Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
London: RoutledgeFalmer, 2000
378 HIG
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sukoco
"Tesis ini menjelaskan bagaimana kondisi Selat Malaka yang sangat kompleks. Secara faktual telah menjadi wilayah yang memiliki kerawanan dari berbagai ancaman non tradisional seperti pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing, masalah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal maupun kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dari berbagai masalah keamanan yang terjadi di wilayah ini, akan berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara besar pengguna utama dengan kepentingan negara pantai terutama Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-tradisional tersebut dapat saja bertranformasi menjadi ancaman tradisional, atau paling tidak dalam bentuk intervensi negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya.
Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya masalah keamanan di Selat Malaka belakangan ini, terutama pembajakan dan perompakan, (2) mengetahui dampak akibat meningkatnya permasalahan keamanan di Selat Malaka terhadap kepentingan Indonesia, (3) mengetahui pandangan strategis negara-negara besar yang paling berkepentingan terhadap Selat Malaka, (4) merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah keamanan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan muncul.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian dengan memperhatikan kemampuan, intensitas dan kecenderungannya.
Ketidakmampuan negara dalam mengontrol wilayah jurisdiksinya akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap peningkatan masalah keamanan di Selat Malaka, sedangkan kondisi geografis fisik dan keberadaan objek-objeknya serta kedekatannya dengan negara-¬negara yang memiliki situasi politik dalam negerinya kurang stabil merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya masalah keamanan dan merupakan faktor alamiah sebagai tantangan yang harus dikelola dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengelola lingkungan keamanan laut di Selat Malaka.
Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam mengendalikan atau mengontrol wilayah perbatasan di Selat Malaka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, regulasi, publikasi, sosialisasi, baik dengan melibatkan peran segenap instansi yang berkepentingan dan memiliki kewenangan di dalam negeri maupun dengan negara-negara pantai. Selain itu dapat dipertimbangkan kerjasama multilateral secara efektif dan optimal yang di fokuskan dalam membantu meningkatkan dukungan kemampuan.

This thesis describes about the various complicated condition of The Malacca Strait. This area factually becomes a dangerous place with various threat of non-traditional danger such as violations of territorial regulation done by foreign ships, the problem of water territorial border among coastal countries, the sea pollutions, pirating, armed robbery, illegal fishing as well as other trans-organized crime such as weapons and drugs trading. Smuggling including terrorism issue. The failure in keeping the security and safety of sailing from many threats on this area has implications on the conflict of interest among the inter-relationships of the influenced big countries as the user and the coastal countries especially-Indonesia. Those non-traditional threats may be transformed into traditional threat or at least in the form of intervention of the big countries to force their purposes on us.
This research has objectives as follows: (1) it identify factors that can influence on the recent creation of security problem in Malacca Straits, especially in pirating and robbery cases, (2) it know the impact of the increasing security problem in Malacca Straits on Indonesia's interest, (3) to know the big countries strategic views-that have main interest-on The Malacca Straits, (4) to formulate the strategy and policy that can be applied to overcome security problem and to anticipate the likely threats that may appear.
The research uses descriptive analysis type with qualitative approach method using book research and situational analysis taken from description and information of the events with consideration on ability, intensity and the tendencies.
The inability of government to control its jurisdiction area as the result of the limited availability of human resources become the main factor that can influence in enhancing the security matter in The Malacca Straits, while the physical geographical condition and the existence of its objects and the closeness to the countries with political instability can be an additional factor to create security problem and also as a base on making policies for the purpose of having relevant efforts to manage the security of the environment sea in The Malacca Straits.
This research also recommends the need to enhance the controlling and managing the border area along The Malacca Straits through cooperation, coordination, regulation, publication, socialization for both the relevance institutions which hold authorities internally and the coastal countries. Apart from this, it is possible to have effective and optimum cooperation which is focused to help in enhancing the ability o f support."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20237
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Richarunia Wenny Ikhtiari
"Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah tewujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang 81.000 km². Dengan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak di gunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu Non-Traditional Security lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu maritime security, dikarenakan law enforcement yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan nasional terjadi overlapping dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam mengahadapi isu kelautan. Dengan demikian adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan di laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat dan normatif.

This thesis analyzes about the ocean policy of Indonesia is already exist as a policy should be abide for an archipelagic state like Indonesia which has an area of water 2/3 of the land area about 5.8 million km², with a coastline 81,000 km². With the features and location of Indonesia's strategic position at the world level, the sea is the most widely used in cross-economically and military ships, as well as vulnerable to issues Non-Traditional Security. Indonesia, however, have not been able to organize and manage the marine privilege in the face of maritime security issues, because law enforcement is not optimal yet implemented, resulting in overlapping national institutions in carrying out the functions and main tasks are clashing (sectoral), and there are many of interests among states in Northeast Asia region to faces the maritime issue. Thus the existence of these weaknesses, Indonesia yet to make Indonesia as a maritime nation as a whole and not the realization of Indonesia's ocean policy that will bring changes in the economic development and defense and security at sea. Thus, a strong maritime security strategy can not be realized in a powerful and normative."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T29644
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Pakpahan, Victoria M.
"The development of technology has brought us to a world with much efficiency in many activities covering information exchange, economic, and social activities. The growing network is now connecting people all over the world-indiviuals, corporation, goverment institutions, even crime organization-with many types of device ranging from mobile phone, television, personal computer, to public infrastructure. A more interconnected world does not come with only advantages and opportunities, new threats are emerging in the virtual domain which we called as the cyberspace. This article elaborates the cyberspace with its threats form the wide scope of global context with the case study of Indonesia in particular. THe aim of this article is to introduce the needs of growing strategic management in cyber security. It also discusses cyberthreats as many people still do not aware of those threats and to generate thinkging over the importance of strategic management in cyber security, including an applicable strategy as we need a comprehensive reactive and proactive approach to tackle this issue in international relations today. Domestically, Indonesia also needs to further develop its cyber diplomacy to further anticipate any possible cyber disruptions to its national interest."
Jakarta: The Ary Suta Center, 2018
330 ASCSM 40 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"The development of technology has brought us to a world with much efficiency in many activities covering information exchange, economic, and social activities. The growing network is now connecting people all over the world-indiviuals, corporation, goverment institutions, even crime organization-with many types of device ranging from mobile phone, television, personal computer, to public infrastructure. A more interconnected world does not come with only advantages and opportunities, new threats are emerging in the virtual domain which we called as the cyberspace. This article elaborates the cyberspace with its threats form the wide scope of global context with the case study of Indonesia in particular. THe aim of this article is to introduce the needs of growing strategic management in cyber security. It also discusses cyberthreats as many people still do not aware of those threats and to generate thinkging over the importance of strategic management in cyber security, including an applicable strategy as we need a comprehensive reactive and proactive approach to tackle this issue in international relations today. Domestically, Indonesia also needs to further develop its cyber diplomacy to further anticipate any possible cyber disruptions to its national interest."
Jakarta: The Ary Suta Center, 2018
330 ASCSM 40 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Azzahra Iskandar
"Perluasan ruang lingkup studi keamanan yang keluar dari konsepsi keamanan tradisional memungkinkan pembahasan terhadap ancaman yang terjadi di level individu mendorong naiknya pembahasan terkait perdagangan anak. Perdagangan anak merupakan salah satu ragam isu dalam payung besar kejahatan perdagangan manusia. Dalam hal ini, anak menjadi suatu komoditas yang diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi. Kejahatan perdagangan anak terjadi secara universal dan dapat terjadi secara transnasional maupun di dalam internal negara. Dengan begitu, dibutuhkan kerjasama pada level internasional, regional, maupun domestik dalam upaya penanganannya. Kendati demikian, pembahasan perdagangan anak sebagai suatu isu tersendiri masih relatif kurang dieksplorasi lebih jauh. Penulis berusaha untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap isu perdagangan anak melihat tingginya profitabilitas dan angka perkiraan korban. Tinjauan literatur ini dibuat dengan metode pengorganisasian taksonomi yang mengategorisasikan topik bahasan pada 46 literatur menjadi empat tema besar, yaitu instrumen hukum, karakteristik, permasalahan, dan peranan Transnational Advocacy Network (TAN) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada isu perdagangan anak. Penulis mendapatkan beberapa temuan yang sentral terhadap pembahasan perdagangan anak: (1) kemiskinan struktural merupakan faktor pendorong utama dari perdagangan anak; (2) kejahatan perdagangan anak lebih didominasi oleh peranan kelompok kejahatan berskala kecil daripada kelompok kejahatan terorganisir transnasional; (3) aktor non-negara seperti LSM dan TAN memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan isu perdagangan anak, terlebih pada negara dengan pemerintah yang cenderung abai terhadap isu tersebut; (4) instrumen hukum perdagangan anak masih didominasi oleh diskursus proteksionisme yang mencegah anak untuk bermigrasi sebab melihat anak sebagai kelompok yang rentan, pasif, dan belum dapat membuat keputusannya sendiri.

The expansion of the scope of security studies beyond the traditional conception of security allows discussion of threats that occur at the individual level to encourage increased discussion of child trafficking. Trafficking in children is one of the various issues in the big umbrella of human trafficking crimes. In this case, children become a commodity that is traded for various forms of exploitation. The crime of trafficking in children occurs universally and can occur transnationally or within a country. Thus, cooperation at the international, regional, and domestic levels is needed in efforts to handle it. Nevertheless, the discussion of child trafficking as a separate issue is still relatively under-explored. The author tries to conduct a further discussion on the issue of child trafficking in view of its high profitability and estimated number of victims. This literature review was made using a taxonomic organizing method that categorizes the topics of discussion in 46 literatures into four major themes: legal instruments, characteristics, problems, and the role of the Transnational Advocacy Network (TAN) and Non-Governmental Organizations (NGOs) on the issue of child trafficking. The author obtains several findings that are central to the discussion of child trafficking: (1) structural poverty is the main driving factor of child trafficking; (2) the crime of trafficking in children is dominated by the role of small-scale crime groups rather than transnational organized crime groups; (3) non-state actors such as NGOs and TAN have a significant role in handling the issue of child trafficking, especially in countries with governments that tend to be ignorant of the issue; (4) the legal instruments for trafficking in children are still dominated by protectionist discourses that prevent children from migrating because they see children as a group that is vulnerable, passive, and unable to make their own decisions."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
"The writer argues, from the ne-instutionalist perspective, that cooperation in the Asia-Pacific should be harnessed towards the attaiment of a negotiated regime...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sihombing, Melda Theresia
"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan atasmerek non-tradisional apabila dimuat ke dalam kerangka hukum nasionalIndonesia. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan mengenaipendaftaran merek dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks, bagaimana penerapan atas perlindungan merek non-tradisional yang ada dalamSingapore Treaty On The Law Of Trademarks pada negara-negara yang telahmelaksanakannya dan bagaimana penerapan perlindungan atas merek nontradisionaltersebut apabila diterapkan di Indonesia.
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengaturan merek yang terdapat dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks tidak jauh berbeda dengan pengaturan merek dalam Trademark Law Treaty, namun terdapat beberapa penambahan didalamnya yang bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan pendaftaran di bidang merek. Salah satu hal yang baru diatur dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks adalah mengenai merek non-tradisional. Merek non-tradisional ini telah diterapkan dibeberapa negara, baik negara anggota dari Singapore Treaty On The Law Of Trademarks, maupun yang tidak termasuk dalam anggotanya. Dalam penerapannya, diperlukan beberapa persyaratan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek nontradisional.
Dalam mendaftarkan merek non-tradisional, diperlukan persyaratan representasi grafis dan deskripsi tertulis untuk menggambarkan serta mendeskripsikan merek non-tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnya melakukan perluasan pengertian merek yang juga akan selalu berkembang, dengan mengatur mengenai perlindungan merek non-tradisional dalam Peraturan Perundang-Undangannya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha di Indonesia, karena dengan demikian, para pelaku usaha dapat lebih kreatif dalam memilih merek untuk kegiatan usahanya, yang tidak lagi hanya dibatasi dengan tanda-tanda yang dapat dilihat (visible signs).

This thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarks when applied into Indonesian legal framework. The research problems in this thesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law Of Trademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditional trademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law Of Trademarks contracting party and the implementation of that kind protection when applied in Indonesia.
This thesis uses the normative legal research method, and the secondary data is used as its source. The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not have many differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additions within the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One new thing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about the non-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied in several countries, both members and non-members of the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirements with respect to the non-traditional trademarks registration.
With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representation and written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditional trademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value of a trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditional trademarks in its legislation, this will give positive impacts for Indonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative in choosing trademarks for its business activities, which are no longer only constrained by visible signs.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42916
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"This book presents selected contributions to the Pan-American Congress of Naval Engineering, Maritime Transport and Port Engineering (COPINAVAL), which is in its twenty-fifth edition and has become a reference event for the global maritime and port sector, attracting more and more participants from different countries.
The 2017 congress was held in Panama City, Panama, bringing together a select group of scientists, entrepreneurs, academics and professionals to discuss the latest technological advances in the maritime industry."
Switzerland: Springer Cham, 2019
e20501711
eBooks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>