Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pembayaran menjadi salah satu komponen dan perhatian utama saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu perkembangan terhadap pembayaran di Indonesia. Hal ini diperuntukan untuk dapat membantu dan memberikan perkembangan secara signifikan dalam sistem pembayaran yang diwujudkan melalui perkembangan Standar Nasional Open Application Programming Interface (“SNAP”) dalam rangka melakukan integrasi terhadap Open Banking dan Interlink bank sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional Open Application Programming Interface dalam sistem pembayaran. Dengan adanya penggunaan SNAP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Oleh karena itu Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan dari SNAP serta risiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan SNAP dan manajemen terhadap risiko dalam penerapan SNAP. Metode penulisan yuridis normatif digunakan untuk dapat menjawab permasalahan terkait implementasi yang diterapkan melalui SNAP yang mengarahkan pada kesimpulan dan fakta bahwa masih dibutuhkannya penyesuaian terhadap permasalahan yang ditimbulkan melalui pelaksanaan SNAP. Sehingga dibutuhkan penguatan serta akomodasi untuk dapat memberikan perubahan lebih baik pada SNAP

---

The payment system is one of the main components and concerns at this time. Therefore, a development is needed towards payments in Indonesia. This is intended to be able to assist and provide significant developments in the payment system realized through the development of the National Open Application Programming Interface ("SNAP") Standard to integrate Open Banking and Interlink banks in accordance with the Regulation of Members of the Board of Governors Number 23/15/PADG/2021 concerning the Implementation of the National Open Application Programming Interface Standard in the payment system. The use of SNAP set by Bank Indonesia will create a healthy, competitive, and innovative payment system industry. Therefore, the author will explain the arrangement of SNAP also the risks posed in the implementation of SNAP and risk management in the application of SNAP. The normative juridical writing method is used to be able to answer problems related to implementation applied through SNAP which leads to conclusions and the fact that adjustments are still needed to the problems caused through the implementation of SNAP. Thus, it takes reinforcement and accommodation to be able to provide better changes to SNAP"

"Sektor perbankan perlu terus mengembangkan layanan terbaik bagi konsumennya untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Open banking merupakan suatu inovasi layanan perbankan yang menggunakan open API sebagai penghubung antara penyedia dengan pihak ketiga untuk mengakses data pribadi konsumen. Penyelenggaran open banking erat kaitannya dengan pembukaan akses serta penggunaan data pribadi konsumen. Kehadiran Standar Nasional Open Application Programming Interface Pembayaran (SNAP) menjadi pedoman yang tidak hanya menyelaraskan bagaimana penyelenggaraan open banking dalam sistem pembayaran seharusnya dilakukan, namun juga untuk mendorong pelaku usaha lain untuk turut mengembangkan layanan ini. Skripsi ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan open banking khususnya dalam sistem pembayaran serta pelindungan data pribadi konsumen layanan open banking, terlebih setelah diberlakukannya SNAP. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah dasar hukum penyelenggaraan open banking di Indonesia merujuk pada Undang-Undang tentang Perbankan dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi SNAP. Dalam pelindungan data pribadi konsumen open banking, penyelenggara layanan open banking memerlukan persetujuan tertulis dari konsumen untuk tujuan transaksi pembayaran, menjaga data milik konsumen terkait transaksi pembayaran, memenuhi SNAP secara teknis dan tata kelola, menyediakan layanan pengaduan serta alternatif penyelesaian sengketa. Terhadap risiko siber, risiko reputasi, dan risiko operasional mungkin timbul, Skripsi ini menyarankan agar pemerintah dapat segera membentuk lembaga pelindungan data pribadi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pelindungan data pribadi dan Bank Indonesia dapat berkolaborasi dengan Self-Regulatory Organization untuk mengatur lebih lanjut kerangka hukum keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dalam pencegahan dan penanganan insiden siber.

---

The banking sector has to continue to develop the best services for its consumers to remain relevant to technological developments. Open banking is a banking service innovation that uses open API to link providers and third parties to access consumers' data. Hence, implementing open banking is closely related to opening access and using consumer personal data. The Standard of National Open Application Programming Interface Payment (SNAP) functions as a guideline that not only harmonizes how open banking in the payment system should be carried out but also encourages other business actors to participate in developing this service. This study analyzes how open banking is implemented, especially in payment systems, and the protection of consumers' personal data in open banking services after the implementation of SNAP. This study uses doctrinal research methods. This study found the legal basis for implementing open banking in Indonesia refers to the Law on Banking and Regulations for Members of the Board of Governors regarding SNAP implementation. In protecting open banking consumers' personal data, open banking providers require written consent from consumers for payment transaction purposes, safeguarding consumer data related to payment transactions, complying with SNAP technically and governance, and providing complaint services and alternative dispute resolutions. Regarding cyber risks, reputation risks, and operational risks that may arise, it is suggested that the government immediately establish a personal data protection agency as an alternative solution to protect personal data and for Bank Indonesia to develop the legal framework for the security system information and cyber resilience in preventing and handling cyber incidents in collaboration with a Self-Regulatory Organization."