungan BLU telah melalui mekanisme pembahasan RAPBN dan mendapat persetujuan dari DPR. Sedangkan penggunaan keuntungan BLU PIP, untuk menutup kebutuhan dana divestasi, perlu melalui mekanisme APBN dan persetujuan DPR. Hal ini disebabkan karena keuangan BLU merupakan keuangan negara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kementerian induknya yaitu Kementerian Keuangan, yang dalam perencanaan kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dengan rencana kerja kementerian keuangan. ......Beginning from the crossing of argument between the House of Representatives (DPR) and the Government in determining the form of divestment for the purchase of 7% of PT NNT 2010 divested shares by the Government through the Government Investment Center (PIP). The Divestment means Government as Government Investment based on Government Regulation Number 1 of 2008, while according to DPR the divestment is State Equity Participation as regulated in Article 24 paragraph (2) of Law Number 17 year 2003 and Article 41 of Law Number 1 year 2004 is further elaborated in Government Regulation Number 6 of 2006 that requires DPR approval. The problems of this study are the definition of Government Investment and State Equity Participation based on legislation; the mechanism for implementing Government Investment and State Equity Participation; and concept of divestment of PT NNT shares. To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical. The results this study show that the purchase of PT NNT shares divestment by the Government through PIP is Government Investment in the form of securities, without DPR's approval. This is because the divestment funds from APBN or BLU's profit have gone through a mechanism for discussing the RAPBN and getting approval from the DPR. This is because the BLU finance is state finance, which is an integral in work planning and budgeting of Ministry of Finances work plan.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri pertambangan kerap menjadi sorotan terkait permasalahan pengelolaan lingkungan karena berpotensi menyebabkan gangguan pada rona alam dan kelestarian lingkungan. PT. Newmont Minahasa Raya (PTNMR) yang melakukan pembuangan tailing-nya di perairan Teluk Buyat diduga telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan perairan teluk tersebut yang teriihat dari indikasi peningkatan konsentrasi arsen dan merkuri. Salah satu alasan dugaan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di perairan Teluk Buyat adalah karena diterapkannya pembuangan tailing bawah laut (Sub -Marine Tailing Disposal) oleh PTNMR di dasar laut teluk yang dialirkan melalui pipa pembuangan di kedalaman ± 82 m. Alternatif ini dipilih PTNMR berdasarkan penilaian faktor lingkungan, rekayasa teknologi dan ekonomi. Beberapa laporan penelitian yang pernah dipublikasikan menyebut telah terjadi peningkatan kadar merkuri (Hg) dan arsen (As) di teluk ini yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Dari data observasi dan penelitian yang didapat melalui PTNMR dan juga Tim Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup (Timdu KLH), diketahui bahwa konsentrasi Hg dan As di Sungai Buyat dan Perairan Teluk Buyat berada di bawah baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. Sementara konsentrasi Hg dan As pada sedimen Sungai Buyat dan Teluk Buyat diketahui menunjukkan kecenderungan kadar yang menaik. Namun, peningkatan kadar Hg dan As di sedimen Teluk Buyat ini sudah diprediksikan sebelumnya oleh PTNMR melalui Dokumen ANDAL tahun 1994, bahkan merkuri dalam sedimen telah dipertahankan dalam bentuk inreaktif sehingga tidak membahayakan ataupun tercampur dalam partikel air laut. Data penelitian juga diambil untuk menentukan konsentrasi logam berat di tailing yang siap ditempatkan di bawah taut. Laporan penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi As dan Hg untuk titik ini berada di bawah nilai baku mutu. Kecendurangan meningkatnya kadar Hg dan As di beberapa titik sampel sedimen sungai dan laut juga diperkirakan merupakan proses sedimentasi alami dari mineral dan batuan yang mengandung unsur Hg dan As. Secara alami, batuan di sekitar Teluk Buyat memang telah mengandung Hg dalam mineral cinnabar (HgS) maupun As dalam mineral arsenopyrite (AsFeS), rea/gar (AsS) dan orpimen (As2S3). Mineral ini yang oleh proses alami, terbawa oleh air dan mengendapkan unsur Hg dan As di sedimen sungai dan laut. Proses pembuangan tailing PTNMR di Teluk Buyat dengan meningkatnya konsentrasi Hg dan As hanya menunjukkan hubungan asosiatif tetapi belum mampu secara pasti menunjukkan pola kausalitas.

---

ABSTRAK
Mining industry is often the focus of public attention because of the problems of environmental management it creates, which affect the natural setting, and conservation of the environment. PT Newmont Minahasa Raya (PTNMR) that dumps its tailings in the waters of Buyat Bay is allegedly polluting the area and responsible for the declining quality of the waters as seen from the indicators of higher concentrates of arsenic and mercury. One of the reasons for the declining environmental quality of Buyat Bay is the company's submarine disposal of tailings through dumping pipes to a depth of around 82 m. PTNMR opted for this alternative after studying the environmental, technological engineering and economic factors. PTNMR's study report says that since the tailings are dumped below the thermocline zone, the pollution is probably caused by the waters dynamics. Several published reports show increasing levels of mercury (Hg) and arsenic (As) which result in health problems suffered by local people. Observation and research data obtained from PTNMR and the Integrated Team of the Ministry of the Environmental Affairs reveal that Hg and As concentrations in Buyat River and Buyat Bay are in fact below the levels set by the government. Research data are also studied to determine the concentrations of heavy metals in the tailings to be disposed underwater. The report shows that the figures at this point are below the quality standards. A few samples taken from sediments in Buyat River and Buyat Bay show higher levels. PTNMR has predicted this increase in its 1994 environmental analysis report. Sediments of mercury are maintained in an in reactive form to keep them from endangering the environment and mixing with the seawater. It can be assumed that the high Hg and As concentrations at several river and marine sediment sampling points are caused by natural sedimentation of minerals and rocks containing Hg and As. Rocks found at Buyat Bay naturally contain Hg in cinnabar (HgS) and As in arsenopyrite (AsFeS), realgar (Ass) and orpiment (As2S3). These minerals, in natural processes, were washed off by water and their Hg and As elements settled in sediments in the river and sea. PTNMR tailing disposal in Buyat Bay and the increasing levels of Hg and As only show an associative relation but not a causative pattern.

Abstrak :
Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga. ...... This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining.