Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang efisien dan efektif sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk memperoleh informasi dan data mengenai administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, terutama dalam rangka menyongsong era globalisasi dan era perdagangan bebas, maka penulis berusaha melakukan analisis efisiensi dan efektifitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio yaitu Cost of Collection Efficiency Ratio, Administrative Efficiency Ratio, dan Tax Performance Index. Disamping itu penulis juga melakukan uji statistik antara variabel dependen dengan variabel independen, dan dihitung juga berapa besar koefisien regresinya, serta bagaimana korelasi sederhananya. Uji statistik ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel Windows 97.

Hasil penelitian dan hasil analisis secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat efisiensi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan bila dilihat dari rasio AER segi penerimaan menunjukkan kecenderungan menurun. Sedangkan untuk CCER dan AER dari segi Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak tidak dapat diukur, oleh sebab itu perlu dibuat suatu sistem pelaporan yang baik tentang SPPT. Untuk tingkat efektifitas, dari tahun ke-tahun menunjukkan rasio yang cukup baik, yaitu rata-rata lebih besar dari l, artinya tingkat pencapaian penerimaan terhadap rencana yang ditetapkan melebihi 100%. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kontribusi yang relatif kecil terhadap Penerimaan Pajak Pusat secara keseluruhan, namun mempunyai hubungan yang positif dan sangat erat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan antara lain Tunggakan, Penagihan, dan Objek Pajak mempunyai hubungan yang erat dan positif terhadap Realisasi Penerimaan PBB. Sedangkan Pengurangan dan Keberatan mempunyai hubungan yang negatif terhadap Realisasi Penerimaan PBB. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perlu dilakukan upaya mengoptimalkan sumber daya dan sistem pengawasan (controlling) yang semakin ketat.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor determinan apa saja yang mempengaruhi harga pasar tanah di Kota Depok sebagai pengambilan keputusan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear dengan model data cross section tahun 2015. Model regresi linear dapat menjelaskan variasi harga tanah dengan diketahui nilai dan arahnya dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Penelitian ini memberikan hasil temuan selisih harga pasar dengan NJOP berpengaruh positif terhadap harga pasar tanah. Sementara itu jarak dari kelurahan ke universitas terdekat Universitas Indonesia , dan rata-rata luas bangunan terjual masing-masing memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap harga pasar tanah. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya keputusan masyarakat membeli tanah didominasi oleh kondisi infrastruktur yang sudah terbangun. Faktor lain di luar model seperti luas tanah, jarak, aksesibilitas, dan sebagainya tidak terlalu mempengaruhi harga pasar karena masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Depok diasumsikan memiliki kemampuan dalam mengakses faktor lain tersebut.

---

ABSTRACT
This study conducted to see the determinant factors influencing the market price of land in Depok City. This research use linear regression method with cross section data model in year 2015. Linear regression model can explain the variation of land price with known value and direction toward its dependent variables. This research shows that the market price difference between market price and NJOP have positive effect to land market price. Meanwhile, the distance from the village to the nearest university Universitas Indonesia , and the average area of buildings sold respectively have a negative and significant relationship to the market price of land. This study also found that the decision of people to buy land is dominated by infrastructure conditions that have been built. Other factors outside the model such as land area, distance, accessibility, etc. do not affect the market price significantly.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi mendorong tingginya laju urbanisasi di Indonesia. Namun, penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah perkotaan masih rendah dibandingkan negara-negara G20. Rendahnya kinerja sektor pajak bumi dan bangunan di wilayah perkotaan salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam menetapkan nilai bangunan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Penetapan nilai bangunan yang masih menggunakan metode pengukuran langsung di lapangan tidak dapat mengimbangi perkem-bangan kota sehingga basis data pajak tidak dapat menggambarkan realitas wilayah urban dan penerimaan pajak menjadi rendah. Sehubungan dengan itu, teknologi pemetaan dengan LiDAR dapat dijadikan salah satu terobosan untuk meningkatkan kinerja pajak Pemerintah Daerah karena dapat mengestimasi harga suatu bangunan secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menge-tahui bagaimana perbedaan harga bangunan berdsarkan basis data paka dengan hasil pemetaan dan di mana perbedaan tersebut terjadi. Berdasarkan pemetaan LiDAR, di wilayah perumahan kerapatan tinggi, luas bangunan saat ini secara rata-rata 1,66 kali lebih luas daripada luas bangunan yang terdaftar dalam basis data pajak Pemerintah Kota Depok. Sementara, luas bangunan di wilayah perumahan kerapatan sedang dan wilayah perdagangan dan jasa mas-ing-masing 1,35 dan 1,08 kali lebih luas. Dengan melakukan appraisal menggunakan model 3D LiDAR berdasarkan biaya membangun suatu bangunan per meter persegi, harga bangunan di wilayah penelitian diketahui jauh lebih tinggi daripada harga bangunan dalam basis data pajak Pemerintah Kota Depok. Harga bangunan di wilayah permukiman kerapatan tinggi 9 kali lebih tinggi, perumahan kerapatan sedang 6 kali lebih tinggi, sedangkan di wilayah perdagangan dan jasa 3 kali lebih tinggi. ......Economic growth and its demographic benefits have enhanced the high rate of urbanization in Indonesia, although property tax revenues are still low compared to G20 countries. This low performance is partly due to the limited capacity of local governments, regarding the determination of building values for tax calculations. To improve local government tax performance, LIDAR mapping is capable of being used for quickly estimating the price of a building. Therefore, this study aimed to determine the patterns by which the spatial differences in building price values influence the tax databases and LiDAR mapping results. Based on this mapping process, the present building site size in high-density housing areas was on average 1.66-times larger than those in the Depok City Government tax database. Meanwhile, the sites in medium-density housing and trade/service areas were 1.35- and 1.08-times wider, respectively. Using a LiDAR 3D model, the observed level of construction was much higher in the highly-urbanized area compared to the price in the Depok City Government tax database. This was based on the construction cost of a building per square meter. Regarding these results, the building prices in high- and medium-density areas, as well as the trade/service area, were nine, six, and three-times higher, respectively.

Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta Selatan terkenal dengan harga tanahnya yang tinggi karena adanya CBD, mal, dan perumahan elit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan spasial, dependensi spasial, dan autokorelasi spasial pada harga tanah tersebut. Menggunakan data NJOP dan harga pasar tahun 2015, penelitian ini menggunakan Spatial Auto Regressive (SAR). Berdasarkan hasil penelitian, jarak ke CBD, pintu tol, stasiun, luas gedung, jumlah bangunan, serta perbatasan dengan Jakarta Pusat berpengaruh secara spasial terhadap harga tanah. Terdapat autokorelasi spasial positif dan dependensi spasial pada harga tanah. Simulasi menunjukkan bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara harga pasar perkiraan dan aktual sehingga memungkinkan adanya faktor subjektivitas pemilik tanah

---

ABSTRACT
South Jakarta is well-known for its skyrocketing land price due to CBDs, malls, and residential housing. This research attempts to analyze the spatial determinants, spatial dependence, and spatial autocorrelation of the increasing land price. Using 2015 NJOP and market price data, this research uses Spatial Auto Regressive (SAR) method. Based on the results, distance to CBD, toll gate, station, bulding size, total buildings, and contiguity with Central Jakarta spatially affect land price. Positive spatial autocorrelation and spatial dependence also exist. A simulation shows that there is huge gap between predicted and actual market price, hinting a possible subjectivity of landowners;

Abstrak :
Tangerang Selatan merupakan hinterland yang mengalami peningkatan harga tanah signifikan, mempersulit keterjangkauan membeli tanah dan membangun infrastruktur. Penelitian ini mengkaji penentu kenaikan harga tanah di Tangerang Selatan dan memahami hubungannya dengan NJOP. Memakai data primer 2010 dan 2022, peneliti mengonstruksi hedonic pricing dengan OLS untuk melihat bagaimana legalitas, aksesibilitas, dan amenitas memengaruhi harga tanah. Penelitian ini menemukan perkembangan harga tanah dan NJOP yang tidak seimbang. Akses jalan arteri berdampak positif, namun, fasilitas kesehatan, pemerintahan, dan pusat perbelanjaan tidak berdampak signifikan, bahkan negatif. Berangkat dari penelitian ini, pemerintah perlu melakukan penyesuaian NJOP agar mencerminkan kondisi pasar. Mengingat pengaruh pusat perbelanjaan yang negatif, terdapat indikasi ketersediaan pusat perbelanjaan yang melebihi threshold, sehingga efeknya tersaturasi. Pembangunan tidak perlu menambah amenitas yang berpotensi mengurangi nilai tanah. ......This research investigates the factors contributing to the substantial rise in land prices in South Tangerang, a hinterland region facing challenges in land affordability and infrastructure development. Using primary data from 2010 and 2022, we employ the hedonic pricing method with ordinary least squares regression to analyze the impact of legality, accessibility, and amenities on land prices. Our findings reveal an imbalanced relationship between land prices and the assessed property value (NJOP). While arterial road accessibility positively affects land prices, the presence of health facilities, government services, and shopping centers yields either negligible or negative effects. As a result, we recommend that the government adjusts the NJOP to align with market conditions. Moreover, the observed negative influence of shopping centers indicates a possible oversupply, leading to saturation effects. Consequently, policymakers should carefully consider the inclusion of amenities in future development plans to preserve land value.

Abstrak :
Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia merupakan suatu pajak properti yang merupakan pajak objektif , yaitu pengenaannya didasarkan pada nilai objek pajak. Penetapan nilai ini dilakukan oleh fiskus berdasarkan data-data dan teknik tertentu yang tidak dapat terlepas dari unsur subjektif penilai, sehingga sering terjadi nilai yang ditetapkan oleh fiskus tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya. Penetapan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak, dan sebaliknya penetapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga diketahui apakah penetapan tersebut telah sama dengan harga pasar wajar, overassessment atau underassessment. Selain itu juga untuk menguji secara empiris apakah penetapan NJOP tersebut sudah mencerminkan aspek keadilan baik keadilan vertikal maupun horizontal. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor (KPPBB Bogor) dengan membandingkan antara NJOP yang ditetapkan oleh KPPBB Bogor dengan Nilai Jual (Harga Pasar Wajar) yang data-datanya diperoleh dari Laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Bogor. Dari hasil analisis statistika yang sederhana ternyata bahwa penetapan NJOP di wilayah Bogor cenderung masih underassessment, sehingga penerimaan PBB masih mempunyai potensi untuk ditingkatkan. Berdasarkan ukuran Coefficient of Dispersion (COD) dan Coefficient of Variation (COV), diketahui bahwa terjadi adanya ketidakseragaman rasio penilaian atau gejala ketidakadilan horisontal. Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa di beberapa wilayah telah terjadi ketidakadilan vertikal baik dengan pola regresif maupun progresif. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi KPPBB Bogor untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat digunakan baik untuk penerimaan pajak maupun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan keadilan yang lebih baik.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengembangan Mix Land Use merupakan salah satu bagian kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perkotaan, salah satunya dalam pemenuhan kelangkaan (scarcity) lahan fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang dengan konsep Mix Land Use sehingga pemanfaatan ruang akan optimal dalam pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta melihat autokorelasi spasial keberadaan fasilitas prasarana pendidikan dan kesehatan terhadap penetapan NJOP. Penelitian dilakukan berdasarkan data GIS di Kota Batam dengan metode analisis yang digunakan adalah Analisis Entropy; Analisis Skalogram dan Indeks Marshal; serta Analisis Gap. Untuk melihat faktor-faktor determinan yang mempengaruhi NJOP dan autokorelasi spasial NJOP digunakan metode Analisis Model Panel dan Indeks Moran dengan Stata 14. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lebih dari 50% pemanfaatan ruang di Pulau Batam yang berkonsep zoning berubah kearah pola pemanfaatan Mix Land Use. Karakteristik wilayah yang memanfaatkan pola Mix Land Use adalah: 1) merupakan kecamatan dengan hirarki pelayanan tinggi; 2) memiliki prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap dan tersebar secara merata untuk dapat diakses oleh masyarakat; 3) gap kebutuhan akan prasarana pendidikan dan kesehatan lebih kecil. Variabel kepadatan penduduk menjadi faktor yang dominan mempengaruhi NJOP, sedangkan keberadaan prasarana pendidikan dan kesehatan tidak menjadi memberikan pengaruh signifikan. Dalam analisis spasial menunjukkan adanya autokorelasi spasial penetapan NJOP antar kecamatan. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya penerapan konsep Mix Land Use dalam penyusunan Perda RTRW Kota Batam serta perlunya Pemerintah Pusat melakukan peninjauan ulang terhadap pemberlakuan sistem sewa tanah di Kota Batam sehingga dapat dilakukan reformulasi penetapan nilai NJOP sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

ABSTRACT
Mix Land Use has become one of the key planning strategies at improving the quality of urban areas, especially fulfillment scarcity of public facilities area. This research aims to identify the patterns of spatial use with the concept of Mix Land Use in order to optimalization the use of space within equal distribution of education and health well as see the spatial correlation within the existence of education infrastructure facilities and health to the NJOP determination. The research was conducted based on the GIS data in Batam City with an analytical methods used are Entropy Analysis; Schallogram Analysis and Marshal Index; and Gap analysis. To see the spatial correlation are used Panel and Moran?s Index with Stata 14. The results of this research identified more than 50% the use of space on Batam city with the concept Zoning to turn toward adopt Mix Land Use pattern. Characteristics of the region that used Mix Land Use are: 1) is a district with a high service hierarchy; 2) have the education and health infrastructure which is more detailed and spread equally to be accessible for the public; 3) The necessity gap between education and health infrastructure are smaller. In the spatial analysis shows the spatial correlation of NJOP determination between regions, but the existence of education and health infrastructure does not affect the formulations on the value of NJOP determination. The results of these studies, recommends the need of review the Mix Land Use in RTRW Batam City as well as the the need for the Central Government to conduct a review of the implementation of the land lease system in Batam, as well as the fixing the reformulation NJOP as the potential for increased Original Local Income (PAD).

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan di daerahkannya PBB-P2, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak NJOP nya, Pada tahun 2015 pemerintah Depok melakukan peningkatan NJOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP di Kota Depok dan mengetahui dampak dari kebijakan peningkatan NJOP di Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP adalah peningkatan harga pasar, kebutuhan untuk penerimaan PBB, permintaan masyarakat untuk penilaian kembali, penilaian kembali berdasarkan lokasi Objek Pajak dan pendekatan kondisi lingkungan. Dampak peningkatan NJOP bagi Pemerintah Daerah adalah pemberian stimulus pengurang pembayaran PBB, peningkatan PAD dan pemutakhiran data. Kata kunci:PBB-P2; Nilai Jual Objek Pajak NJOP ; Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACT
With the submission of Property Tax, local goverment now have authority to manage determining their tax object sales value NJOP , in 2015 local goverment makes increase of tax objects of value. The purpose of this research is to factors are considered in increasing NJOP in depok city and to know the impact of policy improvement of NJOP in Depok city to Local Government. This study used a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in depth interviews. Factors to be considered in increasing the NJOP are an increase in market prices, the need for UN revenues, public demand for reassessment, revaluation based on the location of the Tax Object and the environmental conditions approach. The impact of the increase of NJOP for the Local Government is the provision of UN reducing payment stimulus, increasing PAD and updating the data. Key words Tax Property, tax object sales value NJOP , Local Goverment.