Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
IT Governance, sebuah bagian terintegrasi dari CorporateGovernance adalah suatu konsep yang menjadi jawaban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian penciptaan value dari TI serta jaminan kepastian kembalinya investasi TI yang telah ditanamkan. IT Governance telah menjadi prioritas utama pada banyak organisasi. Di Indonesia, telah dikeluarkan keputusan menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Kepmen ini bersama dengan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah menjadi suatu pendorong akan diperlukannya suatu Good IT Governance khususnya pada BUMN yang bergerak di Industri Minyak dan Gas Bumi. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi IT Governance yang ada di sebuah perusahaan yang memiliki karakteristik tersebut melalui berbagai model dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

---

IT Governance, an integral part of corporate governance, is a concept that become the answer of organizational demand to ensure value creation from IT and to ensure the return of IT investments. IT Governance has become a main priority of many organization. In Indonesia, the Ministry of State0Owned Enterprises has issued a decree no. Kep-117/M-MBU/2002 about the implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises. The decree, along with the Law No.22/2001 about the Oil and Gas, has become the drivers for Good Corporate Governance, especiallya for State Owned Enterprise in Oil and Gas sector. The objective of this paper is to illustrate IT Governance in such enterprise through mapping in multi model in order to get a more comprehensive picture of the governance.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis strategi operasi yang dilakukan JOB Tomori ketika dijadwalkan turn around namun di saat yang sama terdapat permintaan pasokan gas dari salah satu pembeli gasnya, PAU. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan ahli-ahli terkait, observasi dokumen, dan perhitungan revenue. Analisis dilakukan dengan menyusun kerangka kerja build-borrow-or-buy, kemudian borrow terpilih. Implementasi dari kerangka kerja borrow adalah skenario pinjam-meminjam gas antara JOB Tomori dan PEP untuk memenuhi permintaan PAU yang dirumuskan dalam Lending and Borrowing Agreement (LBA). Dari dua skenario, yaitu Skenario 1 do nothing dan Skenario 2 pinjam-meminjam gas, maka diperoleh revenue tertinggi pada saat melakukan Skenario 2. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan software Nvivo untuk mengetahui manfaat dari LBA. PEP memasok sejumlah gas kepada PAU atas nama JOB Tomori sehingga JOB Tomori tetap memperoleh revenue. Setelah berhasil menjalankan LBA saat turn around, JOB Tomori dan PEP bersepakat membuat LBA jangka panjang sehingga LBA dapat diimplementasikan pada saat salah satu pihak mengalami unplanned maintenance. ......This study analyzes the operating strategy implemented by JOB Tomori when it is scheduled to turn around but at the same time there was gas demand from one of its gas buyers, PAU. It uses a qualitative approach by conducting interview with related experts, observing documents, and calculating revenue. Based on analysis of the build-borrow-or-buy framework, JOB Tomori should choose ‘borrow’. The implementation of borrow framework is a gas Lending and Borrowing Agreement (LBA) between JOB Tomori and PEP to fulfill PAU's demand. From two scenarios, namely Scenario 1 do nothing and Scenario 2 gas lending and borrow, the highest revenue would be earned from Scenario 2. The interviews will be analyzed using NVivo to identify the advantages of LBA. PEP supplied gas to PAU on behalf of JOB Tomori, so JOB Tomori still earned revenue. After successfully implement the LBA during the turn around, JOB Tomori and PEP agreed to create a long-term LBA in order to accomodate unplanned maintenances.

Abstrak :
Industri minyak dan gas bumi sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga pengelolaanya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya kebutuhan akan gas bumi selalu terpenuhi, maka persediaan akan gas seharusnya dapat terpenuhi secara merata di seluruh daerah, bukan hanya memprioritaskan pada sektor perkotaan. PT.Perusahaan Gas Negara Tbk atau PT.PGN Tbk disinyalir melakukan monopoli yang bertentangan dengan undang-undang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang dilaporkan Lembaga Integral Demokrasi Indonesia (LIDI) pada Bulan November tahun 2013. Dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.PGN Tbk, yaitu usaha pengangkutan dan usaha niaga seharusnya dipisah dan infrastruktur berupa pipa gas yang ada dapat digunakan oleh badan usaha lainnya. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap dugaan monopoli tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

---

Oil and gas industry plays an important role in the Indonesian economy and it has to be optimally provided prosperity and well-being of the people. In order for natural gas demand, then the gas supply should be evenly distributed throughout the region, not only prioritize the urban sector. However, in November 2013 Lembaga Integral Demokrasi Indonesia (LIDI) found indications that PT. Perusahaan Gas Negara Tbk or PT. PGN Tbk held a monopoly contrary to the laws of monopolistic practices and unfair business competition. The business activities conducted by PT. PGN Tbk such as, transportation business and commercial ventures, moreover the infrastructure should be separated in the form of an existing gas pipeline can be used by other entities. The purpose of this research is to analyze the indication monopoly linked to Law No. 5 of 1999.

Abstrak :
Perubahan pengaturan pengusahaan minyak dan gas bumi melalui pemberlakuan regulasi baru UU No. 22 tahun 2001 beserta peraturan pelaksananya merupakan upaya penerapan kebijakan persaingan melalui pemisahan antara fungsi regulator yang ada pada pemerintah dan fungsi usaha pada perusahaan (PERTAMINA), serta pemberian kesempatan partisipasi yang terbuka luas bagi pihak swasta untuk melakukan pengusahaan minyak dan gas bumi. Terdapat perbedaan yang mendasar terhadap struktur pengusahan minyak dan gas bumi di Indonesia sebagai akibat pemberlakuan regulasi baru, yaitu berakhirnya pemberian monopoli oleh pemerintah kepada PERTAMINA dan menjadi lebih terbukanya pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Berdasarkan regulasi baru tersebut maka jumiah minyak bumi yang dapat dialokasikan bagi kebutuhan dalam negeri terdiri dari bagian pemerintah dan DM0 sebesar 25% dari bagian kontraktor. Pasokan minyak mentah hasil kegiatan hulu dalam negeri sangat dipengaruhi oleh beberapa perusahaan yang mendominasi pasokan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa perubahan penguasaan oleh dominan menentukan besaran pasokan minyak mentah hasil kegiatan huku dalam negeri. Data pasokan minyak mentah ke kilang dalam negeri tahun 2000 s/d 2005 menunjukkan bahwa pasokan minyak mentah hasil kegiatan hufu dalam negeri ke kilang dalam negeri didominasi oleh Caltex, Pertamina, Expan, dan Unocal serta ARCO yaitu mencapai lebih dari 70%. Caltex merupakan posisi dominan dengan pasokan mencapai 52,3 dan 53,1% pada tahun 2004 dan 2005. Regulasi baru yang membuka kesempatan secara luas kepada swasta tersebut akan dapat mendorong terjadinya persaingan dalam pengusahaan migas yang efisien, namun di sisi lain juga memberikan peluang munculnya perusahaan dominan. Berdasarkan data produksi minyak bumi nasional tahun 2000 s/d 2005 dapat diketahui bahwa konsentrasi produksi minyak bumi sebesar 70% ada pada 4 (empat) perusahaan terbesar. Dengan kondisi yang demikian maka diharapkan melatul kebijakan persaingan akan dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk Iebih agresif dalam melakukan pencarian migas. Penemuan lapangan baru sebagai hasil eksplorasi akan dapat mempertahankan dan meningkatkan potensi pasokan minyak bumi hasil kegiatan hulu dalam negeri ke kilang dalam negeri. Analisis regresi dengan mempergunakan data pasokan, produksi den dummy kebijakan tahun 2000-2005 menunjukkan banwa kebijakan yang diterapkan selama ini memberikan pengaruh positif terhadap potensi pasokan minyak mentah ke kilang dalam negeri. Meskipun demikian, kebijakan persaingan yang diterapkan pemerintah perlu untuk dilakukan pembenahan terutama dengan munculnya perusahaan dominan. Regulasi yang ada memungkinkan perusahaan untuk menguasai kegiatan hulu dan hilir sekaligus.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor. ......This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor.

Abstrak :
Kegiatan produksi minyak dan gas bumi dapat dikatakan sebagai fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Pemeliharaan berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan aset yang mempengaruhi produktivitas operasional. Namun seringkali masalah utama terjadi dalam melakukan perawatan yaitu tidak tersedianya suku cadang yang menyebabkan downtime peralatan yang cukup lama sehingga berdampak pada produktivitas dan keuntungan perusahaan. Manajemen suku cadang memiliki peran penting dalam mengklasifikasikan dan mengelola barang dengan mempertimbangkan karakteristik suku cadang. Makalah ini mencoba untuk mengisi kesenjangan dalam literatur mengenai kriteria dari perspektif logistik dan pemeliharaan yang sesuai untuk gas plant dengan menentukan klasifikasi berdasarkan persyaratan kekritisan dan jumlah suku cadang untuk perencanaan operasi dan pemeliharaan fasilitas pemrosesan gas dengan kriteria yang berbeda dari literatur sebelumnya yaitu production loss dan frequency of spare part damage. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah klasifikasi multi kriteria (AHP) dengan perspektif pemeliharaan dan logistik untuk kriteria tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka output yang ingin disampaikan oleh penulis adalah mengusulkan data baru persediaan yang ada di gas plant dengan menggunakan expert judgement untuk menentukan jumlah masing-masing spare part, setelah itu nilai dari penghematan yang telah dilakukan akan diketahui. ......Oil and gas production activities can be regarded as a very complex industrial facility with various types of process equipment and supporting facilities. Maintenance plays an important role in maintaining and increasing the availability of assets that affect operational productivity. However, often the main problem occurs in carrying out maintenance, namely the unavailability of spare parts which causes equipment downtime which is quite long so that it has an impact on the productivity and profits of the company. Spare parts management have an important role in classifying and managing items by considering the characteristics of spare parts. This paper attempts to fill the gap in the literature regarding the criteria from a logistical and maintenance perspective suitable for gas plants by determining the classification based on criticallity requirements and the number of spare parts for planning operation and maintenance of gas processing facilities with different criteria from previous literature, namely production loss and frequency of spare part damage. The method used in this paper is a multi-criteria classification (AHP) with a maintenance and logistikal perspective for the criteria. Based on the results of data processing, the output to be conveyed by the author is to propose new data on existing inventories in the gas plant by using expert judgment to determine the amount of each spare part for critical items, after that the value of the savings that have been made will be known.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama (joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyak dan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktor dimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara terpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasar pemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint audit dengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsep dan fokus area audit. ......The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus of the audit area

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif penerapan sistem pengendalian manajemen dengan levers of control framework pada CNOOC SES Ltd. yaitu sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi hulu minyak dan gas di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen pada perusahaan ini. Penelitian ini berkesimpulan bahwa CNOOC SES Ltd. belum memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga belum mampu mengatasi berbagai ancaman.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to comprehensively analyze management control systems using levers of control framework at CNOOC SES Ltd. the upstream exploration and production oil and gas company in Indonesia. Using the descriptive method this research aims to explain how the implementation management control system in this company. This research concludes that CNOOC SES Ltd. has not had good management control systems so that it can’t overcome various threats.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik stakeholder engagement pelibatan pemangku kepentingan oleh perusahaan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan. Stakeholder engagement merupakan bagian penting yang telah ditekankan oleh berbagai panduan penyusunan laporan keberlanjutan internasional sebagai aktivitas yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan. Analisis stakeholder engagement dilakukan pada salah satu perusahaan di sektor hilir industri minyak dan gas di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dalam perusahaan, kuesioner, dokumen-dokumen internal perusahaan, data sekunder, serta tinjauan literatur. Penelitian ini berbentuk studi kasus dimana judgement peneliti sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian. Peneliti menemukan bahwa perusahaan objek dalam penelitian ini didorong oleh teori legitimacy dan signaling dalam menerbitkan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya. Namun, perusahaan belum melakukan perencanaan stakeholder engagement secara sistematis dan strategis dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan. Sehingga perbaikan praktik stakeholder engagement dalam perusahaan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan kedepannya.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the stakeholder engagement practice of a company in the process of preparing sustainability report. Stakeholder engagement is an important part that has been emphasized by many international sustainability reporting guidelines, as an activity that should be conducted in preparing company rsquo s sustainability report. The analysis was performed against an Indonesian company in the downstream sector of oil and gas industry. Data were obtained through interviews, questionnaire, company rsquo s internal documents, secondary data, and literature review. This study is in the form of case study where the researcher rsquo s judgements are very influential on the results of the research. The study found out that the company was motivated by legitimacy and signaling theory when it was decided to publish company rsquo s sustainability report for the first time. However, the company has not yet developing a systematic and strategic stakeholder engagement plan to prepare for its sustainability report. Hence, an improvement in company rsquo s stakeholder engagement practice is an important part to achieve a better quality of its sustainability report in the future.