Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
The role of NGOs is important because it is carried out directly by the community in general without any restrictions in terms of both quantity and time, so it is expected that it is difficult for collusion to happen between NGOs and corruptors. However, in practice, the role of NGOs can become elitist and NGOs are not rooted in the community and do not represent the interests of the wider community so that the role of NGOs can be manipulated by officials for personal gains. This study aims to describe the role of NGOs in its function as a social control agent in the eradication of corruption in North Bengkulu Regency. By using a qualitative approach and descriptive type of research, data collection is done through interviews, documentation, and observational studies. The results of this study indicate that there are 3 (three) main roles of NGOs, namely educative, advocative, and investigative roles. The role of non-governmental organizations in building community awareness is only carried out by a small number of NGOs with limited frequency. The role of non-governmental organizations in the form of advocacy on government policies is carried out passively by providing input when requested by local governments such as in meetings or discussions arranged by the government. The role of non-governmental organizations in the form of demonstrations against corruption behavior and practices is still very limited by non-governmental organizations in North Bengkulu. While the role of non-governmental organizations in the form of investigations on corrupt practices has been carried out by almost all non-governmental organizations engaged in the eradication of corruption and the monitoring of the administration of governance in North Bengkulu, but follow-up efforts to encourage an official investigation into the results of the investigation have not been maximized and even some Non-governmental organizations utilize the results of investigations to obtain personal gains.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji literatur dengan menggunakan teknik analisis diskursus pada 26 literatur yang membahas interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor yang dipublikasikan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Tulisan ini mengklasifikasikan literatur dengan membuat taksonomi isu utama dalam literatur yang terdiri dari isu diversifikasi pendanaan, mekanisme pendanaan, legitimasi NGO negara maju, dan mekanisme akuntabilitas.Kemudian di masing-masing isu, argumen penulis diklasifikasikan dengan menggunakan tipologi dependensi dan independensi.Temuan yang diperoleh dalam tulisan ini adalah 18 dari 26 literatur merepresentasikan pola interaksi NGO negara maju dependen terhadap negara pendonor.Interaksi NGO negara maju yang dependen dengan negara pendonor mendorong NGO melakukan konformitas pada sistem bantuan luar negeri negara pendonor dan mengurangi kekuatan NGO dalam pembangunan.Tulisan ini juga memberikan rekomendasi agenda riset agar diskursus interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor diteliti dengan menggunakan teori daridisiplin ilmu politik dan memandang interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor dari sudut pandang intervensi-otonomi.

---

ABSTRACT
This paper is a literature review that applies discourse analysis in reviewing literature about interaction between Northern NGOs and state-donor in foreign aid practice that were published in 1993 to 2015. This paper classifies the literature by making taxonomy of main issue discussed in the literature that comprised of diversification of funding, funding mechanism, Northern NGOs‟ legitimacy, and accountability mechanism. Then within each issue, each authors‟ arguments are classified using the typology of independency and dependency of NGO in the interaction with state-donor. 18 out of 26 literature reviewed in this paper showed that NGO are dependent to state-donor in the interaction. The dependency causes Northern NGO to conform to state-donor‟s foreign aid system and thus reduces NGO‟s strength in international development. This paper recommends further research that applies political theory on this issue and to see the interaction between Northern NGOs and state-donor using intervention-autonomy point of view.

Abstrak :
This book focuses primarily on the role of non-governmental organizations (NGOs), arguing that NGOs can rise above perceived legitimacy deficit to function more effectively as corporate partners than interest groups and activists.

Abstrak :
Kompleksitas dalam strategi kontra terorisme tentu saja memerlukan pelibatan berbagai pihak salah satunya adalah organisasi non pemerintah. Yayasan Lingkar Perdamaian menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang bergerak dalam isu kontra terorisme sebagai pendekatan bottom up. Yayasan ini menarik karena didirikan oleh para mantan narapidana terorisme dan kombatan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hasil dari strategi disengagement yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berbasis dokumen primer yang meliputi wawancara mendalam maupun dokumen sekunder berbasis internet dan studi literatur. Kerangka penelitian ini menggunakan teori manajemen dan strategi manajemen untuk melihat strategi dan menganalisis SWOT Yayasan Lingkar Perdamaian. Penelitian ini juga menggunakan teori deradikalisasi dan disengagement untuk melihat hasil dari strategi disengagement Yayasan Lingkar Perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai salah satu contoh agent of change telah melakukan beberapa kegiatan untuk mantan narapidana terorisme di Lamongan dengan strategi pendekatan kekeluargaan dan berbagai macam metode seperti perekonomian, keluarga, dan diskusi. Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar para mantan narapidana terorisme diharapkan tidak kembali menjadi residivis dan menggunakan kekerasan. Inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sangat bagus. Namun, jika dilihat dari analisisis strategi SWOT yayasan ini masih memiliki beberapa kekurangan dan hambatan yang harus menjadi perhatian agar tujuan dapat lebih maksimal tercapai. Sesuai dengan teori deradikalisasi dan disengagement, strategi yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sudah cukup bagus dalam hal pemutusan mata rantai radikalisme para mantan narapidana terorisme. Penulis melihat potensi yang begitu besar atas perlibatan organisasi non pemerintah dalam kontra terorisme khususnya Yayasan Lingkar Perdamaian. Potensi tersebut harus didampingi oleh Pemerintah agar sejalan dengan kebijakan kontra terorisme nasional. ......The complexity of the counter terrorism strategy needs to involve various parties, for example is non-governmental organizations. The Lingkar Perdamaian Foundation is one of the non-governmental organizations engaged in counter terrorism issues as a bottom up approach. This foundation has different approach because it was founded by former terrorism convicts and combatants. This thesis aims to describe and analyze the results of the disengagement strategy carried out by the Lingkar Perdamaian Foundation in Lamongan. This thesis uses a qualitative method that emphasizes a narrative approach. The data collection technique based on primary document which include in-depth interviews and secondary documents based on internet or literature studies. This thesis framework uses management theory and management strategy to view strategies and analyze SWOT of Lingkar Perdamaian Foumdation. This research also uses deradicalization and disengagement theory to see the results of the disengagement strategy of Lingkar Perdamaian Foundation. The result of this thesis is that the Lingkar Perdamain Foundation as an example of an agent of change has carried out several activities for former terrorism convicts in Lamongan with a familial approach strategy and various methods such as economy, family, and discussion. The activities carried out are aimed at preventing former terrorism convicts from becoming recidivists and using violence. The initiative carried out by the Perdamaian Circle Foundation is very good. However, if seen from the analysis of the SWOT strategy this foundation still has several weaknes and obstacles that must be considered so that the goals can be maximally achieved. In accordance with the deradicalization and disengagement theory, the strategy adopted by the Lingkar Perdamaian Foundation is quite good in terms of breaking the radicalism chain of former terrorism convicts. The author sees enormous potential for the involvement of non-governmental organizations in counter terrorism, especially the Lingkar Perdamaian Foundation. This potential must be accompanied by the Government so that it is in line with the national counter terrorism policy.

Abstrak :
Sumberdaya alam termasuk didalamnya sumberdaya hutan merupakan sumberdaya yang rentan terhadap konflik mengingat sumberdaya alam terikat dalam suatu lingkungan yang saling terkait. Suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh individu akan berdampak terhadap lingkungan baik lingkungan sendiri atau lingkungan di luar dimana ia berada; sumberdaya alam terikat dalam suatu ruang sosial dimana hubungan yang komplek dan tidak seimbang terjalin yaitu antara berbagai aktor sosial seperti eksportir hasil bumi; petani, etnis minoritas maupun pemerintah; sumberdaya alam yang tersedia cenderung berkurang karena adanya perubahan-perubahan lingkungan yang pesat, permintaan yang cenderung meningkat dan distribusi yang tidak merata ; pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dalam cara-cara yang berbeda dan merupakan suatu simbol tertentu. Karena faktor-faktor tersebut, konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam merupakan hal yang banyak ditemukan. Keadaan seperti itu terlebih lagi setelah berakhirnya Perang Dingin. Konflik dalam negara (intra-state conflict) terutama di negara-negara berkembang cenderung meningkat. Berbagai isu konflik muncul ke permukaan termasuk konflik yang berkenaan dengan isu lingkungan seperti konflik pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung, Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi konflik di Kabupaten Lampung Barat adalah dengan melakukan kerjasama dengan salah satu INGOs yaitu the International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF). Sejak tahun 2000 ICRAF telah melakukan mediasi dalam upaya mencari pemecahan konflik. Fenomena tersebut membuktikan bahwa sebagai aktor non-state INGOs memiliki peranan yang signifikan. Mediasi sebagai salah satu pendekatan pemecahan konflik memiliki potensi terhadap perubahan pada aktor-aktor yang terlibat konflik maupun pada kebijakan yang berlaku. Pertanyaannya adalah bagaimana peta konflik pengelolaan sumberdaya tersebut, apa dampak mediasi ICRAF terhadap kebijakan yang berlaku dan bagaimana implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan sumberdaya Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat di masa yang akan datang. Peneltian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dampak mediasi ICRAF terhadap aktor-aktor yang terlibat konflik dan kebijakan pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengkaji fenomena tersebut digunakan perspektif pluralisme. Sebagai sebuah pendekatan pluralisme memandang bahwa gambaran hubungan internasional didasarkan pada empat asumsi pokok yaitu: Pertama, aktor non-negara, merupakan entitas yang penting dalam politik dunia. Organisasi internasional termasuk di dalamnya Non-Governmental Organisations (NGDs) misalnya dalam isu tertentu merupakan aktor yang independen. Mereka bukan hanya merupakan sebuah forum dimana negara-negara berlomba dan bekerjasama satu sama lain dengannya. Dalam organisasi internasional tertentu mereka memiliki kapasitas dalam hal menentukan agenda dan menyediakan informasi yang mampu mempengaruhi bagaimana suatu negara menentukan arah kebijakan tertentu. Kedua, bagi pluralis negara bukan merupakan aktor uniter. Negara merupakan aktor yang terdiri dari individu, kelompok kepentingan dan birokrat. Dalam pandangan pluralis, sebuah keputusan yang dibuat oleh suatu negara pada dasarnya merupakan sebuah keputusan yang sebenarnya dibuat oleh koalisi pemerintah, birokrat dan bahkan individu. Ketiga, bagi pluralis negara bukan merupakan aktor rasional. Pandangan ini bertentangan dengan asuinsi realis yang memandang bahwa negara merupakan aktor rasional. Keempat, bagi pluralis agenda politik internasional bersifat luas (ekstensif). Disamping isu keamanan negara isu-isu ekonomi, sosial, ekologi, perdagangan. moneter, energi, kelaparan dan degredasi lingkungan bagi pluralisme merupakan agenda internasional dan memerlukan pemecahan secara global. Tesis ini membuktikan bahwa, mediasi ICRAF dalam pengelolaan konflik Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat berdampak terhadap aktor dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Terbentuknya kelembagaan yang memiliki kapasitas dalam mengkaji potensi sumberdaya alam dan memiliki wewenang dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan telah memungkinkan aktor terkait sebagai bagian yang turut menentukan arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam tersebut. Kepemilikan lahan (land tenure) dalam bentuk ijin HKm. (Hutan Kemasyarakatan) yang diberikan oleh pemerintah kepada petani merupakan salah satu indikator bahwa pemerintah telah menaruh kepercayaan kepada petani dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Adanya jaminan kepemilikan lahan, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan konflik dan peningkatan teknologi pengelolaan sumberdaya tersebut akan memungkinkan terbentuknya satu sistem pengelolaan sumberdaya Hutan. Lindung yang sesuai dengan perspektif pandangan aktor-aktor terkait. Dengan demikian visi pembangunan kehutanan Kabupaten Lampung Barat yaitu untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari akan lebih mudah tercapai.