Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016 OJK selaku regulator dari lembaga dana pensiun menerapkan Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi yang mewajibkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk menempatkan dananya sebesar minimal 30% dananya dalam instrumen investasi tersebut. Penerapan dari peraturan ini kemudian dinilai oleh sebagian kalangan khususnya Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memberatkan bagi pelaku usaha dana pensiun karena harus mengurangi porsi investasi pada instrumen lain dan yield/Imbal hasil dari SBN saat ini sedang turun sehingga dana pensiun tidak dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penelitian ini bermaksud membandingkan pengelolaan investasi dana pensiun Indonesia dengan Amerika sebagai pengelola dana pensiun terbesar di dunia dan juga Inggris sebagai negara yang memiliki kesamaan sistem dana pensiun dengan Indonesia namun dengan sistem pengelolaan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menemukan hal-hal yang dapat menjadi perbaikan dalam perbandingannya dengan sistem dana pensiun Inggris & Amerika. Penelitian ini dituliskan dengan judul skripsi, “Implementasi Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara Terhadap Lembaga Dana Pensiun dan Perbandingannya dengan Inggris & Amerika.”

---

OJK as the regulator of pension fund institutions on 2016 has enforced regulation no.1/POJK.05/2016 about compulsory bond investment for Occupational Pension Fund (DPPK) at the very least 30% of their money into the states bond (SBN). This regulation is seen by many stakeholders especially pension fund association (ADPI) as a set back for pension fund institution growth, the main reason of this rejection is because they have to switch their investment from some instrument into the states bond and yield of states bond is now continue on declining. This research paper is using juridical-normative methods with the main purpose is to compare Indonesian pension fund system with USA as country with the largest asset of pension fund and also with UK as country which have similar system with Indonesia but different management system on investment. Therefore, this thesis is hopes to find solutions that can be advocated to the stakeholder from the comparation with UK & USA pension fund system. The tittle of this thesis is “Implementation of OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016 about Compulsory Bond Investment for Pension Fund Institutions and the comparison between Indonesia to United States of America (USA) and United Kingdom (UK).”"

"Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengaruh regulasi Lembaga Pembiayaan Non-Bank terhadap keberlanjutan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta menjabarkan upaya hukum yang efektif dalam melindungi keberlanjutan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di tengah dominasi Lembaga Pembiayaan Non-Bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi Lembaga Pembiayaan Non- Bank dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan antara Lembaga Pembiayaan Non-Bank (LPNB) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks dalam mendukung inklusi keuangan. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam melayani masyarakat mikro dan kecil, perbedaan dalam karakteristik operasional dan regulasi menciptakan tantangan kompetitif yang perlu diatasi melalui regulasi yang seimbang dan adaptasi teknologi. Menghadapi dominasi Lembaga Pembiayaan Non-Bank, upaya hukum dan kebijakan yang efektif untuk melindungi keberlanjutan BPR di Indonesia meliputi Restrukturisasi melalui merger/akuisisi untuk memperkuat daya saing, Bantuan teknis dan likuiditas dari Apex Bank, serta Digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan.

---

This research aims to analyze the impact of Non-Bank Financial Institution regulations on the sustainability of Rural Banks (BPR) and to describe effective legal measures to protect the sustainability of Rural Banks (BPR) amidst the dominance of Non-Bank Financial Institutions in Indonesia. This study employs a doctrinal research method to gain a comprehensive understanding of the regulations concerning Non-Bank Financial Institutions and Rural Banks (BPR) in Indonesia, using secondary data as the primary source of research. The results of this study indicate that the relationship between Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) and Rural Banks (BPR) in Indonesia creates a complex dynamic in supporting financial inclusion. Although both share similarities in serving micro and small communities, differences in operational characteristics and regulations create competitive challenges that need to be addressed through balanced regulations and technological adaptation. Facing the dominance of Non-Bank Financial Institutions, effective legal efforts and policies to protect the sustainability of BPR in Indonesia include restructuring through mergers/acquisitions to strengthen competitiveness, technical and liquidity assistance from Apex Banks, and digitalization to enhance efficiency and financial inclusion."