Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya yang selalu berbeda-beda, karena pada prinsipnya banyak dipengaruhi kebijakan kekuasaan politik, padahal keluasaan tersebut selalu didasarkan pada Konstitusi (UUDS 1950 dan UUD 1945) yang sama-sama memiliki asas kemandirian Hakim/Peradilan. Dalam perkembangannya kekuasaan kehakiman tidak selalu mandiri karena budaya hukum Hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Hakim sering berada di bawah kendali Eksekutif dan membenarkan tindakan penguasa melalui putusan-putisan atau penetapan-penetapan Hakim, sehingga tindakan pemerintahan dibenarkan menurut keadilan formal, namum tidak menurut keadilan substansial. Demikian juga sebenarnya selain faktor politik masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya. Beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian sejarah hukum dan penelitian empiris yang bersifat kualitatif.

Abstrak :
Orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter cenderung menggunakan hukuman fisik ataupun ancaman untuk kesalahan yang anak buat. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penerapan pola asuh otoriter yang disertai dengan perilaku kekerasan orang tua terhadap anak harus dicegah. Desain kualitatif fenomenologi digunakan untuk melihat lebih dalam tentang pengalaman keluarga menggunakan pola asuh otoriter dalam mengasuh anak usia sekolah. Partisipan dalam penelitian ini adalah orangtua yang menggunakan pola asuh otoriter dalam mengasuh anak usia sekolah di Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan partisipan dengan menggunakan metode purpossive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dianalisis dengan metode Colaizzi. Saturasi data dicapai pada partisipan keenam. Penelitian ini menghasilkan tiga tema yaitu upaya orang tua mendidik anak dalam mencapai standar nilai dan norma keluarga, kegagalan mencapai standar nilai dan norma keluarga, dan masalah yang dialami anak sebagai akibat dari pola asuh yang digunakan. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan riset lanjutan dari perspektif nilai-nilai budaya untuk menggali dan memahami lebih jauh tentang faktor-faktor yang mendukung orang tua menggunakan pola asuh otoriter dalam mengasuh anak. ......Parents who use authoritarian parenting style tends to use physical punishment or threats for children who make some mistakes. The negative impact caused by the implementation of authoritarian parenting style are accompanied with violent behavior of parents against children should be prevented. Phenomenological qualitative design was used to look more deeply about the family's experience using authoritarian parenting style in caring for school-age children. The Participants in this study were parents who used authoritarian parenting style in caring for school-age children in Central Maluku district. In selecting the participants, this study used purposive sampling. In collecting data, this study utilized in-depth interviews and analyzed by using Colaizzi method. The Saturation data was achieved in the sixth participant. This research resulted in three themes, namely the efforts of parents to educate children to reach the standard of family values and norms, failure to achieve a standard of values and norms of the family and problems experienced by children as result of parenting style used. The recommendation of this study is the need to be done further research from the perspective of cultural values to explore and understand more about the factors that support parents using authoritarian parenting style.

Abstrak :
Selama beberapa dekade terakhir negara negara di berbagai belahan dunia memulai proses reformasi menuju pemerintahan yang demokratis Negara negara di Amerika Latin Eropa Tengah Eropa Timur dan Asia yang masih mempraktikan kediktatoran sikap otoriter dominasi militer termasuk juga rezim komunis satu persatu berjatuhan Kecenderungan tersebut dianggap sebagai imbas dari demokratisasi global yang dikenal sebagai third wave of democracy Tetapi proses demokratisasi tersebut seolah tidak berlaku pada proses politik beberapa negara di Afnka Utara dan Timur Tengah termasuk Libya Selama empat dekade lebth rezim otoriter Muammar Qadhafi dengan 'tangan besinya berkuasa di Libya Melihat realitas tersebut muncul pertanyaan bagaimana pemerintahan otoriter Muammar Qadhafi bisa melewati fase demokratisasi sehingga mampu bertahan hingga empat dekade lebih9 Dan faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap Ketahanan rezimnya tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menganahsa dengan menggunakan teori institusionalisme dan teori rezim otoriter Kemudian juga Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan tesis mi adalah metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif Melalum berbagai pisau analisa di atas tesis mi akan menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi Ketahanan rezim otoriter Qadhafi di Libya yang bisa bertahan lebih dari empat dekade. Bertahannya rezim otoriter Qadhafi selama 42 tahun didorong oleh faktor yang beragam Faktor paling dominan yang memiliki andil signifikan dalam Ketahanan rezim Qadhafi tersebut diantaranya Pertama dominasi Qadhafi terhadap struktur polmtik di Libya pasca revolusi 1969 melalui RCC ASU dan GPC Qadhafi menjadikan lembaga tersebut sebagai alat legitimasi kekuasaannya Kedua rezim membatasi kebebasan berpolitik melalui supremasi Buku Hijau yang menjadi sumber acuan konstitusi Libya Ketiga strategi Qadhafi meredam berbagai kelompok oposisi melalui pembentukan institusi yang loyal dan represif Ke empat peran Qadhafi dalam pemanfaatan kebijakan dan hubungan luar negeri Libya Terakhir Qadhafi mampu membangun lmngkaran kekuasaan yang solid melalui koalisi antar suku yang loyal terhadapnya

---

These last few decades nations around the world have been starting reformation process towards democratic governance Nations in Latin America Central Europe Eastern Europe and Asia that are still practicing dictatorship authoritarianism military domination and also nations with ruling communist regimes have been falling one by one This tendency could be considered as the impact of global democratization known as the third wave of democracy' However this democratization phenomenon does not apply in some nations in North Africa and the Middle East including Libya More than four decades Muammar Qadhafi s 'iron hand' authoritarian regime is in command of Libya Questions arise concerning this reality are How does Muammar Qadhafi s authoritarianism overlook democratization phase until it lasted more than four decades9 What are the influential factors of his regime durability? To answer these questions the author analyzed the problems using institutionalism and authoritarian regime theories Research method applied in this thesis is case study method using qualitative approach Through various blade analysis this thesis will explain the factors that affect the durability of Qadhafi's authoritarian regime in Libya that lasted more than four decades. There are some significant factors that contributed in Qadhafi s prolonged regime namely First Qadhafi s dominant influence in Libyan political structure since post revolution 1969 through RCC ASU and GPC These institutions were made to legitimate his power in Libya Second political freedom was restricted by applying the Green Book as the source of reference for Libyan constitution Third Qadhafi made strategic policy to diminish his opposition parties by establishing loyal and repressive institutions Third Qadhafi made good utilization of Libyan international relations and foreign policies And finally Qadhafi was able to build solid circle of power through loyal inter tribal coalitions.

Abstrak :
Pembahasan mengenai budaya hukum hakim hanya difokuskan pada periode 1950 s/d 1965, karena satu hal yang sangat menarik untuk dianalisis yaitu mengenai Hakim Agung yang ada dan yang menjabat pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer adalah sama dalam jumlah maupun orangnya, dengan yang ada pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Dari latar belakang di atas telah tergambar mengenai budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya yang selalu berbeda-beda, karena pada prinsipnya banyak dipengaruhi kebijakan kekuasaan politik, padahal kekuasaan tersebut selalu didasarkan pada Konstitusi (UUDS 1950 dan UUD 1945) yang sama-sama memiliki asas kemandirian Hakim/Peradilan. Dalam perkembangannya kekuasaan kehakiman tidak selalu mandiri, karena budaya hukum Hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Hakim sering berada di bawah kendali Eksekutif dan membenarkan tindakan penguasa melalui putusan- putusan atau penetapan-penetapan Hakim, sehingga tindakan pemerintah dibenarkan menurut keadilan formal, namun tidak menurut keadilan substansial. Demikian juga sebenarnya selain faktor politik masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengembangkan pembahasan yang difokuskan kepada budaya hukum Hakim, khususnya budaya hukum Hakim Agung sebagai persoml Hakim yang tertinggi dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, sekaligus merupakan benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukurn.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Mengapa budaya hukum dalam sistem hukum merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan bexjalannya sistem hukum itu?
2. Faktor-faktor apakah yang paling menentukan sikap atau budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya?
3. Mengapa pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer sikap atau budaya hukum Hakim dapat mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah- tengah masyarakat, padahal waktu itu situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan tidak menentu?
4. Mengapa pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin sikap atau budaya hukum Hakim tidak banyak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah- tengah masyarakat?
5. Bagaimanakah sikap atau budaya hukun Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara jika pemerintah sebagai salah satu pihak (kasus politik) atau yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, bagaimana pula jika tidak terkait dengan pemerintah pada periode Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin?

Beberapa metode penelitian digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normative, metode penelitian sejarah hukum dan penelitian empiris yangbersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian juga dilakukan terhadap berbagai putusan Mahkamah Agung RI yang menarik perhatian masyarakat, baik dalam masa pemerintahan era Demokrasi Parlementer di bawah UUDS 1950, dan pemerintahan demokrasi terpimpin di bawah UUD 1945. Dalam penelitian lapangan digunakan pedoman wawancara (interview guide) dengan menggunakan metode non probability purbosive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti. Jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili dalam kaitannya dengan budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya.;;

Abstrak :
Peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju telah menjadi gerakan titik balik dari demokratisasi Korea Selatan yang dinilai mampu dan berhasil membuka perubahan dalam pemerintahan di Korea Selatan. Pada sisi lain, terdapat fakta penyensoran pada media massa yang berhubungan dengan pemberitaan Gerakan Demokratisasi Gwangju. Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana media massa yang memuat informasi-informasi terkait dengan peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980 mengalami penyensoran di bawah pemerintahan Chun Doo-hwan yang otoriter. Dengan menerapkan teori pers otoriter dalam analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana akhirnya peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980 diketahui dunia melalui peran wartawan asal Jerman bernama Jürgen Hinzpeter. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa penyensoran media massa yang terjadi berupa pengendalian pers dan manipulasi berita oleh pemerintah Korea Selatan. Penyensoran tersebut membuktikan karakter kediktatoran yang ada pada kepemimpinan Chun Doo-hwan. Diketahui bahwa pelarangan meliput berita di Gwangju tidak hanya terjadi pada media Korea Selatan saja, namun juga pada media asing. Dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa media massa pada pemerintahan militer di Korea Selatan selama pemerintahan Chun Doo-hwan menjadi komponen yang turut berkuasa dalam menekan masyarakat Korea Selatan.

---

The Gwangju Democratization Movement has become a turning point movement from the democratization of South Korea which is considered capable and successful in opening changes in the South Korean government. On the other hand, there is a fact of censorship in the mass media related to the news of the Gwangju Democratization Movement. This study analyzes the mass media containing information related to the Gwangju Democratization Movement 1980 that underwent censorship under the authoritarian Chun Doo-hwan government. By applying authoritarianism media theory in the analysis, this study aims to uncover how the Gwangju Democratization Movement 1980 was finally known to the world through the role of a German journalist named Jürgen Hinzpeter. From the analysis, it was concluded that media censorship occurred in the form of press control and news manipulation by the South Korean government proved the character of the dictatorship that existed in the leadership of Chun Doo-hwan. It is known that the ban on covering news in Gwangju does not only occur in South Korean media but also in foreign media. With this, it can be said that the mass media in the military government in South Korea during the Chun Doo-hwan period became a component that had the power to suppress the South Korean society.

Abstrak :
ABSTRAK
Perilaku perundungan atau bullying di Indonesia sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Pola asuh orang tua dianggap sebagai salah satu faktor kuat dalam membentuk perilaku tersebut, terutamanya pola asuh otoriter menjadi faktor yang paling kuat dalam membentuk perilaku perundungan. Dalam penelitian ini, pola asuh yang akan diuji hanya difokuskan pada pola asuh otoriter. Perundungan juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kepribadian. Dalam penelitian ini, faktor internal yang diujikan akan difokuskan pada trait callous-unemotional, yaitu trait kepribadian yang memiliki karakteristik kurangnya empati. Sampel yang digunakan terdiri dari 272 orang (59,6% perempuan dan 40,4% laki-laki). Responden pada penelitian ini difokuskan pada kelompok usia remaja dengan rentang usia 16 hingga 19 tahun. Berdasarkan hasil analisis regresi pada model Hayes, diketahui bahwa pola asuh otoriter secara signifikan terbukti mempengaruhi perilaku perundungan. Trait callous-unemotional juga secara signifikan terbukti mempengaruhi perilaku perundungan. Namun ketika diuji menggunakan analisis mediator, trait callous-unemotional diketahui tidak menjadi mediator dalam penelitian ini. Pola asuh otoriter mampu membentuk dan mempengaruhi perundungan secara langsung, tanpa membutuhkan mediasi trait callousunemotional. Hasil yang diperoleh tersebut diduga disebabkan belum stabil dan matangnya kepribadian remaja. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pada kelompok usia yang sudah memiliki kepribadian yang lebih matang, seperti emerging adulthood.

---

ABSTRACT
Bullying behaviour has been increasing in Indonesia. Parenting styles are considered as one of the strongest factor in shaping the behaviour, especially authoritarian parenting style. It is the most powerful factor in shaping bullying behaviour. So, in this study, we would tested the influences of authoritarian parenting style in bullying behaviour. Bullying is also influenced by internal factors, such as personality. In this study, we would tested the effect of callous-unemotional trait, it was the personality trait that had the characteristic of lack of empathy. Participants in this study were 272 people (59,6% female and 40,4% male). Participants were adolescents with age ranged from 16 to 19 years old. Based on the results of regression analysis on Hayes model, it was known that authoritarian parenting was significantly influenced bullying behaviour. Callousunemotional traits was also significantly influenced bullying behaviour. But, when it was tested by using mediator analysis, callous-unemotional was not a mediator in this study. Authoritarian parenting are capable to form and influence bullying behaviour directly, without the mediation of the callous-unemotional trait. These results were thought to be due to unstable and immature teenage personality. So for the next research, we recommended to test it in the age group that already has been in a more mature personality, such as emerging adulthood.

Abstrak :
ABSTRAK
Jurnal ini membahas mengenai kritik sosial yang ingin disampaikan oleh Kim Chi Ha terhadap pemerintahan Park Chung Hee dalam tiga puisinya yang berjudul Tanenun Mokmareumeuro, Yeoul 2 dan Jageun Geoseul Boja. Jurnal ini ingin memperlihatkan keadaan Korea Selatan yang menderita akibat pemerintahan Park Chung Hee yang otoriter dan anti demokrasi, melalui kritik yang disampaikan oleh Kim Chi Ha melalui simbol-simbol yang ada di dalam puisinya. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan semiotik dengan metode kualitatif serta analisis deskriptif dan penggunaan metode studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga puisi karangan Kim Chi Ha menggambarkan pemerintahan Park Chung Hee yang anti demokrasi, tidak memperlakukan rakyatnya secara manusiawi dan tidak adanya hubungan yang harmonis antara rakyat dan pemerintah.

---

ABSTRACT
This journal discusses the social criticism from Kim Chi Ha to Park Chung Hee 39 s government in his three poems entitled Tanenun Mokmareumeuro, Yeoul 2 and Jageun Geoseul Boja. This journal wants to show the state of South Korea suffering from authoritarian and anti democratic of Park Chung Hee rsquo s government, through criticism delivered by Kim Chi Ha by symbols in his poetry. The method used is through semiotic method with qualitative methods and descriptive analysis and the use of literature as a method of data collection. The results of the research from this journal are through the criticisms of Taneun Mokmareumeuro poetry, Yeoul 2 and Jageun Geoseul Boja, seen that the Park Chung Hee government is an anti democratic government, does not treat its people humanely and there is no harmonious relationship between the people and government.