Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan dari Segi Hukum terhadap Operasi Tangkap Tangan di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus operasi tangkap tangan Otto Cornellius Kaligis, Atty Suharti, dan Rohadi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. penelitian dilakukan dengan mengandalkan penggunaan kepustakaan, termasuk di dalamnya buku-buku, literatur, serta norma-norma hukum yang tertulis baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiaasan yang berlaku di masyarakat. Sebelum muncul Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang satgas saber pungli, tidak ada UU yang mengatur pasti tentang Operasi Tangkap Tangan itu sendiri. Hal tersebut menjadikan Perpres No. 87 Tahun 2016 menjadi satu-satunya ketentuan yang menggunakan kata Operasi Tangkap Tangan. Pada ketentuan lainnya seperti Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mengatur mengenai tertangkap tangan sering dijadikan dasar hukum dari penangkapan Operasi Tangkap Tangan walaupun tidak terdapat kata Operasi Tertangkap Tangan.Hal tersebut dapat menyebabkan keambiguitas dan hasilnya dapat menyebabkan hak tersangka Operasi Tertangkap Tangan tersebut dilanggar. Maka dari itu dampak kurangannya pengaturan mengenai Operasi Tangkap Tangan akan dibahas pada skripsi ini.

---

This thesis discusses the legality of red-handed operations in the legal system in Indonesia. The problems discussed in this thesis are related to the recent cases, the cases of arrest of Otto Cornellius Kaligis, Atty Suharti, and Rohadi. The research method used in this thesis is juridical-normative research with the secondary data. The research was carried out by relying on the use of literatures, including books, literatures, and written legal norms in the form of legislations and habits that apply in the community. Before Precidential Decree No. 87 of 2016 was published, there was no law that regulates the Red-handed Operation itself. This makes Precidential Decree No. 87 of 2016 as the only provision that uses the word Red-handed Operation. In other provisions, such as Article 1 point 19, of KUHAP is often used as the legal basis for the arrest of Red-Handed Operations even though there is no word Red-Handed Operation in its regulation. This can lead to ambiguity and the results of it is the red-handed operation suspects rights can be violated. Therefore the impact of the lack of regulations regarding Red-Handed Operations will be discussed in this thesis.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat dampak efek general deterrence yang dihasilkan oleh Operasi Tangkap Tangan OTT Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli sebagai sebuah lembaga hukum yang baru diresmikan pada tahun 2016. Kemudian, penulis mengaitkan dampak tersebut terhadap tingkat risiko pegawai kantor kelurahan di Kota Depok melakukan pungutan liar. Untuk melihat tingkat efek general deterrence penulis menggunakan tujuh elemen deterrence dari Stafford dan Warr Sitren, 2007 yaitu kepastian hukuman, keseriusan hukuman, pengalaman orang lain, keuntungan dan kerugian, impulsivitas, dan keagamaan. Kemudian, dalam melihat tingkat risiko pelanggaran, penulis meminjam elemen-elemen dari teori routine activities yaitu pelaku yang termotivasi motivated offender, target yang cocok suitable target dan tidak adanya penjagaan yang mumpuni absence of a capable guardian . Hasil olah data dari kuesioner yang disebarkan ke 152 responden menyatakan bahwa semakin tinggi efek general deterrence OTT Satgas Saber Pungli, maka semakin rendah risiko pelanggaran pegawai kantor kelurahan di Kota Depok.

---

ABSTRACT
In this research, the author tried to see the impact deterrence effect generated by the Operasi Tangkap Tangan OTT or apprehension by The Sapu Bersih Pungutan Liar Task Force Saber Pungli Task Force as a new legal institution officially established in 2016. Afterwards, the author linked the impact to the risk level of violation illegal levies by urban village officer in Depok City. To see the general deterrence level the author used seven elements from Stafford and War Sitren, 2007, namely certainty of punishment severity of punishment the experience of others costs and benefits impulsivity, and religiosity. Then, in the variable of violation risk, the author used elements of the routine activities theory namely motivated offender, suitable targets and absence of capable guardians. The results of this research from the questionnaires distributed to 152 respondents stated that the higher the general deterrence level of OTT by Saber Pungli Task Force, the lower the violation risk of the urban village officer in Depok City.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar, dimana Satgas Saber Pungli memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan pungutan liar, sedangkan KPK juga mempunyai wewenang operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus operasi tangkap tangan KPK kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen pada tahun 2018. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengapa terjadi tumpang tindih terhadap pemberantasan pungutan liar antara Satgas Saber Pungli dan KPK, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam hal pemberantasan pungutan liar. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa Satgas Saber Pungli dan KPK perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi pungutan liar dan kedua pihak perlu untuk menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang tumpang tindih tersebut. ......This thesis discusses the Task Force to Clean Up Illegal Levies (Satgas Saber Pungli) and the Corruption Eradication Commission (KPK) which have overlapping authority in terms of eradicating criminal acts of corruption with an illegal levy mode, where the Saber Pungli Task Force has the authority to conduct hand arrest operations. in the effort to eradicate illegal levies, while the KPK also has the authority to catch hand in the effort to prosecute corruption. To make it easier to understand, this thesis takes the example of the case of the arrest of the head of the Sukamiskin Penitentiary (Kalapas), Wahid Husen in 2018. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law that regulates the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating criminal acts. corruption by way of extortion. The main problem in this thesis is why there is an overlapping authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating corruption by using illegal fees, then how is the implementation and regulation of these overlapping powers. The purpose of this study was to determine the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in terms of eradicating illegal fees. The research result of this thesis is that the Saber Pungli Task Force and the Corruption Eradication Commission need to clearly regulate the overlapping authority in handling illegal extortion corruption cases and the two parties need to determine the appropriate form of regulation to regulate this overlapping authority.