Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Citasari Jayaputri, author

Tindakan notaris dalam penandatanganan Akta Penjaminan Utang oleh pihak yang bearada dalam tahanan sebagai perbuatan melawan hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641.K/Pdt/2001)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh perbuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16468

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maman Sunarya, author

Kewenangan notaris dalam membuat akta ikrar wakaf tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26256

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Brigitta Shinta, author

Bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi pemegang protokol notaris yang digugat oleh pihak ketiga terkait dengan salah satu protokol notaris yang disimpannya : studi kasus Putusan nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 15 Agusutus 2012 = The form of responsibility and law protection for a notary's protocol holder which accused by a thirtd party related to one of the notary's protocol that he/she keep : decision no. 22/Pdt/2012/PT.JBI dated 15 August 2012

ABSTRAK
Protokol ialah kumpulan arsip negara yang harus disimpan dan diterima oleh Notaris. Setiap Notaris mempunyai kewajiban dan kesediaan untuk menerima protokol dari Notaris lain. Pertanggungjawaban Notaris terhadap setiap akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni pertanggungjawaban tersebut dapat di tafsirkan adalah seumur hidup notaris. Dari setiap...

2013

T35312

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Florentius Indrawan, author

Perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan resi gudang

Indonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian baik sebagai petani maupun pengusaha yang berkaitan dengan hasil pertanian, mereka dapat digolongkan sebagai pengusaha golongan kecil dan menengah atau lebih dikenal sebagai pengusaha UKM. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26023

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Vincentia Prastiwi Hapsari, author

Rangkap jabatan notaris sebagai ketua koperasi ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Double occupation of notary as koperasi's chief based on law number 2 year 2014 amendment of occupation law number 30 year 2004 and notary's ethic code / Vincentia Prastiwi Hapsari

Notaris merupakan salah satu profesi yang sedang berkambang pesat dalam era globalisasi yang turut andil dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Banyaknya kesempatan dan pekerjaan yang dapat dikerjakan Notaris mengakibatkan dalam pelaksanaan jabatannya sering terjadi pelanggaran. Tesis ini membahas tentang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi dimana Akta yang dihasilkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47363

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Janty Lega, author

Sistem sanksi dalam penegakan hukum terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = System law enforcement against sanctions in notary based on the notary act (case study verdict against notary supervisory council)

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Menteri untuk mengangkat Majelis Pengawas Notaris. Fungsi-fungsi pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang independen bukan oleh Menteri. Majelis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42481

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rifqi Abidin, author

Keamanan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan UU ITE = The Security of Using Electronic Signatures in Notary Deeds Based on the Notary Law and the IET Law

UU Jabatan Notaris telah mengatur mengenai ketentuan cyber notary. Penelitian ini membahas tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ada dua permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pertama, kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratyan Noer Hartiko, author

Kewenangan notaris menolak memberikan salinan akta sesuai undang-undang jabatan notaris dan etika profesi notaris: analisa putusan majelis pengawas pusat No. 01/B/MJ.PPN/2006 = Notary authority to refuse to provide a copy of the deed according to the notary profession law and notary professional ethics analysis of the central supervisory council decision No. 01/B/MJ/PPN/2006 / Ratyan Noer Hartiko

Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam UUJN yaitu mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut juga tercantum dalam sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya undang-undang memberikan kewajiban Notaris untuk menolak memperlihatkan isi akta, termasuk memberikan salinan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan. Namun ketidakjelasan mengenai konsep pihak yang berkepentingan dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46220

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irvin Sianka Thedean, author

Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang melalui akta notaris studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Juridical study of money laundering crime through notarial deed case study of Central Jakarta court decision number 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. Pencucian Uang yang kita ketahui kerapkali dilakukan oleh pejabat negara lazimnya dengan tujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Salah satu Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan pejabat negara adalah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43198

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian