Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri produk elektronik dan otomotif adalah sektor yang termasuk dalam kategori medium and high technology industry yang juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dengan tujuan agar memiliki daya saing regional yang ditunjukkan dengan peningkatan ekspor. Hal tersebut didukung dengan adanya kerjasama dalam bentuk ASEAN+3 di sisi perdagangan yang diharapkan dapat mendorong harmonisasi regulasi yang kemudian mendorong perdagangan. Seberapa jauh harmonisasi peraturan non-tariff measures (NTMs) antara Indonesia dengan negara ASEAN+3 serta pengaruhnya dapat dianalisis menggunakan metode regulatory distance. Jenis NTMs technical barriers to trade (TBT) memiliki coverage ratio terbesar sehingga menjadi fokus penelitian untuk menganalisis pengaruh regulatory distance terhadap ekspor produk elektronik dan otomotif dari Indonesia ke ASEAN+3. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas produk elektronik dan produk otomotif yang diekspor dari Indonesia ke negara ASEAN+3 dalam rentang waktu 2010-2018 menggunakan model gravity yang diestimasi dengan metode poisson pseudo-maximum likelihood (PPML). Selain itu, dengan menggunakan metode multidimensional scaling diperoleh pola regulatory distance antara Indonesia dengan negara ASEAN+3. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai regulatory distance NTMs jenis TBT antara Indonesia dengan negara di ASEAN+3 pada produk elektronik tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, tetapi pada produk otomotif mengalami kenaikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulatory distance NTMs jenis TBT memiliki efek menghambat perdagangan pada ekspor produk elektronik dan otomotif dari Indonesia ke ASEAN+3.......The electronics and automotive industry are sectors in the medium and high technology industry category. Both are included as priority in the 2020-2024 Medium Term Development Plan with the aim of having regional competitiveness as indicated by increased exports. This is supported by cooperation in the form of ASEAN+3 on the trade side which is expected to encourage regulatory harmonization which then encourages trade. How far and the effect of the harmonization of non-tariff measures (NTMs) between Indonesia and ASEAN+3 countries can be analyzed using the regulatory distance method. The type of NTMs technical barriers to trade (TBT) has the largest coverage ratio so that it is the focus of research to analyze the effect of regulatory distance on exports of electronic and automotive products from Indonesia to ASEAN+3. This study uses a unit of observation for the commodities of electronic products and automotive products exported from Indonesia to ASEAN+3 countries during 2010 – 2018 using the gravity model which is estimated using the Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) method. In addition, by using the multidimensional scaling method, the regulatory distance pattern is obtained between Indonesia and ASEAN+3 countries. The results of the study show the regulatory distance of TBT-type NTMs between Indonesia and countries in ASEAN+3 for electronic products in 2018 has decreased compared to 2010, but has increased for automotive products. This study also shows that regulatory distance of TBT-type NTMs have a trade-inhibiting effect on exports of electronic and automotive products from Indonesia to ASEAN+3."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi Ad Valorem Equivalent (AVE) dari 20 negara partner dagang terbesar Indonesia sebagai dampak adanya penerapan kebijakan Non Tariff, khususnya Sanitary Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) dalam kurun waktu tahun 2007-2016. AVE dapat diartikan sebagai tarif implisit yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka memenuhi persyaratan kebijakan SPS dan TBT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan quantity impact approach kemudian hasil estimasi pada HS level 2 digit ditransformasi menjadi AVE untuk dibandingkan terhadap tarif impor. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 9 negara memiliki AVE SPS dan TBT negatif dan 11 negara memiliki AVE positif. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dampak penerapan kebijakan SPS dan TBT yang dapat bersifat trade impeding effect dan demand enhancing effect. Apabila dikaitkan pendapatan perkapita negara, secara umum terdapat hubungan negatif antara pendapatan perkapita dengan AVE. Adanya motif proteksionisme dari Pemerintah dapat terlihat dari tingginya nilai AVE dibandingkan tarif MFN pada sektor-sektor tertentu.......This study aims to estimate the Ad Valorem Equivalent (AVEs) of the 20 largest trading partner countries of Indonesia as a result of the implementation of the Non-Tariff Measures, especially Technical Barrier to Trade (TBT) and Sanitary Phytosanitary (SPS) in the period 2007-2016. AVE can be interpreted as an implicit tax issued by producers in order to meet the SPS and TBT policy requirements. The method used in this research is the quantity impact approach and then the estimation results at the 2 digit HS level are transformed into AVE to be compared to import tariffs. The results showed as many as 9 countries had AVE SPS and TBT negative and 11 countries had AVE positive. This shows that there are differences in the impact of implementing SPS and TBT policies that can be trade impeding effects and demand enhancing effects. As related to income per capita, in general there is a negative relationship between income per capita with AVE. The existence of protectionist motives from the Government can be seen from the high value of AVE compared to MFN rates in certain sectors."

"ABSTRAKPenerapan kebijakan Sanitary and Phytosanitary (SPS)sebagai Non-TariffMeasuresdi Negara-negara European Union (EU) melaluiComission Regulation(EC) No. 1881/2006 tentang setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs diduga berdampak terhadap ekspor lada dan pala Indonesia. Untuk itudilakukan penelitian dengan pendekatan gravity model menggunakan variabeldummy SPS yang diberlakukan EU pada analisis ekspor komoditi tersebut.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisisekonometrika dengan data panel. Estimasi dilakukan pada model dengan periodewaktu penelitian tahun 1996-2015 dengan variabel kontrol yaitu gross domesticproduct (GDP), produksi, real exchange rate (RER), dummy regulasi SPS, harga,biaya transportasi, tarif serta interaksi antara variabel tarif dan SPS.Hasil penelitian menunjukan bahwa diberlakukannya regulasi SPS oleh EUberpengaruh negatif terhadap ekspor lada dan pala Indonesia masing-masing padatingkat kepercayaan 99%.

---

ABSTRACTImplementation of sanitary and phytosanitary (SPS) as one of non-tariff measureswithin European Union (EU) countries member by Comission Regulation asECNo. 1881/2006 about setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs, is predicted influencing the export of pepper and nutmeg ofIndonesia.To prove the hypothesis, research was done using gravity modelapproachment with dummy SPS as variable target which described regulationimplemented in EU, for analyzing the impact on export of these commodities.The analytical method used in this research is the econometric analysis modelwith panel data. Estimation data was made in terms of periode time on 1996 up to2015 with control variables were gross domestic product (GDP), production, realexchange rate (RER), dummy regulation of SPS, price, transportation cost, tariffand interaction of variables as dummy regulation of SPS and tariff.Result of estimations show that SPS regulation of EU is significantly had negativeimpact on export of nutmeg and pepper of Indonesia to EU within 99% ofconfidence level of estimation of each"

"Kebijakan SPS dan TBT tidak hanya mendorong trade-reducing effect dengan meningkatnya biaya perdagangan bagi eksportir namun dapat juga mendorong demand-enhancing effect melalui peningkatan kualitas produk dan keselamatan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak kebijakan non-tarif Indonesia khususnya Sanitary and Phytosanitary dan Technical Barriers to Trade terhadap impor pada periode 2006-2015. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan Kee et al. 2009 dan hasil estimasi kemudian dikonversi menjadi ad-valorem equivalent AVE untuk melihat dampaknya terhadap harga. Inventory measures menunjukkan bahwa Indonesia memiliki coverage ratio yang cukup tinggi pada sektor produk hewan, produk tumbuhan, makanan dan tekstil. Studi ini menemukan bahwa secara umum kebijakan SPS dan TBT berpengaruh terhadap penuruan impor. Namun, dampaknya dapat berbeda-beda pada level sub-sektor HS 2 digit baik yang bersifat trade-reducing maupun demand-enhancing.......Technical regulations such as SPS dan TBT measures do not only induce trade reducing effect by rising the exporters trade cost but could be able to induce demand enhancing effect by certifying quality and safety to consumer. The purpose of this study is to estimate the impact of Indonesia non tariff measures, especially Sanitary and Phytosanitary and Technical Barriers to Trade on import for the period 2006 2015. This study employs the method which is developed by Kee et al. 2009 and the estimated results are converted into ad valorem equivalent AVE to identify the price effect. The inventory measures suggest that Indonesia has a substantial coverage ratio on animal product, vegetable product, foodstuff and textile. This study found that SPS and TBT are significantly reduce Indonesian import on agregat level. However, the impact on disagragated level HS 2 digit can be different either trade reducing or demand enhancing."

"Ketika tariff menurun, kebijakan perdagangan non-tariff (NTMs) meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penerapan NTMs pada input intermediate impor di sektor manufaktur Indonesia menjadi perhatian dikarenakan proporsi dari input intermediate impor di Indonesia masih tinggi. Studi ini mengeksplorasi bagaimana peningkatan NTMs pada input intermediate impor berdampak pada produktivitas dan profitabilitas sektor manufaktur Indonesia pada periode 2010-2015. Pada penelitian ini, data firm level dari NTMs pada input intermediate impor dikonstruksi. Hasil estimasi menunjukkan bukti bahwa NTMs pada input intermediate impor menurunkan baik produktifitas maupun profit. Hal ini berimplikasi pada perlunya perbaikan kebijakan NTMs yang diterapkan pada input intermediate impor untuk mengurangi biaya perdagangan.

---

The non-tariff measures (NTMs) increased all over the world, including Indonesia, as tariff decreased. The imposition of the NTMs on imported intermediate input in the Indonesian manufacturing sector became a concern since the proportion of imported intermediate input is still high. This study explores how an increase in NTMs imposed on imported intermediate input affects both labor productivity and profitability within the Indonesian manufacturing sector in 2010-2015. Thus, firmlevel data of the NTMs on intermediate input were constructed. The estimated results provided evidence that increasing NTMs on imported intermediate input decreased both labor productivity and profit, suggesting policy improvements on NTMs imposed on imported intermediate input to reduce trade cost."