Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bagi pemungut berdasarkan asas pemungutan pajak "The Four Maxims". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara terhadap 11 narasumber yang berasal dari Pemungut PPN PMSE dan Otoritas Pajak serta analisis dokumen berupa data pembayaran dan pelaporan PPN PMSE.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PPN PMSE di Indonesia telah memenuhi asas keadilan, kenyamanan dan efisiensi berdasarkan "The Four Maxims". Namun pemungutan PPN PMSE di Indonesia belum memenuhi asas kepastian meliputi ketidakpastian definisi di dalam peraturan, status hukum pemungut, mekanisme penentuan Dasar Pengenaan Pajak, prosedur perpajakan, dan pengenaan sanksi.......This research aims to evaluate the Value-added Tax (VAT) collection on trading through the electronic system (TTES) from the TTES VAT Collector’s perception, based on "The Four Maxims" tax collection principle. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data was collected using interview techniques with 11 respondents from TTES VAT Collectors and tax authorities and document analysis in the form of TTES VAT payment and report data.The results showed that TTES VAT collection in Indonesia has fulfilled the equality, convenience and efficiency principles based on "The Four Maxims". However, the collection of TTES VAT in Indonesia has failed to meet the criterion of certainty, owing to uncertainties in the definition, the legal status of the collector, the method for calculating the tax basis, tax procedures, and the enforcement of fines."

"Studi mengenai hubungan sosial di tempat kerja telah menunjukkan bahwa hubungan informal, seperti pertemanan, dianggap lebih bermakna bagi para karyawan. Persoalannya, konteks masyarakat kini jarang menumbuhkan hubungan mendalam untuk pekerjaan. Dalam kasus Sekolah 'BM', saya telah menemukan bahwa para karyawan terpecah belah akibat isu ini dan bahwa hal tersebut mempengaruhi praktik dan pengalaman mereka dalam hubungan berbasis tempat kerja. Menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pertalian sosial di tempat kerja, alasan di baliknya, dan bagaimana karyawan kemudian menindaklanjuti dan bernegosiasi melalui pertalian tersebut. Saya juga ingin menjelaskan bagaimana konteks khusus suatu tempat kerja dapat memengaruhi pengalaman bekerja karyawan. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengalaman diferensiasi karyawan BM dapat dikorelasikan dengan riwayat kekeluargaan dan kekerabatan yang bertentangan dengan perubahan struktural BM untuk menjadi lebih seperti perusahaan. Saya berpendapat bahwa kecenderungan karyawan untuk membedakan dua hal ini dan bertindak sesuai pemahaman mereka menunjukkan suatu kontradiksi nilai. Di lain sisi, ketika tindakan mereka bertolak belakang dengan pemahaman tersebut, maka sedang terjadi suatu negosiasi nilai yang umumnya relasional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berbeda, walau tetap ditindaklanjuti, juga mengalami kompromi dan pada kelanjutannya juga menjadi suatu negosiasi pertalian sosial.......Studies have shown that informal relationships, such as friendships, are considered as more meaningful for employees in the workplace. The issue is that the current societal context rarely cultivates strong relationships for work. In the case of the ‘BM’ School, I have found that the employees are torn on this issue and that it affects their practice and experience of workplace-based relationships. Using in-depth interviews and participant observation, this research aims to examine the practice of social relations in the workplace, the reasoning behind them, and how the employees then act upon and negotiate through them. I also want to explain how the particular context of the workplace may affect the employees’ work experience. Based on the research findings, the BM employees’ experience of differentiation can be correlated with a history of kekeluargaan and kinship which contradicted the structural changes of BM to become more corporate-like. I argue that the tendency of employees to differentiate the two and to act according to their understandings of it shows a contradiction of values. On the other hand, when their actions are the opposite of that understanding, then a negotiation of values is occurring, which is generally relational. This shows that differing values, while acted upon, are also compromised, and hereinafter also becomes a negotiation of social ties."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi nilai (value relevance) laba rugi komprehensif baik secara agregat maupun berdasarkan komponennya yang terpisah di Indonesia seperti yang diatur dalam PSAK 1 Revisi 2009. Data untuk penelitian ini berasal dari 127 laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2011 - 2012. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa laba rugi komprehensif secara agregat memiliki relevansi nilai. Laba bersih dan pendapatan komprehensif lain (OCI) sebagai dua komponen utama laba rugi komprehensif memiliki relevansi nilai yang berbeda dimana relevansi nilai OCI lebih rendah dibandingkan laba bersih. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa komponen OCI yang memiliki relevansi nilai adalah perubahan nilai atas surplus revaluasi aset tetap dan perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas. ......This study aimed to test the value relevance of comprehensive income either in the aggregate or by its separate components in Indonesia as regulated in PSAK 1 Revisi 2009. Data for this study came from the financial statements of 127 companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2011-2012. Results of this study find evidence that comprehensive income in the aggregate have a value relevance. Net income and other comprehensive income (OCI) as the two main components of comprehensive income have different value relevance where value relevance of OCI lower than net income. In addition, this study also shows that the components of OCI that have value relevance is the change in value of fixed assets revaluation surplus and change in fair value of cash flow hedges."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan yang terdapat dalam UU No.11 Tahun2008 dan UU No.42 Tahun 2009 mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai dalamtransaksi e-commerce. Perkembangan teknologi kini telah melahirkan apa yangdinamakan internet yang memungkinkan suatu aktivitas komersial melalui mediaelektronik yang dinamakan e-commerce. Masalah dalam mengenakan PajakPertambahan Nilai dalam transaksi ini adalah keberadaan transaksi e-commerce ituyang sulit dideteksi dan sistem pemungutan PPN di Indonesia yang masihmenitikberatkan pada sistem self assessment. Analisa dalam skripsi ini membahasbagaimana pengenaan PPN terhadap transaksi e-commerce dan kekurangan dalampengaturan yang ada yang dapat berdampak pada kehilangan penerimaan PPN.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif denganmenggunakan data primer dan data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa pengaturanpengenaan PPN terhadap transaksi e-commerce tidak diatur di dalam ketentuan UUITE sehingga sampai saat ini pengenaan PPN atas transaksi ini tunduk kepadapengaturan yang lebih umum yaitu pengaturan yang terdapat dalam UU No. 42Tahun 2009.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the regulations contained in Act 11/2008 and Act42/2009 about the aspects of Value Added Tax in e-commerce transactions. Thedevelopment of technology these days, create what we call internet which enablescommercial activity by electronic media which is called e-commerce. The matter isapplying VAT on this transaction with the existence of e-commerce transaction ishard to detect and VAT collection system in Indonesia which tends to use selfassessment system. The analysis in this undergraduate thesis discusses on how toapply VAT to e-commerce transaction and how shortage in these regulations canimpact VAT to revenue loss. The research methods in this undergraduate thesis isnormative juridical, which emphasizes in primary data and secondary data. Inconclusion, e-commerce transaction on VAT is not regulated in UU ITE. Thistransaction is still subject to general regulations which is stated in Act 42/2009."

"E-commerce merupakan suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi di mana transaksi bisnis tidak dilakukan secara konvensional. PPN akan dikenakan jika terdapat penyerahan dan boleh tidak terjadi pembayaran tetapi setiap penyerahan akan dikenakan PPN. Muncul kekeliruan terkait pengenaan PPN PMSE ini atas pembayaran atau penyerahan karena dalam transaksi sistem elektronik ini konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan BKP karena pada prinsipnya berdasarkan Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu penulis membahas pengaturan mengenai PPN PMSE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PMSE. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai PPN PMSE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PMSE dan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pemberlakuan PMK No 60/PMK.03/2022 tersebut tidak selaras dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 di mana pada pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan PerUUan. Oleh karena itu diperlukan perubahan Undang-Undang PPN karena perkembangan ekonomi saat ini yang sangat dinamis. Peran pengawasan DJP dalam menghimpun PPN dari PMSE adalah untuk memastikan bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip keadilan dan harus lebih ditingkatkan.......E-commerce is an example of advances in information technology where business transactions are not carried out conventionally. VAT will be charged if there is a delivery and there may be no payment but every submission will be subject to VAT. Therefore, the author discusses the regulation regarding TTES VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT. This writing aims to analyze the regulation regarding PMSE VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT and is carried out using a normative juridical method. The enactment of PMK No. 60/PMK.03/2022 is not in line with the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution where states that taxes and other levies that are coercive for state purposes are regulated by a law. Therefore, it is necessary to amend the VAT Law because of the current very dynamic economic development. The role of DGT's supervision in collecting VAT from TTES is to ensure that the process of collecting, depositing, and reporting TTES VAT is in accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and must be further improved.depositing, and reporting TTES VAT is in accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and must improved."

"ABSTRAKTesis ini membahas nilai yang terkandung dalam kegiatan literasi informasi. Bagaimana nilai dalam penguasaan literasi informasi akan memberikan dampak kepada kehidupan seseorang. Adapaun tujuannya adalah mengintepretasikan pandangan ahli dan praktisi mengenai nilai yang terkandung pada program literasi informasi yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenografi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi informan dan wawancara secara online dan offline serta melakukan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang dikandung dalam literasi informasi berada dalam konsepsi kearifan wisdom . Penelitian ini terbatas pada studi yang dilakukan pada ahli dan praktisi di Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, dan Universitas Pelita Harapan sebagai rujukan program literasi informasi di perpustakaan akademik lainnya yang setara.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to describe the results of a study examining the perception of LIS academic staff and LIS practitioner on the value of information literacy during university Education. It also attempts to describe the impact of field experiences and mentorship programs of Information Literacy. The study was carried out using a qualitative method and phenomenography approach. The methods using interview, observation and document analysis. Informan using snowball technic. Results reveal that the value of field experiences and mentorship of Information Literacy programs during university education, shows wisdom for Academic staffs and academic practioners considered. The study is limited to the Universitas Indonesia, Universitas Atmadjaya, and Universitas Pelita Harapan thus generalization to other academic libraries is premature at this stage. "

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan yang berada di bawah threshold Pajak Pertambahan Nilai PPN dalam melakukan voluntary registration menjadi Pengusaha Kena Pajak PKP dan dampak status PKP tersebut terhadap gross profit dan value added perusahaan. Berdasarkan kerangka konseptual dan dengan menggunakan data periode 2011-2016, hasil estimasi empiris mendukung hipotesis bahwa rasio penjualan business-to-consumer B2C yang semakin rendah, rasio biaya input dan kompetitivitas industri yang semakin tinggi akan meningkatkan probabilita perusahaan melakukan voluntary regisration PPN. Selain itu, gross profit dan value added perusahaan juga dapat meningkat dengan perusahaan menjadi PKP.

---

This thesis discusses the factors that influence the firm decision which is under threshold of Value Added Tax VAT system in conducting voluntary registration to Taxable Entrepreneur for VAT Purposes PKP and the impact of their PKP status to their gross profit and value added. Based on the conceptual framework and using the 2011 2016 period data, the empirical estimation results support the hypothesis that the lower the business to consumer B2C sales ratio, the higher input cost ratio and industry competitiveness ratio will increase the probability of the firm 39 s voluntary registration of VAT. In addition, firm rsquo s gross profit and value added can also increase if its status is PKP."

"Penelitian ini meneliti mengenai implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang dan faktor penghambatnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan pembebasan PPN atas impor udang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang lebih banyak dimanfaatkan oleh eksportir udang kemudian faktor penghambat dari proses implementasi pembebasan PPN atas impor udang adalah perbedaan persepsi atas kriteria udang yang dibebaskan pada lampiran PP.......This study examines the implementation of VAT exemption policy on shrimp imports and its inhibiting factors. The objective of the research is to analyze the implementation of VAT exemption policy on shrimp imports, and to analyze the inhibiting factors of VAT exemption on shrimp imports. This research uses qualitative approach with descriptive research type.The results concluded that. Implementation of VAT exemption policy on shrimp imports is more used by shrimp exporters then the inhibiting factor from the implementation process of VAT exemption on shrimp imports is the difference of perception on the criteria of shrimp released in appendix of regulation."

"Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan memperkenalkan metode belanja yang lebih nyaman melalui voucer. Transaksi yang melibatkan voucer sebagai alat pembayaran dan pengganti uang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga bagi negara melalui pajak. Pajak yang dipungut dari transaksi melalui voucer dapat menyumbang penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.03/2021 kemudian dibuat agar pemungutan PPN dan PPh khususnya yang berkaitan dengan voucer memperoleh kepastian  serta tata cara dan mekanisme pemungutan pajak menjadi sederhana (ease of administration). Kepastian dan kemudahan administrasi berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di mana berdasarkan hasil penelitian, PMK 6/PMK.03/2021 secara umum telah memenuhi asas kemudahan administrasi dengan baik. Namun dari aspek certainty, hal tersebut masih dapat ditingkatkan, mengingat belum ada aturan turunan dari PMK 6/PMK.03/2021 tentang pengenaan pajak sehubungan dengan voucher. Dari aspek efficiency juga terdapat kemungkinan adanya cascading effect yang perlu ditinjau lebih lanjut.......Technological developments have enabled companies to introduce more convenient shopping methods via vouchers. Transactions involving vouchers as a means of payment and as a substitute for money can be an opportunity to increase revenue not only for entrepreneurs but also for the state through taxes. Taxes collected from transactions through vouchers can contribute to state revenues. Therefore, the government issued Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 6/PMK.03/2021 then made it so that the collection of VAT and PPh, especially those related to vouchers, obtains certainty and the procedures and mechanisms for collecting taxes become simple (ease of administration). Legal certainty and ease of administration have an effect on increasing taxpayer compliance where based on research results, PMK 6/PMK.03/2021 in general have fulfilled the principles of ease of administration properly. But in certainty aspect, this can still be improved, considering that there are no derivative regulations from PMK 6/PMK.03/2021 regarding the imposition of taxes in connection with vouchers. From the aspect of efficiency there is also the possibility of cascading effect that needs to be reviewed further."

"Penambahan Pasal 32A dalam UU HPP telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Perkembangan nilai transaksi melalui e-commerce yang semakin meningkat pesat menjadi potensi bagi perpajakan, terutama PPN yang melekat pada konsumsi barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce dalam bentuk marketplace sebagai pemungut PPN serta kesiapan yang sedang dibangun pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce atau marketplace sebagai pemungut PPN dapat menjadi cara untuk mulai menghadapi pemajakan atas transaksi digital, terutama atas transaksi yang terjadi di marketplace serta dapat menurunkan administrative cost yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Namun, dari sisi marketplace nyatanya kebijakan ini dapat menambah cost of taxation yang harus ditanggung karena terdapat penambahan kewajiban sebagai pemungut PPN. Dari sisi kesiapan, pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak serta aturan turunannya yang dapat menjadi gambaran bagi industri e-commerce. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam proses perumusan hingga penerbitan kebijakan marketplace sebagai pemungut PPN agar tidak menimbulkan kontra di masyarakat dan berujung pencabutan kebijakan. Sebagai bahan rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan teknis administrasi yang paling tepat digunakan dengan mencerminkan kesederhanaan, seperti penggunaan deemed PPN, sehingga dapat mengatasi tantangan serta beban administasi yang ditanggung marketplace sebagai pemungut PPN.......The addition of Article 32A of the HPP Law has become the legal basis for the government to appoint tax collectors. The rapid growth of transaction values through e-commerce has given potential income for taxation, especially Value Added Tax (VAT) which is attached to the consumption of goods and/or services. This research aims to discuss the government's potential to appoint the e-commerce industry in the form of marketplaces as VAT collectors and as well as the readiness of the government to implement this policy. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques include field studies through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature studies. The results of this research indicate that the government's potential to appoint the e-commerce industry or marketplaces as VAT collectors can be a way to start addressing taxation on digital transactions, especially those occurring in marketplaces and can reduce the administrative costs that the government must incur to collect taxes. However, from the perspective of marketplaces, this policy can increase the cost of taxation they must bear due to the additional obligation as VAT collectors. From the readiness perspective, the government has issued the legal basis for appointing other parties as tax collectors as well as its derivative regulations, which can serve as a guide for the e-commerce industry. However, the government needs to be cautious in the formulation process until the issuance of the policy for marketplaces as VAT collectors to avoid backlash from the public. As a recommendation, the government needs to consider the most appropriate administrative techniques to use, reflecting simplicty, such as the use of deemed VAT, to address the challenges and administrative burdens borne by marketplaces as VAT collectors."