Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Intan Maryani, author

Perlindungan hukum terhadap tanggung jawab notaris berdasarkan pasal 66 terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 49/PUU- X/ 2012 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris = Legal protection of notary liability associated based on article 66 clause with the verdict of constitutional court number 49/ PUU- X/ 2012 and notary law number 2 of 2014 concerning of notary occupation

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dibutuhkan untuk melayani masyarakat dalam hal alat bukti dan menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga sebelum melaksanakan jabatannya harus disumpah sebagaimana Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Jabatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42135

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Audi Dian Fitria, author

Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang ternyata belum dibayar lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/V/2013) = The responsibility and legal protection for notary in the capacity as land titles registrar ppat in an establishment of purchase deed which has not been fully paid (case study the verdict of the notary council supervisory center Number 05/B/MJ.PPN/V/2)

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44392

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ferris, author

Anaslisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang purna bakti = Juridical analysis concerning the legal protection of retired notary

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai suatu jabatan mempunyai arti bahwa terdapat batas waktu sehingga terdapat saat dimana Notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai notaris. Dalam UUJN Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46474

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yossy Nezzafireva, author

Perlindungan hukum terhadap notaris berkenaan dengan pembuatan akta atas penetapan pengadilan negeri: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1978 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 = Legal protection on the notary concerning the making of acertificate upon the state court?s decision: Republic of Indonesia supreme court?s decision No.1978 K/Pdt/2004 dated October 11th, 2005

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19642

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian