Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Summary: "In this book, leading scholars from Australia, Canada, Hong Kong, New Zealand, Singapore, the United Kingdom and the United States deal with important theoretical and practical issues in the law of contract and closely-related areas of private law. The chapters analyse developments in the law of estoppel, mistake, undue influence, the interpretation of contracts, assignment, exclusion clauses and damages. The chapters also address more theoretical issues such as discerning the limits of contract law, the role of principle in the development of contract doctrine and the morality of promising"--Jacket.

Abstrak :
Annexed to GA Resolution 56/​83 of 2001, the International Law Commission's Articles on Responsibility for Internationally Wrongful Acts put the international law of responsibility on a sound footing. As Special Rapporteur for the second reading, James Crawford helped steer it to a successful conclusion. With this book, he provides a detailed analysis of the general law of international responsibility and the place of state responsibility in particular within that framework. It serves as a companion to The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries (Cambridge University Press, 2002) and is essential reading for scholars and practitioners concerned with issues of international responsibility, whether they arise in interstate relations, in the context of arbitration or litigation, or in bringing international claims.

Abstrak :
Abstract. The research aims to analyze the income tax application for married women who fulfill their tax rights and obligations by themselves in the context of gender and taxable unit. The data in this qualitative research were collected through literature study and in-depth interview. In addition there is a comparison with Malaysia in terms of tax rights and obligations for married women taxpayers who fulfill their tax rights and obligations by themselves. The result of the research shows that there is limitation on the right of the married women to fulfill their tax rights and obligations by themselves, i.e. there is a restriction for the fulfillment of the tax rights of a married woman who becomes the head of the family. More over, in practice, the rule concerning the married women taxpayers who have to fulfill their income tax by themselves still sets problems for both the taxpayers and tax-officers. Therefore we need a socialization process in order to make known the stipulations concerning married women who have to fulfill their tax rights and obligations by themselves.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis apakah terdapat pengaruh yang sangat signifikan, pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bahwa Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik dari sektor pajak, antara lain melalui perubahan sistem pungutan Official assesment menjasi self assesment dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai perarturan perpajakan melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha wajib pajak selama periode tertentu. Oleh karena itu SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut. Karena dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa wajib pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa sebab, yaitu : tarif pajak yang tinggi, tidak adanya keadilan dimana terdapat kecenderungan dan persepsi dari wajib pajak yang sudah lapor malah dicurigai dan diawasi terus sementara yang tidak pernah lapor malah tidak ada sanksi, pelayanan yang tidak baik, dan pengisian formulir perpajakan yang sulit. Pengertian pemeriksaan menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, engumpulkan dan mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka mengetahui pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Tebet, dilakukan penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuisioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan dan data-data statistik yang relevan. Dalam peneltian ini digunakan metode penelitian kuantitatif karena metode ini dipandang tepat untuk menggambarkan variable dalam penelitian. Variabel variabel dalam peneltian ini yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah efektifitas , prosedur, obyektivitas, tindak lanjut dan edukasi dalam pemeriksaan. Untuk menguji validitas kuisioner dan analisis digunakan perangkat statistika yang dibantu oleh program sofware SPSS (Statistical Package for Social Scientiist). Melalui analisis statistik ini diharapkan terdapat indikator yang dapat dapat digunakan untuk validitas alat ukur apakah sesuai, apakah variabel tersebut terbukti reliable. Dari pengujian validitas dan reliabilitas jika hasil penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengukian statistik lebih lanjut berupa analisa regresi. Dari R square diperoleh angka sebesar .453, mengindikasikan bahwa kelima variabel tersebut, sebagai aspek dari pemeriskaan dapat menjelaskan 45,5 % variansi variabel kepatuhan wajib pajak. Jumlahnya kurang 50 % menunjukkan bahwa terdapat faktor-fator lain yang mempengaruhi pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengaruh dari masing masing variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut Tidak terdapat pengaruh signifikan dari efektivitas dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, berarti responden menilai pemeriksaan belum mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sengaja dan rangkaian langkah dalam pemeriksaan belum direncanakan dan terorganisir dengan baik. Akibatnya dari segi efektivitas pemeriksaan, tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh signifikan dari prosedur dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan responden menilai bahwa pemeriksa pajak yang menjalankan tugas telah memiliki kemampuan memadai dan prosedur pemeriksaan dinilai dapat mencapai tujuan pencegahan (preventive) terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud melakukan pelanggaran. Terdapat pengaruh signifikan dari obyektivitas dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pemeriksaan yang dijalankan saat ini memungkinkan adanya opini pihak ketiga yang independen, agar dapat memberikan second opinion yang obyektif atas hasil pemeriksaan pajak. Tidak terdapat pengaruh tindak lanjut dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menilai bahwa proses pemeriksaan pajak belum diiringi pemberian kepastian hukum, akibatnya tidak sesuai dengan maksud dilaksanakan pemeriksaan. Terdapat pengaruh signifikan dari edukasi dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan mengandung aspek pendidikan, yaitu agar Wajib Pajak tidak melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan ketentuan perpajakan. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengingat, lima variabel dalam pemeriksaan pajak hanya mampu menerangkan 45,3%. Artinya masih terdapat 54,7% faktor di luar pemeriksaan yang mampu menerangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Tebet. Terlebih jika dilihat variabel-variabel yang berpengaruh signifikan yang menerangkan 38,8% kepatuhan Wajib Pajak, berarti terdapat 61,2% faktor di luar ketiga variabel tersebut yang mampu menerangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Tebet. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian ini juga dapat dilakukan di KPP yang lain.

---

This thesis is to analyze whether there is a significant effect on tax audit of Individual Personal Taxpayer Attachment Level. That government policy in increasing domestic income in order to finance development and public service from taxation sector, for example, by make change on tax levied on official assessment into self assessment and to provide fully trust to taxpayer in order to self calculate, estimate, pay and report their debted taxes according to taxation regulation on annual notification letter as a means to report all business activities of taxpayer for certain periods. Therefore, annual tax report is not only function as data, however, it is a communicating tool between taxpayer and tax collector in order to make accountable fulfillment of all taxation obligations. As its consequences, Directorate General of Taxation is required to maintain service, supervision, management and application for taxation sanctions. One of close supervision and management for taxpayer is by tax audit. Tax audit is a balancing system of full trust that to be provided to taxpayer in order to self calculate, report and pay their debted taxes. As researches done by tax experts, it found an indication that taxpayers hinder and smuggle their taxes with certain causes for example : higher tax tariff, there is no justice which there is a tendency and perception from reported taxpayer has been suspected and watched, while there is no sanction to non-reported taxpayer, less good service, and complicated taxation form filling. Comprehension of tax audit according to Act Number 6 / 1983 as recent amended on Act umber 16 / 2000 pertaining to General Condition for Taxation is a series of activities in order to find, gather and process data and/or other information to examine attachment on taxation fulfillment and also to maintain requirements of taxation regulations. In order to find tax audit effect on individual personal taxpayer attachment level at Taxation Service Office of Jakarta Tebet, it has been made a study by data gathering from respondents to fill questionnaires, interviews with related parties and also maintain relevant library study and statistical information. This study is used qualitative research method as this method seems appropriate to describe study variable. Variables in this study which assumed have effects to taxpayer attachment is effectiveness, procedures, further action and education of tax audit. In order to test questionnaire validity and this analysis is using statistical tools that assisted by SPSS (Statistical Package for Social Scientist) Program. On this statistical analysis, hopely there will be indicators to be measuring validity whether it is adjusted, whether its variable is reliably proved. From testing on validity and reliability, if result of study fulfilled its requirements to make further statistical testing on regression analysis. From R square, it procured for .453, this indicates that those five variables as tax audit aspects can explain 45.5% of taxpayer attachment variable variance. The quantity is less than 50%, it showed that there is another factor that influencing the tax audit. Based on results of this study, it concluded that effect of each independent variable to taxpayer attachment is as follows. There is no significant effects from effectiveness of tax audit to Personal Taxpayer attachment, this means respondents evaluated that examination has not able to detect deliberate violations by taxpayer and it has not been planned yet for a series of examination steps and it has not been planned well. There is a significant effect on procedures of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, it showed that respondents evaluated that tax audit officials have appropriate capability and its examination procedure shall reach preventive purposes to other taxpayer who intended to make violations. There is a significant effect from objectivity in tax audit on Personal Taxpayer attachment. Based on this study, it showed that currently maintained examination processes is likely to make opinion from other independent third parties, so it shall give an objective second opinion on tax audit results. There is no effect on the further action of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, respondents evaluated that tax audit process has not been coupled by legal assuredness, as its consequences, it is not matched to purpose of tax audit. There is a significant effect from education of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, respondents evaluated that maintained tax audit has contained education aspects, so Taxpayer shall make mistake as less comprehend to requirements of taxation. This study can take further action to have greater description on Personal Taxpayer attachment. This is to consider that five variables in tax audit has only informed for 45.3%. It means that the remaining factor for 54.7% beyond tax audit that capable to provide information on Individual Personal Taxpayer attachment at Taxation Service Office of Jakarta Tebet. If it seen from significant variables that to inform 38.8% for taxpayer attachment, it means that the remaining factor for 61.2% beyond other three variables that capable to provide information on Individual Personal Taxpayer attachment at Taxation Service Office of Jakarta Tebet. In order to have greater description on Individual Personal Taxpayer attachment, this study can also be done at other Taxation Service Offices.

Abstrak :
This volume provides a unique overview of methodologies that are conducive to a successful legal transplant in East Asia and Oceania. Each chapter is drafted by a scholar who holds direct professional experience on the legal transplant considered and has a distinctive insight into the pragmatic difficulties related to grafting an alien institution into a legal tradition. The range of transplants includes the implementation of contractual obligations, the regulation of commercial investments and the protection of the environment. The majority of recent legal reforms in these geographical areas have aimed at improving national economic performance and fostering trade and have been directly inspired by European and North American institutional experiences. There is also, however, a tendency to couple economic reforms, aimed at attracting foreign investment, with constitutional reforms that improve the protection of individual rights, the environment and the rule of law.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.4. Wali Amanat sebagai pihak yang ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, mengakibatkan kedudukan Emiten yang lebih ldquo;tinggi rdquo; tersebut mudah mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perwujudan Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagai instrument perlindungan hukum. Penulisan Tesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif Normatif Legal Research , melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat urgensi Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Principles of The Proportionality Principle in Bapepam LK Regulation Number VI.C.4. Trustee as the party appointed and paid by the Issuer, resulting in the positions of the more high Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement. This thesis aims to find out the urgency of the principle embodiment of Proportionality Principle in Trustee Agreement as legal protection instrument. The writing of this thesis uses normative legal method Normative Legal Research , through the approach of law. Based on the results of the research can be seen that there is urgency Principle of Proportionality Principle in Trustee Agreement to regulate the implementation of rights and obligations of the parties in the Trustee Agreement.

Abstrak :
Obligasi konversi sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh sumber dana ataupun investasi relatif masih baru bagi pasar modal Indonesia. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk membahas secara lebih menda¬lam tentang obligasi konversi, khususnya bagaimana pe¬rusahaan penerbit melakukan penilaian atas obligasi konversi yang diterbitkan. Pembahasan penilaian atas obligasi konversi dilihat dari perusahaan penerbit dan dibatasi hanya pada 1 obligasi konversi, yaitu obligasi konversi yang diterbitkan PT Inti Indorayon Utama. Metode penelitian yang Penelitian Obligasi, digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan perbandingan hasil antara realitas penilaian obligasi oleh PT Inti Indorayon Utama dengan penilaian berdasarkan pendekatan Eugene F. Brigham. Penggunaan pendekatan Eugene F, Brigham dalam menilai obligasi konversi Indorayon ternyata tidak tepat karena beberapa asumsi yang tidak sesuai, yaitu: Pertumbuhan harga saham perusahaan ternyata tidak dapat diprediksi dengan baik. Dengan fluktuasi harga saham yang relatif besar dan kondisi pasar modal di Indonesia yang lesu sebagai akibat kebijakan Tight Money Policy dan tingkat bunga deposito yang tinggi pada waktu itu menyebabkan penentuan variabel ini menjadi sulit. Perusahaan tidak mempunyai kebijakan Call Option yang jelas. Tingkat bunga obligasi biasa dari perusahaan yang sejenis dengan resiko yang sama tidak ada sehingga untuk menentukan atau memperkirakan variabel inipun menjadi sulit. PT Inti Indorayon Utama dalam menilai obligasi konversinya dengan menganalisa hasil servey yang dilakukan oleh penjamin emisi atas minat dan permintaan investor jika diterbitkan, membandingkan dengan obligasi kon¬versi yang sejenis dan membandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya, seperti pinjaman bank, obligasi biasa atau saham. Dengan pendekatan ini ternyata PT Inti Indorayon Utama dapat menilai obligasi konversinya dengan baik Pendekatan yang dapat dikatakan memberikan hasil yang baik secara teoritis maupun bila diaplikasikan di pasar modal luar negeri, belum tentu cocok digunakan di Indonesia. Hal ini tergantung dari asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan itu apakah sesuai dengan kondisi dan dapat diaplikasikan di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan penerbit disarankan untuk melakukan analisis yang cermat dan komprehensif sebelum memutuskan untuk melakukan pembiayaan melalui instrumen ini.