Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book is an effort to consolidate several different perspectives on antitrust law. First, Professor Hylton presents a detailed description of the law as it has developed through numerous judicial opinions. Second, the author presents detailed economic critiques of the judicialopinions, drawing heavily on the literature in law and economics journals. Third, Professor Hylton integrates a jurisprudential perspective into the analysis that looks at antitrust as a vibrant field of common law. This last perspective leads the author to address issues of stabilityand predictability in antitrust law and to examine the pressures shaping its evolution. The combination of these three perspectives offers something new to every student of antitrust law. Specific topics covered include perfect competition versus monopoly, enforcement, cartels, Section 1 doctrine, rule of reason analysis, boycotts, marketpower, vertical restraints, tying, exclusive dealing, and horizontal mergers. Keith N. Hylton has taught at the School of Law of Boston University since 1995. He previously served on the faculty at NorthwesternUniversity School of Law. Professor Hylton currently teaches courses in antitrust, torts, and labor law, and he writes widely in the field of law and economics, with more than forty publications in American law journals and peer-reviewed law and economics journals. Professor Hylton has also served as a director of the American Law and Economics Association."

"Skripsi ini membahas mengenai pendapat pengguna berusia sekolah dasar di What's That? Mini Library mengenai rubrik Anak surat kabar Kompas. Sebagai anak usia sekolah dasar (7 - 11 tahun) yang sedang berada dalam masa operasional konkret dimana mereka dapat menyerap informasi dengan cepat, maka mereka harus diberikan bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan tingkat intelektualitas dan emosional mereka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain groundedtheory. Kategori-kategori data antara lain; Faktor anak suka membaca, pengalaman ke perpustakaan, tampilan fisik rubrik Anak Kompas, kesesuaian cerita serta pemahaman informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rubrik Anak Kompashadir sebagai salah satu bentuk bacaan yang dapat dinikmati oleh anak¬anak dimana rubrik ini menyajikan informasi untuk anak dengan kemasan yang sesuai untuk mereka.

---

This Thesis is about the opinions of What's That? Mini Library users who are in elementary school about rubrik Anak Kompas. As children in the operational concrete stage, where they are able to receive and accept information rapidly, they need to be served the right literature that is suitable for their intellectual and emotional level. This research is a qualitative research using grounded theory as its design. The categories that arise from the data are: The factors why children like to read, experiences in visiting a library, design of rubrik Anak Kompas, suitability of information and also capability of understanding information. The result is that rubric Anak Kompasis a literature suitable for children that provides information in an interesting and attractive way."

"to what extent is the language of judicial opinions responsive to the political and social context in which constitutional courts operate? Courts are reason-giving institutions, with argumentation playing a central role in constitutional adjudication. However, a cursory look at just a handful of constitutional systems suggests important differences in the practices of constitutional judges, whether in matters of form, style, or language. Focusing on independently-verified leading cases globally, a combination of qualitative and quantitative analysis offers the most comprehensive and systematic account of constitutional reasoning to date. This analysis is supported by the examination of eighteen legal systems around the world including the European Court of Human Rights and the European Court of Justice. Universally common aspects of constitutional reasoning are identified in this book, and contributors also examine whether common law countries differ to civil law countries in this respect."

"Melempar jumrah di hari tasyriq merupakan salah satu praktek dalam ibadah haji yang dilaksanakan pada tangal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bagi yang mengambil nafar awwal maka cukup hanya melempar dua hari saja, sedangkan yang mengambil nafar tsani mengenapkan hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan waktu yang ditetapkan untuk melempar jumrah di hari tasyriq, menurut pandangan ulama-ulama klasik adalah antara zawal hingga terbenam matahari, dan boleh hingga fajar menurut pandangan ulama Hanafiyyah, dengan limit waktu untuk melempar ± 18 jam. Sedangkan penetapan hukum melempar jumrah sebelum zawal merupakan kasus khilafiah yang masih diperdebatkan ulama.Beberapa fukaha kontemporer mengharuskan adanya rukhshah dalam praktek lemparan ini, mengingat bahwa aplikasi ini dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Namun dalam menerapkan model-model rukhshah ini terjadi banyak argumentasi kritis diantara beberapa pandangan menginggat bahwa rukhshah yang dijelaskan Nabi dalam manasik hanya memuat beberapa kasus saja. Dan berbeda dengan rukhshah dalam ibadah lainnya, seperti shalat ataupun shaum yang dijelaskan balk oleh AI-Qur'an maupun hadist Nabi. Sedangkan pilihan rukhshah lainnya hares segera diperoleh untuk menjaga keselamatan jiwa. Dari kejadian ini tampak bahwa adanya keseriusan dari fukaha kontemporer untuk merumuskan rukhshah dari kaidah-kaidah fikih yang ada yang tidak hanya dalam wacana saja, namun mengharuskan dalam bentuk aplikasi (tathbiq).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan pendekatan pada aspek yuridis-sosiologis. Penelitian dengan metode analisis wacana ini digunakan untuk memperoleh gambaran utuh dari keragaman aneka pemikiran fikih dalam hukum melempar jumrah. Selain akan mengambarkan pula tantangan fikih untuk menjawab realitas sosial yang digambarkan oleh pandangan-pandangan cendekiawan kontemporer. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Kualitatif dipandang sebagai care penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.Dari uraian singkat diatas bahwa mencari makna yang lebih tepat dalam ramyu jumrah di era kekinian merupakan langkah yang harus segera diambil selain untuk mencari alternatif rukhshah yang dapat diaplikasikan saat ini. Dan demi menjaga keselamatan nyawa bagi orang yang hendak melempar jumrah.

---

On the 11st, 12nd and 13th day of Dzulhijjah (Bid ul-Adha) or the day of tasyriq, pilgrims throw seven pebbles at the large jamarat (rainy jamarat), at each of the three walls, going in order from east to west. Thus a minimum of 49 pebbles are needed for the ritual. However, pilgrims may miss a wall with some of their throws; in order to hit each wall seven times successfully, they may need more than seven pebbles for each wall. Furthermore, some pilgrims stay at Mina for an additional day and must again stone each wall seven times, requiring at least 21 additional pebbles.

There are different opinions among classical ulama about stoning before noon. But now days, many modem scholars feel that throwing stone can be done any time before zawal and sunset on this day. The argument in favor of this ruling is that there is no clear-cut evidence prohibiting the stoning of the Jamarat before the Sun reaches its zenith. There is nothing in the Qur'an and Sunnah that explicitly says so. Such a restriction is not a matter of juristic consensus, and it is not supported by juristic analogy.

Written used research method is discourse analysis method approaching in normative and juridical aspect. This discourse analysis method research used to get detail information about opinions of the stoning of the devil at tasyriq days according traditional schools of juristic thought and contemporary modem scholars. Viewed qualitative as research method that producing descriptive data. While descriptive method has purpose making description, it has interpretations, contextualization, systematic, factual and accurate understanding actors' perspectives or phenomena

The conclusion this information that benefit of seeking the Islamic juridical fatwa's are very important in the case of stoning devil. Seeking concessions from different opinion from scholars and ulama it might solving the problem to safe pilgrims live in the future."

"Perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan adanya jaminan kemandirian dan kemerdekaan seseorang dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian dan kemerdekaan dalam menyatakan pendapat (freedom of opinion) di Indonesia merupakan salah satu prinsip dasar konstitusi yang salah satu contoh implementasinya adalah kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Terjaminnya kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat di antara para anggota majelis hakim merupakan salah satu modal dasar bagi terwujudnya kemandirian kekuasaan kehakiman di suatu negara. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan suatu konsep yang fundamental dan universal. Dalam sistem majelis hakim (di Indonesia), perbedaan pendapat di antara tiap-tiap anggota majelis hakim dalam putusan pengadilan merupakan suatu conditio sine qua non. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan hukum acara pidana (KUHAP), khususnya berkaitan dengan sifat dan cara menyampaikan perbedaan pendapat di antara para anggota majelis hakim dalam sistem peradilan (pidana) di Indonesia. Dalarn putusan pengadilan umum maupun putusan pengadilan tindak pidana korupsi seringkali terdapat dissenting opinion yang umumnya disebabkan adanya pemahaman yang beragam dari para hakim (termasuk hakim ad hoc tindak pidana korupsi) mengenai aspek-aspek tindak pidana korupsi, bail( secara fitosofis, sosiologis, maupun yuridis. Praktek pencantuman dissenting opinion dalam suatu putusan pengadilan juga telah dikenal dalam berbagai sistem hukum di negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan pengaturan dissenting opinion dalam sistem peradilan (pidana) di Indonesia, menjelaskan implikasi dan melakukan evaluasi terhadap pengaturan dissenting opinion dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya (khususnya terhadap putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi), serta memberikan suatu tawaran solusi mengenai prospek pengaturan dan penerapan dissenting opinion di masa mendatang. Data diperaleh dengan menggunakan studi kepustakaan untuk kajian normatif dan studi terhadap putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachl van gewijsde) untuk kajian empiris. Populasi penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang memuat dissenting opinion dan telah berkekuatan hukum tetap. Sampel populasi adalah beberapa dissenting opinion dalam putusan-putusan pengadilan dengan kriteria-kriteria tertentu. Pembahasan substansi menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach) yang secara khusus bertujuan untuk melakukan anatisis terhadap penerapan teori dan prinsip-prinsip dissenting opinion terhadap putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk kajian normatif, analisis data menggunakan metode content analysis guna menghasilkan suatu analisa terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan putusan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dan untuk kajian empiris menggunakan metode anatisis deskriptif yang mendeskripsikan tentarig konsep, pengaturan, dan penerapan dissenting opinion serta impiikasinya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Sinkronisasi analisa normatif dan empiris akan menghasilkan jawaban jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini."