Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Globalisasi yang menghadirkan keterbukaan dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi, informasi dan telekomunikasi menjadikan batas antar negara menjadi kabur. Rasa kebangsaan merupakan nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, universal dan langgeng. Paradigma baru pembangunan nasional yang berwawasan kedepan dengan berazaskan Pancasila, demokratisasi dan wawasan kebangsaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Propenas. Dalam kaitan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pembangunan dalam menunjang ketahanan wilayah. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan judul "Strategi Pembangunan Aceh Pasca Operasi Militer Dalam Perspektif Ketahanan Nasional". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi obyektif strategi pembangunan, dan mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan eksternal maupun internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencari berbagai alternatif strategi yang sesuai dan mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan obyek penelitian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan menggunakan analisis SWOT sebagai. metode penelitian. Pada lingkungan internal dilakukan analisis dengan bantuan pemerintahan Provinsi NAD, masyarakat, dan analisis potensi wilayah yang dimiliki, sedangkan pada lingkungan eksternal dengan menganalisa data yang diperoleh dan berbagai institusi dan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan wilayah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dengan menggunakan metode penelitian analisis SWOT, maka strategi pembagunanan Aceh yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi. Meskipun strategi terpilih adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi, namun dalam aplikasinya tidak boleh mengesampingkan strategi pembangunan melalui integrasi horizontal, sebab strategi tersebut yang merupakan bagian dari strategi alternatif berdasarkan analisis SWOT dan keduanya dapat saling memperkuat. Strategi pembangunan melalui integrasi horizontal secara umum ditujukan untuk mempertahankan hasil dan manfaat yang ada.

---

The globalization which has brought about openness along with the development of transportation, information and telecommunication technology has removed the borders between countries. Nationalism constitutes a value which has to be instilled in the life of the community, the nation and the country, where human rights constitute basic rights which are naturally embedded in human being, universal and eternal in nature. The new paradigm of the national development which is future-oriented and based on the state ideology, democracy, and the nationalism concept in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia become a consensus which is formulated into Propenas. In this connection the writer is interested in conducting a research on the development strategy in supporting the regional resilience. In this case the research is carried out and it is entitled "Post-Military Operation Development Strategy of Aceh in the Framework of National Resilience." The objective of this research is to find out about the objective condition of the development strategy, and to identify various factors -- both external and internal environments - which constitute strengths and weaknesses, as well as to seek for various alternative strategies which are relevant and feasible to be implemented by the local government and the community in overcoming the problems they encounter. The research is implemented using the Province of Nanggroe Aceh Darussalam as the research object, by means of SWOT analysis as the research methodology. With regard to the internal environment, an analysis is conducted with the assistance of the Administration of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the community, and the analysis on the regional potential; whereas with regard to the external environment the writer analyzes the data obtained from various institutions and the Government policy in regional development. Based on the findings of the research which is conducted by means of --SWOT Analysis research methodology, it is discovered that the most feasible strategy for Aceh development is the development strategy through diversification. Despite the fact that the selected strategy is the development strategy through diversification. in practice we cannot disregard the development strategy through horizontal integration since it constitutes part of the alternative strategy based on the SWOT Analysis and both of them reinforce each other. The development strategy through horizontal integration in general is aimed at maintaining the existing result and benefit.

Abstrak :
ABSTRAK
Operasi Militer Seroja yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah Timor Timur pada masa pemerintahan Soeharto menghasilkan permasalahan baru yang menimpa keluarga dan mantan prajurit Seroja, banyaknya prajurit yang gugur dan cacat misalnya. Permasalahan tersebut menyebabkan pemerintah Soeharto harus melakukan tindakan lanjutan untuk mengapresiasi perjuangan prajurit yang telah berjuang dalam Operasi Seroja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan aplikasi kebijakan pemerintah Soeharto tersebut dalam menangani nasib keluarga dan mantan prajurit Operasi Seroja yang mengalami kerugian baik fisik maupun psikis pascaoperasi militer. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui reaksi keluarga dan mantan prajurit Operasi Seroja di Bekasi terhadap program bantuan pemerintah Soeharto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan sumber utama wawancara, yaitu keluarga dan mantan prajurit Operasi Seroja di Bekasi. Skripsi ini memberikan kontribusi terhadap kajian Sejarah Indonesia era Orde Baru di bidang militer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan besar terhadap nasib kelangsungan hidup keluarga dan mantan prajurit Operasi Seroja di Bekasi.

---

ABSTRACT
The Military Operation of Seroja that was carried out to solve the East Timor problem during the Soeharto rsquo s administration led to new problems affecting the Serojas Operation former soldiers and their families. For example, many of soldiers died and got handicapped. The problem caused the Soehartos administration to take further action to appreciate the struggle of soldiers who have fought in Seroja Operation. The purpose of this thesis is to know the efforts of Soehartos administration in dealing with the fate of the Serojas Operation former soldiers and their families who suffered both physical and psychological problem after military operation. Secondly, it is to find out the reactions of the Serojas Operation former soldiers and their families especially in Bekasi on Soehartos administration assistance program. This thesis uses historical method by conducting interviews as the main source. The respondens are Serojas Operation former soldiers and their families in Bekasi. This thesis aimed to complete the study of Indonesian military history in the Soehartos era. This thesis shows that Soehartos administration has a big role for the fate of Serojas Operation former soldiers and their families in Bekasi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai "Kampung Janda" selama pelaksanaan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh tahun 1989-1998 dan perkembangan setelah status DOM dicabut. Pengoperasian yang dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh gerakan yang menentang pemerintah yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), melainkan masyarakat sipil terutama perempuan. Sebutan "Kampung Janda" pada desa bernama Cot Keng di Kabupaten Pidie Jaya akibat dari banyaknya para ayah dan suami yang hilang maupun meninggal selama pemberlakuan DOM. Penelitian skripsi ini membuktikan bahwa istilah "Kampung Janda" merupakan salah satu dampak yang tidak biasa dari pemberlakuan operasi militer di Aceh. Melalui istilah ini juga Cot Keng mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun pihak asing yang meningkatkan kesejahteraan desanya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah dan menggunakan sumber-sumber primer (a.l. dokumen, koran dan majalah sezaman, wawancara, dll.) dan sumber sekunder (a.l. buku, jurnal, dll.). ...... This thesis discusses about "Kampung Janda" during the implementation of Military Operation Area (DOM) in Aceh 1989-1998 and the developments after DOM status revoked. The operation objective is to maintain the territorial stability of Indonesia, but the implementatation of the operation has caused many human rights violations. The impact not only affect the Anti-Government Movement, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), but also civilian,especially women. The term of "Kampung Janda" in a village called Cot Keng in Pidie Jaya because many fathers and husbands lost or died during the DOM. This thesis research proves that the term of "Kampung Janda" is one of the unusual impact of the implementation of military operations in Aceh. Because of this term, Cot Keng also received attention from government and foreigners who want to improve the social welfare of the village. This thesis uses the method of historical research and use of primary sources (e.g. documents, contemporary newspapers and magazines, interviews, etc.) and secondary sources (e.g. books, journals, etc.).

Abstrak :
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah salah satu bentuk operasi militer yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI. OMSP dilakukan oleh TNI untuk menghadapi ancaman yang sangat kompleks, dilaksanakan secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman nonmiliter yang diidentifikasikan berdasarkan analisa kecenderungan lingkungan strategis yang terjadi dihadapkan dengan tugas pokok TNI. Ancaman terhadap ketahanan pangan merupakan ancaman terhadap salah satu gatra dalam panca gatra, yakni ekonomi. Terwujudnya ketahanan pangan berakibat langsung pada terwujudnya stabilitas sosial dalam masyarakat dan terpenuhinya human security. Dalam pandangan United Nations Development Programs (UNDP) ada dua aspek utama dalam human security, salah satunya adalah bebasnya manusia dari kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, dan tekanan. Guna mewujudkan ketahanan pangan, Presiden menugaskan TNI AD untuk ikut serta berperan dalam program tersebut. Bagi TNI AD tugas ini merupakan sebagian bentuk pengembanan perintah dari Undang-Undang TNI dalam hal memberdayakan wilayah pertahanan. Tugas inilah yang sedang diemban oleh Kodim 1681/TTU dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penyajian datanya dengan tehnik deskriptif analisis, selanjutnya data yang digali menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai institusi yang memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, Kodim 1618/TTU melaksanakan tugas dan perintah dengan maksimal. Namun disisi lain dihadapkan dengan UU maka seharusnya penugasan TNI dalam mendukung institusi sipil yakni Kementan dan Pemda guna mewujudkan ketahanan pangan melalui OMSP harus dengan kebijaksanaan dan keputusan politik negara. Selanjutnya dengan melihat letak geografis, demografi, dan sumber kekayaan alam diwilayah TTU maka strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten TTU sebaiknya diikuti dengan melaksanakan usaha peternakan. Untuk itu perlu dibuat kebijakan yang baru khusus bagi Kodim 1618/TTU dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan menggiatkan usaha peternakan bagi masyarakat TTU dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. ......Military Operations Other Than War (MOOW/OMSP) is a form of military operation carried out in the context of carrying out the main tasks of the TNI. The MOOW/OMSP is carried out by the TNI to deal with very complex threats, carried out actively in solving various problems faced by the Indonesian nation. The threat in question is a non-military threat identified based on an analysis of the strategic environmental trends that occur in the face of the main tasks of the TNI. The threat to food security is a threat to one of the the five gatra, namely the economy. The realization of food security has a direct effect on the realization of social stability in the community and the fulfillment of human security. According to the United Nations Development Programs (UNDP), there are two main aspects in human security, one of which is human freedom from hunger, malnutrition, disease, and pressure. In order to realize food security, the President assigned the Indonesian Army to take part in the program. For the Army the task is part of the development of orders from the TNI Law in terms of empowering defense areas. This task is being carried out by Kodim 1681 / TTU to execute the food security program. This study uses qualitative research where the presentation of the data with descriptive analysis techniques, then the data is extracted using in-depth interviews and field observations. The results of the study showed that as an institution that held firm to the Soldier’s Oath and Seven Fundamental Commitments, Kodim 1618 / TTU carried out their duties and orders to the maximum. However, on the other hand, faced with the Law, the assignment of the TNI in supporting civil institutions, namely Ministry of Agriculture and Regional Government in order to realize food security through MOOW/OMSP, must be based on state policies and political decisions. Furthermore, by looking at the geographical location, demographics, and natural resources in the TTU region, the strategy in realizing food security in TTU Regency should be followed by implementing livestock business. For this reason, it is necessary to make a new policy specifically for Kodim 1618 / TTU in order to realize food security by intensifying livestock business for TTU communities based on legislation.

Abstrak :
Pada praktiknya, Polri terkadang membutuhkan bantuan TNI dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perbantuan TNI kepada Polri. Menanggapi hal ini, Polri dan TNI menyepakati nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama untuk mengatur mengenai perbantuan TNI kepada Polri dalam memelihara Kamtibmas. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, tulisan ini menelaah keberlakuan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama antara Polri dengan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum. Dalam hal ini, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan Pedoman Bersama antara Polri dengan TNI masih bertentangan dengan UU TNI yang mengatur bahwa pengerahan OMSP harus berlandaskan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Salah satu cara untuk menyediakan landasan hukum OMSP dengan selaras dengan UU TNI adalah dengan mengaturnya dalam UU yang merupakan peraturan yang disepakati bersama oleh Pemerintah dengan DPR RI. ......In practice, the National Police sometimes needs the help of the National Armed Force in order to maintain safety and public order. So far, there has been no law that comprehensively regulate military involvement in helping the police to maintain safety and public order. The National Police and National Armed Force then agreed on a memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines to regulate military involvement in helping the police to maintain security and public order. With normative legal research, this paper discusses the binding power of memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines used by The National Police and National Armed Force. In this case, the memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines between Indonesian National Police and Indonesian National Armed Force contradict Law Number 34 of 2004 because it does not stated that a national state policy is a prerequisite for involving the military in protecting safety and public order. One way to provide this national state policy is for the government along with the house of representative to create a new law to regulate military involvement in protecting safety and public order.