Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian dilakukan untuk dapat menjawab mengenai kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi berdasarkan konsep pengujian peraturan perundang-undangan maupun penilaian penerapan peraturan perundang-undangan, serta kekuatan hukum mengikat hasil penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Permenkumham No. 32 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk memeriksa dan menyelenggarakan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi dibentuk dengan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibentuk berdasarkan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi asas subsidiaritas, proporsionalitas, efektivitas, dan efisiensi peraturan. Penyelesaian sengketa non-litigasi hanya dilakukan dalam ranah penilaian penerapan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

ABSTRACTThis research is done to answer some problems, such as the Minister of Law and Human Rights Authority to make Law and Human Right Ministerial Regulation Number 32 of 2017 about Non-Litigation Regulation Dispute Resolution Mechanism based on the basic principle of good regulation, analysis of non-litigation regulation dispute resolution based on regulation-review and the assessment of law-enactment concepts, and about the binding force of the output of non-litigation regulation dispute resolution. This thesis is based on a normative legal study with bibliography method research. This thesis concludes that the enactment of Law and Human Right Ministerial Regulation Number 32 of 2017 that give the authority to General Director of Regulation to inspect and organize the non-litigation regulation dispute resolution is not based on the basic principles of good regulation, such as regulation-making authority principle, the principle of suitability of type and hierarchy, subsidiarity, proportionality, effective and efficient regulation principle. Non-litigation dispute resolution is obtained in regulation-review concept, not in the assessment of law-enactment concept, and the output of non-litigation dispute resolution has no binding force."

"Kredit bermasalah merupakan resiko bisnis yang wajar melekat pada dunia perbankan, tetapi nilai kredit bermasalah yang sangat besar pada skala nasional telah menjadi salah satu sebab melemahnya kondisi perbankan Indonesia. Kondisi perbankan yang lemah merupakan salah satu dari tiga mata rantai penting di dalam lingkaran permasalahan yang membelenggu perekonomian Indonesia selama krisis.Untuk mernperbaiki kondisi perbankan yang lemah dibutuhkan langkah komprehensif yang tidak hanya mencakup perbaikan kondisi neraca perbankan, tetapi juga neraca dunia usaha dan sistem yang mempengaruhi kedua sektor tersebut, Salah satu sistem dimaksud adalah sistem penyelesaian kredit bermasalah.Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) adalah bagian dari sistem penyelesaian kredit bennasalah di Indonesia. DJPLN melaksanakan pengurusan kredit bermasalah yang mengandung unsur piutang negara, berdasarkan Undang-undang No.49 Prp tahun 1960. Saat ini DJPLN menangani piutang negara perbankan berupa kredit macet kategori 5 dari bank pemerintah, serta piutang negara non perbankan.Pada tulisan ini, penulis mengemukakan tugas pengurusan piutang negara perbankan yang dilaksanakan DJPLN, serta potensi penyempumaan dan pemberdayaan lembaga tersebut menuju tugas dan fungsi yang lebih luas dalam sistem penyelesaian kredit bermasalah. Dua sasaran yang diusulkan penulis dalam kajian ini adalah : 1. Sasaran jangka panjang DJPLN untuk menjadi satu-satunya lembaga khusus pengurus kredit bermasalah di Indonesia; dan 2, Sasaran jangka menengah DJPLN untuk mengambil alih tugas pengurusan kredil bermasalah yang merupakan piutang negara di Divisi Asset Management Credit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (AMC-BPPN) pada akhir tahun 2004.Selain itu, dalam tulisan ini penulis juga mengemukakan kondisi kredit bermasalah dan dampak negatifhya bagi perekonomian Indonesia, skema restrukturisasi perbankan nasional dan restrukturisasi sektor swasta yang sedang dijalankan saat ini, serta lembaga-Iembaga lain yang menangani penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.Salah satu dari lembaga lain dimaksud adalah Divisi AMC-BPPN. Lembaga ini disajikan sebagai benchmark bagi DJPLN karena tugas dan wewenang yang dijalankan kedua lembaga tersebut memiliki sejumlah persamaan. Kajian atas Divisi AMC-BPPN ini juga terkait langsung dengan kajian atas DJPLN, mengingat sasaran jangka menengah DJPLN yang diajukan dalam tulisan ini didasarkan pada ketentuan tentang masa tugas BPPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 yang berakhir pada akhir tahun 2004.Dari hasil analisa diperoleh gambaran bahwa DJPLN memiliki peluang untuk mencapai kedua sasaran sebagaimana tersebut di atas, dengan syarat lembaga tersebut melaksanakan langkah-langkah penyempurnaan organisasi, perluasan wewenang, dan pemberdayaan fimgsi yang dijalankan secara. berkesinambungan.Pada akhir tulisan ini penulis mengajukan sejumlah saran tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan DJPLN dalam kerangka penyempuraaan dan pemberdayaan lembaga tersebut untuk mencapai kedua sasaran jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan."