Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perayaan sekaten hanya ada di Indonesia, khususnya Jawa. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh raja sebagai penguasa setempat dalam rangka menyiarkan agama Islam dan melestarikan tradisi yang diwarisinya...."

"Karya akhir ini meneliti efek perubahan dari pendapatan riil dunia, ekspektasi nilai tukar rupiah pada nilai ekspor riil dari komoditi-komoditi yang diekspor Indonesia ke dunia. Karya akhir ini menggunakan autoregressive distributed lag - error corection mechanism (ARDI-ECM) yang diperkenalkan pada pesaran-pesaran (1997) dan modifikasi dari model Klaassen serta model autoregression conditional heterocedasticity in mean (GARCH-M). Secara khusus, dianalisis presentase perubahan dari nilai ekspor riil sebagai akibat dari satu persen perubahan pada ekspektasi nilai tukar riil demikian pula halnya dengan regresor lainnya seperti pendapatan riil dunia dan volatilitas nilai tukar riil. Data yang digunakan adalah data sembilan sektor komoditi perdagangan berdasarkan satu digit kode SITC rev.4 (2007) periode Januari 2000 hingga April 2008 dalam deret waktu (time series) bulanan. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum baik dalam level agregate maupun sub agregat, nilai ekspor riil dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh ekspektasi nilai tukar riil dan pendapatan riil dunia. Tapi efek dari votalitas pada penelitian ini tidak memberikan hasil yang pasti. Pada level agregat volatilitas mempengaruhi nilai ekspor riil secara signifikan dan positif, tetapi memberikan hasil yang beragam pada level sub agregat: volatilitas dapat berpengaruh positif atau negatif bergantung pada karakteristik dari komoditi yang diperdagangkan.

---

The focus of this study is to analyze the effect of changing world real income, expected real exchange rate of rupiahs on real export value of Indonesia's exported commodities to the world. The study utilizes the autoregressive distributed lag - error correction mechanism (ARDL-ECM) introduced by Pesaran and Pesaran (1997) and its modified version of Klaassen (1999) combined with generalized auto regression conditional heterocedasticity in Mcan (GARCH-M) modeling. Specifically, we investigate the effect of percentages change of real export value as a result of one percent change in expected real exchange rate as well as world real income and volatility of real exchange rate. We apply data on nine sectors of goods traded commodities based on one digit SITC code rev. 4 (2007) for the period of January 2000 to April 2008 as monthly time series. We discover that in general both at aggregate level and sub aggregate level, real export value is effected significantly and positively by expected real exchange rate and by world real income. However, the effect of volatility is inconclusive. While it effects the real export value significantly and positively in aggregate level, the effect vary at sub aggregate level: they can be positive or negative depending on characteristic of the traded commodities."

"ABSTRAKWayang topeng Malangan mempunyai banyak lakon yang mengandung kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal tersebut terdapat dalam lakon Adege Kadiri yang dipertunjukkan dalam acara Gebyak Topeng Senin Legian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kearifan lokal dalam lakon Adege Kadiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kearifan lokal yang ada di dalam lakon Adege Kadiri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Teori kearifan lokal digunakan untuk membedah kearifan lokal yang ada di dalam lakon Adege Kadiri. Simpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa lakon Adege Kadiri mengandung kearifan lokal yang dapat dijadikan tuntunan atau ajaran."

"ABSTRAKPada saat ini perekonomian dunia mengarah kepada perekonomian global sehingga muncul global financial market. Dengan demikian transaksi antar pelaku ekonomi negara-negara dengan mata uang, tingkat inflasi dan kebijakan moneter yang berbeda-beda perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar terjadi kondisi yang saling menguntungkan (win and win condition). Perusahaan multinasional dalam melakukan perdagangannya selalu menggunakan mata uang asing. Perusahaan tersebut juga memiliki aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya yang nilainya sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar, tingkat bunga dan harga barang dan jasa. Dengan demikian jika nilai tukar berubah ke arah yang berlawanan dengan yang diharapkan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian, jadi perusahaan menanggung resiko atas perubahan nilai tukar (currency exposure). Banyak perusahaan-perusahaan mengatasi currency exposure dengan cara hedging. Tindakan hedging tujuannya adalah melindungi perusahaan dari penurunan nilai aktiva maupun pasiva dari kerugian akibat perubahan nilai tukar dengan cara memindahkan resiko dari satu individu atau perusahaan kepada individu atau perusahaan lain. Salah satu tindakan hedging yang paling umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional adalah dengan cara transaksi swap, khususnya currency swaps. Transaksi swap merupakan tindakan pembelian dan penjualan valuta asing pada waktu yang bersamaan, tetapi tanggal penyerahan yang berbeda. Sedangkan currency swap adalah persetujuan antara perusahaan dengan swap dealer atau bank untuk menukar dua jenis mata uang pada periode tertentu. Transaksi swap sangat penting dalam interbank market dan transaksi ini makin berkembang dari tahun ke tahun. Menurut survey Bank of International Settlements, Switzerland, pada tahun 1992 transaksi swap mewakili 39% dari seluruh transaksi antar bank. Dalam melakukan transaksi swap, "harga' yang perlu diperhatikan adalah swap rate, yang merupakan selisih antara forward rate dan spot rate (forward rate - spot rate). Swap rate dapat berubah-ubah jika tingkat bunga berubah. Jika tingkat bunga suatu negara berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah relatif terhadap tingkat bunga negara lain, maka swap rate juga dapat berubah. Karena dengan adanya perubahan tingkat bunga, maka selisih antara forward dan spot rate juga dapat berubah. Pada kondisi keseimbangan pasar menurut teori Interest Rate Parity, perbedaan tingkat bunga pada dua negara besarnya sama dengan persentase perbedaan antara forward dan spot rate, yang disebut dengan forward premium/discount. Jika forward rate lebih tinggi nilainya dari spot rate, maka mata uang dalam kondisi forward premium, sedangkan jika lebih rendah disebut forward discount. Jika tidak terjadi keseimbangan pasar, maka dapat dilakukan covered interest arbitrage, yakni tindakan para pelaku pasar valuta asing untuk mengambil keuntungan dari perbedaan antara interest differential dengan forward premium/discount. Contoh tindakan covered interest arbitrage jika terjadi kondisi perbedaan tingkat bunga antara dua negara lebih tinggi dari forward discount, adalah : para trader dapat meminjam uang pada negara dengan tingkat bunga lebih rendah dan menginvestasikannya pada negara dengan tingkat bunga lebih tinggi, kemudian mengkompensasi di pasar valuta asing melalui transaksi forward. Maka pendapatan yang diperoleh dari selisih tingkat bunga akan lebih besar dari discount mata uang tersebut."

"Selarna 5 (lima) tahun terakhir ini telah terjadi fenomena menarik dalamperpajalcan Indonesia. Di saat pertumbuhan ekonomi mengglarni penunman,terutama sejak krisis monetcr pertengahan tahun 1997 yang berlanjut ke krisisckonomi, penerimaan pajak justru terus meningkat. Padahal terdapat korelasipositip antara kegiatan ekonomi terhadap pajak, yang secara matematik diformu-lasikan : penerimaan pajak = f (kegiatan ekonomz). Kondisi tersebut menunjukkzmbahwa peningkatan penerimaan pajak bisa teljadi bila didukung oleh potensi pajakyang cukup besar.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu jenis pajak diIndonesia, hasilnya sangat tergannmg kepada kegiatan ekonomi. Wdaupunpenerimaan PPN sclama ini lerus meningkat namun masih berada di bawah tolokukur (benchmarking), sehingga perlu dihitung dan diketahui berapa potensi yangada. Untuk menghitung potensi PPN, perlu ada suatu pendekatan yang mudahdilaksanakan sorta dukungan dat? yang rnemadai. Penghitungan potensi PPN dilakukan berdasarkan atas nilai tarnbah dari setiap transaksi barang kena pajak(BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Identik dengan penghitungan tersebut jugaterdapat dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni jumlah nilaitambah yang dihasilkan setiap unit usaha/ekonomi. Dengan adanya kesamaan poladasar pcnghiumgan tersebut, maka dicoba dianalisis penghitungan potensi PPNdengan addition method, yang menggunakan PDB scbagai data pokok_Penelitian dilakukan terhadap data PDB yang djperoleh dari hasil surveiyang dilalcukan Badan Pusat Statistik, demikian juga dengan penerimaan danpotensi PPN dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan memadukan antara teori,konsep maupun generalisasi hasil penelitian terhadap data yang ada, diperolehpenghitungan potensi PPN untuk tahun 1995 - 1999.Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa data PDB dapat danlayak dijadikan sebagai pendekatan dalam menghitumg potensi PPN yakni denganaddition method. Namun hasil penerimaan PPN menunjukkan bahwa kinetja PPNIndonesia masih berada di bawah tolok ukur yang ada, di antaranya karenapcnczimaan PPN kurang peka terhadap perubahan pendapatan Hasil ini didukungoleh coverage ratio PPN masih sekitar 55%, sehingga culcup banyak sebenarnyapotensi PPN yang masih dapat digali dan direalisir sebagai penerimaan negara.Untuk itu, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mcmpcrgunakanaddition method dengan pendekatan data PDB dalam menghitung potensi PPN.Kemudian agar lebih fair dalam menilai kinerja PPN disarankan agar dalammenghitung besamya tax ratio dan coverage ratio digunakan nilai PDB yangsektor-sektomya dikenakan PPN. Sedangkan untuk mengetahui apakah masih adatersedia potensi pajak, disatankan dalam analisis perpajakan ada indikator berupapotential ratio. Hal lebih pcnting lagi adanya upaya pemerintah untuk melakukanpengawasan sccara khusus terhadap PKP yang potensi PPN-nya bcsar, schinggapotensi yang ada dapat terjaring dan terealisasi sebagai penerimaan negara. "

"Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang belum stabilmengharuskan negara selalu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan didalam masyarakat dan diiringi dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yangsejaln dengan perkembangan di dalam masyarakat.Tujuan penelilian untuk mengetahui apakah perubahan Undang-undang PPN telah disosialisasikan dengan baik, yaitu yang berkaitan denganadministrasi atas pembuatan faktur pajak_ peiaporan dan penyetoran,mekanisme restitusi PPN dan administrasi sehubungan pendetinisian subjekdan objek PPN, Sena menguraakan kepatuhan (compliance) vvajib Pajaksehubungan dengan perubahan adminislrasi tersebut_Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptifkualitatif dengan metode pengumpulan data sample secara acak (randomsampling) dan metode analisis data dengan menggunakan analisis korelasi, regresi, koetisien penentu dan uji hipotesi§i"Hasi1 analisis menunjukanbahwa korelasi pemnuatara faktur pajak, mekanisme restitusi PPN memilikihubungan yang erat terhadap kepatuhan, sedangkan terhadap indikatorkewajiban pelaporan dan penyetoran serta administrasi sehubunganpendennisian kembali subjek dan objek PPN memiliki hubungan Iemah.Hasil pengujian korelasi dan regresi menunjukan bahwa perubanankebijakan administrasi PPN secara umum adalah baik, namun di dalampelaksanaan administrasi cenderung tidak mudah. sehingga PengusahaKena Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dandapat dikatakan kecenderungan Pengusaha Kena Pajak untuk kurang patuh_Saran agar peraturan-peraturan yang baru dapat disosialisasikandengan baik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak memiliki persepsiyang sama dengan Fiskus didalam pelaksanaan administrasi perpajakan.lnformasi perpajakan yang cepat, mudah dan terkini dari kantor pajaknendaknya dapat diwujudkan sebagai suatu bentuk pelayanan kepadamasyarakat berupa penyuluhan perpajakan baik melalui pusat penyuluhanperpajakan maupun web site yang dimiliki DJP_Peraturan yang mudah dapat membanlu Pengusaha Kena Pajakuntuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan mudah,pengaturan administrasi PPN yang terdapat dalam perubahan Undang-undang PPN telah memberi pengertian yang sederhana dan lebih memberikepastian hukum, namun masih diperlukan peraturan pelaksanaan yangsejalan dengan Undang-undang yang berlaku untuk menegaskan tentangtata cara penerapan lebih lanjut."

"Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur pclaksanaan mekanisme PPN serta dampaknya terhadap penerimaan dan sektor pajak_ Kemudian untuk mengetahui dampak yang disumbangkan oleh Faktur Pajak Bennasalah terhadap penerimaan negara dari selctor pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskniptif analisis, dengan teknik pengumpuian data bempa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner.Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan yakni; pertama, sistem dan prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diiaksanakan selauna ini telah beljaian secara baik dan efektiif Dimana efektiiitas ini didukung oleh kemampuan terhadap pencapaian rencanaftarget pencrimaan PPN yang telah ditetapkan, dan cendenmg melebihi nilai yang dicanangkan. Dengan kata lain perolehan pajak yang bcrsumber dari PPN sejak dilakukannya reformasi perpajakan menunjuldcan kenaikan pcnerimaan yang cukup signifikan.Kedua, sejak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan yakni sejak tahun anggaran 1985/86 untuk menggantikan Pajak Penjualan yang diperlcuat oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, PPN ini menghasilkan nilai pajak yang sangat berarti dan perolehan ini tiap tahunnyajuga men unjukkan angka yang meningkat Dengan peningkatan ini, maka akan sangat berdampak terhadap penedmaan pajak secara keselumhan yang sekaligus juga akan mempengaruhi pencrimaan negara dalam negeri.Disarankan sistem dan prosedur PPN yang ada hendaknya tetap dipertahankan dan diikuti dengan pengawasan yang lebih baik serta dilakukan perbaikan terhadap sistem itu sendizi secara cepat bila ditemukan kelémahannya. Upaya penegakan hhkum yang dijalin kexjasamanya olch Direktorat Jendcral Pajak yakni Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya lebih ditingkatkan serta Iebih disamakan persepsinya terhadap faktur pajak bermasalah Selanjutnya, pengawasan atas wajib pajak yang mcmpunyai PKP agar dilakukan secara rutin dan terakhir hendaknya Direktorat Jenderal Pajak tetap konsisten terhadap peningkatan ability sumber daya manusianya, khususnya bagi iiskus dengan mcmberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relcvan, penataran dan pendidikan kedinasan."