Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jantrio Putra A.K.
"Perkembangan teknologi informasi mendorong perkembangan aplikasi berbasis internet. Pada sistem electronic voting yang menggunakan sistem otentifikasi yang terdapat pada ASP.NET akan memberikan keamanan dari sisi hak akses yang dimiliki pengguna. Dengan mengimplementasikan algoritma rijndael pada sistem otentifikasi akan memberikan sisi aman dari inputan data yang diharapkan dalam pengambilan suara pada sistem electronic voting. Penggunaan hash algoritma SHA 512 yang dapat mengeksekusi enkripsi dan dekripsi data dapat dimanfaatkan karena tidak memakan waktu yang terlalu lama yaitu 5,35 ms untuk enkripsi dan 1,868 ms untuk dekripsi serta memiliki keunggulan diantara hash algoritma yang lain yang digunakan dalam skripsi ini.

The development of information technology encourages the development of internet based application. In electronic voting system that used ASP.NET as the authentication system, the user will have more freedom to access the data. Implementation of the rijndael algorithm in authentication system will give more protection in data input when the vote is held on the electronic voting system.Has algorithm SHA 512, which can done some encryption and decryption, will be used because it don't take much time with 5,35 ms for encryption and 1,868 ms for decryption and have an excess in comparassion with other hash algorithm that will be used in this undergraduate thesis.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S47078
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Situmorang, Chrisvon Tua
"ABSTRAK
Direksi Badan Usaha Milik Negara BUMN berbentuk Perusahaan Umum Perum ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal pada BUMN Perum melalui Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum. Salah satu diktum Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut adalah untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN ke dalam bentuk otentik. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN tidak mensyaratkan bahwa Surat Keputusan Menteri BUMN wajib dituangkan dalam bentuk otentik. Karena tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri BUMN ke dalam akta otentik, maka timbul permasalahan, yaitu i bagaimanakah legalitas dan argumentasi hukum akta notaris tersebut terkait Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-03/MBU/02/2015; dan ii bagaimanakah dampak hukum terhadap keabsahan Direksi Perusahaan Umum Perum apabila Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Karena tidak ada peraturan yang mengatur kewajiban untuk menyatakan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut ke dalam akta otentik, maka legalitas Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Menteri BUMN adalah sebagai suatu akta otentik yang berfungsi untuk mengotentifikasikan Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut dan melengkapi administrasi atas penetapan Direksi Perusahaan Umum Perum . Dengan demikian, dampak hukum terhadap keabsahan Direksi Perusahaan Umum Perum apabila Surat Keputusan Menteri BUMN tidak dituangkan dalam akta otentik adalah hanya bersifat administrasi dan Direksi tetap berhak dan sah untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perusahaan.

ABSTRACT
The Board of Directors of State Owned Enterprises BUMN in the form of Public Corporation Perum is appointed by the State Owned Enterprises Minister as the government representative, as the capital owner in the Public Corporation Perum State Owned Enterprises BUMN by the Decree of the State Owned Enterpries Minister regarding the Appointment of the Board of Directors Member of the Public Corporation Perum . One of dictum of the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is to state that was decided in State Owned Enterprises Minister Decree Letter into authentic form. The Regulation of the State Owned Enterprieses BUMN Minister Number Per 03 MBU 02 2015 regarding Requirements, Appointment, Procedures and Dismissal of the Board of Directors Member of State Owned Enterprises BUMN do not require that the State Owned Enterprises Minister Decree Letter must be set forth into the authentic form. In the absence of any regulation regarding the obligation to state State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter into an authentic deed, the problem arising, namely i how are the legality and legal argument of notary deed related to State Owned Enterprises BUMN Minister Regulation Number Per 03 MBU 02 2015 and ii how are the legal impact of the Board of Directors validity of a Public Corporation Perum if the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is not set forth into an authentic deed The research method which is used to answer the problems in this legal writing is normative juridical literature study. In the absence of any regulation regarding the obligation to state that State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter into an authentic deed, the legality of notary deed regarding statement of the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree is an authentic deed, which has functions to authenticate that State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter and complete the administration of the determination of the Public Corporation Perum Board of Directors. Thereby, the legal impact of the Board of Directors validity of a Public Corporation Perum if the State Owned Enterprises BUMN Minister Decree Letter is not set forth into an authentic deed is only administrative and the Board of Directors shall remain entitled and valid to conduct legal actions in the Company."
2017
T48541
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aurora Wina Muthmainnah
"[ABSTRAK
Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang seiring
dengan membaiknya perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan pesatnya
perkembangan perekonomian dan bisnis yang terjadi, kebutuhan masyarakat akan
perlindungan terhadap resiko kerugian semakin meningkat. Namun asuransi
dalam kenyataannya seringkali tidak dipercaya oleh masyarakat karena praktik
asuransi dianggap lebih merugikan daripada menguntungkan. Hal ini diakibatkan
karena minimnya perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian asuransi.
Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan aspek kebebasan berkontrak,
kecermatan berkontrak serta urgensi pembuatan kontrak berbentuk akta otentik
dalam pembuatan polis asuransi. Dalam Undang-Undang, perjanjian asuransi
sedikit banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sedangkan
peraturan Undang-Undang dan peraturan pendukung lainnya hanya mengatur
aspek asuransi dari segi tata usahanya saja. Penulisan ini menggunakan metode
kepustakaan serta wawancara kepada pihak-pihak terkait. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode
kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat evaluatif analitis. Dasar
pembuatan polis asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
pasal 255. Otentifikasi Polis asuransi ditujukan untuk meminimalisir kerugian
yang akan muncul dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak.
Otentifikasi polis asuransi diharapkan dapat memberikan kepastian lebih terhadap
asas kebebasan berkontrak dan unsur kecermatan berkontrak yang merupakan
salah satu aspek penting dalam melakukan perjanjian.

ABSTRACT
Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the
improving economic development in Indonesia . With the rapid development of
economy and business that happens, public needs protection against the risk of
loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public
because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial.
This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance
agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements,
the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form
of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance
agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations
while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their
business in terms of grammar only. This study, using literature as well as
interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and
primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain
analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained
in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy
intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for
the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty
to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is
one important aspect in making agreements.;Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the
improving economic development in Indonesia . With the rapid development of
economy and business that happens, public needs protection against the risk of
loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public
because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial.
This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance
agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements,
the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form
of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance
agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations
while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their
business in terms of grammar only. This study, using literature as well as
interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and
primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain
analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained
in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy
intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for
the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty
to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is
one important aspect in making agreements.;Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the
improving economic development in Indonesia . With the rapid development of
economy and business that happens, public needs protection against the risk of
loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public
because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial.
This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance
agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements,
the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form
of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance
agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations
while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their
business in terms of grammar only. This study, using literature as well as
interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and
primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain
analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained
in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy
intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for
the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty
to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is
one important aspect in making agreements., Insurance is a financial institution that continues to grow in line with the
improving economic development in Indonesia . With the rapid development of
economy and business that happens, public needs protection against the risk of
loss is increasing. But in reality, insurance is often not trusted by the public
because of insurance practices are considered more detrimental than beneficial.
This is caused by the lack of legal protection in the conduct of insurance
agreement. This paper focuses on the aspect of freedom of contract arrangements,
the precision of contract as well as the urgency of making the contract in the form
of an authentic act of making an insurance policy. In reality, the insurance
agreement more or less regulated in the Law on Commercial Law Act regulations
while and other supporting regulations only regulate the insurance aspects of their
business in terms of grammar only. This study, using literature as well as
interviews to the relevant parties . The type of data used are secondary data and
primary data . The analytical method used is a qualitative method to obtain
analytical data that is evaluative . Manufacture of basic insurance policy contained
in the Book of the Commercial Law Article 255 . Authentication insurance policy
intended to minimize the losses that will arise and as a form of legal certainty for
the parties . Authentication insurance policy is expected to provide more certainty
to the principle of freedom of contract and precision element of contract , which is
one important aspect in making agreements.]"
2015
T43028
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library