Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi berbagaiketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam praktek terdapatpelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewamenyewa yang penghadapnya tidak mengeti bahasa dalam akta yaitu tidakmenerjemahkan atau menjelaskan isi akta kedalam bahasa yang dimengerti olehpenghadap sebelum penandatanganan akta dan tidak pula menggunakanpenerjemah resmi. Dalam hal ini Penulis menganalisis Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 14/PDT/2013 terkait pelanggaran kewajiban notaris tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, dengan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis denganmenggunakan data sekunder. Hasil analisis penulis adalah kewajiban Notaristerhadap penghadap yang tidak mengerti bahasa dalam akta berdasarkan PeraturanJabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarisyaitu wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta ke dalam bahasa yangdimengerti oleh penghadap sebelum penandatanganan akta. Apabila Notaris tidakdapat menerjemahkan atau menjelaskannya, maka Notaris dapat meminta bantuanseorang penerjemah resmi. Terkait penerjemahan atau penjelasan isi akta tersebutharus dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Atas pelanggaran kewajibanNotaris tersebut, Notaris dapat dimintapertanggungjawaban terkait akta yangdibuatnya berupa sanksi perdata. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan TinggiDenpasar dalam Putusan Nompr 14/PDT/2013/PT.DPS tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku pada saat akta perjanjian sewamenyewa tersebut dibuat.

---

ABSTRACTIn carrying out their duties, notaries must meet the various provisions inthe Law on Notary. In practice, there are violations committed by notaries inwriting deed of lease agreement for appearers who do not understand the languageused in the deed. The violations include a failure to provide an explanation of thedeed contents in a language understood by the appearers prior to the signing, and afailure to provide the appearers with a copy of deed translated by sworntranslators. Related to such violation of notaries, the author was interested inanalyzing the Denpasar High Court Decision No. 14/Pdt/2013/PT.DPS. This studyis normative-juridical whose research typology is descriptive-analytical usingsecondary data. The result of the analysis showed that there was a violation ofnotaries obligations to the appearers who do not understand the language used inthe deed as provided by regulations including Law No. 30/2004 concerningNotary as last amended by Law No. 2/2014 on Amendments to the Law law No.30/2004 on Notary, namely, the obligation to translate or to explain the contentsof the deed in a language that the appearer understand prior to the signing. Ifnotaries cannot translate or explain the document themselves, they may have ittranslated by sworn translators, and that the translations or explanations regardingthe contents of the deed shall be clearly stated at the end of the document. Forsuch a violation, the notary could be held accountable and should receive civilsanctions. The legal considerations of the judges at Denpasar High Court in theirDecision No. 14/PDT/2013/PT.DPS are not in accordance with the applicablelegislation at the time the deed of lease agreement was made"

"Dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah yang dimana merugikan salah satu kliennya. Kerugian yang diderita oleh salah satu kliennya tersebut adalah kehilangan hak atas tanahnya tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga dalam kasus Notaris bersalah atas tindakannya tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan tanggung jawab moral, hukum, dan administratif atas perbuatan hukum tersebut.Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Keberpihakan Notaris/PPAT mengakibatkan tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik yaitu Akta Jual Beli, yang sebagaimana berdasarkan Pasal 264 ayat 1 jucto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab Notaris/PPAT dapat berupa tanggung jawab secara moral yaitu sesuai Kode Etik Notaris, hukum secara Perdata dan Pidana dan administratif sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

In this research discusses regarding legal concequences of Notary PPAT allegiance in making the deed of sale and purchase of land which is the disadvantage one of his client. Losses suffered by one of his clients is losing the land right. Notary in carrying out his position has obliged not to take a side anyone, so in this case Notary be at fault of his act. The main problem in this research are legal concequences of Notary allegiance PPAT in making the deed of sale and purchase of land and responsibilities of that legal act on moral, legal and administrative.

The research method used in this research is the normative juridical research with qualitative approach that tend descriptive analysis. Alignment of a notary cause a crime of embezzlement the deed of sale and purchase of land, as stated in Articel 264 paragraph 1 juncto Articel 55 Code of Criminal Law. The responsibility of a Notary PPAT may be a moral responsibility accordance with the Notary Code of Ethics, legal responsibility accordance Code of Civil Law and Code of Criminal Law and Administrative responsibility accordance the law of notary public."