Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim dunia akibat pemanasan global mendorong dunia untuk mensubstitusi penggunaan sumber energi fosil ke arah energi bersih dan rendah karbon. Penelitian ini akan menganalisis dampak sosioekonomi transisi energi pada sektor hulu migas sesuai laporan IEA untuk skenario peta jalan energi transisi Indonesia. Model ekonomi makro menggunakan pendekatan model Miyazawa Input Output Model (MIOM) dengan database Input-Output Indonesia tahun 2016 yang memasukkan shock dari skenario STEPS/BAU, APS, dan NZE. Hasil yang diharapkan dari simulasi model ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, dan perubahan lapangan kerja di sektor Hulu Migas. Hasil dari simulasi MIOM menghasilkan bahwa perubahan pasokan energi skenario APS dan NZE mengakibatkan kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 1.2 kali dan 1.5 kali lipat lebih rendah relatif terhadap skenario STEPS. Perubahan investasi energi skenario APS dan NZE juga membawa dampak kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 3.5 dan 6.5 kali lipat lebih kecil relatif terhadap skenario STEPS.

---

Global climate changes due to global warming stimulate the world for energy transition by substituting the fossil energy sources towards cleaner energy sources. This study will analyse the energy transition impact on socioeconomic of the upstream oil and gas sector according to the energy roadmap scenario of Indonesia. The economic model utilizes Miyazawa Input-Output Model (MIOM) approach with the 2019 updated data version of the 2016 Indonesia Input-Output Table database which incorporates shocks from the STEPS, APS, and NZE scenarios. The expected results from the economic model simulation are changes in Gross Domestic Product (GDP), household’s income, and employment in the upstream oil and gas sector. The MIOM simulation results exhibit the changes in energy supply in APS and NZE scenario bring in contractions in GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 1.2 times and 1.5 times lower relative to STEPS scenario. Changes in energy investment in APS and NZE scenarios also lead to a shrinkage impact on GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 3.5 and 6.5 times smaller relative to STEPS scenario."

"Keuntungan bisnis di seluruh industri minyak dan gas nilai telah terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak dan gas akibat dari penurunan harga minyak pada tahun 2014 serta pandemi COVID 19 yang terjadi secara global mengakibatkan banyak perubahan termasuk juga pada sektor minyak dan gas bumi. Perusahaan jasa ladang minyak harus mengatur ulang bisnis mereka, membuat strategi, dan mengadopsi model operasi baru untuk menjamin profitabilitas jangka panjang dengan memprioritaskan transformasi digital. .Untuk mendukung keberhasikan transformasi digital dibutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang handal serta penyebaran pengetahuan yang tepat melalui perilaku kerja yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh High Involvement Human Resoures Management (HIHRM) dan Knowledge Sharing (KS) dalam implementasi Digital Transformation (DT) yang dimediasi oleh variabel Innovative Work Behavior (IWB) pada perusahaan yang bergerak di sektor industri minyak dan gas bumi melalui kuesioner secara daring lalu diolah dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian memberikan hasil bahwa HIHRM berpengaruh terhadap DT, sedangkan KS tidak memiliki pengaruh terhadap DT. Namun IWB mampu menjadi variabel mediasi yang memiliki efek yang signifikan pada hubungan antara variabel KS dan DT, dan juga mampu memperkuat hubungan antara HIHRM dan DT.

---

Business profits across the oil and gas industry have been affected by fluctuations in oil and gas prices due to the decline in oil prices in 2014 and the global COVID 19 pandemic resulting in many changes including in the oil and gas sector. Oilfield service companies must reorganize their business, create strategies, and adopt new operating models to ensure long-term profitability by prioritizing digital transformation. To support the success of digital transformation, it requires support from reliable human resources and the dissemination of appropriate knowledge through innovative work behavior. This study aims to examine the effect of High Involvement Human Resources Management (HIHRM) and Knowledge Sharing (KS) in the implementation of Digital Transformation (DT) mediated by Innovative Work Behavior (IWB) variables in companies engaged in the oil and gas industry sector through online questionnaires and then processed and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study provide results that HIHRM has an effect on DT, while KS has no effect on DT. However, IWB is able to become a mediating variable that has a significant effect on the relationship between KS and DT variables, and is also able to strengthen the relationship between HIHRM and DT."

"Berbagai faktor dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memastikan keakuratan dan kebenaran penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas (dan lebih jauh lagi keakuratan dan kebenaran dari porsi bagi hasil yang diterima pemerintah dari operasi Kontrak Produksi Sharing (KPS) di Indonesia). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah proses pengadministrasian yang terpisah antara penerimaan dalam bentuk pajak dan penerimaan bukan pajak dari sektor migas di Indonesia dan tidak adanya koordinasi di antara institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam pengadministrasian dan pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dari sektor migas ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak terlibatnya Kementerian Keuangan dalam proses penandatanganan kontrak-kontrak KPS di Indonesia. Ketidakterlibatan Kemenkeu dalam penandatanganan kontrak telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam porsi bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari operasi KPS-KPS migas. Potensi kerugian yang timbul di sektor migas akan semakin bertambah apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata dalam pengamanan penerimaan negara. Thesis ini menganalisa masalah-masalah dalam kebijakan pemerintah saat ini dan merekomendasikan kemungkinan solusi-solusi penyelesaian yang terbaik dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor migas, terutama PPh Migas, dengan tidak mengesampingkan pengamanan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini.

---

Numerous causes can be attributed to the inability of the Government of Indonesia to assure the accuracy and completeness of income tax revenue (and furthermore, the government profit share revenue) from the Production Sharing Contract operations in Indonesia. Such causes include separate administrations between Income Tax Revenue and Non-Tax Revenue from the oil and gas sector in Indonesia and a lack of coordination between government institutions that are involved in the administration and collections of these revenues. These conditions coupled with current conditions where the Ministry of Finance does not become involved in the process of PSCs (Production Sharing Contracts) signing process have led to the uncertainty. Contract operations in Indonesia cannot be assured. The potential loss from this sector will continue to occur if government of Indonesia doesn?t immediately take remedial measures. This Masters Project analyses the policy problem and recommends feasible solutions."

"Globalisasi yang terjadi menciptakan liberalisasi ekonomi yang juga mengarah pada persaingan usaha secara liberal antar pelaku usaha di segala sector. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sangat memungkinkan jika beberapa pihak menggunaan cara-cara yang illegal dan melanggar hukum persaingan usaha, salah satunya adalah dengan tindakan bid-rigging atau persekongkolan tender. Bid-rigging dalam aturannya di hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan pengadaan (procurement), sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan baik untuk sektor publik maupun privat. Isu yang akan diangkat dalam hal ini akan berkaitan dengan bid-rigging yang dilakukan dalam lingkup industry ekstraktif sebagai salah satu sektor yang memiliki peran signifikan bagi negara baik yang sedang berkembang yakni Indonesia, serta Australia sebagai negara maju. Skripsi ini mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana perbandingan elemen di pengaturan bid-rigging dalam tahap pengadaan di industri ekstratif, dengan spesifikasi khusus sektor pertambangan serta minyak dan gas ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia, dan implementasi dari pengaturan tersebut bagi kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Dengan membandingkan pengaturan serta implementasi di kedua negara, ditemukan bahwa pengaturan yang dimiliki hukum persaingan usaha Indonesia lebih umum dan memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan Australia. Implementasi pengaturan yang ada di kedua negara juga bervariasi dan memiliki perbedaan yang signifikan, dimana lebih banyak kasus terkait yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

Globalization that occurs results in economic liberalization, which also leads to liberal business competition between business actors within various industries. However, in the course of conducting business activities, it is possible that some parties may be using illegal methods and violating business competition regulations, one of which is a bid-rigging or tender conspiracy. Bid-rigging in the context of business competitions is correlated to procurement as a means to fulfill the necessities for both the public and private sectors. This research will address the issue of bid rigging carried out within the scope of the extractive industry as a sector with a significant role in Indonesia as a developing country, and Australia as a developed country. This research focuses on 2 (two) main issues, namely the comparison of the bid-rigging elements contained in each arrangement in the procurement process in the extractive industry, particularly mining and oil and gas sectors in terms of business competition law in Indonesia and Australia, and the implementation of the arrangements in both countries. The research method used is juridical-normative, which emphasizes written legal norms. By comparing the regulation and implementation in the two countries, it is acknowledged that the regulation of Indonesian competition law is more general and has a broad scope compared to Australia's. The implementation of existing arrangements within both countries also varies and has significant differences, with more related cases being reported in Indonesia than in Australia."