Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha. ......As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2009 tentang Pra notifikasi Penggabungan, Peleburan, yang kemudian dibandingkan dengan pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, dan menjadi jalan keluar bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, namun merger juga dapat berdampak negatif dan mengurangi persaingan apabila merger mengakibatkan perusahaan mempunyai market power dan menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha yang baru untuk masuk ke pasar bersangkutan. Untuk mengurangi dampak negatif merger, diperlukan suatu pedoman yang dapat digunakan untuk menilai apakah merger yang dilakukan berdampak negatif terhadap persaingan usaha atau tidak. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta bagaimana perbandingan pedoman merger di Indonesia dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta bagaimana analisa terhadap ketentuan Pra notifikasi dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2009. Sebagaimana diketahui Pra notifikasi merupakan notifikasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada lembaga persaingan sebelum merger dilaksanakan. Mayoritas negara-negara di dunia menggunakan sistem Pra notifikasi karena dianggap lebih efektif mencegah terjadinya transaksi merger yang dapat berdampak negatif terhadap persaingan usaha. Pra notifikasi berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 bersifat sukarela, dan untuk melakukan Pra notifikasi maka harus memenuhi syarat yaitu memenuhi definisi merger, dan memenuhi notification threshold. ......This thesis criticize guideline constitutes an inseparable part of Commission Regulation Number 1 Year 2009 on Merger, Consolidation and/or Acquisition Pre Notification., and which compared to guidance of merger in United State, Uni Europe, and Japan. Merger became one of the business strategies, but merger also may potentially harm and lessening competition if merger make company have market power and reject or impede certain other business actors from conducting the same business activities in the relevant market. Merger need a guidelines to reduce the negative impact. Therefore the problem which is discussed in this thesis that how guidance of merger in United States, Uni Europe, anda Japan, and how comparison of guidance of merger in Indonesia with United States, Uni Europe, anda Japan, and how analysis of Commission Regulation Number 1 Year 2009. Pre notification is a voluntary notification given by bussiness actor to commission on a proposed merger. Majority of nations in the world use Pre notification system becaus more effective to prevent the negative impact of merger. Pre notification in Commission Regulation Number 1 Year 2009 is voluntary , and Pre notification should be fullfilled the essence of merger and notification threshold.

Abstrak :
ABSTRAK

Saat ini kasus pencurian mobil kian meningkat, sedangkan alarm mobil yang ada saat ini masih memiliki kekurangan. Di sisi lain jumlah pengguna internet dan media sosial juga kian meningkat. Oleh karena itu pada penelitian ini dirancang sistem notifikasi untuk keamanan pada mobil berbasis Raspberry Pi dan media sosial yang dapat memberikan notifikasi 3 kali berturut-turut ke pemilik mobil, yaitu notifikasi teks melalui Instapush, notifikasi foto melalui Twitter, dan notifikasi video melalui YouTube yang terintegrasi dengan Twitter. Hasil dari 20 kali uji coba menunjukan bahwa rata-rata pengiriman notifikasi teks melalui Instapush lebih cepat dan stabil pada tempat parkir ruang terbuka dengan waktu 7,2 detik sejak pintu mobil terbuka hingga tiba di smartphone pemilik mobil. Untuk pengiriman notifikasi foto melalui Twitter rata-rata lebih stabil pada tempat parkir ruang terbuka, tapi lebih cepat pada tempat parkir ruang tertutup dengan waktu 29,55 detik sejak pintu mobil terbuka. Untuk pengiriman notifikasi video melalui YouTube yang terintegrasi Twitter rata-rata lebih stabil dan cepat pada tempat parkir ruang terbuka dengan waktu 217,2 detik sejak pintu mobil terbuka. Foto dan video yang diunggah ke Twitter dan YouTube memiliki tingkat kesamaan yang berkualitas tinggi terhadap foto dan video asli hasil pemotretan dan perekaman webcam yang dipasang di dalam mobil.

---

ABSTRACT

Nowadays the cases of car theft are increasing, whereas the conventional alarm system has no direct notification feature. On the other side active internet users and active social media accounts continue to rise. Therefore, a notification system for car security based-Raspberry Pi and social media is designed to give 3 fold notifications. Those are text notification through Instapush, photo notification through Twitter, and video notification through Twitter-activated YouTube. Our test shows this system can run 100%. Average delivery time of text notification through Instapush is faster and more stable in the outdoor parking area. It takes only 7.2 seconds from the car door opened event until delivered at car owners smartphone. Average delivery time of photo notification through Twitter is more stable in the outdoor parking area, but is faster in the indoor parking area. It takes only 29.55 seconds after triggered. Average delivery time of video notification through Twitter-activated YouTube is faster and more stable in the outdoor parking area. It takes only 217.2 seconds after triggered. Photos and videos which are uploaded to Twitter and YouTube have a high degree of similarity with the original photos and videos that are captured and recorded by webcam mounted in a car

Abstrak :
Sistem pemberitahuan merger yang diterapkan di Indonesia saat ini, berdasarkan Undang - Undang No.5 Tahun 1999 menganut Post-Merger Notification System atau notifikasi yang dilakukan setelah badan usaha melakukan merger. Badan usaha wajib melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan berlaku efektif secara hukum. Post-Merger notification justru menimbulkan ketidakefektifan dalam transaksi merger dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Ketidakefektifan dalam pemberitahuan akan menimbulkan masalah problematic dalam merger dan memberikan dampak negative pada pelaku usaha. Post Merger notification yang dianut oleh Indonesia memiliki berbagai kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dirubah menjadi Pre-merger Notification. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menunjukkan urgensi perubahan sistem Post-merger Notification menjadi Pre-Merger Notification sebagai upaya pencegahan praktik monopoli. Penelitian ini mengggunakan pendekatan hukum. ......The merger notification system currently implemented in Indonesia, based on Law No. 5 of 1999, adheres to the Post Merger Notification System or notification that is carried out after a business entity merges. Business entities are required to report to the Commission for the Supervision of Business Competition no later than 30 days from the legally effective date of the merger, consolidation or acquisition. Post Merger notification creates ineffectiveness in merger transactions and creates uncertainty for business actors. Ineffective notification will cause problematic problems in mergers and have a negative impact on business actors. Post Merger notification adopted by Indonesia has various weaknesses, so it needs to be considered to be changed to Premerger Notification. Based on this, this article shows the urgency of changing the Post-merger Notification system to Pre- Merger Notification as an effort to prevent monopolistic practices. This research uses a legal approach.

Abstrak :
Gun Jumping merupakan suatu istilah yang menggambarkan aktivitas pelaku usaha yang seolah-olah transaksi merger yang dilakukannya sudah berlaku secara sah dan efektif di mata hukum walaupun pada kenyataannya merger tersebut belum disetujui oleh otoritas persaingan usaha karena masih dalam proses peninjauan notifikasi merger. Gun Jumping merupakan suatu pelanggaran yang hanya terjadi pada negara yang menganut sistem notifikasi pra-merger atau pra-notifikasi seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia, tidak dikenal istilah Gun Jumping karena sistem notifikasi yang berlaku saat ini ialah pasca-notifikasi atau post-notifikasi. Pada perkembangan saat ini, pasca-notifikasi dipandang sebagai sistem notifikasi yang sudah tidak kontekstual dengan perkembangan zaman dan memiliki banyak kekurangan. Dengan adanya rencana untuk melakukan amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka diharapkan terjadi perubahan pada sistem notifikasi Indonesia dari pasca-merger notifikasi menjadi pra-merger notifikasi. Usulan perubahan ini merupakan hal yang wajar karena dapat memberikan kepastian hukum terutama bagi pelaku usaha. Apabila nantinya amandemen UU No. 5 Tahun 1999 telah disetujui, maka Gun Jumping akan menjadi salah satu permasalahan yang mungkin akan terjadi sebagai pelanggaran yang dilakukan pelaku merger sebelum merger disetujui oleh otoritas persaingan usaha. Selanjutnya, berhubungan dengan metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan kepustakaan. Serta saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah dengan secara konsisten mematuhi dan menjalankan setiap prosedural yang berkaitan dengan ketentuan gun jumping.

---

Gun Jumping is a term that describes the activity of merging parties as if their merger transaction has been valid and effective on law provision, in fact the merger has not approved by the competition commission because it is still in the process of reviewing merger notification. Gun Jumping is a violation that only occurs in countries that have a pre-merger notification system, for example United States of America and European Union. In Indonesia with its post-notification system, the term of Gun Jumping is not familiar. Post-notification system in these era is considered out of context and has many shortcomings. With the plan to amend Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is expected that there will be a change in Indonesia notification system from post-merger notification to pre-merger notification. This change is a reasonable because it can provide legal security, especially for merging parties. If the amendments of Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 has been approved, gun jumping is one of the problems that may occur as a violation that committed by the merging parties before the merger is approved by the competition commission. Futhermore, the method that author used for this research is juridical-normative and literature. For recommendation that author used for gun jumping problems is to consistently obey every procedure and rules that related to gun jumping provision.

Abstrak :
Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia mempunyai hukum persaingan usaha dan lembaga yang mengawasi jalannya sistem persaingan tersebut di negara masing-masing. Lembaga tersebut diberikan tugas dan kewenangan dalam menegakkan jalannya persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini membahas tentang apa saja ketentuan yang berlaku pada ketiga negara tersebut dalam hal akan dilakukannya pemberitahuan merger, dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penerapan mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan transaksi, dan sanksinya apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan. Penelitian ini memberikan contoh kasus pelanggaran pemberitahuan pengambilalihan saham di tiga negara tersebut dan apakah sanksi yang diberikan. Berdasarkan penerapan pengaturan pemberitahuan pengambilalihan saham dan pemberian sanksi tersebut akan dibuat suatu kesimpulan. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, untuk mengumpulkan, mengidentifikasi berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan implementasi hukum positif dan penerapannya dalam problematika yang timbul, berkaitan dengan hukum persaingan usaha. ......The United States, Japan, and Indonesia have their own competition law and agencies that oversee the course of the competition system in their respective countries. The agency is given the task and authority in upholding the competition law, including sanctions in case of violation. This research the rules that apply to these three countries in terms of merger notification in relation to competition law, concerning the implementation of the mechanism of acquisition of shares notification conducted by the parties in closing the transaction, and the sanctions in case of delay on notification. This research gives an example related to failure to notify the acquisition to the agency in the United States, Japan, and Indonesia. Based on the implementation of the notification of acquisition of shares and the sanctions, a conclusion will be made. This research uses literature based method to collect and identify various secondary data related to the issues to be discussed in the research. This research also uses juridical normative method, by implementing positive law and its application in case of problems, related to competition law.

Abstrak :
ABSTRAK
Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT Johnson Johnson Indonesia bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker mengetahui dan memahami tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker di bagian regulatory affairs suatu industri farmasi. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Profesi juga memfasilitasi mahasiswa dalam memahami gambaran nyata permasalahan kefarmasian di industri farmasi, khususnya pada bagian regulatory affairs. Tugas khusus yang diberikan berjudul Kajian Implementasi Perkembangan Perubahan Peraturan Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat terhadap Pelaksanaan Registrasi Variasi Minor Dengan Notifikasi. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui dampak dan perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan registrasi obat antara peraturan terbaru dengan peraturan terdahulu serta membuat dokumen registrasi untuk Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi.

---

ABSTRACT
Internship at PT Johnson Johnson Indonesia aims to make the pharmacist 39 s professional students know and understand the duties, roles and responsibilities of the pharmacist in the regulatory affairs section of a pharmaceutical industry. In addition, internship also facilitates students to understand the real picture of pharmaceutical problems in the pharmaceutical industry, especially in the regulatory affairs section. Specific assignment given is entitled Implementation Study of Development and Change of Regulation of Criteria and Procedure of Drug rsquo s Registration to Registration of Variation Minor with Notification. The purpose of this particular assignment is to examine the impacts and differences in the provisions of drug regulatory legislation between the latest regulations with the previous regulation and to make registration documents for Minor Variation Registration with Notifications.

Abstrak :
[ABSTRAK
Dengan diterapkannya kebijakan notifikasi kosmetika di negara ASEAN, maka produsen bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keamanan produknya. Selain itu, kosmetika semakin mudah beredar dan konsumen memiliki beragam pilihan kosmetika. Tanpa pengetahuan yang memadai, konsumen terutama kaum perempuan masih banyak menggunakan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan notifikasi kosmetika dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari produk kosmetika yang tidak aman. Penelitian dilakukan dengan survei rumah tangga di 5 wilayah di DKI Jakarta dengan responden 200 orang kaum perempuan. Hasil penelitian ini adalah kebijakan notifikasi kosmetika belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari produk kosmetika yang tidak aman. Masih banyaknya kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau nomor notifikasi, palsu, dan mengandung bahan yang dilarang menandakan bahwa produsen atau importir kosmetika belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap mutu dan keamananan dari kosmetika yang diedarkan.

---

ABSTRACT
Due to the implementation of cosmetic notification policy in ASEAN countries, cosmetic industries haven been considered to have higher responsibility for both the quality and safety of their products. In addition to this, cosmetics are easier to be distributed and consumers have a various option of cosmetics. Without adequate knowledge, consumers, especially women, remain to use cosmetics that contain hazardous substances. This study aims to analyze the cosmetic notification policy under ASEAN to protect women from consuming unsafe cosmetics. This study conducted with field survey of households in five areas in Jakarta with 200 women respondents. The result shows that cosmetic notification policy has not been fully effective in giving protection for women from unsafe cosmetics. Moreover, many cosmetics which have been distributed, have no registration or notification number, counterfeiting, containing hazardous materials indicated that the manufacturers or importers of cosmetics do not reflecting responsibility of the quality and safety of those products, Due to the implementation of cosmetic notification policy in ASEAN countries, cosmetic industries haven been considered to have higher responsibility for both the quality and safety of their products. In addition to this, cosmetics are easier to be distributed and consumers have a various option of cosmetics. Without adequate knowledge, consumers, especially women, remain to use cosmetics that contain hazardous substances. This study aims to analyze the cosmetic notification policy under ASEAN to protect women from consuming unsafe cosmetics. This study conducted with field survey of households in five areas in Jakarta with 200 women respondents. The result shows that cosmetic notification policy has not been fully effective in giving protection for women from unsafe cosmetics. Moreover, many cosmetics which have been distributed, have no registration or notification number, counterfeiting, containing hazardous materials indicated that the manufacturers or importers of cosmetics do not reflecting responsibility of the quality and safety of those products]

Abstrak :
Perkembangan dunia usaha yang dinamis semakin mendorong banyak perusahaan untuk melakukan pengambilalihan saham untuk meningkatkan efesiensi pasar. Berkaitan dengan hal ini, rezim hukum persaingan usaha nasional mewajibkan setiap tindakan pengambilalihan saham yang telah memenuhi ambang batas tertentu untuk melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menemukan bahwa hingga tahun 2019, KPPU telah mengeluarkan 700 (tujuh ratus) pertimbangan dalam urusan notifikasi tersebut. Namun diketahui bahwa dari jumlah tersebut tidak sedikit pula perusahaan yang masih belum memahami aturan terkait notifikasi. Hal ini sangat fatal, karena KPPU akan mengenakan sanksi denda dari setiap keterlambatan notifikasi oleh perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlambatan notifikasi tersebut dapat dicegah dengan memaksimalkan peran notaris. Notaris dengan salah satu kewenangannya untuk membuat akta pengambilalihan saham perusahaan diharapkan dapat ikut mengambil peran sebagai pintu utama untuk mencegah terjadinya keterlambatan notifikasi tindakan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU. Selain itu notaris juga berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Oleh karenanya, penyuluhan hukum mempunyai urgensi yang sangat vital dalam proses pengambilalihan saham perusahaan. Salah satunya adalah memberi informasi terhadap para penghadap bahwa terdapat ketentuan mengenai notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU. Metode penelitian ini berbentuk yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris, dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pelaku usaha selaku penghadap yang akan melakukan tindakan pengambilalihan saham perusahaan. Notaris juga wajib mengelaborasi ketentuan mengenai tindakan pengambilalihan saham dari sudut pandang hukum persaingan usaha.< ......The dynamic development of the business world has increasingly encouraged many companies to do shares acquisition to increase market efficiency. In this regard, the Indonesian business competition law requires every shares acquisition that has met certain thresholds to notify the Indonesia Competition Commission (KPPU). This aims to prevent the potential of unfair business competition practices to occur. This research found that until 2019, KPPU had issued 700 (seven hundred) considerations in matters of notification. However, it is known that of this number there are so many companies that still do not understand the rules regarding notifications. This is very important, because KPPU will impose fines for every late notification by the company. This study also found that late in notifications can be prevented by maximizing the role of the notary. It is expected that a notary with one of his powers is to make a deed of company shares acquisition to take on the role of being the main door to prevent late in notification of the company shares acquisition to KPPU. In addition, the notary is also authorized to conduct legal counseling in connection with the deed he made. Therefore, legal counseling has a very vital urgency in the process of taking over company shares. One of them is to provide information to the appearers that there is a provision regarding notification of share acquisition to KPPU. This research method is in the form of normative juridical which is explanatory, with an emphasis on the use of secondary data and using primary and secondary legal materials. The results of this study note that notaries are required to provide legal counseling to business actors as appearers who will take action to take over company shares. The notary is also required to elaborate on the provisions concerning the act of taking over shares from the point of view of business competition law.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model sistem notifikasi interaksi obat otomatis bagi petugas kefarmasian, sehingga dapat segera mengedukasi pasien atau keluarganya. Pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat penting dalam menjamin keselamatan pasien, dan salah satu unit pelayanan yang penting adalah pelayanan kefarmasian, khususnya pelayanan informasi obat (PIO). PIO berfungsi untuk mengidentifikasi obat-obatan dengan kewaspadaan tinggi serta obat-obatan berisiko tinggi sebagai penyebab terjadinya reaksi obat yang merugikan (ROTD) terutama pada usia lanjut, interaksi obat merupakan masalah utama yang perlu mendapat perhatian. Saat ini pendataan dalam penelitian ini diprioritaskan untuk lansia, terdapat 55 orang geriatri yang dirawat, 7 orang terdeteksi bahwa interaksi obat dengan obat lain dalam resep dilakukan melalui review resep secara manual. Memang klinik farmasi tidak selalu salah, tetapi dalam banyak kasus dapat menyebabkan hasil yang negatif atau efektivitas pengobatan yang buruk. Oleh karena itu, pemantauan dan tinjauan diperlukan untuk memvalidasi apakah semua obat masih diperlukan, dan bagaimana reaksi obat dan interaksi obat terjadi. Pemantauan dalam sistem terintegrasi untuk interaksi obat sangat diperlukan dan juga mendidik pasien agar efek obat tidak terganggu. Pengumpulan informasi dan data untuk studi awal dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD). Wawancara mendalam dengan apoteker, asisten apoteker, tenaga promosi kesehatan rumah sakit, dan programmer rumah sakit merupakan kajian mendalam dari hasil FGD. Analisis sistem berdasarkan wawancara menjadi dasar perancangan sistem dengan pendekatan pengembangan sistem, yaitu menggunakan metode prototyping hingga tahap pemodelan. Sedangkan uji kelayakan Sistema menggunakan uji Usability Test dan Technology Acceptance Model (TAM). Metode pengolahan data kuesioner dari studi kelayakan Aplikasi menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil pengujian prototipe sistem notifikasi interaksi obat-ke-obat, sebanyak 53 responden lansia dengan 125 jenis data obat menunjukkan bahwa database prototipe sistem notifikasi interaksi obat-ke-obat lebih banyak ditemukan interaksi obat. dibandingkan proses manual oleh petugas apoteker, sehingga dapat memberikan notifikasi kepada apoteker lebih cepat. Rancangan logis dari sistem notifikasi interaksi obat ini berfungsi sebagai notifikasi kepada petugas apotek saat penginputan resep obat dengan sistem yang terintegrasi, sehingga pasien akan diberikan edukasi yang lebih tepat. Sistem ini dapat mempermudah akses informasi dan efisiensi waktu. Secara teoritis, desain tersebut dapat memberikan solusi yang efisien dan efektif dalam mengidentifikasi obat-obatan yang diberikan secara hati-hati kepada pasien lansia dengan diintegrasikan ke dalam sistem notifikasi interaksi obat di rumah sakit, pasien lanjut usia dapat dengan aman mengonsumsi obat yang diberikan setelah mendapatkan edukasi yang tepat tentang cara penggunaan obat-obatan. ......This research aimed to develop an automatic drug interaction notification system model for pharmaceutical officers, so that they can immediately educate patients or families. Medical services in hospitals are especially important in ensuring patient safety, and one of the important service units is the pharmaceutical service, especially the drug information service (DIC). DIC serves to identify high-alert medication as well as high-risk drugs as a cause of adverse drug reactions (ADR) especially in the erderly, drug interaction is a major problem thet needs attention. Currently the data collection in this research prioriting for the elderly, there were 55 geriatric who were being treated, 7 people were detected that drug interactions with other drug in the prescription were given through manual review of prescriptions. Indeed pharmacy clinics are not always wrong, but in many cases it can lead to negative results or poor effectiveness of treatment. Therefore, monitoring and review is needed to validate whether all drugs are still needed, and how drug reactions and drug interactions are present. Monitoring in integrated system for drug interactions is indispensable and also educates patients so that drug effects are not disrupted. The information and data collection for the initial study were conducted through Focus Group Discussion (FGD). In-depth interviews with pharmacists, pharmacist assistants, hospital health promotion staff, and hospital programmers were the in-depth studies of the results of the FGD. The system analysis based on the interviews was the basis for the system design with a systems development approach, that is, using the prototyping method to the modeling stage. While the Sistema feasibility test used the Usability Test and the Technology Acceptance Model (TAM) test. The questioner data processing method from the Application feasibility study used the SPSS program. Based on the results of testing the prototype of drug-to-drug interaction notification system, as many as 53 elderly respondents with 125 types of drug data indicated that the database of the prototype of drug-to-drug interaction notification system discovered more drug interactions than the manual process by pharmacist officers, so as to provide notification to pharmacists more quickly. The logical design of this drug interaction notification system functions as a notification to pharmacy officers when inputting drug prescriptions with the integrated system, so that patients will be given more precise education. This system can simplify the access to information and time efficiency. Theoretically, the design can provide an efficient and effective solution in identifying cautious drugs that are administered to erderly patients by being integrated into the drug interaction notification system of the hospital, elderly patients can safely consume the drugs given after receiving proper education about how to use the drugs.