Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang praktek take over kredit yang melibatkan peran dan tanggung jawab dari Notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT sering dihadapkan dengan permasalahan teknis dalam take over kredit yang mana apabila tidak dilakukan dengan benar maka dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan bentuk laporan bersifat eksplanatoris deskriptif-analitis. Hasil penelitianmenyarankan bahwa dalam take over kredit agar dilakukan pada hari yang sama sehingga proses take over kredit dapat berjalan sesuai prosedur dan aman.

---

This thesis discusses the practice of credit take over which involve the role and responsibilities of the Notary and PPAT. Notary and PPAT often faced with technical problems in credit take over which, if it is not taken properly it would cause legal problems. This study is a normative legal research, the research results were analyzed qualitatively with the form of the report is explanatory descriptive-analytic. The results of the study suggest that in credit take over should made on the same day so that the process of credit take over can run properly and safely."

"Tinjauan Yuridis Perjanjian Dengan Kredit Take Over PT Bank X: (Studi Kasus Perjanjian Kredit Antara PT Bank X Dengan PT A). Permasalah dalam tesisi ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kredit dengan take over yang dilakukan kreditur dan debitur dari segi teori hukum perjanjian, dan kedua bagaimana akibat hukum peralihan perjanjian take over pada PT.Bank X. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa perjanjian take over memiliki sembilan tahapan untuk melakukan suatu perpindahan take over dan memiliki akibat hukum yaitu perpindahan dari segi subjek hukum kreditur dan perpindahan jaminan. Sedangkan saran penelitian ini, persaingan industri perbankan diharapkan suatu bank dapat memberikan yang terbaik dengan nasabah secara cepat dan fleksibel namun dikuatkan kontrol pengawasannya dan digalakan suatu suatu sistem hak tanggungan online untuk mempercepat birokrasi. ......Analitical Review Agerement Of Credit Take Over PT Bank X: (Case Study With the party PT Bank X and PT A as debtor), problems in this tesisi: first, how the arrangement of the credit agreement with the take over of creditors and debtors is carried out in terms of the theory of contract law, and secondly how the law due to take over the transition agreement PT.Bank X. The conclusion of this research that the agreement take over has nine stages to perform a transfer take over and have legal effect that the displacement in terms of legal subjects and displacement guarantee creditors. While the suggestion of this research, the banking industry competition is expected of a bank can give the best to our customers quickly and flexibly but strengthened its supervision and control of a major project an online mortgage system to speed up the bureaucracy."

"Dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu akta yang dibuat Notaris. Akta Kuasa Menjual merupakan salah satu akta untuk menyelesaikan kredit macet. Salah satu upaya penyelamatan kredit macet oleh bank yaitu dengan cara over kredit atau pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu prosedur over kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur secara sepihak dengan Akta Kuasa Menjual. Peran dan tanggungjawab Notaris terhadap pembuatan Akta Kuasa Menjual berkaitan dengan prosedur over kredit dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.SLw. Dalam menjawab permasalahan digunakan metode penelitian yaitu yuridis normative dan tipe preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan mengenai Akta Kuasa Menjual dalam prosedur over kredit serta peran dan tanggung jawab yang dilakukan Notaris dalam membuat Akta Kuasa Menjual. Hasil analisis mendapatkan bahwa prosedur over kredit yang dilakukan dengan Akta Kuasa Menjual setelah adanya Undang-Undang Hak Tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan akta kuasa menjual tidak dapat dilakukan secara sepihak. Peran Notaris dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual ialah Notaris dilarang membuat Akta Kuasa Menjual pada awal perjanjian kredit, akta tersebut dibuat setelah terjadinya kredit macet atas dasar persetujuan debitur. Setelah itu, Notaris harus melakukan pencoretan atau Roya Hak Tanggungan, serta pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Sebagai seorang Notaris diwajibkan menjalankan peran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur Notaris dapat dimintai pertanggung jawabannya yang berupa Tanggung Jawab Administrasi, Tanggung Jawab Perdata dan Tanggung Jawab Pidana.......In granting credit, a notary deed is required. Deed of Power Sale is a deed to settle bad loans. One of the efforts to save bad loans by banks is by way of over credit or credit transfer from old debtors to new debtors. The problem raised in this study is the overcredit procedure carried out by the creditor unilaterally with the Selling Authorization Deed. The role and responsibility of the Notary in making the Deed of Power Sell is related to the over-credit procedure with the analysis of the Slawi District Court Decision Number 34/Pdt.G/2018/PN.SLw. In answering the problem, research methods are used, namely juridical normative and prescriptive type, which aim to provide a solution to problems regarding the Deed of Power Sell in the over-credit procedure as well as the roles and responsibilities of the Notary in making the Deed of Power Sell. The results of the analysis found that the over-credit procedure carried out with the Selling Authorization Deed after the Mortgage Law was not in accordance with the applicable provisions. The use Deed of Power Sale cannot be done unilaterally. The role of the Notary in making the Deed of Power Sell is that the Notary is prohibited from making the Deed of Authorization to Sell at the beginning of the credit agreement, the deed is made after the occurrence of bad credit on the basis of the approval of the debtor. After that, the Notary must do the deletion or Roya Mortgage, as well as making a Power of Attorney to impose Mortgage (SKMHT). As a Notary, is required to carry out his role based on the applicable provisions. If it is not carried out according to the Notary's procedure, it can be held accountable in the form of Administrative Responsibility, Civil Liability and Criminal Liability."

"Pengalihan utang atau disebut dengan take over kredit dalam perjanjian pembiayaan leasing dapat dilakukan sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan, yaitu atas sepengetahuan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan dan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum novasi atau pembaharuan utang. Namun, pada praktiknya masih sering dilakukan take over kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan pembiayaan atau disebut juga take over kredit di bawah tangan. Pada tulisan ini akan membahas kasus Putusan No. 3/Pdt.G/2019/ PN. PgP mengenai terjadi take over kredit di bawah tangan yang mengakibatkan terjadinya penahanan BPKB mobil, meskipun telah dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga karena pihak leasing tidak mengakui adanya take over kredit. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan menganalisis keabsahan perjanjian take over kredit di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan leasing dan akibat hukumnya dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP. Pengalihan utang (take over kredit) yang dilakukan di bawah tangan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dan berdasarkan novasi pengalihan debitur tidak terjadi apabila kreditur belum membebaskan debitur dari kewajiban perjanjian. Akibat hukumnya adalah pihak ketiga tidak memiliki hak atas kepemilikan objek pembiayaan.......Debt transfer or credit takeover in a leasing financing agreement can be carried out in accordance with the provisions of the financing agreement, namely with the knowledge of the leasing party or finance company and must be carried out based on the legal provisions of novation or debt renewal. However, in practice, credit takeovers are often carried out without the knowledge and approval of the finance company or also known as underhand credit takeovers. This paper will discuss the case of Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP regarding an unofficial credit takeover that resulted in the detention of the car's BPKB, even though repayment has been made by a third party because the leasing party does not recognize the credit takeover. This paper uses the doctrinal research method with the aim of analyzing the validity of an unofficial credit takeover agreement in a leasing financing agreement and its legal consequences in Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN.PgP. Credit takeover carried out unofficially is invalid because it does not fulfill the valid requirements of the agreement, namely the agreement of the parties and based on novation, the transfer of the debtor does not occur if the creditor has not released the debtor from the obligations of the agreement. The legal effect is that the third party has no right to ownership of the financing object."

"ABSTRAKDibalik maraknya kredit kepemilikan rumah, ada kalanya terjadi kredit macet, untuk mengatasi masalah tersebut serta agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat mengakibatkan objek perjanjian kredit tersebut disita oleh pihak bank, debitur mencari jalan keluar dengan menjual kembali atau mengalihkan obyek perjanjian dengan over kredit atas tanah dan bangunan yang terkadang dilakukan tidak didepan pejabat berwenang yaitu PPAT. Atas latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan pada penulisab tesis ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan bentuk dan substasi penggantian debitur dari pengalihan objek jaminan berdasarkan hukum positif dan doktrin? 2. Bagaimana kedudukan debitur, kreditur dan objek jaminan didalam pengalihan kredit tanpa melibatkan bank sebagai kreditur? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder, kemudian didapatkan haisl penelitian yaitu segala peralihan hak atas tanah dan bangunan haruslah menggunakan akta otentik, dalam hal ini adalah akta yang dibuat dihadapan PPAT, namaun apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi dan menemukan jalan buntu, maka permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan. Status debitur dinyatakan beralih dari debitur pertama kepada debitur kedua, didasakan pada perjanjian peralihan hak dan kewajiban yang dilakukan diantara keduanya. Sedangkan kedudukan Kreditur dan objek jaminan adalah sama seperti perjanjian awal.

---

ABSTRACTBehind the rise in home loan mortgage , anything can be happening for example non performing loan. And t overcome this problem and in order to avoid a default that could cause the object to the credit agreement was confiscated by the bank, the borrowers find a way out by reselling or transferring the object into an agreement with over credit for the land and buildings that sometimes do not in front of the competent authority that PPAT. At background of the problem can be formulated in this thesis are 1. How settings debtor reimbursement form and substance of the transfer of security object by positive law and doctrine 2. The position of debtors, creditors and collateral object in the transfer of credit without the involvement of banks as creditors Methods of research used is normative juridical, with secondary data, then obtained the results that any transfer of rights to land and buildings must use an authentic deed, in this case the deed made before PPAT, but if it can not be fulfilled and an impasse, then the legal issues can be resolved by competent authorities, namely the courts otherwise the debtor status of the debitor first switch debitor second new , based on the transition agreement the rights and obligations made between the two. While the position of creditors and collateral object is the same as the initial agreement."