Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Kegiatan  penyaluran  dana  melalui  kredit  terhadap  masyarakat,  dituangkan  dalam suatu bentuk perjanjian, sehingga terdapat suatu alat bukti bagi pihak bank sebagai kreditur ataupun bagi nasabah sebagai debitur. Dalam praktik perbankan mengenai 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yakni perjanjian kredit dibawah tangan  yaitu  suatu  tulisan  atau  perjanjian  yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan perjanjian kredit secara notariil yaitu perjanjian kredit yang  dibuat di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu, dalam hal ini adalah notaris. Permasalahan kredit macet yang menimpa  dunia  perbankan  sebagai  akibat dari adanya wanprestasi maupun keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur, merupakan suatu prioritas utama yang menjadi fokus perhatian dari bank dalam hal penyelesaiannya, sehingga dapat diwujudkan sebuah dunia perbankan yang sehat. Permasalahan  yang  dibahas  antara lain adalah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh  debitur dalam  pelaksanaan  novasi subyektif  pasif  dalam  perjanjian  kredit,  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur   apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan novasi subyektif pasif dalam perjanjian kredit, dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengalihan hutang melalui cesie yang pada praktiknya menggunakan  skema  novasi  subjektif pasif. Kesimpulan  dari  penulisan  ini adalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 780/Pdt/2018/Pt.DKI perbuatan yang dilakukan oleh PT. Gading Mega Jaya dan PT. Mega Kirana Utama adalah ingkar janji atau wanprestasi.

 

Kata Kunci:

Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Novasi

 

---

The activities of channeling funds through credit to the public are set forth in an agreement, so that there is evidence for the bank as a creditor or for the customer as a debtor. 

In banking practice regarding 2 (two) forms of credit agreement, namely an underhand credit agreement, namely a writing or agreement that is made and signed by the parties and a notarized credit agreement, namely a credit agreement made before a public official authorized to do so, in the event that this is a notary. 

The problem of bad credit that has befallen the banking sector as a result of default or delays in payments by debtors is a major priority that has become the focus of attention of banks in terms of resolution, so that a healthy banking world can be realized. 

The issues discussed include, among others, the result of default by debtors in implementing passive subjective innovation in credit agreements, legal protection for creditors in the event of default in implementing passive subjective innovations in credit agreements, and the responsibility of notaries in drafting deeds of debt transfer through cesie which in in practice using passive subjective innovation schemes. 

The conclusion of this paper is based on the decision of the DKI High Court. Jakarta Number 780 / Pdt / 2018 / Pt.DKI actions committed by PT. Gading Mega Jaya and PT. Mega Kirana Utama is broken promise or default.

 

Keyword:

Credit Agreement, Breach of Contract, Novation

 

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian pasti ada para pihak, adapun penyebutan pihak yang berutang atau yang memberi utang dalam perjanjian dikenal istilah Debitur atau Kreditur. Pada tesis ini PT. GA selaku Debitur Lama melakukan pengalihan kepada anak Perusahaannya yaitu PT. A. Akibat dari pengalihan tersebut terjadi kesalahan Pembayaran yang dilakukan PT. A kepada PT. C. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui cara pengalihan utang dari Debitur Lama kepada Debitur Baru dan tanggung jawab Kreditur kepada Debitur Baru serta Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Debitur Baru ketika terjadi kesalahan pembayaran dalam perjanjian sewa LAN dan IP Telephony untuk kantor area Senayan City dan Panin Tower PT. GA dengan PT. C menurut Kitab Undang ? Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji penerapan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata khususnya dalam buku Ketiga KUHPer tentang Perikatan terkait dengan Novasi dan Pembayaran tak terutang. Penelitian ini memberikan saran agar setiap pihak yang akan membuat perjanjian untuk memasukkan klasul tentang Novasi di dalam perjanjiannya

---

ABSTRACT
Agreement is an action, in which one or more persons bind himself to one or more persons. In the Agreement there must be parties, while the addressing of those who owe debt and give debt in the Agreement is respectively referred to as the debtor and creditor. In this thesis, PT. GA as the old Debtor transferred its debt to its subsidiary company, PT. A. As a result of the transfer, a payment error conducted by PT. A. occurred in its payments to PT. C. This thesis aims to find the method of the transfer of debt from the old Debtor to the new Debtor and the Creditor's responsibility toward the new Debtor, and also the legal remedies available to the new Debtor in the event that a payment error occurs in the performance of the LAN and IP Telephony lease contract between PT. GA and PT. C for the office areas of Senayan City and Panin Tower based on the Civil Code. The research method used is the normative juridical method, namely by reviewing the application of the Civil Code, specifically the terms of the Third Book of the Civil Code regarding contracts, concerning novation and undue payments. This study provides advice to any parties into an agreement to insert a certain clause regarding novation into the contract itself.

Abstrak :
Pembaharuan utang (Novasi) merupakan salah satu upaya Peralihan utang atas terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya pembayaran kredit oleh debitur. Penelitian ini membahas mengenai peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru yang seharusnya dilakukan dengan persetujuan kreditur namun dalam kasus ini pembaharuan utang yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur, Peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru dengan persetujuan kreditur dikenal sebagai Novasi Subjektif Pasif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pembebanan jaminan fidusia, surat outstanding utang sebagai alat bukti peralihan hak, serta keabsahan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur secara sepihak dengan bantuan Pihak Kepolisian dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SLK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Doktrinal, yang dilakukan berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan tertulis serta norma dalam masyarakat. Permasalahan yang diajukan kepada pengadilan adalah Pertama, terkait keabsahan pembebanan jaminan fidusia , pembebanan jaminan fidusia tidak sah dalam perkara ini dikarenakan dilakukan dengan akta dibawah tangan, sedangkan seharusnya dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang berbentuk Akta Jaminan Fidusia. Kedua, terkait keabsahan surat outstanding utang sebagai alat bukti peralihan hak, Novasi subjektif pasif seharusnya dilakukan dengan persetujuan kreditur secara tertulis, surat outstanding utang bukan merupakan alat bukti peralihan hak yang sah dikarenakan tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana tidak terkandung di dalamnya pernyataan bahwa utang tersebut beralih dari debitur lama kepada debitur baru. Ketiga, terkait keabsahan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur secara sepihak dengan bantuan pihak kepolisian, eksekusi jaminan fidusia secara langsung tidak dapat dilakukan oleh penerima fidusia atau kreditur dengan bantuan dari pihak kepolisian tanpa diterbitkannya surat pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Namun, dalam hal terjadinya tindak pidana yaitu pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan. ......Debt renewal (Novation) is one attempt to transfer debt to the occurrence of bad credit caused by non-fulfillment of credit payments by the debtor. This study discusses the transfer of debt from the old debtor to the new debtor which should be done with the creditor's approval, but in this case the debt renewal was carried out without the creditor's approval. The transfer of debt from the old debtor to the new debtor with the creditor's approval is known as Passive Subjective Novation. This study aims to analyze the legitimacy of imposing fiduciary guarantees, outstanding debt securities as evidence of the transfer of rights, and the validity of executions carried out by creditors unilaterally with the assistance of the police in the Solok District Court Decision Number 11/Pdt.G/2019/PN SLK. The research method used is doctrinal research based on legal norms contained in written regulations and societal norms. The problems submitted to the court are, First, related to the legitimacy of the imposition of fiduciary guarantees, the imposition of fiduciary guarantees is invalid because it was carried out under an underhand deed. In contrast, it should have been drawn up with a notarial deed in Indonesian as a Deed of Fiduciary Guarantees. Second, regarding the validity of the outstanding debt certificate as evidence of the transfer of rights, passive subjective novation should be carried out with the approval of the creditor in writing, and the outstanding debt certificate is not valid evidence of the transfer of rights because it is not following the terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code which does not contain in it a statement that the debt was transferred from the old debtor to the new debtor. Third, regarding the validity of executing fiduciary guarantees by creditors unilaterally with the assistance of the police, direct execution of fiduciary guarantees cannot be carried out by fiduciary recipients or creditors with assistance from the police without issuing a letter of execution by the District Court. However, if a crime occurs, namely the transfer of the fiduciary guarantee object without the written consent of the fiduciary recipient, it can be reported to the police for confiscation.

Abstrak :
Pembubaran badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Bab X Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi oleh Likuidator. Likuidator secara umum memiliki tugas untuk melakukan pemberesan harta kekayaan PT, namun di dalam undang-undang tidak diatur secara rinci mengenai batasan wewenang Likuidator terkait hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para krediturnya seperti yang terjadi pada pembubaran PT A, dimana di dalam proses likuidasinya kreditur diberikan opsi novasi piutangnya kepada perusahaan induk PT A yang juga merupakan debitur PT A. Penelitian ini akan menganalisis mengenai wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Likuidator yang berasal dari luar PT serta implikasi dari penandatanganan perjanjian novasi oleh Likuidator bagi krediturnya. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan pemberesan dalam proses likuidasi haruslah dipandang secara luas meliputi penyelesaian utang piutang. Oleh karena itu, wewenang dan kewajiban Likuidator menjadi lebih luas dari yang diberikan oleh undang-undang, termasuk di dalamnya wewenang untuk menandatangani perjanjian novasi dengan kreditur dan debiturnya. Adapun saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu membuat pengaturan secara rinci dan terang mengenai batasan tugas dan wewenang Likuidator dalam undang-undang serta pentingnya peran aktif RUPS dalam mengatur mengenai batasan tersebut. ......Dissolution of a business entity in the form of a Limited Liability Company (LLC) is regulated in Chapter X of the Company Law. The dissolution of the LLC must be followed by a liquidation process by the Liquidator. Liquidator generally has the duty to settle the assets of a LLC, but the law does not regulate in detail the limits of the Liquidator's authority in this regard. This situation can cause legal uncertainty for its creditors as happened at PT A’s dissolution, in which at their liquidation process the creditors are given the option of novation of their receivables to PT A’s parent company which is also the debtor of PT A. This study will analyze the authorities, obligations, and responsibilities of Liquidators from outside the LLC and the implications of the signing of novation agreement by the Liquidator for creditors. To answer the problems in this study, normative legal research was used and complemented by interviews with relevant informants. The results of this study indicate the settlement in the liquidation process must be viewed comprehensively, including the settlement of accounts payable. Therefore, the authorities and obligations of the Liquidator are broader than those provided by law, including the authority to sign novation agreements with their creditors and debtors. Suggestions given from this study are to make detailed and clear arrangements regarding the limits of the Liquidator's duties and authorities in the law and the importance of the active role of the GMS in regulating these limits.

Abstrak :
Dalam dunia usaha saat ini, penggunaan Surat Berharga Komersil biasa dilakukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk menambah modal kerja perusahaan. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu: (1) bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial; (2) apakah Trade Confirmation of Promissory Notes dapat dianggap sebagai novasi; dan (3) apakah Surat Berharga Komersial telah daluwarsa. Hasil penelitian dengan metode deskriptif ini menunjukkan bahwa: (1) ) tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial melekat pada masing-masing pihak sesuai kapasitasnya; (2) Trade Confirmation of Promissory Notes tidak dapat dianggap sebagai novasi. Issuer masih terkait dan bertanggung jawab atas utang-piutang dalam perikatan dasar, sehingga investor masih mempunyai hak tagih atas utang-piutang tersebut; dan (3) Surat Berharga Komersial telah daluwarsa, namun perikatan dasarnya belum daluwarsa. Oleh karena itu, issuer masih bertanggung jawab atas utang piutang, sehingga investor masih dapat melakukan penuntutan atas utang-piutang. ......In present business world, the usage of commercial paper commonly perfomed to obtain short term financing facility in addition of corporate working capital. This thesis discusses three issues, namely: (1) how the legal responsibility of the parties in commercial paper transactions, (2) whether the Trade Confirmation of Promissory Notes can be considered as a novation, and (3) whether the Securities Commercial has expired. The results of this descriptive method reaserch showed that: (1) the legal responsibilities of the parties in commercial paper transactions are attached to each party according to its capacity, (2) Trade Confirmation of Promissory Notes should not be construed as a novation. Issuers are still relevant and responsible for the debts of the underlying agreement, so that investor still have the right to bill for these debts, and (3) Commercial paper has expired, but the underlying agreement has not expired. Therefore, the issuer is still liable for debts, so that investors can still make the prosecution of debts.

Abstrak :
Peralihan hak atas tanah dan bangunan rumah harus dibuktikan dengan jelas dan secara tertulis, yang pada prinsipnya haruslah dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Pejabat yang berwenang. Begiu juga dengan peralihan kredit pemilikan tanah dan bangunan rumah dari debitur lama kepada debitur baru, yang harus dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari kreditur serta harus dapat dibuktikan dengan sebuah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Metode Penelitian ini adalah Doktrinal dan Studi Pustaka. Penelitian ini menjelaskan tentang prosedur yang perlu diketahui Masyarakat dalam perbuatan hukum peralihan kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah dan peralihan kredit atas tanah dan bangunan rumah yang harus dilakukan secara tegas dan tertulis dalam suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT, karena peralihan kredit pemilikan rumah merupakan bentuk dari Perjanjian Novasi Subyektif Pasif yang mensyaratkan diharuskannya peralihan dibuat dalam suatu akta. Apabila dilakukan di bawah tangan maka perjanjian peralihan tersebut tidak sah, kecuali dikuatkan melalui Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan telah terjadi suatu perjanjian peralihan Novasi Subyektif Pasif dalam Kredit Pemilikan Tanah dan Bangunan Rumah. ......The transfer of Rights to Land and House buildings must be proven clearly and in writing, which in principle must be carried out in cash and clearly before an authorized Officer, likewise, with the transfer of land and building mortgage loans from the previous debtor to the new one. The transfer must be carried out with the consent and approval of the creditor and should be proven by an authentic deed made by an authorized officer in this case Notary and/or Land Deed Officer (PPAT). This research method is a doctrinal and literature study. This research explains the procedures that the Community needs to know in the legal act of transferring ownership of land and house buildings and the transfer of mortgage loans for Land and house with an authentic deed. Because the transfer of credit for Land and House Buildings is a form of Passive Subjective Novation Agreement, which requires the transfer to be made in a deed. If it is done under the hand, the transfer agreement is not valid, unless it strengthened through a Stipulation or Decision from the District Court stating that there has been a Passive Subjective Novation transfer agreement in the Land and Building Ownership Loans.

Abstrak :
Dengan majunya perkembangan hukum dan liberalisasi sektor perbankan, pinjaman dapat dapat dilakukan dengan suatu mekasime kredit sindikasi yang dilatarbelakangi besarnya fasilitas yang diberikan. Dalam kredit sindikasi, bank-bank peserta dapat mengalihkan atau menjual partisipasinya. Mengenai hal tersebut, penelitian ini akan menjawab apakah alasan-alasan dan metode-metode dari pengalihan partisipasi dalan kredit sindikasi, dan apakah akibat hukumnya terhadap jaminan kebendaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metodologi normatif yuridis. Pengalihan partisipasi dalam prakteknya merupakan cara until menjaga keberlangsungan ekonomi serta upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pengalihan tersebut dapat berupa cessie, subrogation, novation, and sub-participation. Akibat hukum terhadap jaminan kebendaan diantaranya adalah terhapusnya perjanjian jaminan atau keharusan untuk pendaftaran ulang oleh agen jaminan ataupun bank peserta baru sebagai creditor.

---

With the rapid development of law and the liberalization of banking sector, loan can be achieved through syndicated loan mechanism due to the great size of facility granted. In syndicated loan, participating banks may assign or sell their participation. As such, this research will answer what are reasons and methods behind the assignment of participation of syndicated loan and what are its legal implications toward collaterals. To answer these questions, this research will use a juridical normative methodology. The assignment of loan participation in its practice is deemed by practitioner as way to to maintain economic sustainability as well as an effort to comply with prevailing regulations. Such assignment could be in a form of cessie, subrogation, novation, and sub-participation. The legal implications towards collaterals are, amongst other the termination of collateral agreement and the necessity for re-registration by security agent or new participating bank as creditor.