Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMajelis Pengawas Notaris adalah Lembaga baru yang diatur dalam Undang –Undang Jabatan Notaris yang berwenang untuk menyelenggarakan sidangpemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang diduga melakukanpelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris. Struktur danKomposisi anggota Majelis Pengawas Notaris, cara pengangkatan, sistem sanksipemberhentian dari jabatan yang bersifat pengusulan kepada Menteri danbenturan kepentingan (conflict of interest) merupakan faktor yang mempengaruhiasas keseimbangan dan independensi Majelis Pengawas Notaris. Metode hukumpengaturan Majelis Pengawas Notaris di Belanda dengan asas keseimbangan(check and balances), benturan kepentingan (conflict of interest), dan pemberianotonomi kepada Majelis Pengawas Notaris di Belanda dalam penjatuhan sanksidibandingkan dengan pengaturan Majelis Pengawas Notaris di Indonesia. Hasilpenelitian struktur dan keseimbangan sistem sanksi menunjukkan adannyakeikutsertaan secara langsung Pemerintah (eksekutif) yang mempengaruhiindependensi dan tidak adanya pengaturan benturan kepentingan secara sahmempengaruhi independensi dan imparsialitas Majelis Pengawas Notaris sebagaiorgan penegak hukum disiplin.

---

ABSTRACTNotary Supervision Board is a new institution that regulated by the application of act no 30 of 2004 concerning to notary position which is autorized to organizing a session of examination and giving a sanction for notary who expected make an offence of the notary rsquo s implementation and or about the notary rsquo ethics code Structure and compotition of notary supervision board the appointment discharge of sanction from the notary rsquo s position that are proposing to the minister and conflict of interest are the factors that affecting the principle of balance and the independention of the notary supervision board The law method of the notary supervision board in Belanda with the principle of balance check and balances conflict of interest and giving an autonomy to the notary supervision board in Belanda about discharge of sanction compared with the control of notary supervision board in Indonesia Research the resultof structure and compotition the member of Notary Supervision Board in Indonesia are not showing the principle of balance the sanction showed there is availability of government participation directly which is giving the affecting of the independention and because there is no control of the conflict of interest intactly giving an affect of independention and the impartiality of notary supervision board as an organ of law enforment discipline "

"Tesis ini membahas permasalahan hukum terkait pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu mengenai peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawas Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan secara dengan sengaja dan memang memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga mengakibatkan merusak martabat Notaris sebagai profesi kepercayaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kehadiran Notaris. Oleh sebab itu penulis membahas peran pengawas Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah tesis ini adalah yaitu bagaimanakah peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang dan, bagaimanakah penjatuhan sanksi-sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris secara berulang-ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun pemenuhan jangka waktu pemeriksaan perkara masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada Majelis Pengawas Notaris. Terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dirasa kurang tegas, hal ini dikarenakan sebelumnya Terlapor juga pernah melakukan pelanggaran dalam ruang lingkup yang serupa. Sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera kepada Notaris yang bersangkutan sehingga pengawas Notaris haruslah bersikap lebih tegas.

---

This thesis discusses about relate to Notary Public in running a position which is about the role of Notary Supervision Board in supervising notary public who conducts repeated violations. The issue is the background caused by a notary public who conducts violation of Statute of Notary public. It is done deliberately and he has conscious that what he as done is not allowed by Statute. So it can damage the good will name of Notary public as profession of trust and decreasing society trust over notary public. Therefore, writer discussed about the role of notary public supervisor done by Notary Supervision Board in running the task. Research problem of the thesis was how was the role of supervisor of notary public in supervising notary public who did repeated violation and how to give sanctions to notary public who did law violation of notary. Research method used in this research was juridical normative with research typology which was used to answer the problems in this research that used analytic descriptive. The result of this research was, Regional Supervisory Board had been done task and authority well. However, fulfillment period of case examination had not been fit to regulatory requirements because of the lack of human resource in Notary Supervision Board. About the sanction from regional supervisory board, it was considered less firm because previously, the suspect had done violation of the same case. The sanction didn rsquo t cause deterrent effect for related notary public so Supervisor of notary public must be firm."