Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja sekaligus akselerasi investasi, terutama penanaman modal asing (PMA). Seiring meningkatnya kesadaran dan risiko dampak perubahan iklim, investasi berkelanjutan berdasarkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau environmental, social, and governance (ESG) semakin diminati. Permasalahannya adalah (a) UU Cipta Kerja menghasilkan kebijakan investasi yang cenderung mengarah pada pelemahan faktor lingkungan, dan (b) proses perumusannya tidak melibatkan partisipasi publik sebagai bagian dari faktor sosial dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kebijakan investasi berkelanjutan berbasis kebijakan publik sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mempertimbangkan critical threshold yang menerapkan faktor ESG di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, soft system methodology (SSM), dan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mendukung investasi berkelanjutan berdasarkan ketiga faktor ESG, sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan dengan prioritas yang diarahkan pada penguatan kapasitas SDM kelembagaan.

---

The enactment of the Omnibus Law on Job Creation aims to foster employment and accelerate foreign direct investment (FDI). With an escalating awareness of climate change impacts, there is a growing interest in sustainable investments grounded in environmental, social, and governance (ESG) factors. Two primary issues arise: (a) the law tends to formulate investment policies favoring economic considerations over environmental factor, and (b) the formulation process lacks public participation as component in social and governance factors. This research explores sustainable investment policies within the framework of public policy, as a part of Gross Domestic Product (GDP) subject to critical threshold, with ESG factors in Indonesia. Implementing descriptive analysis, soft system methodology (SSM), and analytic hierarchy process (AHP) as research methods, the findings highlight that, the Job Creation Law falls short in fully supporting sustainable investments, necessitating alternative policies focused on enhancing institutional human resource capacities."

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji-BPKH. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur khususnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan haji dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan pajak dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan dapat memberikan peningkatan alokasi nilai manfaat kepada jemaah haji tunggu. Selain itu, pembebasan pajak juga berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan jumlah Dana Haji yang dapat diinvestasikan dan / atau ditempatkan.

---

This research is about the analysis impact of the Omnibus Law Job Creation Taxation Cluster on the management of Hajj fund in Indonesia by the Hajj Financial Management Agency (Badan Pengelolaan Keuangan Haji-BPKH). This research was conducted by studying the literature, especially the laws and regulations regarding hajj financial management and taxation. The results show that the tax exemptions in the Omnibus Law of the Taxation Cluster Job Creation Act can provide an increase in the allocation of benefit values to waiting hajj pilgrims. In addition, the tax exemption also has the potential for increasing the economy of Indonesia through increasing the amount of Hajj Fund that can be invested and/or placed."

"Tesis ini membahas tentang oligarki di Berita Satu TV dan CNN Indonesia TV yang memengaruhi pemberitaan UU Cipta Kerja. Penelitian kualitatif yang dilakukan lewat wawancara mendalam dan analisis isi berita ini menggunakan teori oligarki dari Jefffrey Winters dan Mietzner. Hasilnya, oligark Berita Satu TV yang notabene masuk dalam Satuan Tugas UU Cipta Kerja, sengaja masuk ke ruang redaksi, menyetir arah pemberitaan, dan memberlakukan sistem hukuman bagi jurnalis yang melanggar. Oligark itu terbukti memanfaatkan sumber daya yang mereka punya untuk mengontrol pemberitaan demi mempertahankan kekayaan atau kekuasaan mereka. Namun, teori oligarki Winters dan Mietzner tidak berlaku untuk oligark CNN Indonesia TV di mana sang pemodal memilih untuk mengambil jarak dari ruang redaksi demi independensi medianya.

---

This thesis discusses the oligarchy on Berita Satu TV and CNN Indonesia TV which influences the coverage of the Omnibus Law on Job Creation. This qualitative research was conducted through in-depth interviews and news content analysis using the oligarchic theory of Jefffrey Winters and Mietzner. As a result, Berita Satu TV oligarch, who incidentally was included in the Task Force on the Omnibus Law on Job Creation, deliberately entered the newsroom, steered the direction of the news, and imposed a punishment system for journalists who violated the law. The oligarchs are proven to use the resources they have to control the news in order to maintain their wealth or power. However, this oligarchic theory does not apply to CNN Indonesia TV oligarchs where the financier chooses to distance himself from the newsroom for the sake of media independence."