Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan pengambilan pinjaman daring di Indonesia terus mengalami peningkatan, meski pinjaman daring memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga bank. Beberapa studi sebelumnya menjelaskan bahwa pengambilan keputusan pinjaman dipengaruhi oleh faktor religiositas dan sosio-ekonomi. Berbeda dengan studi-studi terdahulu, penelitian ini melihat bahwa literasi hutang dan jaringan sosial dapat memengaruhi pengambilan keputusan pinjaman daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 112 penduduk Kelurahan “X”, Kota Depok berusia 19-34 tahun yang dipilih secara multi-stage random sampling. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa hanya literasi hutang yang berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan pinjaman daring. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jaringan sosial tidak terlalu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pinjaman daring karena individu cenderung mencari dan memperoleh informasi pinjaman daring melalui perangkat ponsel pintar (smartphone) masing-masing, sehingga individu tidak terlalu membutuhkan interaksi dan diskusi dengan orang lain. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan juga bahwa literasi hutang menjadi faktor determinan terkuat dalam pengambilan keputusan pinjaman daring.......The decision making on online loans in Indonesia keeps increasing, even though the online loan interest is higher than the bank interest. Some of the previous studies explain that decision making in taking loans is influenced by religiosity and socio-economy factors. Unlike the studies that have been done before, this research sees that debt literacy and social networks can affect decision-making on online loans. This research uses a quantitative approach by spreading questionnaire to 112 residents of Kelurahan "X", Depok. The respondents were selected by multi-stage random sampling and aged between 19-34 years old. The test result of multiple linear regression shows that only debt literacy has a negatively significant effect on the online loans decision making. This research reveals that social networks don’t necessarily affect the online loans decision making because an individual tends to search and gain information about an online loan through their smartphone, thus, the individual doesn’t necessarily need to interact or discuss with other people. Furthermore, the results of this research show that debt literacy can be the strongest determinant factor for decision making on online loans."

"Financial Technology atau Fintech merupakan suatu bukti nyata dampak kemajuan teknologi di industri keuangan. Salah satu bentuk layanan dalam Fintech yang sangat digemari oleh Masyarakat Indonesia adalah layanan Peer-to-Peer Lending atau Pinjaman Online, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kemudahan yang dimiliki oleh Pinjaman Online dalam proses pinjam-meminjam uang merupakan salah satu faktor yang membuat Pinjaman Online sangat digemari. Namun kemudahan yang diberikan oleh Pinjaman Online seringkali belum diikuti dengan edukasi yang memadai dalam masyarakat atas teknologi yang digunakan maupun atas sisi legalitas dan pengaturan pinjam-meminjamnya. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku predatory lending atau yang juga disebut sebagai Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal, untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilegal dengan tujuan untuk mengembangkan bisnisnya dan mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk kegiatan yang saat ini marak dilakukan Pinjaman Online Ilegal dinamakan Fenomena “Tebar Jala.” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, yang kemudian dilengkapi dengan hasil wawancara kepada beberapa informan dan narasumber. Adapun dari penelitian ini, diketahui bahwa modus operandi Pinjaman Online Ilegal berbentuk Fenomena “Tebar Jala” serupa dengan Penipuan Online, yang didalamnya terdapat beberapa hak korban yang dilanggar dan perlu didorong penegakannya. Untuk itu, diperlukan peran serta kolaborasi antara Pemerintah dan juga Masyarakat untuk menanggulangi dan memberantas Pinjaman Online Ilegal, khususnya dalam hal ini Fenomena “Tebar Jala.”......>Financial Technology or Fintech is clear evidence of the impact from technology advances in the financial industry. One form of the services in Fintech that is very popular among Indonesian people is Peer-to-Peer Lending or online loan which is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 as an Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI). The convenience that online loan has in the process of borrowing money is one of the factors that makes online loan very popular. However, the convenience that provided by online loan is often not followed by adequate education in the community on the technology used, as well as on the legality and the regulation. Predatory lending actors, or also known as Illegal Online Loan Providers, often use that condition to carry out their illegal activities to develop their business and make profit. One form of activity that is currently being carried out is called the “Scattering Net” Phenomenon. This research was conducted using a form of normative juridical research and used the secondary type of data, that was obtained from literature searches, which were complemented by the results of interviews with several informants and sources. As for this research, it is known the form of the “Scattering Net” Phenomenon is like Online Fraud, in which several victims’ rights are violated and need to be encouraged. For this reason, the role and collaboration between the Government and Indonesian People are needed to tackle and eradicate Illegal Online Loans, especially in this “Scattering Net” Phenomenon."

"Peer to Peer Lending (P2PL) merupakan salah satu inovasi fintech yang paling berkembang di Indonesia, untuk itu OJK telah menerbitkan POJK 77/2016 untuk mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tingginya minat masyarakat terhadap layanan P2PL menyebabkan banyaknya pelaku usaha ilegal, salah satunya KSP yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa memiliki izin penyelenggara yang diterbitkan oleh OJK. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kegiatan usaha pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam berbasis teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimanakah peran KemenKopUKM dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KSP tidak dapat melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi karena telah melanggar ketentuan usaha simpan pinjam yang diatur dalam PermenKopUKM 15/2015 sebagaimana diubah dengan PermenKopUKM 2/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Simpulan kedua penulis adalah peran pengawasan KemenKopUKM termasuk dalam lingkup pembinaan yang diatur dalam Pasal 60 – 64 UU Perkoperasian dan PermenKopUKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, dan pelaksanaannya diatur dalam PermenKopUKM 9/2020 tentang Pengawasan Koperasi yang mana tahapan Pengawasan Koperasi meliputi: persiapan pemeriksaan; pelaksanaan pemeriksaan; pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau penerapan sanksi administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KemenKopUKM untuk mewajibkan pelaporan terhadap KSP yang menyelenggarakan Jaringan Pelayanan Digital Financial Service, serta kepada OJK untuk mempertahankan pengumuman data penyelenggara yang terdaftar dan/atau berizin sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.......Peer to Peer Lending is one of the most developed fintech innovations in Indonesia, therefor OJK has issued POJK 77 of 2016 to regulate the organization of peer to peer lending activities. The high public interest in peer to peer lending services has led to many illegal business actors, including savings and loans cooperative that carry out their business activities by providing online loan service without having the provider license issued by OJK. The research questions in this thesis are how the lending activities carried out by information technology-based savings and loans cooperative are based on statutory regulations, and what is the role of the KemenKopUKM in supervising information technology-based lending activities carried out by savings and loans cooperative. The research method in writing this thesis is a juridicalnormative method, using statutory regulations, books, and articles. This thesis concludes that Savings and Loans Cooperative cannot carry out information technology-based lending activities because it violate the provisions of the saving and loan activities regulated in the PermenKopUKM 15/2015 as amended by PermenKopUKM 2/2017 on Savings and Loans by Cooperative. The second conclusion is that the supervising role of KemenKopUKM is included in the scope of development program regulated in Article 60 – 64 UU perkoperasian and PermenKopUKM 9/2018 on Operation and Development of Cooperative, and its implementation is regulated in PermenKopUKM 9/2020 on Cooperative Supervision, which the stage of supervision are preparation examination; implementation of the examination; reporting of examination results, and/or application of administrative sanctions. Hopefully, this thesis can provide input to KemenKopUKM to require reporting to the savings and loans cooperative that organize Digital Financial Service, as well as to OJK to maintaining the announcement of registered and/or licensed fintech lending business actors as a form of supervision of information technologybased lending activities."